LAHAN PERTANIAN BELUM MENJADI PRIORITAS

Lahan Pertanian Belum Menjadi Prioritas

Oleh ; Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Pembahasan RUU PLPB Selalu Tertunda

Lahan pertanian, terutama kebutuhan pangan terus meningkat. Penyempitan lahan pertanian itu akibat “penjarahan” terencana oleh pemerintah daerah ataupun pelaku usaha. Hingga kini penyelamatan lahan pertanian belum menjadi prioritas.Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Pengolahan Lahan dan Air Departemen Pertanian Hilman Manan. Ia mengatakan, peran lahan sebagai basis produksi pertanian tidak tergantikan. Ketersediaan lahan adalah syarat mutlak mewujudkan ketahanan pangan nasional,” tegas Hilman, akhir pekan lalu. Namun, yang terjadi lahan pertanian terus menyempit. Tahun 1999-2002. konversi lahan pertanian ke nonpertanian 110.000 hektar.  Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, tiap tahun sawah beririgasi berkurang 35.000 ha. Padahal kebutuhan beras penduduk Indonesia tahun 2030 diperkirakan 59 juta ton. Adapun kebutuhan beras tahun 2007 hanya 32,96 juta ton. Direktur Pengolahan Lahan Pertanian Suhartanto, mengingatkan agar waspada terhadap masalah ketahanan pangan.Kebutuhan komoditas pangan dunia terus meningkat. Ditambahanya menipis cadangan minyak berbasis fosil, bahan bakar nabati berbasis komoditas biji-bijian jadi pilihan. 

Ketahanan pangan bangsa lemah. Komoditas pangan utama seperti beras, jagung dan kedelai masih impor,” ujarnya. Produksi pangan melimpah saja belum menjamin rakyat Indonesia dapat mengakses pangan.  Ini  karena harga pangan pokok terus membungbung, mengikuti hukum pasar. Kerja pemerintah akan ringan jika produksi pangan melimpah,” katanya di Jakarta. Sebaliknya jika produksi kurang dan bergantung impor, Indonesia jadi bulan-bulanan pasar global. Agar produksi melimpah, diperlukan lahan yang luas. Ini malah sawah dikonversi untuk tujuan lain,” kata Suhartanto.Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo mengatakan Indonesia telah masuk perangkap pangan dunia. Ketika harga kedelai naik, misalnya pemerintah tak bisa menahannya. Jebakan pangan global makin kuat mengimpit kalau tidak diantisipasi, yaitu dengan meningkatkan produksi pangan dengan memberi jaminan pasar.

Pembahasan tertunda 

Mengatasi masalah lahan, Deptan menyiapkan naskah  akademis RUU Perlindungan Lahan Pertanian Abadi, yang diganti menjadi RUU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PLPB). Namun, pembahasannya di DPR selalu tertunda. “Mungkin setelah RUU Pemilu, baru RUU PLPB.Diharapkan pertengahan 2008 pembahasan selesai, kata Hilman. Undang-undang itu akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dan pusat untuk menentukan rencana tata ruang wilayah di tiap daerah. Pemda diajak berkomitmen mengalokasikan lahan pangan pokok, dan menjaganya dari konversi. “Jawa Timur berkomitmen mengalokasikan 1 juta hektar untuk pangan pokok,” ujar Suhartanto. (MAS, Kompas, 3-3-2008).

Data Penting :

1. Luas lahan Pertanian : Rata-rata 1993-2003 : 0,72 ha
2. Luas lahan pertanian di Jawa : Rata-rata 1993-2003 : 0,38 ha
3. Sawah hilang/berubah fungsi 1993-2003 : 479,5 ha
4. Jumlah rumah tangga yang menjual lahan pertanian: 1999-2003: 429.000 ha (Kompas : 16-10-2006).

Ramalan Penulis :

Sekitar tahun 2300 bahkan jauh sebelum itu, hampir 80 % lahan pertanian telah dikonversi menjadi lahan non pertanian (untuk perumahan, industri, sarana umum seperti jalan umum, perkantoran, perkotaan, dll), sedang pertambahan penduduk berkembang menjadi 5 kali lipat dari sekarang bahkan lebih. Akibatnya produksi pertanian bahan pangan dari lahan produktif  primer yang tersedia, hanya dapat memenuhi kebutuhan sekitar 20 % nya saja bahkan lebih rendah lagi. Maka pada saat itu, kota-kota yang dahulunya menempati lahan pertanian primer, akan dibongkar/digusur kembali secara total, guna difungsikan kembali menjadi lahan pertanian pangan seperti semula.Jika tidak demikian, maka akan terjadi huru-hara dimana-mana karena kelaparan tanpa makanan yang cukup bagi penduduknya.

Solusi-Antisipasinya

Sebagai solusi dan antisipasi keadaan yang mengerikan tersebut :

Maka mulai dari sekarang, sebaiknya dirancang kembali (tata ruang)  lokasi-lokasi perkotaan, perkampungan, lokasi-lokasi industri,  agar di bangun di dataran tinggi non-pertanian, sehingga  menetapkan kembali  lahan pertanian abadi untuk seterusnya atau ditetapkan sebagai jalur hijau. Selain itu, semua bangunan seperti Industri, pergudangan dan bangunan-bangunan lainnya yang mengambil lahan pertanian sebagai lokasinya,  bila pada suatu saat tidak beroperasi lagi karena bangkrut atau lainnya, maka harus dibongkar dan kembali dijadikan lahan pertanian  seperti asalnya. Sebagai bukti, saat ini sebenarnya lahan pertanian pangan cukup, namun telah dikonversi menjadi lahan non pertanian maka sampai kapan pun produksi pangan tidak akan mencukupi penduduk Indonesia. “SEMOGA”.

(Penulis :Drs.Simon Arnold Julian Jacob--Telp. 0274.588160. HP.082135680644

Email :  saj._jacob1940@yahoo.co.id