KEBUTUHAN DASAR MANUSIA DAN KEMISKINAN

KEBUTUHAN DASAR  MANUSIA  & KEMISKINAN

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Pengantar

Sebelum kita membahas tentang kemiskinan lebih lanjut pertama-tama kita bicara soal “kebutuhan manusia”.

Bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-maca ragamnya (kebutuhan material dan kebutuhan non material, kebutuhan jamaniah dan kebutuhan rohaniah serta kebutuhan akan lingkungan hidup yang sehat dll). Untuk memenuhi kebutuhan, manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan barang dan jasa demi mempertahankan kelanjutan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang dengan mudah memenuhi kebutuhannya, sedang orang lain sangat sulit memperolehnya. Tentu hal ini dipengaruhi oleh daya beli masing-masing orang, sedang daya beli ditentukan pula oleh pendapatan atau penghasilan seseorang. Bagi mereka yang kurang atau tidak memiliki penghasilan, maka mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, karena kemiskinannya. Kebutuhan manusia itu bermacam-macam coraknya, bukan saja kebutuhan jasmani tetapi juga kebutuhan rohani. Mengapa banyak dari penduduk dunia menjadi hampir miskin, miskin, dan miskin sekali, disebabkan karena mereka kurang/tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli kebutuhan dasar mereka. Inilah masalah pokok dunia yang sedang tren untuk dibahas, dan mencari penyebabnya, maupun cara-cara penganggulangannya. Untuk tujuan itu perlu  pemahaman yang  mendalam tentang kebutuhan dasar manusia, sebagai awal segala perjuangan berbagai pihak untuk mengatasinya, oleh karena kemiskinan berawal dari masalah kebutuhan dasar ini, sehingga perlu dibahas secara khusus pula.

Berikut ini akan kami kemukakan pengertian “kebutuhan  dasar manusia” pada umumnya oleh beberapa pakar dan berbagai disiplin ilmu antara lain sebagai berikut :

Kebutuhan  Dasar Manusia Menurut Para Ahli

Kebutuhan (need) menurut para ahli

1. Psikologi : Keadaan di mana manusia merasa suatu kekurangan dan berupaya untuk memenuhi kekurangan tersebut. Mengingat bahwa peri laku manusia sangat ditentukan oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dalam psikologi banyak dilakukan penelitian mendalam tentang kebutuhan.
2. Ekonomi : Keinginan manusia yang dapat dipenuhi dengan  pemilikan atas barang atau jasa;  kebutuhan dibedakan atas kebutuhan individual (perorangan) dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif  hanya dapat  dengan penyediaan jasa secara kolektif pula (keamanan, ketertiban, penyediaan rekreasi umum, dan sebagainya).

Berdasarkan macam-macam tujuan yang akan dicapai, para sarjana psikologi membagi kebutuhan dalam beberapa golongan;

Ralph Linton (l945);

1). kebutuhan primer/kebutuhan fisiologik, misalnya bernapas, makan dan minum;

 2). Kebutuhan sekunder/kebutuhan psikologik terdiri dari :

---kebutuhan akan rasa aman,

---bebas dari ancaman bahaya,

---dan bebas untuk menyatakan diri;

---kebutuhan akan responafeksional dari orang-orang lain,

---termasuk kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang,

---perlindungan dan persahabatan dari orang lain;

 ---kebutuhan akan pengalaman baru,

---kebutuhan untuk mengetahui sesuatu yang baru.

L.J.Cronbach (l960); mendasarkan penggolongan pada perkembangan jiwa, yaitu,

1). Kebutuhan akan afeksi atau kasih sayang (misalnya antara anak dan orang tua;  

2). Kebutuhan akan diterima kawan-kawan sebaya;

3). Kebutuhan untuk diterima oleh tokoh autoriter (ayah, guru);

4). Kebutuhan akan rasa aman;

5). Kebutuhan akan harga diri; yaitu kebutuhan untuk dihargai sebagai pribadi.

A.H.Maslow (l953);

1). Kebutuhan fisiologik;

2). Kebutuhan akan rasa aman;

3). Kebutuhan akan cinta dan milik;

4). Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti sesuatu;

5). Kebutuhan akan harga diri;

6). Kebutuhan akan aktualisasi diri, atau  menampilkan diri sendiri sesuai dengan potensi yang  tersedia,

7)kebutuhan untuk mengekspresikan diri sendiri sesuai dengan kehendak sendiri.

B. Kebutuhan Dasar Manusiawi

Kebutuhan pokok/dasar yang perlu dipenuhi untuk menjamin kehidupan manusiawi yang layak sesuai dengan martabat manusia; dapat dianggap  sebagai hak asasi manusia (HAM).

Kebutuhan tersebut dapat diperinci atas;

1.Kebutuhan fisik minimum, yang perlu dipenuhi untuk kelestarian hidup;

2.Kebutuhan penting, adalah kebutuhan yang dianggap perlu; setelah kebutuhan itu terpenuhi, kemudian diganti lagi dengan kebutuhan baru yang juga dianggap penting.Kedua kebutuhan di atas  terbagi lagi  menjadi kebutuhan “obyektif” dan “subyektif”.

Kebutuhan dasar juga dibedakan menurut jenis konsumsi untuk pemenuhannya; yaitu :

1. Kebutuhan minimum keluarga untuk konsumsi perorangan ( termasuk sandang, pangan, perumahan yang memadai);
2. Jasa-jasa penting yang disediakan oleh dan untuk masyarakat; termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, pengangkutan, saluran air minum dll.
3. Disamping itu, ada kebutuhan penting lagi disamping kebutuhan dasar, yakni : Kebutuhan non material, seperti kebutuhan untuk menentukan nasip sendiri, berdiri sendiri, kebebasan politik dan keamanan, menentukan tujuan hidup dan pekerjaan, dan lain-lain.

 C. Kebutuhan Sumber Daya Dan  Strategi Kebutuhan Dasar

Sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi kebutuhan tergantung dari sasaran yang ingin dicapai. Jika sasaran itu agak rendah, kebutuhan sumber daya akan rendah pula. Di negara berkembang yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, dana investasi yang perlu disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar tidak perlu besar; terlebih-lebih untuk negara  di mana tingkat pendapatan dari golongan miskin  adalah sangat rendah dan ketimpangan dalam pembagian pendapatan, tinggi sekali. Di negara tersebut  realokasi yang relatif kecil dalam pola investasi, sudah akan  dapat membawa peningkatan yang cukup berarti dalam tingkat  hidup golongan berpenghasilan rendah. Strategi kebutuhan dasar  tidak a-priori bertentangan dengan teknologi maju.  Sebaliknya, standarisasi dan skala produksi yang lebih besar dari barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar akan lebih banyak memerlukan teknologi modern daripada sekarang. Meskipun demikian, strategi kebutuhan dasar memerlukan suatu pilihan selektif terhadap teknologi yang perlu digunakan. Artinya, teknologi maju hanya digunakan di mana ada keuntungan sosial bagi masyarakat (social profitability) yang tinggi. (Sumber : Insklopedi Indonesia Edisi Khusus, ( EI), Buku 3 :1707-1708)

Standar Kebutuhan Dasar

Patokan mengenai tingkat konsumsi atau persediaan berbagai unsur atau komponen kebutuhan dasar yang ditetapkan dalam rencana pemenuhan kebutuhan dasar  sebagai sasaran yang harus dicapai. Karena kebutuhan dasar sebagai  pengertian yang relative, maka standar minimum untuk kebutuhan dasar bisa berbeda sekali, tergantung dari factor-faktor seperti; tingkat pendapatan, kedudukan social, jenis pekerjaan, golongan usia, iklim, lokasi, besar dan komposisi rumah tangga dll. Meskipun demikian rencana pemenuhan kebutuhan dasar dapat juga menerapkan standar minimum absolute dari kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi lebih dahulu bagi seluruh penduduk.

Misalnya, standar minimum absolute dapat ditetapkan untuk kebutuhan pangan menurut jumlah konsumsi kilokalori yang rata-rata perlu dikonsumir oleh setiap orang sehari. Untuk pemukiman, standar ini dapat dinyatakan menurut luas rumah dalam meter persegi, yang minimal dapat ditempati oleh rata-rata rumah tangga yang beranggotakan 5 orang untuk rumah, misalnya, agak sulit untuk menetapkan standar fisik minimum. Kesulitan ini mungkin dapat dipecahkan dengan menentukan suatu persentase tertentu dari anggaran minimum dari rata-rata rumah tangga, yang perlu dikeluarkan untuk memenuhi segala kebutuhan dasar. (Insiklopedi Indonesia, (EI) edisi khusus Buku 6 :3291).

E. Statistik Kebutuhan Dasar

Bahan keterangan statistik mengenai kebutuhan dasar, pada umumnya dikumpulkan melalui sorvei rumah tangga.Bahan ini dapat dibagi dalam dua kelompok: Bahan keterangan statistik yang mengungkapkan sampai berapa jauh berbagai kebutuhan dasar seperti : pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan, dapat dipenuhi oleh rumah tangga tersebut. Bahan keterangan mengenai ciri-ciri rumah tangga seperti : pola pemilikan harta, sumber-sumber pendapatan, dan tingkat partisipasi tenaga kerja yang dapat menerangkan, mengapa kebutuhan dasar belum dapat sepenuhnya dipenuhi (Insiklopesi Indonesia Edisi Khusus Buku 6 : 3293)

F. Strategi Kebutuhan Dasar

Strategi pembangunan yang terutama bertujuan untuk, memenuhi kebutuhan dasar seluruh penduduk dalam kurun waktu satu generasi, yaitu menjelang tahun 2000.

Untuk mencapai tujuan  ini, ditetapkan dua rangkaian sasaran;

·         Yang menyangkut kebutuhan konsumsi perorangan, termasuk papan, sandang, dan pemukiman;  

·         Yang menyangkut jasa-jasa umum, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas pengangkutan dan hiburan, serta saluran air minum.

Pelaksanaan strategi pembangunan yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan  dasar  bagi seluruh penduduk memerlukan perubahan social dan struktur yang mendalam, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan sumber daya produktif yang tersedia serta pembagian harta (assets) yang tidak merata di kebanyakan negara. Walaupun langkah kebijaksanaan yang perlu diambil pada tingkat nasional maupun internasional saling berhubungan, namun pada dasarnya sasaran kebutuhan dasar terutama ditetapkan pada tingkat nasional, oleh karena konsep kebutuhan dasar sangat tergantung dari keadaan  khas suatu negara. Dengan demikian, maka tanggung jawab utama dalam menentukan sasaran khusus dan merumuskan langkah kebijaksanaan yang diperlukan  untuk mencapai sasaran tersebut  terletak pada pemerintah negara yang bersangkutan. Keberhasilan strategi ini akan banyak bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Namun usaha pemenuhan kebutuhan dasar akan memerlukan suatu perubahan dalam pola pertumbuhan ekonomi kearah produksi barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar yang lebih besar.

Perubahan dalam pola pertumbuhan ini hanya dapat terjadi dengan, perubahan structural dalam alokasi, dan  pengerahan sumber-sumber daya produktif, termasuk redistribusi harta. Pelaksanaan strategi yang berhasil juga memerlukan partisipasi rakyat banyak dalam pengambilan keputusan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan. Partisipasi rakyat banyak itu sangat penting untuk mempertahankan momentum perubahan structural yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi. Dengan demikian maka pada strategi ini juga terdapat suatu dimensi politik, yang tidak terdapat pada strategi pembangunan lainnya. (EI : 3308).

G. Teknologi dan Kebutuhan Dasar

Teknologi yang diperlukan untuk strategi kebutuhan dasar di suatu negara berkembang terutama harus, dipusatkan pada kebutuhan golongan-golongan yang berpenghasilan rendah, yaitu petani-petani gurem, industri kecil dan kerajinan rakyat; dan orang-orang yang  bekerja di sector informal. Dengan demikian maka  strategi kebutuhan dasar memerlukan dan perlu ditunjang oleh suatu teknologi “tepat guna” (appropriate technologi) yang khusus.

Teknologi khusus ini perlu memenuhi dua persyaratan :

1. Teknologi yang menyesuaikan teknologi impor dari Negara-negara maju dengan keadaan khas di Negara berkembang;
2. Teknologi penunjang usaha pemerataan  pendapatan yang diperlukan untuk strategi kebutuhan dasar.

Dengan demikian, teknologi khusus yang diperlukan  untuk strategi kebutuhan dasar dapat disebut teknologi “tepat guna tangkap” (doubly appropriate).  Teknologi “tepat guna tangkap” ini memerlukan inovasi teknologi yang lebih besar daripada  teknologi    “tepat guna biasa”,  yang dengan lebih mudah dapat memilih dan menyesuaikan teknologi yang ada dengan keadaan khas di negara berkembang. (EI : 3481)

H. Perkembangan Teknis

Dalam ekonomi, perubahan dalam kemampuan dan pengetahuan teknis dalam suatu masyarakat, yang dimanifestasikan berupa perubahan peralatan yang digunakan dan atau cara mempergunakannya. Perubahan dalam pengetahuan teknis atau kemampuan teknis sering kali disebut perkembangan teknologi, Sedangkan perubahan dalam peralatan yang telah dipakai, atau cara penggunaannya, disebut inovasi sejauh ada perubahan pada peralatan itu (Insklopedi Indonesia—(EI)-3480).

I.Tenaga Beli

Tenaga beli (purchasing power)—Juga kekuatan membeli, dalam ekonomi ialah, kemungkinan untuk memperoleh benda-benda ekonomi dengan pertukaran alat pembayaran.

1. Tenaga beli uang: Kekuatan beli uang, dalam pengertian, jumlah barang dan jasa yang mungkin diperoleh dengan cara membeli, dengan sejumlah satuan mata uang.
2. Tenaga beli perorangan : Kekuatan beli seseorang, kekuatan mana tergantung kepada persediaan  alat pembayaran yang berada di bawah kekuasaannjya.
3. Tenaga beli masyarakat : Kekuatan membeli masyarakat, kekuatan mana tergantung kepada pembagian pendapatan masyarakat.
4. Pembagian pendapatan masyarakat,  bukan saja menentukan  bagian mana dari kekuatan beli akan digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi atau barang modal, tetapi juga menentukan  sejauh mana daya beli itu tetap laten.

Selain itu daya beli bisa juga aktif, tergantung, digunakan atau tidaknya, kesempatan beli yang tersedia. Masyarakat dikatakan  memiliki daya beli cukup, bila jumlah persediaan uang untuk maksud itu cukup tersedia. (EI :3497).

J. Injeksi Tenaga Beli

·         Injeksi Tenaga Beli (purchasing power injections); Bantuan pemerintah berupa keringanan pajak, atau pinjaman (yang diambil) sebagian kekuatan membeli laten golongan “ekonomi kuat” yang dialihkan kepada golongan “ekonomi lemah” agar kelompok penduduk yang tidak memiliki kekuatan membeli menjadi mampu melakukan permintaan  yang berdaya beli.

·         “Injeksi tenaga beli” mungkin terjadi sebagai akibat dari pengeluaran besar, seperti proyek raksasa atau anggaran militer yang tidak mungkin ditutup  dengan pendapatan biasa.  

·         Akibat yang timbul disebut “inflasi”.

·         Jika injeksi itu diberikan karena ekonomi yang depresif (resesi ekonomi), maka situasi disebut “reflasi”.(EI : 3497)

Maka  dalam mengatasi krisis atau resesi ekonomi sekarang ini, adalah pemerintah perlu  mengadakan  upaya

“Injeksi Tenaga Beli”, dengan berbagai cara yang efektif dan produktif, misalnya,

1.menurunkan harga BBM,

2.melonggarkan kredit murah kebidang-bidang produktif kepada pengusaha UMKM, Koperasi,

3.membatasi impor barang-barang konsumsi yang juga telah diproduksi di dalam negeri,

4.menurunkan suku bunga,

5.kampanye cinta produk dalam negeri kepada masyarakat,

6.menciptakan padat karya di tingkat pedesaan, sehingga mendorong masyarakat pulang kampung,

7.serta ciptakan pasar murah.

K. Pasaran dan Strategi Kebutuhan Dasar Strategi kebutuhan dasar dapat dilaksanakan

melalui :

1. Merkanisme pasar atau juga dengan,
2. Intervensi dalam mekanisme pasar.

Titik tolak strategi kebutuhan dasar adalah keharusan untuk mengubah struktur permintaan efektif dan srtuktur produksi yang timbul sebagai akabat keadaan pasar dewasa ini, yang mencerminkan pola pembagian pendapatan yang tidak merata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah keadaan pasar, tanpa melampaui atau mengabaikan mekanisme pasar, agar dengan demikian pola permintaan efektik di pasar  lebih banyak mencerminkan  kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, maka, pendapatan dari golongan yang berpendapatan rendah  perlu ditingkatkan, agar  ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat lebih banyak dikurangi, yang akan tercerminkan  pula  dalam srtuktur permintaan masyarakat yang baru.

Struktur permintaan ini akan, lebih banyak mendorong timbulnya srtuktur produksi, yang mengutamakan produksi barang-barang dan jasa kebutuhan dasar bagi masyarakat banyak.

Disamping srategi kebutuhan dasar  yang berorientasi pada meknisme pasar, terdapat juga srtategi kebutuhan dasar yang dilaksanakan dengan mengadakan intervensi dalam mekanisme pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan system  penjatahan khusus barang-barang kebutuhan dasar bagi daerah-daerah miskin atau golongan yang berpendapatan  rendah. Intervensi dalam mekanisme  pasar dapat  juga dilakukan dengan menetapkan suatu tingkat harga tertentu bagi  barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar yang tidak ditentukan oleh kekuatan pasar.Intervensi lain dalam mekanisme pasar adalah penetapan  batas-batas maksimum untuk pemilikan tanah atau harta lain.  Strategi kebutuhan dasar kebanyakan Negara berkembang merupakan suatu campuran dari penggunaan mekanisme pasar dan intervensi dalam mekanisme  pasar, sesuai dengan struktur ekonomi di Negara-negara tersebut yang kebanyakan bersifat “ekonomi campuran” (mixed economy) di mana terdapat baik sector pemerintah maupun sktor swasta. (EI : 2574).

L. Latar Belakang Perkembangan Gagasan, Kebutuhan Dasar

Gagasan tentang strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk, yang dikemukakan dalam penerbitan “ILO berjudul Employment, Growth, Basic Needs : A One World Problem”. Dalam gagasan itu dikemukakan bahwa semua Negara di dunia menghadapi masalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduknya, walau kebijaksanaan untuk mencapai pemenuhan tersebut tentu tergantung dari tingkat perkembangan Negara bersangkutan, tetapi untuk melaksanakan strategi pemenuhannya diperlukan kerjasama semua Negara di dunia.

Sebenarnya pendekatan “strategi kebutuhan dasar” merupakan hasil kekecewaan yang makin besar terhadap ketidakberhasilan pertumbuhan ekonomi dan merupakan usaha untuk mengurangi kemiskinan secara berarti di negara-negara sedang berkembang. Walaupun pertumbuhan ekonomi negara-negara selama dasawarsa terakhir cukup pesat, tetapi sering masih ada  ketimpangan “pembagian pandapatan” dan tidak  membawa pengurangan yang berarti dalam “kemiskinan absolut”. Kegagalan tersebut di atas mendorong berbagai organisasi, lembaga nasional dan  internasional sejak awal dasawarsa 70-an untuk mengembangkan model pembangunan ekonomi yang secara khusus memerinci langkah-langkah kebijakan yang perlu ditempuh untuk mengkoordinasikan “model pertumbuhan ekonomi yang pesat” dengan “pengurangan kemiskinan relatif maupun absolut”.

Hingga kini 3 model pembagian ekonomi yang menarik perhatian dunia, yaitu :

1. Model redistribusi dengan pertumbuhan yang dikembangkan oleh Bank Dunia, bekerjsama dengan Lembaga Studi Pembangunan dari Universitas Sussex;
2. Model Bariloche dari Amerika Latin yang dikembangkan kelompok Bariloche dari Argentina;
3. Model Bacchue dari ILO mengenai strategi kebutuhan dasar.

Gagasan tentang “kebutuhan dasar manusia” itu untuk pertama kali diajukan di forum internasional pada Kompernsi Kesempatan Kerja Dunia ( World Employment Conference), yang diselenggarakan ILO pada tahun l976 di Jenewa dalam rangka memperingati setengah abad berdirinya ILO.

M. Kebutuhan dasar, Strategi Pembangunan  Berorientasi pada Kebutuhan Dasar Pencipta formal konsep strategi pembangunan yang berorientasi pada “kebutuhan dasar”, adalah ILO yang  mengemukakan sebuah program aksi “Kerja, Pertumbuhan, dan Kesempatan Kerja Sedunia” (Jenewa) Juni 1976. Sebenarnya, tuntutan untuk  mengaitkan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosisal telah banyak disuarakan oleh berbagai pihak sejak awal tahun “70-an (Laporan Pearson, D Nohlen/F.Nuscheler, Deklarasi Cocoyoc, Bank Dunia)”  Tujuan utama strategi pembangunan berorientasi “kebutuhan dasar” adalah “pemenuhan kebutuhan dasar” (basic needs) untuk sebanyak mungkin manusia di dalam sebuah jangkauan waktu yang dapat diterima secara politis.  

Strategi pembangunan yang bertujuan “kebutuhan dasar”, meliputi dua komponen penting :

1. Penjaminan perlengkapan minimal dengan barang konsumsi pribadi, terutama pangan, pakaian, dan rumah yang sesuai, serta peralatan rumah tangga dan mebel;
2. Penyediaan jasa public mendasar, seperti pengadaan air minum, instalasi  saniter, transportasi, pelayanan kesehatan, dan sarana pendidikan.

 Selain itu, strategi pembangunan yang berorientasi pada “kebutuhan dasar” mengandung partisipasi politik dari kelompok-kelompok sasaran, yang dimengerti sebagai “kebutuhan dasar non-material”.

·         Kelompok sasaran stratregi pembangunan ini adalah kelompok (manusia) suatu bangsa yang konsumsi individu dan/atau spesifik  kelompok tidak mencapai misi standar atau relative barang konsumsi kebutuhan dasar privat dan/atau umum.  

·         Kriteria batasan kelompok sasaran adalah ukuran dan struktur perlengkapan barang, jenis akses sumber daya, pembatasan pemakaian factor-faktor produksi serta ciri-ciri social.

·         Sebagai kerangka defenisi pembuatan konsep strategi pembangunan yang berorientasi “kebutuhan dasar”, dapat dikonsepkan sebuah hierarki tujuan hidup yang elementer, di dalamnya dapat berlangsung spesifikasi dan kuantifikasi barang privat dan umum, tersedia untuk “pemenuhan kebutuhan dasar kelompok sasaran” serta memungkinkan akses kelompok sasaran kepadanya.

·         Kebutuhan dasar yang dikemukakan konsep ILO secara prinsipil diakui ada di mana-mana, tetapi penetapan konkret tingkat absolute atau relative dan/atau komsumsi barang privat dan/atau kolektif yang perlu dicapai melalui “strategi-strategi pembangunan berorientasi kebutuhan dasar”, hanya dapat dibuat system masing-masing konteks social, cultural, dan politik yang ada dalam sebuah kelompok penduduk, selama kebutuhan (dasar) dimengerti sebagai “perasaan kekurangan secara subyektif”.

·         Strategi-strategi berorientasi “kebutuhan dasar” perlu mempunyai tujuan lebih daripada hanya “sedekah internasional” ataupun sebagai  “pemberian jaminan sebuah eksistensi minimum” yang dapat diobyektifkan.

Sebab, “pemenuhan kebutuhan dasar” bukan dimengerti sebagai tujuan akhir pembangunan, melainkan sebagai langkah (pertama) untuk “pemenuhan kebutuhan kemanusiaan”.

Tujuan (antara) kebutuhan dasar, secara menyeluruh dimengerti sebagai tersedianya ketenteraman badaniah, jiwa, dan social dalam lingkungan yang wajar untuk hidup, dan ini kembali lagi dimengerti sebagai persyaratan penting untuk bertanggung jawab atas diri sendiri (self-reliance) dan  kemampuan partisipasi manusia—dihasilkan dari sebuah pandangan social-etis dan social-emansipatoris mengenai “pembangunan”. Namun tujuan pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mempunyai sebuah karakter fungsional-instrumental, sejauh mana kesehatan, pendidikan, dan pangan serta pemenuhan kebutuhan dasar lain dimengerti sebagai factor-faktor persyaratan ekonomi dari produktivitas manusia.   Strategi pembangunan berorientasi kebutuhan dasar diajukan oleh berbagai organisasi internasional menjadi program—paling tidak untuk sementara waktu--meskipun ada juga yang hanya sebagai rumus kompromi (UNICEF : Strategi untuk  Jasa-jasa Dasar tahun 1976/1977, WHO, 1978.

·         Kesehatan untuk Semua sampai tahun 2000, PBB);

·         Strategi Pembangunan Internasional untuk Dasawarsa Pembangunan Ketiga tahun 1980; Konferensi Khusus PBB untuk Negara-Negara yang paling Sedikit Berkembang, tahun  1981).

·         Penekanan konsep “kebutuhan dasar” dalam rancangan-rancangan politik pembangunan yang dibuat organisasi-organisasi diterima oleh banyak pemerintah Negara berkembang mulai dari sikap pesimis sampai menolak.  

Sebab, dalam konsep ini mereka melihat adanya usaha Negara-negara industri untuk mengalihkan perhatian dari tuntutan akan sebuah ‘tata ekonomi dunia baru’ dan menghalangi program-program industrialisasi dalam negeri sendiri. Sejak pertengahan tahun ’80-an, Negara-negara donor terpenting dan organisasi-organisasi penyandang strategi pembangunan berorientasi “kebutuhan dasar” untuk kembali ke jalur konsep pembangunan yang “berorientasi pertumbuhan”. Berpaling dari orientasi kebutuhan dasar dengan alasan a.l. landasan teoritis yang kurang kuat dan kesulitan pelaksanaan. Sejauh mana diolah implikasi-implikasi teoritis dan politik konsep kebutuhan dasar, makin menguat pula kelangsungan pertikaian politik pembangunan sekitar konsep ini. Sebab, strategi-strategi pembangunan berorientasi pembangunan berorientasi kebutuhan dasar tetap berkaitan erat dengan teori yang luas mengenai “keterbelakangan dan pembangunan”. Akibatnya, cara mereka “memerangi kemiskinan” atau penghapusan defisit-defisit dalam pemenuhan kebutuhan dasar berbeda-beda sebagai tugas social-politik, pemerataan pendapatan, barang dan jasa, politik peningkatan pertumbuhan ekonomi dan/atau produktivitas.

Selain jalan keluar secara teknokratis untuk pemenuhan kebutuhan dasar material yang dihasilkan dari rancangan-rancangan strategis, diikutsertakan juga partisipasi, kebutuhan-kebutuhan individual-kejiwaan, dan kultur ke dalam konsep. Belum ada sebuah teori pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai tempat dan cukup terdeferensiasi yang dapat memberi petunjuk-petunjuk tindakan secara langsung untuk pelaksanaan politik pembangunan, yang ada hanya pengetahuan rinci mengenai setiap aspek dari pemenuhan kebutuhan dasar, tetap dengan hubungan-hubungan kausalitas yang tetap tidak jelas. Strategi pembangunan berorientasi kebutuhan dasar perlu tetap menjadi bagian dari pembahasan politik pembangunan karena setidaknya ia  tetap terbuka untuk kemungkinan dan kepentingan  pembangunan  yang ditentukan sendiri.  Sebab, menurut tingkat pengetahuan yang ada sekarang, tidak ada alasan-alasan fisik maupun teknik yang tertutup untuk pemenuhan kebutuhan dasar material bagi penduduk dunia di masa depan. (Dieter Nohlen (ed), Kamus Dunia Ketiga, Penerbit Gramedia, Jakrta,1994. hal 312)

N. Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Dasar

Tujuan pembangunan adalah,  “pemenuhan kebutuhan dasar”, sedangkan “pertumbuhan ekonomi” merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Pendekatan konvensional dalam strategi pembangunan didasarkan atas asumsi bahwa cara terbaik untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah secara tidak langsung melalui “pertumbuhan ekonomi”. Melalui proses otomatis yang “menetes ke bawah” (tricledown process) hasil-hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat dinikmati pula oleh golongan-golongan yang berpendapatan rendah dan ekonominya rendah.  

Pertumbuhan ekonomi yang dapat pesat juga menyediakan sumber-sumber daya bagi pemerintah yang dapat disalurkan kepada golongan-golongan yang memerlukannya.

Pengalaman kebanyakan Negara berkembang memperlihatkan, bahwa “pertumbuhan ekonomi” yang pesat tidak menghasilkan suatu proses “menetes ke bawah” yang menguntungkan golongan yang berpendapatan rendah, malahan sebaliknya yang terjadi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang pesat sering lebih banyak menguntungkan golongan yang berpendapatan tinggi dan menengah daripada golongan yang berpendapatan rendah. Berhubung dengan kekurangberhasilan strategi pembangunan konvensional untuk menanggulangi masalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi golongan yang berpenghasilan rendah, maka dikembangkan pendekatan “pertumbuhan dasar” sebagai strategi  pembangunan yang secara langsung menggarap masalah pemenuhan dasar bagi seluruh penduduk, khususnya golongan yang berpendapatan rendah dan lemah ekonominya.  Tetapi dengan melaksanakan strategi kebutuhan dasar, maka  hubungan antara  pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar  “diputarbalikkan”.  Jika dalam strategi pembangunan konvensional yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi diharapkan  bahwa  pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih baik, maka dalam strategi kebutuhan dasar diharapkan pemenuhan kebutuhan dasar yang menyeluruh akan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. (Sumber :EI : Ensiklopedi Indonesia--2689).

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob