GUBERNUR BARU DAN RESESI GLOBAL

Gubernur Baru dan Resesi Global

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Pada resesi gobal sekarang, selain kurs melorot dari Rp 9.300 ke Rp 10.000 per dolar AS, kita dihadapkan dengan pembatalan order dari luar negeri. Sepinya order itulah yang membawa dampak bagi perekonomian nasional. Sudah pasti, pabrik/perusahaan secara perlahan berguguran dan gelombang PHK kembali terjadi. Bahkan permintaan TKI dari luar negeri, diperkirakan merosot. ADAKAH kesamaan pilihan gubernur (Pilgub) Jatim dan pilihan presiden (Pilpres) AS?

Kesamaannya adalah, siapapun pemenangnya, akan langsung berhadapan dengan masalah pelik, yakni dampak resesi ekonomi global. Tanpa bermaksud menakuti, dampak bagi Indonesia bisa lebih ruwet ketimbang krisis pada 1997-1998 saat nilai tukar (kurs) rupiah melemah dari Rp 2.000 per dolar AS menjadi Rp 12.000 hingga Rp 14.000 per dolar AS. Waktu itu, para importer dan konsumen produk impor menjerit akibat membubungnya harga produk impor. Ibu-ibu mengeluh karena harga susu  yang melambung tinggi. Industri dengan bahan baku impor pun banyak yang kolaps.

Yang diuntungkan adalah para eksporter. Mereka ini benar-benar menikmati penguatan kurs dolar AS. Asal tahu saja, order pesanan dari luar negeri, khususnya dari negara  non-Asia tetap stabil. Roda ekonomi masih bisa berputar karena ada pihak yang rugi tapi ada pihak yang untung. Hukum jual dan beli tetap berlangsung.

Bedanya dengan resesi gobal sekarang, selain kurs melorot dari Rp 9.300 ke Rp 10.000 per dolar AS, kita dihadapkan dengan pembatalan order dari luar negeri karena negara-negara pengimpor itu turut terkena imbas krisis. Sepinya order itulah yang membawa dampak bagi perekonomian nasional. Sudah pasti, pabrik/perusahaan secara perlahan berguguran dan gelombang PHK kembali terjadi. Bahkan permintaan TKI dari luar negeri, diperkirakan merosot. Begitu luasnya resesi ini bisa berdampak, baik dari sisi politik, sosial, ekonomi dan lain-lain.

Biaya Mahal

Dampak resesi ekonomi global jelas sangat sulit untuk dihindari. Tim ekonomi gubernur terpilih, setidaknya dari sekarang, bisa melakukan langkah antisipasi untuk sebanyak mungkin meminimalkan dampak resesi itu. Yang utama, barangkali, harus dicermati perlunya penghapusan dan pengurangan segala faktor yang mengakibatkan ekonomi biaya mahal, yang terkait dua faktor ekonomi utama : infrastruktur  dan komoditi vital seperti sembako.

Dari sekian banyak proyek infrastruktur yang masuk ke meja pemerintah daerah (pemda), utamakan pada proyek yang terkait langsung dengan perekonomian daerah. Contoh Jembatan Suramadu, jalur alternatif Porong-Gempol, tanggul penahan banjir. Proyek Suramadu harus digenjot kalau tidak ingin mangkrak di tengah jalan dan berakibat tingginya dana pemda yang macet.

Padahal, jelas-jelas proyek Suramadu ini diharapkan menumbuhkan roda perekonomian daerah.Jalan alternatif Porong-Gempol perlu segera direalisasikan untuk memangkas biaya tinggi akibat macetnya jalur tersebut gara-gara kasus lumpur Lapindo. Beberapa perusahaan besar pernah mengeluh dan mengancam menutup pabriknya kalau pemda tidak serius memberi solusi atas kemacetan jalur Porong-Gempol ini.

Proyek peningkatan status pelabuhan di daerah, seperti di Probolinggo dan Banyuwangi perlu dipikirkan untuk mengurangi mahalnya biaya transportasi darat dari daerah ke Tanjung Perak-Surabaya. Proyek-proyek terkait dengan pencegahan bencana alam, banjir dan longsor harus menjadi perhatian. Kalau tidak ingin rakyat yang sudah menderita terkena dampak kriris global masih harus ditambah penderitaannya dengan jadi korban banjir.  Wilayah Trenggalek dan sekitarnya yang menjadi langganan banjir tahunan sudah seharusnya mendapat prioritas.

Komoditi Vital

Gubernur Jatim terpilih nantinya dituntut punya keberanian untuk banyak melakukan terobosan (atau intervensi) demi kesejahteraan rakyat Jatim sendiri. Didalamnya, termasuk pengaturan (pembatasan) ekspor impor. Untuk masalah sembako, butuh keseimbangan penawaran dan permintaannya. Komponen yang mengakibatkan  harga sembako melonjak harus dipangkas.

Misalnya, bagaimana harga beras murah kalau  pupuknya saja mahal? Lebih parah lagi, tidak ada saat dibutuhkan.  Di masa lalu, pupuk yang diekspor, ditimbun, didistribusikan keluar daerah, menjadi salah satu pemicu kelangkaan pupuk, yang dalam periode ke depan harus dibenahi. 

Gubernur baru dapat memikirkan untuk membuat paket program pupuk murah melalui kerja sama antara pemda, pabrik pembuat pupuk, PT Kereta Api sebagai sarana transportasi & distribusi serta pihak lainnya. Untuk sektor pergulaan, tentunya, pemerintahan yang baru bisa menciptakan kondisi yang menguntungkan para petani tebu tanpa merugikan pihak terkait.

Dengan APBD, pemda mau membeli gula (dengan harga wajar) dari para petani. Dengan cara seperti ini, kemungkinan mampu dihindari para petani tebu yang marah lalu membakar hasil panennya gara-gara pabrik gula kelebihan stok atau karena melubernya gula di pasar. Di sektor peternakan, kegiatan  pencegahan penyebaran virus flu burung tetap harus diperhatikan agar jumlah ayam yang mati karena wabah ini dapat diminimalkan.

Pencegahan ini untuk mempertahankan komposisi permintaan dan penawaran yang wajar sehingga harga ayam bisa terkendali.  Terobosan dan atau intervensi dari pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan komoditi dan kegiatan vital, mungkin saja bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya.

Namun, kalau memang langkah itu yang harus ditempuh, ya apa boleh buat? Lha wong, namanya hidup di era krisis. Untuk lebih efektif bekerja, gubernur Jatim yang baru perlu memikirkan adanya sebuah tim crisis center yang akan memberi masukan kepada gubernur untuk mengambil langkah-langkah taktis yang dipandang perlu.(Drs Himawan Wardhana)Internet. Wednesday, 05 November 2008