FOREIGN AFFAIRS AND DEFENCE MINISTER : MEETING : AUSTRALIA --INDONESIA MINISTERIAL DIALOGUE

PERTEMUAN AUSTRALIA-INDONESIA MINISTERIAL

FORUM KE-IX CANBERRA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  8 Darwin Avenue, Yarralumla, Canberra, A.C.T. 2600  AUSTRALIA Tel. +612 6250 8600, Fax. +612 6273 6017 KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  8 Darwin Avenue, Yarralumla, Canberra, A.C.T. 2600  AUSTRALIA Tel. +612 6250 8600, Fax. +612 6273 6017 SIARAN PERS PERTEMUAN AUSTRALIA-INDONESIA MINISTERIAL  FORUM KE-IX CANBERRA Hubungan bilateral Indonesia dan Australia semakin kuat dan stabil dengan   dihasilkannya sejumlah kesepakatan penting dalam Pertemuan Forum Tingkat   Menteri Australia-Indonesia (Australia-Indonesia Ministerial Forum/AIMF) ke-IX  yang berlangsung pada tanggal 10-12 November 2008 di Canberra, Australia. Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif, Menlu RI Dr. N. Hassan Wirajuda  dan Menlu Australia Stephen Smith, MP sebagai ketua masing-masing Delegasi   berhasil menandatangani Joint Ministerial Statement AIMF IX yang mencakup   seluruh aspek yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang keamanan,  hukum, pendidikan, lingkungan hidup, pertanian, perikanan, perdagangan dan   investasi, transportasi, ketenagakerjaan serta kerjasama pembangunan lainnya,   disamping Joint Ministerial Statement yang khusus mengenai "People Smuggling  and Trafficking in Persons". Dalam aspek kerjasama keamanan, pertemuan AIMF ini juga berhasil menandatangani   Rencana Aksi (Plan of Action) sebagai landasan hukum implementasi Perjanjian   Kerangka Kerjasama Keamanan Indonesia - Australia (Lombok/Perth Treaty) guna   memperkuat kerjasama keamanan kedua negara yang telah ada. Para Menteri kedua   negara juga menyambut baik berbagai kerjasama penegakan hukum,  termasuk kerjasama antar kepolisian dalam penanganan kejahatan lintas batas   (transnational crime), utamanya yang terkait  dengan people smuggling and trafficking in persons, illicit trafficking in drugs dan  terorisme. Dalam kerangka kerjasama ini pula, kedua negara menyambut baik  kelanjutan program capacity building dalam kerangka kerjasama penegakan  hukum melalui Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).  Terkait isu illegal fishing, kedua negara menyepakati adanya keterkaitan  penanganan isu dimaksud dengan masalah kejahatan lintas batas yang  terorganisir (transnational organized crimes) sehingga perlu mengeksplorasi  cara  dan langkah-langkah penanganan secara efektif. Selain itu, kedua negara mencatat  perlu dikembangkannya cara-cara yang inovatif untuk memajukan segenap aspek  pengelolaan perikanan yang tertuang dalam MOU Box 1974 dengan mengakui  adanya kepentingan nelayan tradisional dan keberlanjutan sumberdaya perikanan. Salah satu terobosan penting lainnya dalam pertemuan ini adalah  disepakatinya pembahasan lebih lanjut mengenai "Bilateral Arrangement on  Consular Assistance" yang merupakan usulan Indonesia  dalam rangka perlindungan warganegara kedua negara.  Selain pembahasan mengenai kerjasama bilateral, kedua belah pihak turut  mendiskusikan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam menghadapi  tantangan regional dan global, antara lain mengenai krisis keuangan global,  perubahan iklim, lingkungan hidup, keamanan pangan dan energi, serta masalah  keamanan manusia. Secara khusus, Australia juga memberikan apresiasi atas peran dan prakarsa  penting Indonesia, yakni kepemimpinan Indonesia dalam pembahasan isu  perubahan iklim khususnya keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan  Para Pihak Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim pada bulan Desember 2007;  Coral Triangle Initiative (CTI) on Coral Reefs, Fisheries and Food Security; serta   rencana penyelenggaraan World Ocean Conference bulan Mei tahun 2009; dan   pembentukan Bali Democracy Forum yang bertujuan untuk mempromosikan  kerjasama regional dalam isu demokrasi dan memperkuat institusi demokrasi melalui   dialog dan lessons learned. Di bidang kehutanan, kedua negara