AUSTRALIA BLINGSATAN DAN KHAWATIR, KAPAL PERANG RI KERAHKAN DI PERAIRAN PERBATASAN INDONESIA - AUSTRALIA

Australia Blingsatan dan Khawatir, Kapal Perang RI Dikerahkan di Perairan Perbatasan Indonesia Australia

REP | 02 February 2014 | 08:41 Dibaca: 9689   Komentar: 63   29

Kapal Perang Indonesia dikerahkan ke Perairan Perbatasan Indonesia - Australia

Rupanya soal pembekuan beberapa kerjasama oleh Indonesia terhadap Australia akibat penyadapan memalukan yang dilakukan Australia, membuat Australia blingsatan seperti cacing kepanasan. Tidak hanya Julie Bishop Menteri Luar Negeri negara kanguru, bahkan Tonny Abbott juga menunjukkan hal yang serupa.

Setelah Indonesia membekukan tiga kerjasama dengan Austrlia salah satunya patroli bersama mencegah imigran gelap yang mencari suaka ke Australia. Kini Australia menuai peliknya masalah imigran gelap itu. Australia dituduh melakukan pemukulan dan penghinaan terhadap beberapa pencari suaka.

Vivanews (2/2/2014) menyebut bahwa tuduhan ini muncul setelah patroli Angkatan Laut Australia menggiring kapal pencari suaka ke pulau Rote di Indonesia awal Januari lalu. Beberapa pencari suaka yang diwawancara ABC News mengaku dipukuli dan dihinakan selama dalam penggiringan.

Dalam tayangan ABC News, seorang pencari suaka asal Somalia, Merke Abdullah Ahmed, mengatakan telah dianiaya tentara Angkatan Laut Australia. Dia mengaku dipaksa memegang pipa panas mesin perahu yang membawanya menyeberangi perairan Indonesia ke Australia. Kesaksian Merke itu direkam lewat video dan dipublikasikan oleh media Australia, ABC News. Saat ini mereka tengah menjalani pengobatan.

Berita itu dibantah oleh Julie Bishop di hadapan hadirin asal Amerika Serikat, pebisnis Australia, pemimpin bidang perdagangan dan mantan menteri senior di Pusat Studi AS di Washington DC, seperti dikutip oleh ABC News (22/1/2014)

Selain itu, Bishop juga seakan curhat dan mencari simpati dengan mengungkap kemarahan kepada Edward J. Snowden.

“Dia terus mengkhianati negaranya sendiri secara memalukan, namun di saat yang bersamaan bersembunyi di Rusia. Ini jelas mencerminkan sebuah pengkhianatan yang tidak terduga,” tegas Bishop.

Di tempat terpisah, Perdana Menteri Australia Tonny Abbott juga naik pitam dan kembali menegur stasiun berita Australia, ABC, lantaran kerap membuat pemberitaan yang memojokkan pemerintahnya. Padahal, kata dia, ABC adalah media yang didanai oleh pemerintah.

The Guardian, Rabu 29 Januari 2014 seperti yang ditulis oleh wartawan politiknya, Daniel Hurst mengungkap bahwa pemberitaan yang dimaksud Abbott adalah soal penyadapan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan tuduhan penyiksaan oleh tentara Australia terhadap pencari suaka. Pemberitaan-pemberitan ABC News terhadap Pemerintahan Abbott ini membuahkan dipotongnya anggaran TV Nasional itu.

Di sisi lain, Wakil Ketua Partai Buruh Tanya Plibersek mengatakan bahwa tayangan ABC adalah cerminan dari kebudayaan Australia yang kritis, dan terkait penyadapan juga masalah imigran pencauara suaka adalah ranah publik. Terkait pemotongan anggaran, Tanya mengingatkan bahwa Abbott saat kampanye sempat berjanji tidak akan memotong anggaran TV nasional.

Wartawan politik nasional Sidney Morning Herald Jonatahan Swan menulis terkait pencari suaka, Abbot menegaskan ketika menjawab pertanyaan media di Davos Swiss di Forum Ekonomi Dunia 22 Januari 2014 –yang saat itu tidak dihadiri baik oleh Preside SBY dan Gubernur DKI Jokowi– agar Indonesia memahami bahwa kedaulatan suatu negara adalah isu yang serius. Karena itu Abbot akan tetap menghentikan perahu pencari suaka dan melanjutkan operasi perbatasan. Menghentikan perahu pencari suaka itu menyangkut kedaulatan Australia dan Australia tidak akan meberi jalan bagi imigran ilegal, walaupun kerjasama dengan Indonesia dihentikan.

Terkait hal itu, menyikapi sikap kepala batu Australia, Pemerintah RI merealisasikan niat untuk memperketat wilayah perairan yang berbatasan dengan Australia.

Harian The Guardian, Jumat 24 Januari 2014 melansir pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Untung Suropati yang menjelaskan bahwa beberapa kapal peluncur rudal dan torpedo, kapal perang corvette dan pesawat perbatasan air dikerahkan ke wilayah perbatasan itu. Bahkan Menurut Juru Bicara TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, apabila ada pelanggaran perbatasan, pangkalan udara di Makassar siap membantu mengamankan.

“Australia bisa dijangkau dari sana,” ujarnya. Pangkalan Udara Sultan Hassanudin di Makassar, adalah pangkalan bagi 16 pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia. Dengan menggunakan pesawat itu, hanya butuh waktu satu jam mencapai Australia.

Langkah Pemerintah RI untuk menjaga perbatasan ini mulai membuat Parlemen Australia khawatir. Namun, langkah itu tidak mengejutkan bagi mereka.  Menurut anggota parlemen dari Partai Buruh, Chris Bowen, kebijakan yang ditempuh RI merupakan hasil yang dituai dari kebijakan Perdana Menteri Tony Abbott, Menteri Imigrasi, Scott Morrison dan Menteri Luar Negeri, Julie Bishop, yang bersikap kepala batu.