DAMPAK TERHADAP KETENAGAKERJAAN

Dampak terhadap Ketenagakerjaan

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Dengan nafsu besarnya IMF mempromosikan UU ketenagakerjaan serta kebijakan tentang upah. Perubahan tersebut dirancang agar negara-negara lebih kompetitif dalam menarik investasi asing. Akan tetapi, menurut laporan PBB Tahun l995 mengenai Perdagangan dan Pembangunan ( The l995 United Nations Trade and Development Report),: para pengusahan/majikan berupaya ikut terlibat dalam mengubah UU ketenagakerjaan tersebut.

Upaya tersebut tak lain, untuk lebih memudahkan mereka memecat para pekerja dan mengebiri serikat buruh, ketimbang meningkatkan daya kemampuan produktif dan menciptakan kerja. Sebagai contoh, pada musim semi 2000, jajaran legeslatif Argentina menetapkan dua pembaruan UU ketenagakerjaan yang lebih keras. Kebijakan itu ditempuh setelah sebelumnya para pejabat IMF berpidato secara lantang mendukung pembaruan tersebut, kendati puluhan ribu rakyat Argentina menggelar aksi pemogokan massal sebagai bagian dari sikap mereka menentang kebijakan tersebut.

Lebih jauh, tingkat pengangguran semakin melambung tinggi.

Ini dipicu oleh tuntutan IMF yang mengharuskan sejumlah Negara memprivatisasi  berbagai perusahaan dan jasa pelayanan puplik.  (Ternyata Indonesia terjebak juga terhadap keharusan ini sehingga berapa banyak perusahan-perusahan vital pelayanan umum telah di jual kepada para korporasi-korporasi luar negeri). “Ya sekarang gigit jari”. Begitu patuhnya pemerintah Indonesia atas tekanan  IMF). (Telah melanggar ketentuan UUD 1945, Pasal 33).

Mereka, oleh IMF, juga diminta untuk memberhentikan para kerja di sector public.   Karena badan-badan usaha pemerintah---yang selalu patuh pada IMF itu---melakukan perampingan., maka tingkat penyerapan  tenaga kerja oleh sector swasta makin berkurang, sementara itu, penghapusan berbagai hambatan penanaman modal dan perdagangan asing, semakin mempersulit para produsen swasta dalam negeri untuk,  bersaing melawan para pemasok asing yang jauh lebih kaya dan memiliki perlengkapan lebih memadai.  

Alhasil, penutupan berbagai perusahaan berikut pemberhentian pekerja pun seringkali terjadi.Dibawah program penyesuaian struktur (SAP), banyak negara sedang berkembang, mengekspor berbagai produk pertanian yang serupa, bahkan kerapkali sama, ke negara-negara industri. Ini juga terjadi pula pada bahan tambang. Akibatnya, ketersediaan barang berlimpah, sementara harga ekspor  bahan baku jatuh, dan yang lebih parah lagi adalah, hilangnya mata pencaharian banyak orang. 

Demikian pula, ketika IMF melakukan kebijakan mendevaluasi mata uang nasional, maka impor-impor (yang biasanya mencakup sumber daya energi dan mesin) menjadi lebih mahal. Begitu pula dengan berbagai industri domestik yang tergantung pada bahan impor kian terhimpit. Efeknya, lebih banyak pekerja kemudian terpaksa  diberkentikan. Lebih jauh kebijakan IMF menaikkan tingkat suku bunga telah menghalangi usaha kecil dalam mendapatkan modal, baik untuk mempertahankan maupun mengembangkan usahanya. Akibatnya, usaha mereka terhenti di tengah jalan dan banyak pekerja kehilangan pekerjaan.

Pendekatan IMF yang hanya berorientasi pada pasar semata telah berandil besar dalam menyebabkan sekurang-kurangnya 1 miliar orang dewasa---lebih dari 30 persen seluruh angkatan kerja dunia---menjadi setengah pengangguran atau pengangguran penuh  pada saat ini. Di Sinegal, misalnya, yang tingkat pertumbuhannya dipuji habis-habisan oleh IMF sebagai sebuah kisah sukses, namun pengangguran meningkat ; dari 25 persen pada l991 menjadi 44 persen pada l996.Sementara itu, di Korea Selatan, pinjaman untuk program penyesuaian struktur (SAP) sebesar 58 miliar dolar AS pada l998 telah menghantarkan rata-rata 8.000 orang per-hari kehilangan pekerjaan. Kenyataan pahit tersebut semakin diperparah mengingat kurangnya jaring  pengaman social yang dapat menopang hidup orang-orang yang tidak lagi memiliki pekerjaan tersebut.

Penderitaan masyarakat belum juga berakhir.

Penderitaan itu tidak saja dialami oleh mereka yang menganggur, tetapi juga mereka yang telah bekerja. Pasalnya, IMF sering kali mendesak sejumlah negara untuk mengendalikan upah agar tetap rendah.  Ini dimaksudkan, tak lain, untuk menarik investor asing. Kebijakan IMF tersebut jelas tidak menguntungkan bagi para buruh (pekerja). Dampaknya adalah diturunkannya upah minimum dan, dilemahkannya UU yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan perburuhan kolektif (collective bargaining laws).

Menjelang akhir l997, upah minimum di Haiti hanya sebesar 2,4 dolar perhari, yang itu berarti hanya bernilai 19,5 persen dari upah minimum pada l971.Kosta Rika, Negara pertama di Amerika Tengah yang melaksanakan program penyesuaian strukal (SAP), menyaksikan betapa upah riil merosot sebesar 16,9 persen antara l980-l99l.  Sementara itu, selama 4 tahun pertama berlakunya program penyesuaian struktur (SAP) di Hongaria, nilai upah merosot sebesar 24 persen. (sumber : John Cavanagh, Simon Retallack, dan Carol Welch, - dikutip I Wibowo, 2003 : 83-85).