telah berhasil menandatangani Letter of Intent   mengenai Kerjasama di bidang Kehutanan termasuk capacity building dalam   pencapaian Sustainable Forest Management (SFM), penanganan masalah illegal   logging, memperkuat penegakan hukum di bidang kehutanan dan  governance, serta upaya pemberantasan illicit international trafficking produk-produk  hutan. Terkait dengan upaya pemajuan hubungan di tingkat masyarakat, Indonesia dan  Australia memiliki komitmen yang sama dan menyambut baik berbagai kerjasama dan  inisiatif penting yang dirancang untuk menumbuhkembangkan saling pengertian   dan mendorong pemajuan aspek people-to-people links di bidang pendidikan,   kerjasama antar parlemen, penyelenggaraan Interfaith Dialogue dan   intercultural dialogue, termasuk peran Australia-Indonesia Institute (AII) dan  prakarsa Australia untuk menyelenggarakan konferensi mengenai hubungan   bilateral pada tahun 2009.  Selain itu, kedua negara  menyepakati untuk menandatangani Work and Holiday Visa  Memorandum of  Understanding pada akhir tahun ini yang diharapkan dapat membuka  kesempatan bagi mahasiswa untuk menimba pengalaman bekerja di kedua negara. Pertemuan AIMF ke-IX diakhiri dengan press conference bersama antara Menteri  Luar Negeri RI dan Australia di hadapan kalangan sejumlah wartawan dari Indonesia   dan Australia bertempat di Parliament House. Pada kesempatan tersebut  kedua Menteri menyampaikan hasil-hasil pertemuan AIMF ke-IX dan hubungan  bilateral kedua negara. Sehari sebelum diselenggarakannya pertemuan AIMF ini, di tempat terpisah telah   ditandatangani MoU on Cooperation in Education and Training antara Menteri   Pendidikan Nasional Republik Indonesia Prof. Dr. Bambang Sudibyo dengan Menteri  Pendidikan Australia Julia Gillard MP. Kesepakatan ini bertujuan untuk mendorong  semakin tingginya interaksi di tingkat masyarakat. Disamping Menteri Luar Negeri RI, turut hadir Menteri Perdagangan Dr. Mari Elka  Pangestu; Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta; Menteri Negara Lingkungan  Hidup Rachmat Witoelar; Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi; dan  Menteri Pertanian Anton Apriyantono. AIMF ke-IX ini merupakan pertemuan pertama antara Pemri dengan Pemerintah  Australia di bawah pemerintahan Partai Buruh yang memenangkan Pemilu pada  November 2007. Kedua pihak menyepakati untuk mengadakan AIMF ke-X di Indonesia  pada tahun 2009. http://www.kbri-canberra.org.au/press/2008/PR_101008.htm Perwakin Canberra, 12 November 2008 Media inquiries : contact the Information Officer of the Embassy at + 612 62508642 EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  8 Darwin Avenue, Yarralumla, Canberra, A.C.T. 2600  AUSTRALIA Tel. +612 6250 8600, Fax. +612 6273 6017 Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob Foreign Affairs and Defence   Ministers Meeting:   Australia– Indonesia Ministerial  Dialogue ENG | 20 December 2012 | 13:41  I. Latar Belakang Foreign Affairs And Defence Ministers Meeting adalah forum dua negara melibatkan  dua menteri dari masing-masing negara yaitu Menteri Luar Negeri dan Menteri  Pertahanan yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh pejabat senior  termasuk Duta Besar, Panglima Angkatan Bersenjata, Pejabat tinggi Kementerian  Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan kedua negara dan National Security Adviser. Australia sudah melakukan dialog ini dengan beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Inggris dan Jepang.  