USULAN INDONESIA DALAM DEKLARASI LIMA, LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL HARUS REVORMASI

Usulan Indonesia dalam Deklarasi Lima,

Lembaga Keuangan Internasional Harus Direformasi

Oleh :Drs.Simon Arnold Julian Jacob

 Presiden Peru Alan Garcia ketika membacakan Deklarasi Lima, usai foto bersama dengan SBY dan ke-21 pimpinan APEC, di Gedung Utama Departemen Pertahanan, Lima, Minggu (23/11) siang waktu setempat. (foto: muchlis/presidensby.info)

 (Lima, MADINA): Usulan Indonesia soal perlunya mereformasi lembaga-lembaga keuangan internasional menjadi salah satu isu yang disepakati dan dituangkan dalam Deklarasi Lima, sebagai hasil akhir dari KTT ke-16 APEC. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ke-21 pemimpin APEC hadir dalam upacara pembacaan deklarasi oleh Presiden Peru Alan Garcia Perez, di Gedung Utama Departemen Pertahanan Peru, Minggu (23/11) pukul 13.00 waktu setempat atau Senin (24/11) pukul 01.00 WIB.

Presiden Peru Alan Garcia ketika membacakan Deklarasi Lima, usai foto bersama dengan SBY dan ke-21 pimpinan APEC, di Gedung Utama Departemen Pertahanan, Lima, Minggu (23/11) siang waktu setempat. (foto: muchlis/presidensby.info)

Lembaga-lembaga keuangan yang dimaksud dalam deklarasi tersebut, antara lain, IMF, Bank Dunia, Asian Development Bank, Inter-American Development Bank, dan lain-lain. Lembaga-lembaga keuangan itu berperan penting dalam krisis keuangan. "IMF harus lebih fokus pada pengawasan-pengawasan, membangun kerangka kebijakan makro serta menyediakan pelatihan peringatan dini atas kemungkinan terjadinya krisis," begitu bunyi Deklarasi Lima yang dibacakan Presiden Peru Alan Garcia Perez dalam Final Declaration Ceremony. 

Untuk itu, APEC mendorong para menteri keuangan bekerjasama dengan IMF atau program bantuan sektor keuangan Bank Dunia untuk menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara anggota. Negara-negara APEC juga sepakat mendukung Deklarasi Washington dan mencegah munculnya pembatas-pembatas baru dalam soal investasi atau perdagangan barang dan jasa, menegaskan kembali pengetatan ekspor baru, serta penerapan ketentuan WTO.

Deklarasi Lima intinya menyepakati langkah-langkah penting untuk stabilisasi sektor keuangan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi serta konsumsi. "Kami akan melanjutkan beberapa langkah penting dan bekerja sama dalam mengkoordinasikan berbagai hal terkait untuk pelaksanaan aksi mengatasi krisis,'' ujar Alan Garcia Perez, mewakili ke-21 pemimpin APEC. 

APEC beranggotakan 21 negara. Mereka, secara alfabetis, adalah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, China, Hong Kong, China-HongKong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan. Kemudian Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua New Guini, Peru, dan Filipina. Lalu Russia, Singapura, China Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Para pemimpin juga mendukung penuh upaya badan-badan kredit ekspor, lembaga keuangan internasional, dan perbankan swasta dalam penyediaan dana yang memungkinkan untuk bisnis UMKM, menjaga kelancaran perdagangan dan investasi di kawasan. 

Reformasi sektor keuangan sangat disadari perannya dalam kondisi saat ini, termasuk peran yang dimainkan oleh APEC dalam pembangunan kapasitas sektor finansial. APEC juga mendorong pembangunan berkelanjutan dan inovasi dalam sektor finansial yang diyakini akan lebih kompleks di masa depan, dan kebijakan serta pengawasan yang lebih efektif. Krisis juga menyoroti kebutuhan untuk lebih mengembangkan standar yang efektif dalam corporate governance dan manajemen risiko, serta tanggung jawab sosial dari sektor keuangan. 

Para pemimpin juga menyambut Deklarasi Washington dari G-20 soal reformasi pasar uang. Kebijakan menyeluruh sangat didukung untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi global dan stabilitasnya. Beberapa cara yang ditempuh adalah dengan kerjasama melalui makro ekonomi, mencegah dampak lanjutan, dukungan bagi negara-negara berkembang, dan responsif terhadap tantangan masa depan. Karenanya, diyakini bahwa prinsip pasar bebas dan terbuka mampu mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan global.

Penyelesaian perundingan Agenda Putaran Doha disepakati dilakukan untuk mendapatkan hasil yang seimbang sebagai dasar pertumbuhan negara-negara anggota. Semua negara APEC berkomitmen untuk mencapai kesepakatan pada Desember mendatang. ''Kami, para pemimpin negara-negara APEC dan para menteri, terus berupaya menyelesaikan masalah WTO ini," demikian tertulis dalam Deklarasi Lima yang rilisnya sudah dikeluarkan pada Sabtu (22/11) sore waktu setempat. 

KTT ke-16 APEC juga menegaskan kembali komitmen Bogor Goals untuk perdagangan bebas dan terbuka di Asia-Pasifik. Deklarasi ini juga menginstruksikan para menteri dan pejabat terkait untuk meningkatkan penerapan ketentuan Agenda Integrasi Ekonomi Regional, termasuk kemungkinan Free Trade Area di Asia-Pasifik. Para pemimpin juga siap sedia dalam komitmen internasional dalam wilayah ini, termasuk dalam Bantuan Pembangunan Pemerintahan, dan Millenium Development Goals.

 APEC tidak Akan Keluar dari Bogor Goals

KTT ke-16 APEC sudah selesai dan menghasilkan Deklarasi Lima. Dalam isu investasi dan perdagangan bebas, para pemimpin APEC sepakat untuk mengacu pada Bogor Goals. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan hal ini dalam konferensi pers dengan wartawan Indonesia, di Hotel Melia Lima, Peru, Minggu (23/11) malam waktu setempat.

”Semua pemimpin APEC menyebut Bogor Goals. Apa yang disepakati di Bogor tahun 1994 dulu untuk menuju open trade and investment itu sangat ditekankan,” kata Presiden SBY. Bogor Goals merupakan kesepakatan atau deklarasi yang dihasilkan dalam KTT APEC tahun 1994. Indonesia menjadi tuanrumah dan summit berlangsung di Istana Bogor.

Dalam Bogor Goals atau Kesepakatan Bogor, perdagangan bebas diberlakukan mulai tahun 2010 untuk negara-negara maju. Sedangkan bagi negara berkembang, open trade dimulai pada tahun 2020. ”Artinya, meskipun perekonomian dunia sulit, kita tidak akan keluar dari kesepakatan Bogor, yaitu membangun suatu rezim kerjasama ekonomi berdasarkan atas open trade and investment. Pembahasan mengenai hal ini menonjol. Hampir semua pemimpin APEC berbicara seperti itu,” Presiden SBY menegaskan. 

Isu menonjol lain yang dibahas selama dua hari dalam KTT ke-16 APEC adalah masalah World Trade Organization (WTO). Isu WTO ini bukan hanya menggarisbawahi apa yang dibicarakan dalam G-20 Leaders Statement di Washington. “Tetapi para pemimpin APEC bahkan ingin ada timeline, jadwal, ada involvement agar Desember mendatang maslah ini selesai, “ ujar SBY. 

Presiden SBY sudah menyampaikan di Washington dan Rio de Janeiro, bahwa kalau isu WTO atau Doha Development tidak tercapai akan ada banyak manfaat yang tidak kita dapatkan.

“Dikaitkan dengan krisis pangan global, lagi-lagi akibat WTO yang tidak konklusif, tidak ada insentif bagi mereka yang berinvestasi di bidang pangan,” SBY menjelaskan. Presiden SBY berharap WTO ini memasuki babakterbaru. ”Saya sudah minta kepada Menteri Perdagangan untuk betul-betul mengidentifikasi berapa hal yang kita belum cocok,” SBY menambahkan. Kalau ada yang belum terselesaikan, Presiden meminta menteri untuk memperkecil perbedaan itu. Dalam keterangan pers dengan wartawan Indonesia ini, Presiden SBY dihadiri seluruh anggota delegasi Indonesia, yang mengikuti perjalanan SBY sejak dari Washington, Meksiko, Brasil, hingga Peru.

