KRISIS PANGAN GEJALA DUNIA

Krisis Pangan Gejala Dunia

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, krisis pangan Indonesia, yang dapat mengacam perekonomian, adalah gejala dunia, bahkan khas Indonesia.  

Dalam jumlah 6,3 miliar jiwa, dunia kini dan mendatang akan menghadapi masalah ketahanan pangan. Tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan terjadi krisis pangan. Hal itu jelas dari kenaikan harga kedelai dan kelapa sawit.  

Ada inflasi yang berkaitan dengan pangan,” ujar Presiden saat mengarahan dalam rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (24-1-2008).

Presiden menyebutkan, dari 6,3 miliar penduduk dunia, 200 juta di antaranya tidak bisa tidur setiap malam karena kekurangan makanan. Terhadap gejolak pasar keuangan di Indonesia, Presiden melihatnya sebagai bagian dari global.  Namun, menurut guru besar social ekonomi pertanian Universitas Lampung (Unila), Bustanul Arifin, dampak kenaikan harga pangan dunia tidak akan membuat kondisi pangan di Indonesia parah seperti saat ini, apabila pemerintah menyiapkan “peredam” sejak awal. Peredam tersebut berupa produksi komoditas pangan yang memadai, stok pangan cukup untuk pengamanan dan stabilisasi harga, serta jaringan distribusi kuat. Jika salah satu dari ketiga komponen itu tidak memadai, dampak lonjatan harga pangan dunia lebih parah,” katanya.

Bustanul berpendapat, Indonesia, seharusnya tidak menghadapi dampak yang serius karena memiliki potensi beasar dalam produksi pangan.

Namun, sayangnya hal ini belum dilakukan sunguh-sungguh. Negara lain lebih siap menghadapi kenaikan harga pangan dibandingkan dengan Indonesia. China, misalnya, sejak awal mengamankan stok pangan nasionalnya. “Sehingga bisa berkompetisi dengan kenaikan harga dunia, “ ujarnya. Sementara Singapura, meski bukan produsen pangan, Negara ini mampu bertahan karena aktivitas bisnisnya terus  berkembang.

Bustanul mengakui, ekonomi Indonesia yang berbasis system produksi primer relative lamban responsnya. Meningkatkan produksi butuh waktu 6  bulan, sedangkan masyarakat tidak bisa menunggu selama itu,” katanya.Karena itu, Bustanul menyarankan pemerintah membuat kebijakan ekstra structural untuk mengatasi masalah pangan.

Adapun pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), Revrisond Baswir, menilai, kebijakan pemerintah mengatasi krisis pangan sekedar berwacana.

Perhatian lebih senang mengejar pesona dan citra lewat kestabilan ekonomi makro. Padahal, dampak krisis keuangan tidak sedahsyat krisis pangan,” ujarnya.Pengamat dan peneliti pertanian UGM, Mochammad Maksum, mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap remeh dengan mengatakan krisis pangan sebagai fenomena global.  Memang ada fenomena global, tetapi ini lebih karena persoalan domistik.Krisis terjadi lebih karena Indonesia sudah tergantung impor. Setiap ada gonjang-ganjing impor atau harga dunia naik, kita kelabakan karena tidak mandiri,” katanya. Oleh karena itu, Maksum menyarankan agar dilakukan pembenahan di dalam negeri, dengan melakukan swasembada pangan.

Jangan diklaim

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudo Husodo, belum tampak ada kesungguhan pemerintah untuk meningkatkan produksi. Target kenaikan produksi jagung dan kedelai 20 persen, menurut Siswono, menunjukkan pemerintah belum bekerja. Dengan kenaikan harga di pasar dunia seperti sekarang, produksi jagung dan kedelai pasti naik 20 persen karena petani tertarik harganya. Jangan diklaim sebagai keberhasilan kerja pemerintah,” ujar Siswono mengingatkan.

Memperingati  Hari Gizi Nasional ke-51 hari Jumat ini, Siswono, mengatakan kenaikan harga pangan akan berdampak serius bagi pemenuhan gizi masyarakat.  Ketika harga masih murah saja Indonesia mengalami persoalan gizi serius pada masyarakat kelas bawah, apalgi sekarang,” kataya.

Sementara itu, Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama dan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah dalam pernyataan bersama, meminta agar pembangunan sector pertanian dilakukan melalui pendekatan agrobisnis dan bersinergi dengan pembangunan perdagangan, perindustrian, dan perbankan.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali menyatakan, menghadapi panen raya bulan Maret-April, Koperasi Perpadi Mulya Tani melalui program resi gudang akan menampung 10.000 ton gabah kering milik petani. (Inu/Mas/Eny/Osa/RWN, Kompas, 25-1-2008).