Dengan AS (AUSMIN), Australia sudah melangsungkan pertemuan ini sebanyak 25  kali yang dilaksanakan satu tahun sekali sejak tahun 1975. Dengan Inggris (AUKMIN),  Australia sudah melaksanakannya  sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 6 tahun dan dengan Jepang dilakukan 18 bulan  sekali yang sudah berlangsung pada tahun 2007, 2008 dan 2010. Tujuan Pembentukan Australia – Indonesia Ministerial Dialogue (AIMIN) adalah untuk  meningkatkan hubungan kedua negara sebagai tetangga dan mitra strategis di  kawasan. AIMIN akan menjadi forum untuk mendukung kerjasama bilateral, regional  dan internasional yang mencakup isu diplomatik, intelijen, militer, keamanan dan  stretegis sejalan dengan prinsip dan kesepakatan Comprehensive Partnership, Lombok Treaty, Plan of Action dan Joint Statement Kepala Negara. Sebagaimana disebutkan dalam Comprehensive Partnership tahun 2005 bahwa  kedua negara memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama di seluruh lini  dengan membentuk Comprehensive Partnership. Salah satu lini kerjasama  tersebut adalahsecurity cooperation. Tujuan kerjasama security cooperation yaitu  untuk memerangi segala bentuk kejahatan seperti transnational organized crime dan  ancaman non-traditional security. Kedua negara memiliki komitmen untuk mengedepankan kerjasama  pertahanan sesuai dengan mandat Lombok Treaty dan Plan of Action.  Terdapat 10 bidang kerja yang termaktub dalam Lombok Treaty yaitu Defence   Cooperation, Law Enforcement Cooperation, Counter-terrorism Cooperation,   Intelligence Cooperation, Maritime Security, Aviation Safety and Security,   Proliferation of Weapons of Mass Destruction, Emergency Cooperation dan  Community Understanding and People-to-People Cooperation. Sesuai dengan Joint Statement kunjungan Presiden RI ke Australia 10 Maret  2010  kedua negara menyepakati untuk mengadakan pertemuan tahunan  Foreign Affairs and Defence Ministers Meeting (FADMM) Australia dan Indonesia. Dalam kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia 1-2 November 2010 pemimpin kedua negara menyepakati  agar pertemuan menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara akan  dilakukan setiap tahun pada waktu yang tepat. AIMIN dapat menjadi trigger dalam mewujudkan komitmen bersama di bidang  pertahanan sebagaimana tercantum dalam Comprehensive Partnership,  Lombok Treaty, Plan of Action dan Joint Statement Kepala Negara serta  kerjasama lainnya yang dipandang perlu untuk dibahas antara Menteri Luar Negeri  dan Menteri Pertahanan kedua negara. Selain menjadi forum pembahasan emerging  issues of common concern, AIMIN dapat menjadi tolak ukur kemajuan  hubungan kedua negara khususnya dari sisi kepentingan Indonesia. Hal ini  sejalan dengan arahan Menteri Luar Negeri Indonesia mengenai perlunya mekanisme  score card untuk memastikan adanya perkembangan dan kemajuan hubungan kedua  negara. Sebagaimana disebutkan dalam Joint Statement kunjungan Perdana Menteri Australia  ke Indonesia pertemuan FADMM akan didahului dengan pertemuan tingkat pejabat  tinggi, termasuk pertemuan Kelompok Konsultasi Kerjasama Keamanan sebagai   mekanisme yang telah disepakati untuk meninjau ulang kerjasama yang ada,   serta mengkordinasikan dan menetapkan prioritas dari Rencana Aksi Lombok Treaty. II. Non Paper Australia: Non Paper Australia tentang penyelenggaraan Australia’s 2+2 Ministerial   Dialoguesmenyebutkan kesepakatan yang akan dibuat memuat beberapa bidang  yang juga akan menjadi agenda pertemuan antara lain diplomatic, intelligence,  military, isu security and strategic, kerjasama pertahanan dan memuat  pemahaman dan kerjasama atas dasar Lombok Treaty. Selain itu format yang  ditawarkan adalah pertemuan tahunan. Terkait hal ini, penulis memiliki pemikiran apabila penyelenggaran pertemuan  dimaksud tidak hanya memuat agenda tentang keamanan akan tetapi agenda lainnya  seperti ekonomi, maka pertemuan akan lebih efektif apabila dilaksanakan dalam dua   hari. Hari pertama agenda yang dibahas adalah isu non-security yang hanya akan  dihadiri oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara, sedangkan pada hari kedua,  pertemuan akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua   negara dan dalam agendanya membahas isu keamanan. Pemerintah Indonesia dan   Australia diharapkan berkomitmen untuk melaporkan perkembangan hubungan  kedua negara setiap tahunnya dalam pertemuan ini demi terwujudnya peningkatan   hubungan kedua negara. III. Masukan dalam Australia – Indonesia Ministerial Dialouge Indonesia dapat mengusulkan beberapa isu untuk dijadikan bahan masukan  dalamAustralia – Indonesia Minisetrial Dialouge antara lain: A. Bidang Kerjasama Maritime Security (Pasal 3 ayat 13 dan 14  Lombok Treatydan  Plan of Action angka II 16 a) 1).  