BUDAYA KORUPSI

Budaya Korupsi

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Persoalan besar lainnya yang menyangkut mekanisme kerja Bank Dunia sendiri adalah budaya kerja yang mendorong terjadinya penyelewengan dana dan korupsi secara sitematis di sejumlah pinjaman utama Bank Dunia. Bank Dunia, dibawah pimpinan Wolfensohn, meskipun berulangkali memproklamirkan peran yang lebih nyata dalam memerangi korupsi di negara sedang berkembang, tidak berdaya sama sekali dalam mencari akar persoalan  korupsi yang terkait dengan pemberian pinjaman Bank Dunia. 

Akar persoalannya adalah tekanan internal  untuk terus  meminjamkan uang, kendati teramat kecil kesesuaiannya dengan pemenuhan kebijakan-kebijakan Bank Dunia, bukan hanya mengenai pengentasan kemiskinan dan kelestarian lingkungan saja, tetapi juga menyangkut kewajiban yang paling pokok yang dipercayakan kepada Bank Dunia untuk memastikan bahwa penggunaan dana-dana sebagimana yang diharapkan tidak diselewengkan.    

Jika Bank Dunia bersungguh-sungguh ingin mengetahui dan  mengubah bagaimana uang mereka senyatanya digunakan, maka ada banyak pilihan tindakan yang jauh lebih dibutuhkan ketimbang sekedar prakarsa-prakarsa Wolfensohn  yang menyewa sebuah perusahaan akuntan swasta untuk mengaudit sejumlah program dibeberapa negara, dan, belum lama ini, ia memecat beberapa staf yang tertangkap dalam praktik korupsi yang menggemparkan Wolfensohn juga mendiskualifikasi beberapa perusahaan yang tertangkap basah melakukan praktik manipulasi.

Pada musim panas l997, berbagai akibat dari kompleksitas persoalan korupsi yang terjadi di sejumlah peminjaman utama Bank Dunia yang berjalan selama bertahun-tahun, akhirnya mulai muncul di Rusia dan Indonesia.

Business Week mengungkap bahwa “sekurang-kurangnya 100 juta dolar” dari pinjaman 500 juta dolar yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan batu bara di Rusia digunakan tidak sebagaimana mestinya atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengetahui bahwa Bank Dunia tengah menyiapkan pinjaman baru sebesar 0,5 miliar dollar bagi  kawasan pertambangan baru di Rusia tersebut, Business Week mencermati “para pejabat Bank Dunia sungguh sangat mengherankan (mereka) nampaknya tidak menjadi risau atas praktik penyelewengan dana tersebut. Mereka lebih bersikeras untuk memberikan pinjaman guna memacu perubahan itu ketimbang melakukan makro – manajemen pengeluaran.

”Lebih dari satu tahun kemudian, Financial Times  memperkirakan jumlah dana pinjaman untuk kawasan pertambangan batu bara yang dikorupsi jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 250 juta dollar.Untuk kasus di Indonesia, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Juli l997, Prof.Jeffrey Winters  dari North-western University mengatakan bahwa bobroknya pengelolaan yang dilakukan Bank Dunia telah memungkinkan para pejabat Indonesia yang korup melakukan pencurian sebanyak 30 persen dari dana-dana pinjaman Bank Dunia selama 30 tahun lalu – jumlah  yang pasti membuat kita terperanggah yaitu lebih dari 8 miliar dolar.

Kurang lebih di seputar waktu itu juga, kantor Bank Dunia di Jakarta melakukan penelitian internal atas korupsi yang terjadi dalam program-program pemberian pinjaman Bank Dunia kepada Indonesia. Namun demikian, berbagai temuan dan rekomendasi dari penelitian tersebut, yang nyata-nyata menguatkan berbagai tuduhan Winters, tidak pernah ditindaklanjuti oleh lembaga manajemen  senior Bank Dunia.

Bahkan Wolfenshn pun baru mengetahui laporan itu pada Juli l998, satu tahun setelah penelitian tersebut selesai. Bank Dunia menjanjikan akan mengeluarkan lagi dana pinjaman sekitar lebih dari 1,3 miliar dolar kepada Indonesia, tanpa disertai langkah-langka yang efektif untuk mencegah terjadinya “kebocoran” seperti yang telah dibeberkan secara terperinci dalam penelitian tersebut.

Kesimpulan

Kata kunci untuk memahami Bank Dunia adalah “ketidaksambungan”

(disconnect) seperti :

Ketidaksambungan antara tujuan-tujuan yang dinyatakannya dengan catatan prestasinya; Ketidaksambungan antara pernyataan-pernyataan Wolfensohn  untuk mengubah kultur Bank Dunia dengan aktualisasi sejumlah pembaruan internal yang dibutuhkan untuk mengatasi kegagalan sistematis Bank Dunia dalam melaksanakan berbagai kebijakannya yang paling pokok berkenaan dengan pengentasan kemiskinan  dan audit lingkungan hidup, Selain itu juga terjadi ketidaksambungan antara upaya mempercepat ‘restu pemberian pinjaman’, yang semakin melemahkan kebijakan Bank Dunia dengan penegasan kepeduliannya untuk membasmi “budaya mohon restu (dalam pemberian pinjaman)”.

Secara mencolok, terlihat ketidaksambungan di mana, antara pengakuan Bank Dunia tentang  pengunaan dana-dana public dan jaminan-jaminan untuk membantu orang-orang miskin dengan pesatnya perkembangan IFC dan MIGA yang sebagian besar kliennya adalah korporasi-korporasi besar mulinasional dan bank-bank sentral  internasional. Bagamanapun juga, aktivitas-aktivitas mereka teramat kecil proporsinya dalam memberikan keuntungan ekonomi secara langsung---dan justru seringkali menciptakan dampak negative bagi kehidupan social dan lingkungan—kepada penduduk miskin di negara-negara sedang berkembang.

Selama beberapa tahun lalu, tekanan-tekanan eksternal yang dialamatkan kepada Bank Dunia mengenai ketegangan dan pertentangan antara efektivitas pembangunan dan “budaya mohon restu dalam pemberian pinjaman” kian memuncak. Belakangan ini, kecenderungan itu semakin meresahkan. Pada 1998 hampir 40 persen dari komitmen-komitmen baru IBRD/IDA meliput berbagai pinjaman dan kredit yang lebih besar (dua kali lipat dari dana tahun sebelumnya), juga pinjaman dan kredit bukan proyek yang dibayarkan secara cepat.

Bahkan pada l999, angka tersebut meningkat hingga 63 persen. Bagaimanapun  juga, Bank Dunia tidak lebih dari sekedar “mesin kasir otomatis” (ATM – Automatic Teller Machin) bagi transaksi-transaksi IMF dalam pemberian jaminan program penyesuaian structural/SAP yang telah banyak dikecam berbagai kalangan. Tentu saja, jika muncul berbagai klaim bahwa pinjaman semacam itu merupakan alat efektif untuk menegakkan pembaruan kebijakan yang sangat dibutuhkan dalam situasi-situasi kritis, maka itu tak lebih dari bualan kosong dan omongan besar belaka. (Sumber: Vandana Shiva, dikutip   I.Wibowo, Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Jogja, 2003,:115-119).