Presiden: Dalam Situasi Krisis, Tanggung Jawab Perusahaan Harus Lebih Nyata Dalam situasi krisis seperti sekarang, tanggung jawab sosial perusahaan harus lebih nyata. Usulan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam APEC CEO Summit di Lima, Peru. Dalam situasi krisis, saya mengusulkan ada satu kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta,” kata Presiden SBY dalam konferensi pers menjelaskan hasil-hasil KTT ke-16 APEC di Hotel Melia Lima, Peru, Sabtu (23/11) malam waktu setempat. 

Presiden SBY mengusulkan dalam dialog pemimpin APEC dengan kalangan bisnis, sebaiknya dunia bisnis mengarahkan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu rakyat yang masih mengalami kesulitan karena krisis keuangan global. ”Targetnya harus lebih jelas dan efektif untuk mengatasi permasalahan dan ini mendapat sambutan positif,” SBY menjelaskan.”Saya sampaikan bahwa bagaimanapun swasta masih mempunyai kemampuan untuk memberikan CSR-nya, disamping pajak dan kewajiban-kewajiban yang lain,” ujar Presiden. Disinilah investasi sosial oleh dunia usaha mesti dilakukan. ”Sebab kalau rakyat merasa terbantu, tidak ditinggalkan, maka ke depan mereka akan menjadi social capital yang dibutuhkan dunia usaha,” Presiden menambahkan. 

 Akhirnya Kerangka Pembiayaan Pengurangan Emisi Disepakati

 Akhirnya para pemimpin APEC menyepakati kerangka pembiayaan dan sistemnya untuk mengurangi emisi dari karbon dioksida. Topik ini merupakan salah satu dari enam isu menonjol yang dihasilkan dalam KTT ke-16 APEC di Lima, Peru.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan hal ini dalam keterangan pers kepada wartawan Indonesia di Hotel Melia Lima, Peru, Sabtu (23/11) malam waktu setempat. ”Yang mengemuka dalam summit kali ini adalah akhirnya kita punya kerangka, roadmap dengan jadwal. Setelah kita mempunyai sasaran pengurangan emisi dari karbon dioksida, lantas bagaimana pembiayaannya dan siapa membiayai apa,” ujar Presiden SBY.

Para pemimpin APEC juga menyepakati soal pengaturan terhadap negara-negara yang tidak punya kemampuan finansial untuk menjalankan kewajibannya. Kesepakatan itu juga mencakup pengaturan terhadap negara-negara yang belum memiliki teknologi untuk mengurangi emisi gas buang. 
Menurut SBY, Presiden Meksiko mengusulkan adanya green fund. ”Idenya sederhana sekali, semua negara diajak iuran.

Setelah itu ada yang mengatur, ada yang mengurus dana itu. Setiap negara boleh menggunakan dana itu. Negara berkembang boleh lebih banyak menggunakan dibandingkan negara maju,” SBY menjelaskan. Indonesia mendukung semua upaya untuk mencari pembiayaan bagi pencegahan pemanasan global dan mengelola perubahan iklim. 

Presiden juga menuturkan, Indonesia berharap bisa menjadi tuan rumah KTT APEC lagi pada tahun 2014. Ini akan menjadi tonggak penting setelah 20 tahun usia Bogor Goals. ”Saya menawarkan, siapapun nanti presidennya, tahun 2014 itu bagus untuk kita menyelenggarakan KTT APEC di Indonesia,” kata SBY.

JKTT APEC Summit 2009 akan diadakan di Singapura, lalu mengusul Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia. Tuan rumah untuk tahun 2014 masih belum ditentukan. Indonesia berharap ditunjuk. (osa/har/pressby.info)