MOU Box Sesuai dengan Pasal 3 ayat 13 dan 14 Lombok Treaty dan Plan of Action angka  II 16 a kedua negara sepakat untuk melaksanakan Maritime Security. Terkait Isu MOU  Box kedua negara berkomitmen untuk menindak traditional fisherman yang  melakukan aktifitas illegal disekitar MOU Box. Kedua belah pihak perlu  melakukan tindaklanjut atas agreement yang disepakati pada tahun 1974 tersebut.  Indonesia pernah mengusulkan beberapa program kerjasama terkait dengan Joint  Survey dan riset didaerah MOU Box tentang kelestarian sumber daya natural  yang berhubungan dengan kesejahteraan nelayan tradisional serta motivasi para  nelayan tradisional melakkan aktifitas di wilayah MOU Box. Outcome: Pelaksanaan komitmen ini perlu ditegaskan kembali demi terciptanya  hubungan baik diantara kedua negara dan mewujudkan kepatuhan terhadap  perjanjian yang pernah disepakati sebelumnya. Sebagaimana pengturan UNCLOS  1982 tentang traditional fishing dalam Article 51 menyebutkan “State shall respect  existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing  rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring  States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and  conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the  extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the  States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights  shall not be transferred to or shared with third States or their nationals.” Pengaturan mengenai traditional fishing yang diatur dalam MOU Box juga  diperkuat oleh UNCLOS, walaupun perangkat hukum ini lahir setelah adanya MOU  Box. Bila dianggap perlu, kedua negara dapat melakukan amandemen terhadap MOU  Box dan merubah pasal yang menjadai kendala dalam mengurangi aktifitas illegal di  daerah MOU Box. 2). Perth Treaty Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Lombok Treaty dan Plan of Action angka II 8 a  kedua negara sepakat untuk menjunjung tinggi territorial integrity dan  non-interference in internal affairs. Penandatanganan Perth Treaty merupakan   komitmen bersama untuk mewujudkan batas wilayah laut yang jelas antara kedua   negara. Oleh karenanya ratifikasi Perth Treaty menjadi hal yang penting  untuk dilakukan Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 tentang  Western Extension of Seabed Boundary dan Pasal 2 tentang Exclusive Economic  Zone memberikan batasan jelas kedua negara terkait Batas Dasar laut dan Zona  Ekonomi Eksklusif. Outcome: Dalam upaya menghindari konflik yang dapat terjadi dikemudian hari  dan campur tangan Australia dalam mengelola wilayah laut Indonesia penegasan   komitmen terhadap Perth Treaty menjadi penting tentunya setelah dilakukannya  ratifikasi oleh Indonesia. B. Bidang Kejasama Law Enforcement (Pasal 3 ayat 5 Lombok Treaty dan Plan of  Action angka II 9) Sesuai dengan Pasal 3 ayat 5 Lombok Treaty dan Plan of Action angka II 9  tentangLaw Enforcement kedua negara bersepakat untuk menjunjung tinggi  hukum domestik yang berlaku di masing-masing negara. Selain itu kedua negara  berkomitmen untuk mematuhi perjanjian bilateral yang telah disepakati. 1) Ekstradisi, Mutual Legal Assistance, dan Transfer of  sentenced person Sebagaiman disampaikan Presiden RI pada kunjungan Perdana Menteri  Australia ke Indonesia, kerjasama harus dikembangkan dalam hal ekstradisi,  Mutual Legal Assistance dan Transfer of sentenced person. Dalam kerjasama  ekstradisi kedua negara berkomitmen untuk memfasilitasi permintaan ekstradisi  dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan nasional,  kesepakatan bilateral yang ada dan konvensi multilateral terkait. Terkait Mutual  Legal Assistance kedua negara diharapkan melaksankan kerjasama terebut sesuai  dengan ketentuan yang ada. Outcome: Mengenai Transfer of sentenced person perlu dilakukan persetujuan  terlebih dahulu terkait pelanggaran hukum mana yang dapat diberikan Transfer of  sentenced person dan memastikan agar komitmen tersebut