Palestina apresiasi rencana Indonesia

• 21 April 2015

                    

Rencana Indonesia untuk membuka konsul kehormatan di Ramallah bertepatan dengan deklarasi dukungan kemerdekaan Palestina di Konferensi Asia Afrika.

Di sela-sela acara Konferensi Asia Afrika, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah menyambut positif janji Presiden Joko Widodo untuk membuka Konsul Kehormatan Indonesia di Palestina.

“Kami mengapresiasi sikap Indonesia terhadap Palestina. Ini sebuah langkah maju dan semoga negara-negara lain akan mengikutinya,” kata Hamdallah kepada jurnalis BBC Indonesia, Karishma Vaswani.

Ketika ditanya soal deklarasi dukungan negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika terhadap kemerdekaan Palestina, Hamdallah mengatakan bahwa sudah saatnya semua negara mengakui Palestina.

“Kami telah diduduki sejak 1967, jadi nyaris 48 tahun. Pendudukan harus berakhir sekarang, 48 tahun lebih dari cukup. Kami berharap akan ada komitmen kuat dari semua negara agar Palestina meraih kemerdekaan, menjadi negara berdaulat yang memiliki garis perbatasan seperti tahun 1967, hidup berdampingan dengan Israel, dan mempunyai Yerusalem Timur sebagai ibu kota,” imbuhnya.

Ucapan Hamdallah mengemuka beberapa saat setelah Presiden Joko Widodo mengutarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina sekaligus menetapkan langkah untuk membuka konsul kehormatan di Ramallah, Tepi Barat.

Langkah konkret

Selama bertahun-tahun Indonesia telah mengucurkan beragam bentuk bantuan ke Palestina, baik bantuan kemanusiaan maupun pelatihan pegawai negeri sipil otorita tersebut. Karena itu, rencana pembukaan konsul kehormatan di Ramallah dipandang sebagai wujud konkret kepedulian Indonesia terhadap Palestina.

Pembukaan konsul kehormatan Indonesia berpotensi dihalangi Israel yang saat ini menguasai keamanan di Tepi Barat.

“Konsul kehormatan ialah sesuatu yang tidak besar, tapi ini konkret. Tampaknya langkah Indonesia lebih praktis dan diukur sesuai dengan kemampuan. Sebab, jika dibandingkan dengan negara-negara yang terlibat proses perdamaian Palestina dan Israel, Indonesia bukan negara yang punya kekuatan politik. Namun, yang dilakukan Indonesia adalah sebuah langkah riil yang diperlukan pemerintah Palestina,” kata ketua program studi Kajian Timur Tengah dan Islam di Universitas Indonesia, Dr Muhammad Luthfi.

Meski demikian, menurutnya, ada sebuah kendala yang berpotensi menghalangi terwujudnya rencana Indonesia dalam membuka konsul kehormatan di Ramallah.

“Ramallah dari segi keamanan masih di bawah Israel. Lalu, apakah Israel mengizinkan hal ini? Tentu niat baik Indonesia tidak serta-merta bisa terlaksana jika Israel tidak setuju,” tambahnya kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Salah satu dari tiga dokumen yang akan dihasilkan di Konferensi Asia Afrika ialah mengenai kemerdekaan Palestina. Seluruh 57 delegasi negara dalam konferensi tersebut sepakat memberi sokongan politik terhadap tujuan itu.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150421_palestina_indonesia_konsul

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob