MALAYSIA TERUS LAKUKAN PELANGGARAN WILAYAH

		Malaysia Terus Lakukan Pelanggaran Wilayah
		Tarakan, Kompas - Di tengah upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di wilayah Ambalat, Laut Sulawesi, kapal-kapal Malaysia terdeteksi memasuki kawasan di sekitar perairan Karang Unarang dan Ambalat, Kalimantan Timur. Di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/3) kemarin, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memerintahkan dirinya menarik pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Blok East Ambalat, Kalimantan Timur. Endriartono berada di istana karena dipanggil Presiden, bersama para menteri lainnya, untuk membahas sengketa di blok East Ambalat. Pertemuan ini untuk membekali Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda yang akan bertemu dengan Menlu Malaysia Rabu malam. Seusai pertemuan dengan Presiden, Hassan Wirajuda mengatakan, pertemuannya dengan Menlu Malaysia untuk memperkukuh posisi kepemilikan Indonesia atas blok East Ambalat. Kemarin pagi, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) Letjen Hadi Waluyo meninjau kesiapan prajurit Batalyon Lintas Udara 305/Tengkorak Kostrad di Karawang, Jawa Barat, untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan aktual dari kasus Ambalat. Kostrad, yang merupakan kekuatan terbesar di TNI Angkatan Darat (AD) tersebut, siap menunggu perintah-jika prajuritnya akan dikirim ke perbatasan Republik Indonesia (RI)-Malaysia. Indonesia akan terus melanjutkan pembangunan mercusuar di Karang Unarang yang diprotes Malaysia. Pembangunan saat ini sudah mencapai sekitar 40 persen dan akan selesai dalam waktu sekitar satu bulan. Meskipun sempat terjadi ketegangan di kawasan perbatasan RI dengan Malaysia, hal itu tidak memengaruhi kehidupan warga di sekitar kawasan tersebut. Kehidupan dan kegiatan sehari-hari mereka tetap berlangsung normal. Di sejumlah daerah lain, seperti kota Nunukan dan Pulau Sebatik, warga tetap beraktivitas seperti biasa. Murid-murid tetap bersekolah, lalu lintas normal, dan pasar tetap ramai dipadati penjual serta pembeli dari kedua negara. Para nelayan juga tetap melaut seperti biasa di sekitar perairan Nunukan dan Tarakan. Jalur pelayaran di sekitar perbatasan juga tetap berfungsi seperti biasa dan tidak terpengaruh oleh ketegangan yang terjadi. Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Timur Laksamana Pertama Poernomo menegaskan, TNI Angkatan Laut (AL) berkomitmen menjaga pembangunan mercusuar tersebut hingga selesai. "Setelah selesai, Departemen Perhubungan berencana melakukan reklamasi di kawasan Karang Unarang, untuk mendirikan pos," katanya. Tak ingin konfrontasi Laksamana Pertama Poernomo, Rabu, kepada wartawan di atas KRI KS Tubun yang sedang sandar di Pelabuhan Melundung, Tarakan, mengatakan, pelanggaran wilayah oleh Malaysia sampai kemarin masih terjadi. "Seperti yang dulu-dulu, kapal mereka masih masuk ke wilayah Indonesia beberapa mil dan kami menyuruh mereka keluar," katanya. Dalam kaitan itu, Poernomo kembali menegaskan bahwa TNI tidak menginginkan terjadinya konfrontasi dengan Malaysia karena ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai. Meskipun demikian, lanjutnya, TNI tetap memiliki batas toleransi menghadapi provokasi Malaysia. "Intinya, mereka jual, kita beli," kata Poernomo tegas. Menurut Poernomo, jumlah kapal perang Malaysia yang ada di kawasan perbatasan hanya terdeteksi dua buah. "Selama ini yang selalu hadir hanya dua, dan kapalnya hanya yang itu-itu saja," ujarnya. Poernomo menyebutkan, armada kapal perang RI (KRI) akan terus ditempatkan di sekitar perbatasan agar Malaysia tidak berusaha masuk ke wilayah RI. "Kalau kita dekati kapal perang itu, mereka menjauh. Kemudian, saat kita agak jauh, mereka kembali lagi," katanya. Dia menyebutkan, pengerahan kekuatan armada kapal perang RI di kawasan Ambalat dan Karang Unarang tidak akan dihentikan sampai terjadi keputusan diplomatik antardua negara. Pengerahan kapal perang didasarkan pada kebutuhan. “Kalau misalnya kurang, akan ditambah. Kalau lebih, akan dikurangi. Misalnya patroli, kalau mereka ada satu kapal, kita dua. Kalau mereka dua kapal, kita tiga," ujarnya. Kehadiran kapal perang selama ini, menurut Poernomo, sudah bisa memberikan posisi yang lebih baik dalam menghadapi Malaysia atas klaimnya terhadap wilayah perairan Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara Di tengah keramaian masalah hubungan Indonesia-Malaysia ini, dukungan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur juga semakin menguat. Provinsi Kalimantan Timur yang kini luas wilayahnya 211.440 kilometer persegi atau provinsi terluas di Tanah Air, membuat