tidak melanggar  prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat di lakukan dalam  sebuaharrangements mengenai Transfer of sentenced person antara kedua negara  melaluifocal point masing-masing yaitu POLRI dan Kejaksaan untuk Indonesia,  Australian Federal Police, Australian Customs Service, Department of Immigration  and citizenship dan Attorney-General’s Department untuk Australia. Mengingat  masalah hukum yang dihadapi baik oleh WNI di Australia maupun warga negara  Australia di Indonesia menjadi pembahasan yang penting dimata kedua negara  dan pembentukanarrangements akan berguna untuk kepastian hukum warga negara  Indonesia dan Australia. 2). People smuggling and trafficking in persons (Plan of  Action angka II 10c) Kedua negara berkomitmen untuk berkerjasama lebih erat dalam kerangka Bali  Process (plan of action angka II 10 g), dan secara bilateral dalam Lombok  Treaty, termasuk melalui Kerangka Kerja Implementasi Untuk Kerjasama  Pemberantasan Penyeludupan Orang dan Perdagangan Manusia. Dipahami juga  bahwa kejahatan lintas negara, termasuk penyeludupan manusia dan perdagangan  orang merupakan permasalahan regional yang memerlukan pendekatan  komprehensif yang melibatkan semua pihak dikawasan khususnya negara asal,  negara tansit dan negara tujuan termasuk kerjasama erat dengan lembaga  internasional terkait. Sebagai ketua bersama pertemuan Bali Process untuk  penanggulangan Penyeludupan Manusia, Perdagangan orang dan Kejahatan  Lintas Negara kedua belah pihak berharap menyelenggarakan Bali Process dan  melakukan pembahasan atas usulan Australia bagi sebuah kerangka  perlindungan regional yang akan menanggulangi permasalahan, termasuk  pemrosesan, pengembalian dan penempatan kembali. Australia memiliki hukum yang mengatur tentang hak untuk menyampaikan  informasi yang termaktub dalam Privacy Act 1988. Dalam pengaturan tersebut  disebutkan pemerintah Australia tidak dapat menyampaikan informasi tentang  seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan. Peraturan dalam Privacy Act  dimaksud merupakan hambatan yang dihadari KBRI dalam memberikan bantuan  kepada WNI berupa akses kekonsuleran dan bantuan hukum. Kedua negara telah menandatangani Arrangement Between the Government of  Australia and the Government of the Republic of Indonesia on Consular  Notification and Assistance (ACNA) yang pada prinsipnya memuat kesepakatan  kedua negara dalam upaya pemberian perlindungan dan bantuan hukum oleh misi  diplomatik dan pejabat konsuler kedua negara kepada warga negaranya yang diduga  terlibat permasalahan hukum di Negara penerima. Secara garis besar, ACNA  disusun secara khusus untuk menjawab tantangan mengenai adanya peningkatan  trend permasalahan kekonsuleran yaitu kasus-kasus unauthorized arrivals yang   melibatkan Anak Buah Kapal (ABK) dan nelayan WNI.  Sesuai kesepakatan kedua  negara, ACNA telah disusun sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang  berlaku pada Negara penerima  serta hukum internasional lainnya, antara lain 1961 Vienna Convention on Diplomatic   Relations dan 1963 Vienna Convention on Consular Relations. Dalam hal pemberian bantuan kepada WNI yang ditangkap, bagian 6 butir 5 ACNA   menyebutkan “An arrested, detained or apprehended national will be entitled to  receive and to send letters and other correspondence and to receive goods,  medicines and other articles for personal use within the limits imposed by the  applicable laws and regulations of the receiving State”. Namun dalam  prakteknya, otoritas terkait di Australia banyak menerapkan larangan bagi pejabat  konsuler untuk memberikan barang-barang untuk konsumsi pribadi kepada WNI yang  ditangkap. Alasan yang disamapiakan bahwa perlakuan tersebut tidak sesuai dengan   peraturan yang berlaku di Australia. Outcome: Indonesia dapat meminta komitmen pemerintah Australia melalui  pertemuan AIMIN kepada Australia agar memberlakukan ketentuan ACNA sesuai  dengan yang telah dicantumkan dalam Bagian 5 butir 1 dan Bagian 6 Butir 1 yang  menyebutkan instansi terkait di Australia secara rutin menyampaikan notifikasi  mengenai adanya penangkapan kapal ilegal yang diduga melibatkan WNI dalam  jangka waktu kurang dari 3 hari kerja. Karena  dalam perakteknya notifikasi yang  disampaikan kepada pejabat konsuler melalui komunikasi e-mail bersifat umum dan  tidak menyebutkan informasi lengkap yang diperlukan oleh Perwakilan RI  mengingat akan bertentangan dengan Privacy Act 1988. Dalam kaitannya  dengan hal ini Indonesia dapat meminta amandemen terhadap ketentuan ACNA  untuk menyebutkan secara tegas nama dan identitas WNI yang ditangkap kepada  perwakilan RI demi membantu WNI dalam menghadapi masalah hukum yang   didakwakan. 3).  Illegal fishing (Plan of Action angka II 10 c) Indonesia dan Australia menyadari pentingnya kerjasama dalam mencegah,  memberantas, dan menghapuskan penangkapan ikan yang tidak legal, tidak  dilaporkan dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) antara  kedua negara di Kawasan Asia Pasifik. Kedua negara juga menyadari bahwa  IUU Fishing adalah ancaman besar bagi ketahanan pangan di kawasan Asia-Pasifik,  sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Pracas dari 3rd Asia-Pasific Economic  Cooperation Ocean Related Ministerial Meeting dan berkomitmen untuk  mendorong sebanyak mungkin aplikasi pada Konvensi PBB Melawan kejahatan Lintas  Batas Untuk Memerangi IUU Fishing. Forum kerjasama perikanan Australia-Indonesia dikenal dengan nama Australia- Indonesia Working Group on Marine Affairs and Fisheries yang berada di bawah  naungan AIMF. Kelompok Kerja didirikan pada bulan Juni 2001 pada sebuah pertemuan antara  Menteri Kelautan dan Perikanan Australia dan Indonesia. Kelompok Kerja  bertujuan untuk mengkoordinasikan kerjasama yang telah ada dan memfasilitasi  kerjasama di masa yang akan datang di bidang manajemen perikanan dan  akuakultur, penelitian dan pengembangan, konservasi lingkungan laut dan  penelitian dan pengembangan bioteknologi kelautan.  Pertemuan pertama dari  Kelompok Kerja diadakan pada bulan April 2002, dan beberapa daerah kerja  sama telah disepakati: kerjasama untuk memerangi illegal, unreported  and unregulated fishing, pengelolaan perikanan,Pengembangan aquaculture,  lingkungan laut, bioteknologi kelautan, produk perikanan, keamanan, mutu,  pengembangan produk dan promosi perdagangan, pendidikan, pelatihan dan  peningkatan kapasitas, pengurangan kemiskinan, dan, kelautan, pesisir dan   pulau-pulau kecil pengembangan dan manajemen. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan pengawasan dalam upaya  penanggulangan illegal fishing di perbatasan ZEE melalui beberapa kerjasama,  yaitu:Peningkatan patroli terkoordinasi, pertukaran data dan informasi, kunjungan  timbal balik antara kapal patroli perikan an Indonesia dengan kapal patroli Bea Cukai Australia, peningkatan kapasitas SDM  pengawasan perikanan melalui pelatihan, dan dukungan teknis lain yang  diperlukan untuk kapal pengawas perikanan Indonesia. Yang ditangani tidak  hanya kapal penangkap ikan illegal, tapi termasuk juga “kapal induk (mothership)”  yang sering berada di perbatasan dua negara, menampung ikan hasil jarahan.  Demikian salah satu butir kesepakatan dalam The 6th Working Group on Marine  and Fisheries (WGMAF) Indonesia and Australia yang berlangsung tgl 19-20 Maret  2009 di Nusa Dua, Bali. Outcome: Perlu adanya perangkat hukum bilateral yang mengatur penangkapan  ikan yang tidak legal, tidak dilaporkan dan tidak diatur. Kerjasama di tingkat  working groupdianggap belum cukup untuk mengatasi illegal fishing yang terjadi  baik di laut territorial  maupun ZEE kedua negara, sehingga produk hukum dalam  bentuk MOU menjadi penting yang juga akan memuat ketentuan sanksi bagi para  nelayan yang melakukan aktifitas illegal di kawasan laut yang menjadi kewenangan   pemerintah Australia dan Indonesia. Hal lain yang mesti diwaspadai adalah   keberadaan nelayan asing yang bukan berasal dari Indonesia maupun Australia   yang melakukan aktifitas dikawasan kedua negara. Adanya pengaturan terkait   pelanggaran ini hendaknya dimuat dalam MOU tersebut sehingga apabila terjadi   pelanggaran kedua negara sudah memiliki perangkat hukum yang dapat menghukum   pelaku. C. Bidang Kerjasama Counter-terrorism (Pasal 3 ayat 8 Lombok Treaty danPlan of  Action angka II 11) Sesuai dengan Pasal 3 ayat 8 Lombok Treaty dan Plan of Action angka II 11  tentangCombating Against Terrorism kedua negara berkomitmen untuk melakukan  tindakan tegas pada pelaku terorisme. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan  kerjasama antar kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan  lintas negara, dan memperkuat upaya kontra-terorisme, pertukaran informasi dan  pembangunan kapasitas, khususnya dalam memberantas terorisme. Kedua negara  akan terus melanjutkan kerjasama erat dalam penanggulangan ancaman ini demi  kepentingan kedua negara. Outcome: Sejak Bom Bali, Indonesia memprioritaskan terorisme sebagai isu  nasional. Terlihat keberadaan densus 88 yang memiliki tugas pokok memberantas  terorisme di Indonesia. Hal ini juga dapat dilakukan bersama dengan Australia  melalui pembentukan sebuah kerjasama penanganan teroris dalam bentuk  perjanjian yang memuat latihan bersama aparat kepolisian kedua negara untuk  mencegah dan menindak terorisme. AIMIN dapat memperkuat legal institutional framework nasional kedua negara  dalam pemberantasan terorisme. Masukan yang pernah disamapikan oleh KBRI  adalah terkait oversight leislasi dan implementasi penanggulangan tindak pidana   terorisme yang sedang dikembangkan di Australia melalui Australian National  Security Legislation Monitor. Lembaga ini mengawasi legislasi dan implementasi  pemberantasan terorisme agar tidak melanggar prinsip hak asasi manusia. D. Bidang Kerjasama Penanggulangan Bencana (Pasal 3 ayat 18 Lombok Treaty dan  Plan of Action angka II 22 b) Sesuai dengan Pasal 3 ayat 18 Lombok Treaty dan Plan of Action angka II 22 b  tentang Disaster Relief, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan  kemampuan tanggap darurat, kemampuan dan pengelolaan mitigasi bencana.  Dengan mulai berlakunya kesepakatan ASEAN dalam penanggulangan   bencana (ASEAN Agreement on Disaster Management/AADMER) pada tanggal  24 Desember 2009 yang meliputi Pusat Koordinasi ASEAN untuk bantuan  kemanusiaan dalam penanggulangan bencana (ASEAN Coordinating Centre  for Humanitarian Assistance on Disater Management/AHA Centre),  Indonesia berharap bahwa kerjasama dalam menaggulangi bencana alam dan  mengurangi kerugian bencana dapat ditingkatkan. Indonesia dan Australia akan  berkerjasama untuk mendukung AHA Centre. Dalam hal ini Australia menghargai  inisiatif Indonesia dan Jepang untuk mengetuai bersama pertemuan ASEAN  Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREX) 2011 di Manado pada bulan  Maret 2011. Outcome: Dianggap penting untuk membentuk sebuah tim gabungan disaster  reliefyang dapat berkerja apabila terjadi bencana alam baik di Australia maupun  di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi komitmen dalam Plan of Action Lombok  Treatyangka II 22 a,b,c,d yang memuat peningkatan kapasitas, pelatihan khusus,  pembentukan Joint Regional Facility in Indonesia dan penjajakan mengenai  pengembangan comprehensive and coordinated interagency response to major  emergencies or disaster. Kerjasama penanganan bencana dapat dilakukan oleh Pemri dengan  pemerintah Australia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bancana  (BNPB) selaku fokal point Indonesia dalam Emergency Cooperation berdasarkan  Lombok Treaty dengan Asia Pacifik Civil-Military Centre of Excellence  (APCMCE). APCMCE didirikan dengan dasar memperkuat interaksi sipil–militer.  Tujuan didirikannya lembaga tersebut yaitu menghasilkan best practices dalam  konteks, pelatihan, pendidikan, doktrin, penelitian, dan implimentasi pelibatan  sipil-militer nasional; mempromosikan dampak berkelanjutan bagi mereka yang  terkena dampak konflik dan bencana alam; dan memperkuat national, regional and  international enggangement.  Misi utama APCMCE adalah mendukung kapabilitas   sipil-militer nasional dalam mencegah, mempersiapkan dan merespons terhadap   konflik dan bencana alam yang terjadi di luar wilayah Australia melalui pendekatan  multiagency yang melibatkan instansi pemerintah Australia pada semua tingkatan  termasuk federal dan state. APCMCE memiliki kemitraan strategis dengan  organisasi domestik, bilateral, regional dan internasional. Dalam penanganan  banjir di Queensland pada tahun 2011 APCMCE telah berhasil menerapkan  pendekatan multi-pillar dalam program Humanitarian, Recovery and Disaster  Management Program yang mengutamakan penguatan kerjasama dan koordinasi  antar stakeholders dalam penanganan bencana. Hal tersebut dapat dibuktikan  dengan adanya keterlibatan personel Australian Defence Force (ADF) melalui  “Operation Queensland Flood Assist”. Sharing of best practices and knowledge dapat dilakukan kedua negara melalui  APCMCE, hal tersebut sejalan dengan target pencapaian 2011 Pemerintah  Indonesia yaitu penanganan bencana alam di jajaran pemerintah pusat dan daerah  sebagai target kesepuluh Pemri pada tahun 2011. APCMCE memiliki mekanisme collaborative learning berdasarkan multiple  perspectives sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghasilakan common  perceptions diantara kedua negara terkait isu-isu kerjasama penanganan bencana  alam. E. Kerjasama Bidang Pertahanan (Pasal 3 ayat 1 Lombok Treaty dan Plan of Action  angka II 7) Kedua negara berkomitmen untuk mengimplementasikan komitmen dan mandat  Lombok Treaty dan Plan of Action termasuk melalui penyelesaian negosiasi  “pengaturan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen  pertahanan Australia untuk Implementasi Lombok Treaty dan Plan of Action”.    Penandatanganan pengaturan tersebut memberikan dasar yang lebih kokoh dan   komprehensif bagi kerjasama keamanan dan pertahanan kedua negara. Outcome: Pengaturan kerjasama ini hendaknya dapat direalisasikan dalam bentuk  nyata melalui pelatihan militer bersama kedua negara dalam mengantisipasi tindakan  yang dapat mengancam kedua negara. Hal tersebut menjadi penting seiiring  dengan berkembangnya transnational organized crime yang menjadi perhatian  masyarakat dunia saat ini. Pembentukan markas bersama baik di Australia maupun  di Indonesia dapat menjadi sebuah isu menarik yang perlu pembahasan lebih lanjut.  Pembentukan di titik rawan tertentu di wilayah Indonesia maupun Australia akan  berguna ketika operasi yang dijalan dapat mengurangi intensitas kriminal seperti  penyeludupan manusia, pejualan manusia dan lain-lain. IV. Penutup AIMIN merupakan forum yang berguna dalam meningkatkan hubungan bilateral   Indonesia-Australia khususnya dibidang pertahanan. Pelaksanaan AIMIN   merupakan bukti nyata dalam mewujudkan komitmen bersama di bidang  pertahanan sebagaimana tercantum dalam Comprehensive Partnership,  Lombok Treaty, Plan of Action danJoint Statement Kepala Negara. AIMIN menjadi forum penting karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan   hubungan bilateral Indonesia-Australia dan langkah ini sesuai dengan arahan   Menteri Luar Negeri Indonesia tentang perlunya mekanisme score card untuk   mengetahui perkembangan dan kemajuan hubungan kedua negara dari waktu  ke  waktu. DAFTAR PUSTAKA Australia-United Kingdom Ministerial Consultation 2011 Australia-United StatesMinisterial Consultation 2010 Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for  Security Cooperation Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation Joint Decleration on Comprehensive Partnership between The Republic of Indonesia   and Australia Joint Statement Kunjungan Presiden RI ke Australia Maret 2010 Joint Statement Kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia November 2010 Non Paper Australia: Australia’s 2+2 Ministerial Dialogues Pearth Treaty Plan of Action for The Implementation of The Agreement Between The  Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation UNCLOS 1982http://politik.kompasiana.com/2012/12/20/foreign-affairs-and-defence- ministers-meeting-australiaindonesia-ministerial-d  Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob