IMF DAN BANK DUNIA IKUT ANDIL RUSAK HUTAN INDONESIA

MF dan Bank Dunia Ikut Andil Rusak Hutan Indonesia

Oleh : Drs.Simon Aenold Julian Jacob

Batam - Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank/WB)

merupakan lembaga yang ikut andil merusak hutan dan lingkungan di Indonesia serta negara berkembang lainnya. ”Peran IMF dan WB dapat dilihat dari pengucuran dana ke perusahaan-perusahaan yang berinvestasi tanpa lebih dulu mengkaji dampak yang akan timbul dari kebijakan yang mereka keluarkan,” kata aktivis Greenpeace Red Costantino, di pertemuan ”International Peoples Forum Vs IMF and WB”, di Asrama Haji Batam, Minggu (17/9).  

Ia mengatakan akibat kerusakan hutan secara besar-besaran terjadi perubahan iklim di dunia karena banyak hutan penyeimbang ekosistem dijarah dan dimanfaatkan tanpa kajian dan pengawasan. ”Perusahaan-perusahaan perusak hutan itu didanai WB. Greenpeace meminta pembabatan hutan dihentikan,” kata Constantino.Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan (Walhi) Kalimantan Selatan Berry Nahdan Forqan mengatakan di Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalami kerusakan hutan dan ancaman lebih besar akan terjadi bila WB maupun lembaga-lemnaga keuangan lain tidak menghentikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan terkait. Perusahaan itu adalah, perusahaan industri pembuatan bubur kertas PT Marga Buana Bumi Mulia (MBBM), industri kayu serpih PT Mangium Anugerah Lestari (MAL), dan perusahaan pemasok bubur kertas HTI, PT Hutan Rindang Benua (HRB).

Semuanya merupakan anak perusahaan United Fibre System (UFS’s), sebuah konsorsium asing dari delapan negara yang berpusat di Singapura.Di tahun 2002 PT BMBM dan PT MAL bekerja sama dengan PT Hutan Rindang Banua (HRB) pemasok bubur kayu bahan baku kertas. PT HRB memiliki konsesi lahan seluas 268.585 hektare di tahun 2002. Meski perusahaan ini telah mengklaim menanam kembali hutan yang ditebang seluas 75.758 hektare, kenyataannya mereka hanya menanami 41.212 hektare. Data ini sesuai dengan laporan Bakorsurtanal. Padahal seharusnya penanaman kembali itu seluas 206.667 hektare agar ekosistem dan 3 juta warga di sekitar hutan seperti nelayan, petani, dan lainnya tidak terganggu kehidupannya.

Ia mengatakan seharusnya WB tidak lagi mengucurkan pinjaman untuk

pengembangan usaha pabrik kertas karena perusahan tersebut berencana akan memproduksi 600.000 ton bubur kertas (pulp) per tahun di Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Buntu.  Menurutnya, bila dana tersebut tetap dikucurkan maka dikhawatirkan akan menjadi ladang korupsi baru. Sebab, selain perusahaan HRB, PT Perhutani juga memiliki konsesi untuk menyuplai bahan baku. Bila pemerintah beralasan akan menyerap tenaga kerja, maka kebanyakan tenaga kerja itu dari luar daerah termasuk pekerja dari Singapura.

Oleh karena itu selain WB, lembaga keuangan lain seperti International Finance Corporations (IFCs) dan lembaga finansial swasta seperti Merril Lynch dan ANZ Bank diharapkan juga menarik dukungan terhadap rencana proyek penebangan hutan di Kalsel yang mengancam ekosistem Pegunungan Merarus, 3 juta penduduk, termasuk hak-hak adat. Stephanie Gorson Fried dari Global Financial Transparency 

menyatakan, kerusakan hutan di Indonesia disebabkab dua pertiga perolehan dari hasil penebangan hutan tidak terdata dengan baik sehingga kerugian negara mencapai 3 juta dolar Amerika per tahun.(ant- Copyright © Sinar Harapan 2003)-Internet.

Komentar Penuiis : 

Tidak lebih dari 200 tahun ke depan, Kalimantan akan berubah dari paru-paru dunia menjadi Padang Pasir  yang gersang.

Pertanyaannya : Bagaimana Manajemen Kehutanan Indonesia saat ini, karena  lebih banyak mementingkan penerimaan devisa daripada pelestarian hutan Indonesia? Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi dan kalau bukan oleh kita, siapa lagi?

Apabila KERUSAKAN ECOSISTEM  Dilakukan  secara Berkesinambungan,  sehingga Bumi ini Tidak Layak di Huni Lagi, Maka itu sama dengan, 

Saat  ini KITA TELAH MEMCIPTAKAN  “KIAMAT GLOBAL” Bagi Seluruh Penghuni 

Bumi ini. “PAHAM” ??? - 

(Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob).