BAGAIMANA MANAJEMEN PULAU-PULAU TERLUAR/PERBATASAN INDONESIA?

Bagaimana Manajemen Pulau-Pulau Terluar/Perbatasan Indonesia?

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Pengantar

Apabila kita melihat masalah kerawanan dan masalah pulau-pulau perbatasan serta kelautan, perikanan,  baik di belahan “Utara “maupun di belahan  “Selatan Indonesia” dengan negara-negara tetangga, maka akan tampak bahwa perbatasan belahan “Selatan NKRI” nampaknya lebih “rawan persoalannya” karena kita diperhadapkan dengan sebuah negara besar yakni Australia,. khususnya tentang sengketa Pulau Pasir, (Ashmoro Reef) Laut Timor, Celah Timor, yang kaya dengan cadangan migas yang berlimpah, dan persoalan nelayan tradisional yang sering ditangkap petugas Keamanan Pengawasan Pantai Australia.  

Mengapa demikian. 

Oleh karena banyak pejabat negara atau para pakar kelautan kurang memahami sejarah maupun peta pulau-pulau kecil perbatasan antara Indonesia dengan Australia.  Hal ini disebabkan karena kita tidak memiliki “peta khusus”  yang memperlihatkan secara jelas,  semua pulau-pulau kecil maupun pulau karang  yang ada disekitar perbatasan dengan negara-negara tetangga. Kesulitan itu  timbul pada saat Indonesia akan mengadakan perjanjian perbatasan yang nampak dalam peta umum saja, pada hal diluar itu masih ada pulau-pulau kecil atau karang yang masih milik kita (Indonesia). 

Dengan demikian kita akan kehilangan sejumlah pulau-pulau kecil dan sebagian luas wilayah laut teritorial,  yang masuk menjadi milik negara tetangga.  Ketika setelah pembuatan MOU RI – Australia tentang Batas Perairan teritorial ditandatangani, ternyata ada klaim dari Kabupaten pemilik pulau-pulau kecil/karang tersebut bahwa, pulau-pulau kecil itu (Gugusan Pulau Pasir (Ashmore Reef) adalah masih termasuk wilayah Kabupatennya (Kabupaten Rote Ndao, NTT) yang dimilikinya secara tradisional  turun-temurun dari nenek moyang mereka sejak dulu kala sebagai ladang perikanan mereka. 

(Sebagai contohnya adalah “Pulau Pasir” (Ashmore Reef) masih termasuk “Kabupaten Rote Ndao, NTT” yang sekarang dikuasai oleh “Australia”). Lalu timbul persoalan baru tentang perbatasan. Seperti perbatasan di belahan Selatan NKRI yang menyangkut Pulau Pasir yang masih wilayah Kabupaten Rote Ndao  di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diserahkan kepada Australia. Pulau-pulau tersebut sangat kecil dan dalam peta dunia merupakan “titik” saja (lihat Peta Pulau Pasir (Ashmore reef di bagian lainnya di Blog ini), yang hampir tidak nampak. Sehinngga dalam perjanjian RI-Australia  perbatasan mulai dihitung dari pulau “Ndana”  wilayah Kabupaten Rote Ndao, yang memang tampak dalam peta.  Rupanya pihak Menteri Luar Negeri saat itu Ali Alatas, saat membuat MOU  RI – Australia hanya dari belakang meja saja, dan tidak berkonsultasi dengan pihak Pemerintah Provinsi NTT maupun dengan Masyarakat Adat Suku Rote, yang memiliki pulau-pulau besar dan  kecil sebanyak 98 pulau baik yang bernama atau belum bernama dan baik yang dihuni maupun belum dihuni, termasuk gugusan Pulau Pasir atau Ashmoro Reef yang langsung .berbatasan dengan Australia. 

Atau hanya mengandalkan data yang diberikan oleh pihak Australia saja. Ini menunjukkan bahwa selama ini pemerintah tidak menerapkan manajemen pulau-pulau perbatasan maupun kelautan, yang  tidak ditangani  dengan baik atau terabaikan. Orientasi pembangunan selama ini terkonsentrasi di daratan saja,  sedang masalah kelautan  hanya sebagai subsektor, padahal, Indonesia adalah Negara Maritim atau kelautan terbesar di dunia.  Akibatnya  yang kita hadapi adalah “konflik perbatasan” dengan berbagai negara tetangga baik di belahan Utara maupun di belahan Selatan Indonesia.  Di Utara kita “kalah” dengan Malaysia dan di Selatan “kalah” dengan Australia. Berbagai tulisan para pakar dan uraian khusus tentang berbagai konflik perbatasan akan terbaca pada bagian lainnya

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob