PRESIDEN JANJI NAIKKAN HPP

Presiden Janji Naikkan HPP

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

7 Juta Hektar Lahan Terlantar Akan Dimanfaatkan untuk Pangan

Purworejo—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berjanji,

Menaikkan harga pemebelian pemerintah atau HPP untuk gabah dan beras. Namun, harga beras harus tetap dapat dujangkau oleh masyarakat. Presiden menegaskan hal itu di sela-sela panen raya perdana pada varietas baru, Super Toy HL-2, di Desa Grabang, yang terletak 20 kilometer sebelah selatan Kecamatan Purworejo, ibu kota Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (17-4-2008). Dalam dialog dengan Presiden, sejumlah petani mengeluhkan rendahnya harga jual gabah dan beras petani. Hal itu memberatkan petani karena harga pupuk telah membumbung. Para petani berharap pemerintah meningkatkan harga beras dan gabah atau meningkatkan subsidi.

HPP (Harga Pembelian Pemerintah) untuk,

·         gabah kering panen (GKP) saat ini Rp.2.000 per kilogram (kg) dan

·         gabah kering giling (GKG) Rp.2.575 per kg,

·         HPP beras Rp.4.000 per kg.

·         Selain menjanjikan kenaikan HPP, Presiden juga  menjanjikan

·         pengendalian harga pangan agar tidak terlalu tinggi.

Di luar mengendalikan harga, menurut Presiden, kebijakan pangan yang dilakukan pemerintah antara lain,

·         meningkatkan produksi,

·         kecukupan cadangan beras Bulog,

·         perbaikan pendapatan petani,

·         dan harga pangan yang terjangkau konsumen.

Pengamanan stok pangan

Lebih jauh Presiden Yudhoyono menjelaskan,

Indonesia telah mencapai swasembada beras, gula, jagung, telur, dan daging ayam. Meski begitu, belum ada dorongan untuk melakukan ekspor. Pengamanan stok pangan nasional lebih diutamakan. Adapun untuk kedelai dan daging sapi, Presiden optimistis dalam 3 tahun mendatang kebutuhan nasional akan dicukupi oleh produksi dalam negeri. Untuk meningkatkan produksi pangan, Presiden menginstruksikan agar lahan terlantar dimanfaatkan. Saat ini ada sekitar  7 juta hektar lahan yang terlantar. Dari lahan yang terlantar itu, sekitar 1,7 juta hektar di antaranya berstatus hak guna usaha.

Saya minta lahan yang terlantar ditertibkan dan digunakan untuk pertanian,” katanya. Presiden juga mendukung pengembangan padi varietas baru, Super Toy HL-2, yang ditargetkan dapat dipanen tiga kali per tahun, tanpa perlu menanam ulang bibit. Kapasitas panen ditargetkan 15,5 ton gabah per hektar. Padi ini sebelumnya ditanam di Bantul dan Kulon Progo di Jogjakarta. Menanggapi kehendak pemerintah menaikkan HPP gabah dan beras, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo menyatakan sepakat. Hanya kenaikan HPP untuk gabah dan beras sebaiknya dilakukan sebelum panen gadu musim gadu, yakni sebelum Juni-Juli 2008,” kata Siswono.

Jika kenaikan HPP dilakukan setelah panen gadu, hal ini sama saja tidak akan dirasakan petani karena panen pada musim kemarau tidak banyak lagi.

Itu artinya kenaikan HPP baru efektif dirasakan petani pada masa panen raya tahun depan”, ujarnya.Siswono menjelaskan, tanpa pemerintah menaikkan HPP,  harga gabah dan beras secara riil sudah naik.

Ada tiga katagori harga beras saat ini, yakni,

·         harga sesuai HPP,

·         harga riil di pasaran, dan

·         harga di pasar dunia yang sudah mencapai 680 dollar AS per ton atau Rp.6.300 per kg.

Kenaikan HPP, menurut Siswono untuk saat ini lebih berdampak terhadap  Bolog.  “Kalau HPP tetap pada posisi sekarang Bulog tidak akan bisa membeli beras. Kalaupun bisa, kualitasnya akan di bawah standar,” katanya.

Isu global

Kenaikan harga pangan, khususnya beras, telah menjadi isu global. Hal ini, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  Pertanian Ahmad Suryana, Terungkap dalam pertemuan Board of Trustees IRRI (Lembaga Penelitian Beras Internasional) di Manila, 7-11 April 2008. Naiknya harga pangan memukul negara impor beras, seperti Banglades, Filipina, dan sejumlah negara Afrika,” kata Suryana.

Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, dan negara-negara pengimpor beras, Indonesia paling siap menghadapi lonjakan kenaikan harga beras dunia. “Setidaknya lebih siap sampai bulan-bulan ini,” katanya Bambang Soesatyo, Ketua Komitie Tetap dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyatakan, Kadin telah mengingatkan pemerintah tentang ancaman inflasi pangan dunia. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi ekses kenaikan harga pangan dan juga energi di pasar global.

Kasus di Cirebon

Subdivisi Regional (Subdivre) Perum Bulog Cirebon memperketat pengawasan penyerapan beras petani karena, ditemukan adanya penjualan beras asal Cirebon ke Kalimantan dengan harga beli di atas HPP. Ini didorong oleh kekhawatiran ekses penjualan ke luar Jawa atau ekspor illegal akan mengganggu pengadaan beras Bulog. Kepala Subdivre Cirebon Slamet Subagyo mengatakan, Tim sosialisasi monitoring dan evaluasi Bulog menemukan bukti adanya sejumlah pedagang yang membeli beras petani dengan harga di atas HPP untuk dijual ke Kalimantan.Harga beli mereka berkisar Rp.4.150 per kg, sedangkan harga beli Bulog dengan HPP Rp.4.000 per kg.

“Para pedagang beras sistemnya door to door ke tempat penggilingan gabah, membeli beras dengan tunai Rp.4.150 per kg. Beras itu dikirim ke Kalimantan dengan kapal kayu dari pelabuhan Cirebon,” ujar Subayo. Tim menemukan pedagang membeli beras dari penggilingan  Rp.4.100-Rp.4150 per kg, yang akan dijual kembali Rp.4.300 per kg. Jumlah beras yang dikirim ke Kalimantan mencapai 800 ton.

(Lkt/Egi/Mas/Mkn/Sir/Tht/Ang, Kompas, 18-4-2008).

Harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen di tingkat petani naik 10 persen, yaitu dari Rp.2.000 per kilogram menjadi Rp.2,200.  Langkah itu dilakukan agar keuntungan yang diterima petani bertambah besar dan pada saat yang sama Bulog bisa menyerap gabah petani. Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pemberasan, yang berlaku mulai 22 April 2008, menggantikan Inpres No. 3/2007.

Dalam aturan yang sama, pemerintah juga menaikkan harga gabah kering giling di gudang Bulog dari Rp.2.000 per kg menjadi Rp.2.840, atau mendapat sekitar 9,23 persen.  Harga beras di gudang Bulog dari Rp.4.000 per kg menjadi Rp.4.300. Itu adalah standar harga yang akan digunakan pemerintah dalam membeli gabah dan beras dari petani. Presiden juga memberikan amanat khusus kepada Menteri Pertanian mengatur harga pembelian gabah dan beras yang tidak memenuhi kualitas pemerintah. Ini mengubah kebijakan sebelumnya yang mengatur harga melalui tabel rafaksi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji menaikkan HPP untuk gabah dan beras.

Namun harga beras harus dapat dijangkau masyarakat.

Atas dasar itu kebijakan itu menegaskan kebijakan baru itu tetap memberikan penekanan pada, pengamanan daya beli masyarakat berpendapatan rendah, terutama masyarakat penerima beras untuk rakyat miskin (raskin) yang mencapai 19,1 juta rumah tangga. Pengamanan ini tetap mempertahankan Program Raskin yang diperbanyak, yakni dari 10 kg menjadi 15 kg. Pada saat tidak panen atau paceklik, mungkin ada kenaikan harga beras.

Namun, pemerintah sudah menyiapkan Program Stabilisasi Harga (PSH) pangan yang diharapkan dapat menekan beban masyarakat. PSH pangan tetap dipertahankan.  Berdasarkan survei Kantor Menko Perekonomian, program tersebut berhasil menekan fluktuasi harga komoditas pangan penting, yaitu fkultuasi harga beras dalam negeri hanya 1 persen dibandingkan pergerakan harga di luar negeri. Artinya, saat harga beras di pasaran internasional melonjak 100 poin, harga beras di Indonesia hanya naik satu point. (Oin/Mas/Day/Han/Mdn/Ntt/Che/Am/Tht/Mkn, Kompas, 23-4-2008).