KORPORASI DAN HAK ATAS PANGAN

Korporasi dan Hak atas Pangan

Oleh :Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Tema “Hari Pangan Sedunia” (16-10-2007), adalah “The Rigth for Food” Tema ini dipilih (lagi) FAO karena banyak Negara peneken Komitmen global Millennium Development Goals (MDGs) abai. Akibatnya, penduduk yang kelaparan meningkat menjadi 850 juta. Padahal, sudah menjadi komitmen dunia, tiap warga berhak atas kecukupan pangan, baik kuantitas maupun kualitas (gizi). Kini, 1,3 miliar penduduk dunia bekerja di pertanian, dan 2,5 miliar jiwa  menggantungkan hidupnya pada sector ini. Di negara berkembang, 50 persen lebih penduduk bekerja di pertanian, bahkan di negara miskin porsinya 85 persen.

Di negara-negara itu pertanian menjadi gantungan hidup dan penyedia pangan. Pertanian berperan penting dalam menekan kelaparan dan kemiskinan. Saat ini sector pertanian ditandai munculnya rantai pangan (agrifood chain). Sistem ini menghubungkan mata rantai dari sejak gen sampai rak-rak  di supermarket tanpa ada titik penjualan. Maka, tidak ada price discovery (penentuan harga). Ayam misalnya,  mulai dari pembiakan hingga pemrosesan, tidak melibatkan penjualan. Ayam ini hanya ditukar uang saat muncul di supermarket. Artinya, sector ini---produksi, perdagangan, pengolahan, dan ritel---tidak hanya teridustrialisasi dan menglobal, tetapi juga terkonsentrasi.

Perusahaan transnasional

South Center (2005) memperkirakan,

1. 85 – 90 persen perdagangan pangan dunia dikontrol 5 perusahaan transnasional (TNCs);
2. 75 persen perdagangan serial dikuasai 2 TNCs,
3. 50 persen perdagangan dan produksi pisang dikuasai 2 TNCs.
4. 83 persen perdagangan kakao, dikuasai 3 TNCs,
5. 70 persen  produksi tembakau dikuasai 5 TNCs,
6. 83 persen produksi dan perdagangan gula dikuasai 7 TNCs,
7. Empat TNCs menguasai hampir  dua pertiga (2/3)  pasar pestisida, seperempat (1/4)  bibit (termasuk paten) dan menguasai,
8. 100 persen pasar global bibit transgenic.

 Maka TNCs bisa,

1. mengontrol harga input pertanian,
2. mempraktikan perjanjian jual-beli yang tidak fair,
3. membentuk harga kartel,
4. mendepak perusahaan local dari pasar, dan
5. membeli komoditi  petani dengan harga super murah.

 Wal-Mart di AS, misalnya,

Memanfaatkan suplai berlebih untuk, mendepak suplayer lama  dan menekan harga pisang. Akibatnya, petani pisang di Kostarika sebagai suplayer  merugi dan  tidak bisa membayar buruh dengan upah minimum. Soalnya, denda akibat praktik curang tak membuat TNCs jera. Sekitar 85 persen denda yang dijatuhkan akibat praktik kartel dibayar TNCs. Korporasi Tate & Lyle, Cargill, dan ADM menyediakan 1 miliar dollar AS guna bayar denda (Action Aid, 2005).  

Dengan penguasaan pasar monopolis dan kartel, TNCs meraup untung besar. Nestle, misalnya , pada 2002 meraih untung lebih besar ketimbang GDP Ghana tahun yang sama. Untung Unilever (2003) lebih tinggi daripada GDP Mozambique. Untung besar diraih dengan memeras petani  melalui 2 cara; mematok harga input dan olahan dengan harga tinggi serta, menekan harga beli komoditas petani serendah mungkin.

Akibatnya, harga-harga komoditas primer di pasar dunia terus merosot.  Tahun 1960 – 2000,

1. Harga gula turun dari 0,33 dollar AS/kg menjadi 0,18 dollar AS/kg,
2. Harga kopi robusta dari 2,70 dollar As/kg menjadi 0,90 dollar AS/kg
3. Hampir semua harga komoditas primer pertanian menurun,
4. Begitu juga indeks pertanian dari 208 (tahun 1960) menjadi 87 di tahun 2000 (Pakpahan, 2004).

Artinya, pendapatan petani menurun, hidupnya kian susah.

Pelebar gap

Atas keadaan itu, globalisasi dengan TNCs sebagai jantungnya, merugikan petani dan konsumen. Ini ditandai kian melebarnya gap harga komoditas petani di lahan (farmgate) dengan  di supermarket. Bank Dunia memperkirakan, gap mencapai 100 miliar dollar AS per tahun. TNCs berpeluang mendesain aturan (dagang dan investasi) yang menguntungkan. 

Mereka menyewa lobbyist, memasang penguasa, diplomat atau mantan diplomat di puncak korporasi, TNCs punya akses pada keputusan politik negara, bahkan kelembaga multilateral (WTO), Bank Dunia, IMF). Di UE, misalnya ada 15.000 lobbyist bermarkas  di Brussels, 70 persen representasi kepentingan bisnis. Belanja tahunan korporasi untuk membiayai mereka 750 juta-1 miliar dollar AS (Action Aid, 2006).

Perkembangan ini membuat pertanian di negara berkembang mengalami transfrormasi  besar, pertanian yang menjadi gantungan hidup dan sumber pangan tak lagi memadai ditekuni.

·         Petani terlempar dari lahan.

·         Pengangguran dan kemiskinan meningkat.

·         Kelaparan dan gizi buruk meruyak.  

·         Urbanisasi tak terbendung. Ini akan membiakkan kerawanan social dan masalah baru.

·         Pertanian bukan lagi sumber devisa.

Untuk mencegahnya, tabiat korporasi harus diatur, baik di level nasional (negara) maupun global (WTO+PBB). (KHUDORI, Alumnus Fakultas Pertanian

Universitas Jember, Kompas, 16 – 10-2007)