KOMUNITAS ASEAN JADI INSTRUMEN ATASI SENGKETA PERBATASAN

Komunitas ASEAN Jadi Instrumen Atasi

Sengketa Perbatasan

Sengketa perbatasan antar negara adalah hal tak terhindarkan yang harus dihadapi 

negara-negara ASEAN sejak zaman kolonial. Menanggapi hal ini, Komunitas ASEAN 2015 dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan hal tersebut.  Ini tidak lantas menjadikan Komunitas ASEAN untuk mengurangi sistem pertahanan militer masing-masing negara. Namun, justru untuk meningkatkan rasa saling percaya. Sehingga, rasa aman dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakat yang terlibat dalam komunitas tersebut. 

Hal ini mengemuka sebagai salah satu hasil diskusi pada kuliah umum bertajuk “ASEAN Community 2015” di Aula FISIP Universitas Sam Ratulangi, Manado minggu lalu. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Kemlu dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Sekitar 350 peserta yang ikut dalam kuliah umum tersebut berusaha mengidentifikasi tantangan-tantangan lain yang dihadapi ASEAN saat ini. ASEAN dinilai telah menciptakan perubahan besar pada tata kelola keamanan dan kestabilan di kawasan. 

Oleh karena itu, ASEAN ditantang untuk dapat mensinergikan antara kemajuan ekonomi dan stabilitas politik. Pemerataan kemakmuran sebagai aspek domestik negara-negara anggotanya juga merupakan salah satu tantangan lainnya. Tahun-tahun menjelang 2015, merupakan masa krusial untuk mewujudkan dan menyiapkan jalan bagi kemakmuran yang merata di ASEAN dan kehidupan yang lebih baik di tengah komunitas global. Kuliah umum tersebut dibuka oleh Pembantu Dekan 1 Unsrat, Drs. Max Rembang, SE dan dilanjutkan oleh Wakil Tetap RI untuk ASEAN, Duta Besar Ngurah Swajaya yang menyampaikan kuliah umum. (sumber: Ditjen

KSA/ed.Yo2k) Senin, 22 Agustus 2011 

Antara/Basrul Haq

WASPADA ONLINE( kampungtki.com)

MAKASSAR - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas, Hasanuddin Aminuddin 

Ilmar mengimbau Komisi I DPR agar berinisiatif mengusulkan penyusunan Undang-Undang Tapal Batas Negara. Hal ini perlu dilakukan mengingat sengketa perbatasan negara yang kembali terjadi antara Indonesia dan Malaysia, menunjukkan betapa lemahnya kedaulatan negara. "Sudah saatnya Indonesia memiliki regulasi yang menunjukkan batas-batas konkret dengan negara lain," ungkap Aminuddin di Makassar, tadi siang. Selama ini patok-patok di areal perbatasan darat dengan negara tetangga, seperti Papua Niugini, Malaysia, dan Timor Leste, hanya berupa tiang kayu atau cor beton.

Dengan pengawasan yang tidak optimal, alat penanda tersebut rentan dipindah sewaktu-waktu maupun tergerus bencana alam. Menurut Aminuddin, idealnya penanda 

batas negara berupa gunung atau sungai seperti yang diterapkan pada kabupaten/kota di Tanah Air. "Kalau tidak ada gunung atau sungai di sekitar perbatasan, sebaiknya menggunakan titik koordinat yang diresmikan dalam Undang-Undang," katanya.

Penyusunan Undang-Undang Tapal Batas bisa dilakukan menggunakan peta wilayah peninggalan masa penjajahan Belanda dan negara lain di Eropa. Regulasi itu juga bisa digunakan sebagai bekal apabila suatu saat Indonesia berkonflik di Mahkamah Internasional. "Supaya kita tidak dianggap sekadar mengklaim," kata Aminuddin. Ia menambahkan, penyusunan regulasi tentang perbatasan negara di wilayah darat relatif lebih mudah daripada kawasan laut. 

Proses penetapan batas wilayah laut lebih kompleks karena harus disertai perundingan dengan negara yang bersangkutan. "Biasanya terdapat potensi sumber daya alam sehingga proses penetapan batas wilayah laut tidaklah mudah," jelas Aminuddin. Editor: FAZARIS TANTI (dat06/kompas) Wednesday, 12 October 2011 15:28   

Penulis : Drs.Simon Arnold julian Jacob