HUBUNGAN ANTARA SEKTOR PERTANIAN, PEMERINTAH DAN SEKTOR BUKAN PERTANIAN

Hubungan antara sektor pertanian,

pemerintah dan sektor bukan pertanian

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Negara Berkembang.  Negara dengan ciri penting di antaranya :

1. pertanian merupakan sektor produksi primer;
2. industrialisasi belum berkembang;
3. jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar, dan penyebaran kurang merata;
4. sumber alam belum banyak terolah.

 Contoh; Indonesia, Amerika Latin, dan sebagainya.

Di hampir seluruh negara oleh pemerintahnya dijalankan kebijaksanaan terhadap sektor pertanian. Campur tangan oleh pemerintah ini berkaitan dengan peranan yang dipikul oleh sektor pertanian untuk penyediaan pangan bagi penduduk. Lebih-lebih di negara-negara maju pemerintahnya, berusaha menggalakkan kemajuan teknik dengan bantuan-bantuan investasi di bidang penyeledikan dan penyuluhan pertanian, dan dengan demikian meningkatkan produktivitas dalam bidang pertanian. Di samping itu pemerintah di berbagai negara berusaha menguasai harga bahan-bahan pangan pokok.  

Investasi-investasi secara langsung di sektor pertanian dilakukan selanjutnya untuk membuka tanah baru dan untuk mengairi lebih banyak tanah. Di kebanyakan negara miskin, lama sekali politik pemerintah diarahkan dalam tingkat primer pada perkembangan sektor industri, sehingga investasi dalam sektor pertanian, yang sangat diperlukan untuk penyediaan pangan swasembada, menjadi tetap terbelakang.

Politik ini dapat dijalankan berkat adanya kelebihan gandum dalam jumlah besar di pasar dunia dalam tahun-tahun  enam puluhan. Mungkin saja berbagai pertimbangan telah dijadikan dasar bagi politik harga. Pertama-tama mungkin pemerintah berusaha melindungi pada produsen dan konsumen terhadap goncangan-goncangan harga.  Sebagai akibat turun-naiknya hasil panen dapat terjadi kegoncangan-kegoncangan harga yang luar biasa.

Soal kedua mungkin saja tujuan pemerintah hendak mengikutsertakan sektor pertanian dalam perkembangan kemakmuran pada umumnya.

Hal demikian inilah yang terjadi di sebagian terbesar negara-negara industri. Akhirnya pemerintah mungkin pula hendak berusaha menekang biaya kebutuhan hidup di kalangan orang-orang yang bukan petani demi kepentingan posisi ekspor sesuatu negara (pengupahan rendah) atau demi ketenteraman politik di kota-kota (kemiskinan di kota secara politik lebih berbahaya daripada di pedesaan).

Usaha begini kerap kali dilakukan di negara-negara miskin yang mempunyai sektor bukan pertanian berkuasa secara relatif, yang disebabkan oleh karena sektor pertanian kebanyakan tidak terorganisasi dengan baik dan kurang dirasuki emansipasi. Di banyak negara miskin harga pangan tetap dipertahankan rendah. Akan tetapi harga hasil pangan dalam negeri yang rendah berarti bukan stimulans untuk produksi pangan dalam negeri.

Politik harga untuk barang-barang dalam negeri dapat dianggap sebagai bagian dari politik pendapatan, oleh karena pengendalian harga mengakibatkan terbentuknya ataupun tetap berlakunya suatu pembagian pendapatan tertentu antara sektor pertanian dan sektor bukan pertanian. Oleh karena  harga hasil pangan dalam negeri di negara-negara kaya digunakan untuk memberikan suatu jaminan pendapatan kepada para petani, maka pada suatu harga tertentu produksi dan konsumsi dapat berbeda sangat besar. Masyarakat Eropa yang memborong hasil-hasil pertanian dengan harga intervensi, kadang-kadang memiliki kelebihan-kelebihan dalam jumlah besar. Kelebihan-kelebihan paling akhir merupakan timbunan mentega, daging, anggur, dan tepung susu.