KELAPA SAWIT, PEMERINTAH DIMINTA TANGGUHKAN IZIN KEBUN

Kelapa Sawit Pemerintah Diminta Tangguhkan 

Izin Kebun

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Aktivis lingkungan hidup mengklaim perkebunan  kelapa sawit telah menganggu habitat satwa dan tanaman liar. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah menagguhkan penerbitan izin baru perkebunan kelapa sawit dan mengevaluasi izin lama yang belum direalisasikan.

Sejak 2006 sampai November 2007, sedikitnya 544 orangutan (termasuk hewan yang dilindungi—penulis) sudah mati akibat pembukaan dan pembakaran hutan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah jangan menutupi soal ini dan harus segera mencari solusinya,” kata Direktur Centre for Orangutan Protection (COP) Hadi Baktiantoro kepada Kompas, Senin (5-11-2007) di Jakarta. Data COP menyebutkan, sebanyak 368 orangutan di Kalimantan Tengah mati selama  tahun 2006. Adapun sampai November 2007, terdapat 176 orangutan  yang mati. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Bunga Indonesia Karen Sjarif mengatakan pembukaan perkebunan kelapa sawit yang tidak ramah lingkungan, telah memusnakan aneka jenis flora asli Indonesia.

Sebenarnya, Indonesia bisa memetik keuntungan lebih besar dari ekspor flora tanpa perlu merusak lingkungan”, kata Karen.  

Adapun Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Achmad Mangga Barani mengatakan, hal tersebut merupakan isu lama untuk menyelehkan kelapa sawit Indonesia. Pemerintah saat ini aktif berkampanye di luar negeri untuk menagkalnya. Secara terpisah, Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun mengatakan gapki selalu menekankan kepada anggotanya agar mematuhi 112 indikator pengelolaan sawit lestari sesuai Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Oleh karena itu, Derom meminta aktivs lingkungan melaporkan perusahaan perkebunan yang merusak lingkungan ke polisi sesuai hukum (HAM, Kompas, 7-11-2007).

Terakhir laporan  dan tayangan di Metro TV, pertengahan November 2007, tetang matinya gajah-gajah di sekitar perkebunan kelapa sawit di Sumatera yang dalam beberapa tahun belakangan ini tercatat lebih dari 50 ekor.  Walaupun  demikian tidak ada tanggapan pemerintah tentang kejadian yang merugikan ini, sehingga nampaknya pemerintah lebih mementingkan faktor ekonomi daripada pelestarian hutan, serta flora dan faunanya.

 Memprihatinkan!!!.  Itulah sekelumit contoh tentang akibat pengrusakan

 lingkungan karena alih fungsi hutan  menyebabkan “kemiskinan

alamiah/lingkungan hidup binaan” (Internet).