MENGUKUHKAN KEMBALI PERAN PERTANIAN

Mengukuhkan Kembali Peran Pertanian

Oleh :Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Analogi klasik bahwa bagi Indonesia, pertanian adalah persoalan hidup dan mati, tampaknya mendapatkan yuridiksi pembenarannya ketika harga kedelai di pasar global meningkat secara signifikan, sementara kebutuhan dalam negeri yang sebagian dipasok dari impor tidak kuat lagi menanggungnya. Krisis kedelai yang kemudian berimbas pada rontoknya basis kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah yang selama ini menggunakannya untuk bahan baku hanyalah salah satu di antara banyak komoditas  pertanian primer yang seharusnya dapat diupayakan mencapai swasembada (bahkan ekspor).

Namun, karena tidak terkelola dengan baik, semuanya menjadi berantakan.

Tidak terelakkannya kemerosotan produksi sebagian besar andalan sehingga impor selalu menjadi pilihan terakhir, sebagian bersumber pada ketidak jelasan arah politik dan pradigma pembangunan yang kita anut. Atas nama liberalisasi perdagangan dan implementasi doktrin merkantilisme yang  mengagungkan kompetisi mekanisme pasar, para perumus kebijakan di negeri ini sering kali terkecoh kepentingan sesaat.  

Sterilisasi pasar domistik dari berbagai hambatan masuk (barier to entry) bagi barang dan jasa luar negeri secara membabi buta tanpa persiapan memadai setidaknya dapat dituding sebagai penyebab paling fundamental ketidakberdayaan pertanian Indonesia saat ini. Kenyataan empiris menunjukkan, liberalisasi perdagangan hanyalah jargon yang selalu didiktekan Negara-negara industri maju agar dapat melempar produk yang mereka hasilkan pada pasar dalam negeri mengalami kejenuhan.

Petani asing disubsidi

Rupanya kita tidak berdaya mengahadapi serbuan produk pertanian impor yang memang jauh lebih murah dan kualitas lebih baik dari yang dapat kita hasilkan selama ini. Kita tidak paham bahwa Negara-negara produsennya memberikan berbagai macam subsidi, fasilitas, insentif, dan stimulus ekonomi untuk melindungi para petani selaku penjaga gawang ketahanan pangam (food security) meski jumlahnya tidak lebih dari 3 persen dari total penduduk.

Bagaimana mungkin Negara-negara tertentu dapat mengekspor gula ke pasar global hanya dengan harga 285-325 dollar AS per ton FOB (harga di Negara asal, belum termasuk premium dan biaya pengapalan) sedangkan harga pokok produksinya bervariasi dari 330-450 dollar AS per Ton? Tidak banyak Negara yang mampu memproduksi gula lebih murah dari harga ekspor.

Sudah jelas dengan struktur biaya usaha tani tebu yang semakin mahal, para petani kita tidak akan kompeten menghadapi serbuan gula impor selama tidak ada kebijakan khusus yang mampu memberikan perlindungan petani dan industri gula local yang pada tahun 2007 baru dapat memperoduksi dengan unit cost rata-rata Rp.4.400 per kg.

Bea masuk hanya 10 persen pada saat harga kedelai sangat murah di masa lalu prakatis memaksa kedelai lokal kehilangan daya saing. Ketika dihadapkan pada  ketidakpastian harga, satu-satunya pilihan bagi petani adalah menimbulkan resiko. Respons yang dapat dilakukan hanyalah meninggalkan kedelai  dan mengantinya dengan komoditas agribisnis  lain yang lebih menjajikan keuntungan meskipun belum tentu dapat diraih. Kondisi demikian didukung perangkat perundang-undangan yang memang memberikan garis kebebasan bagi petani untuk memilih usaha tani apa saja. Memang pemerintah dapat saja membujuk petani agar bersedia mengikuti program yang diwajibkan, misalnya untuk kepentingan swasembada dalam upaya mereduksi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan pamor bangsa di mata dunia, tetapi kita tidak melihat greget program yang jelas itu.Apalagi kalau program yang melibatkan petani tadi dilaksanakan, pemerintah wajib memberikan jaminan pendapatan minimum bagi mereka.

Pembangunan berkelanjutan

Ketiadaan dana yang dapat dialokasikan untuk jaminan kepada petani membuat keperkasaan Negara untuk mengatur petani kehilangan virulensinya. Menyiasati dinamika pasar global komoditas pertanian yang mengerikan, tentu Indonesia harus melakukan sesuatu yang  terbaik bagi petani dengan mengukuhkan kembali peran pertanian. Peran melekat itu antara lain penyediaan bahan pangan layak dengan harga terjangkau secara kontinu, wahana peningkatan kesyejahteraan petani, penyedia bahan  baku bagi industri, penampung leburan tenaga kerja yang tidak terserap sector lain, penghasil devisa, dan penjaga kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan konsep pembanguan berkelanjutan. Tentu harus ada integrasi antara dunia pertanian dan  sector-sektor ekonomi lainnya sehingga tercipta link saling menguntungkan. Desain kebijakan pembangunan pertanian yang mampu mencerahkan petani dan pelaku agribisnis secara umum tentu harus mendapat perhatian serius kalau kita tidak ingin terus terpuruk.

Setidaknya ada dua desain kebijakan yang dapat dimplementasikan 

secara simultan..

Pertama,

Kebijakan proteksi, yakni Seperangkat intrumen yang memungkinkan petani dan agroindustri dalam negeri terlindungi dari serbuan produk impor dengan harga terdistorsi. Kita tidak perlu antileberalisasi perdagangan dengan mengharamkan masuknya produk impor, tetapi kita dapat membuat sejumlah ketentuan yang mampu membuat produk impor tidak bisa masuk secara leluasa.

Dengan kata lain, kalau dapat dipersulit, mengapa dipermudah. Bentuk konkritnya bisa berupa pembatasan impor secara ketat dengan hanya memberikan lisensi kepada dunia usaha dengan syarat-syarat khusus dan pemberlakuan bea masuk yang  besarnya ditentukan secara fleksibel mengacu harga dunia dan kurs mata uang local. Penjaminan berupa harga dasar (floor price)  akan sangat membantu petani dalam  menganalisis corak usaha tani yang akan dipilih.

Kedua,

Kebijakan promosi,

Berbentuk insentif kepada petani dan agroindustri yang berkomomitmen kuat meningkatkan produktivitas, efesien, kualitas produk, dan  ekspansi usahanya. Insentif dapat berupa tersedianya bibit unggul, pupuk murah, dukungan teknologi peningkatan produktivitas, dan perlakukan khusus ketika terjadi bencana alam atau harga tidak bersahabat.

Adanya insentif juga memungkinkan petani dapat  berkonsentrasi pada peningkatan daya saing, mengingat tantangan pertanian sendiri akan semakin kompleks sehubungan terjadinya perubahan iklim yang telah menjadi fenomena global. Kedua kebijakan dilaksanakan selama masa transisi. Ekspetasinya, ketika liberalisasi perdagangan diterapkan secara menyeluruh, pertanian kita sudah dinyatakan benar-benar siap.

Bagaimanapun juga liberalisasi tidak mungkin ditolak sehingga selama kita punya waktu, tentu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepabilitasnya? Dengan  konteks ini diperlukan sejumlah perangkat  kebijakan lain, seperti adanya tata ruang kawasan budidaya yang dapat dilaksanakan secara taat asas.  Tanpa tata ruang, jangan pernah berharap wajah pertanian kita akan mengalami metamorfosis menjadi sebuah system agribisnis yang memberdayakan semua pihak dengan produktivitas dan efisiensi tinggi. (Adig Suwandi, Praktisi Agribisnis, Alumnus Universitas Brawijaya Malang, dan Cranfield University, Silsoe-Bedfordshire, Inggris, Kompas, 22-1-2008).