rentang kendali dan pengawasan sulit dilakukan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Soehartono Soetjipto, Rabu, menyatakan, mendukung pemekaran Provinsi Kaltim dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). “Pembentukan Provinsi Kaltara ini untuk memperpendek rentang kendali, karena kasus Ambalat ini menjadi pelajaran perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kawasan terutama di perbatasan negara," katanya. Soehartono menyarankan, pembentukan provinsi baru dengan kawasan di bagian utara Kaltim yang berbatasan dengan Malaysia tersebut, lebih dipercepat. Pendapat senada dikemukakan Ketua DPRD Tarakan Udin Hianggo. Menurut dia, dengan terbentuknya Kaltara, maka pengawasan daerah-daerah yang berbatasan dengan Malaysia menjadi lebih mudah. Pembentukan Provinsi Kaltara juga sudah mendapat dukungan Gubernur Kaltim Suwarna AF. Menurut Suwarna, Provinsi Kaltim sangat luas sehingga masih memungkinkan dibentuk provinsi baru. Menentang Malaysia Sampai kemarin aksi massa menentang Malaysia terus berjalan di berbagai tempat di Indonesia. Di Pekanbaru, Provinsi Riau, massa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa Riau berdemonstrasi di depan Konsulat Malaysia di Jalan Diponegoro Nomor 59 Pekanbaru, sekitar pukul 11.00. Menjelang sore hari aksi perusakan juga menimpa Konsulat Malaysia. Di pagi hari para demonstran bertemu dengan Konsul Malaysia Mohamad Nasri A Rahman. Para demonstran menuntut, Malaysia menarik tentaranya dari wilayah perbatasan di Ambalat dan mempertanggungjawabkan banyaknya kasus pelanggaran seksual terhadap tenaga kerja wanita asal Indonesia di Malaysia. Setelah itu massa bubar. Namun, sekitar pukul 14.30 tiga pengendara kendaraan bemotor roda dua tiba-tiba menabrak pagar pintu masuk utama Konsulat Malaysia. Mereka merobohkan papan nama Konsulat Malaysia. Kasus ini kemudian ditangani pihak Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota, Pekanbaru. Di Makassar, Sulawesi Selatan, demonstran menuntut Pemerintah RI tetap mengambil tindakan militer terhadap Malaysia, karena negara tetangga itu dinilai telah melecehkan martabat bangsa. Meski begitu Front Ganyang Malaysia di Makassar yang juga membuka posko relawan menyatakan tidak akan mengganggu mahasiswa Malaysia yang belajar di Makassar. Dari Solo, Jawa Tengah, diberitakan pula, sejak resmi dibuka pada Senin lalu, Posko Ganyang Malaysia di kawasan Kali Larangan, Solo, terus didatangi relawan. Hingga Rabu malam tercatat ada sekitar 220 relawan yang sudah mendaftar. Bahkan, pada Selasa malam sekitar 70 relawan sudah berlatih beladiri di Stadion Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Di Semarang, Jawa Tengah, sekitar seratus mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia memulai aksinya di auditorium Universitas Diponegoro, lalu berjalan kaki melewati Jalan Hayam Wuruk, Jalan Erlangga, kawasan Simpang Lima, Jalan Pahlawan, dan berhenti di Bundaran Air Mancur. Sepanjang jalan, para mahasiswa menyanyikan yel-yel pembangkit semangat yang berbunyi “Ganyang Malaysia". Minta maaf Kemarin dikabarkan pula, Panglima Tentara Diraja Malaysia Jenderal Tan Sri Dato Zahidi meminta maaf kepada Indonesia melalui Jenderal Endriartono Sutarto, terkait dengan penangkapan dan penyiksaan terhadap warga negara Indonesia yang tengah membangun mercusuar di Karang Unarang, Kaltim. Permintaan maaf itu disampaikan Zahidi melalui pembicaraan telepon dengan Endriartono. Perlakuan tentara Malaysia terhadap warga negara kita yang tengah membangun mercu suar di Karang Unarang terkait dinilai keterlaluan. "Ia ditangkap, lalu dijemur, dan disiksa. Namun, untuk perlakuan itu Panglima Tentara Diraja Malaysia sudah minta maaf. Dia menelepon saya," ujar Endriartono di atas pesawat dalam perjalanan ke Jakarta seusai meninjau Pulau Sebatik, Selasa malam. Mengenai pembangunan mercu suar di Karang Unarang, Endriartono mengemukakan, hal itu tetap akan diteruskan. Kemarin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan tawar menawar di meja perundingan soal wilayah Ambalat. Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Trimedya Panjaitan menyatakan, PDIP mencurigai soal Ambalat sengaja didesain pemerintah untuk mengalihkan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pakar hukum pidana Muladi mengingatkan, nasionalisme memang penting, tetapi jangan kembangkan retorika ganyang Malaysia seperti itu. (WIN/SON/MAM/SUT/BUR/INU/IRN/NEL/SSD/RAY/WHY) URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/10/utama/1613613.htm http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=4963&coid=3&caid=31&gid=4 Penulis ; Drs.Simon Arnold Julian Jacob