PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

PENGANTAR

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

A. PERMASALAHAN

Permasalahan kemiskinan akan dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar, beban kependudukan, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

1. KEGAGALAN PEMENUHAN HAK DASAR

Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin. Rendahnya kemampuan daya beli merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin. Sedangkan permasalahan stabilitas ketersediaan pangan secara merata dan harga yang terjangkau, tidak terlepas dari ketergantungan yang tinggi terhadap makanan pokok beras dan kurangnya upaya diversifikasi pangan. Sementara itu permasalahan pada tingkat petani sebagai produsen, berkaitan dengan belum efisiennya proses produksi pangan, serta rendahnya harga jual yang diterima petani.

Berdasarkan beban persoalan yang dihadapi, ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan makanan minimum terutama dihadapi oleh sekitar 8,9 juta jiwa atau 4,39 persen masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan makanan (BPS, tahun 2002). Sedangkan dalam cakupan yang lebih tinggi, permasalahan ini juga dihadapi oleh masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan makanan maupun non makanan yang berjumlah 37,3 juta jiwa atau 17,4 persen pada tahun 2003. Bahkan berdasarkan data yang digunakan MDGs dalam indikator kelaparan, hampir dua-pertiga dari penduduk di Indonesia masih berada dibawah asupan kalori sebanyak 2100 kalori perkapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kecukupan kalori, disamping menjadi permasalahan masyarakat miskin, ternyata juga dialami oleh kelompok masyarakat lainnya yang berpendapatan tidak jauh di atas garis kemiskinan.

Permasalahan dalam penyediaan pangan yang menjadi bagian dari ketahanan pangan, diantaranya menyangkut belum efisiennya proses produksi oleh petani karena memiliki rata-rata luas lahan garapan yang semakin menyempit (0,25 – 1 Ha), penanganan pasca panen yang belum optimal dan, terbatasnya dalam penggunaan sarana produksi, termasuk penggunaan bibit unggul. Sementara itu anggapan masyarakat umum, bahwa beras sebagai satu-satunya bahan pangan dan sumber protein telah mengakibatkan kurangnya inisiatif dalam melakukan diversifikasi konsumsi pangan, dan terjadinya peralihan dari makanan pokok non beras menjadi beras.

Hal ini tentunya akan sangat memberatkan prospek ketahanan pangan lokal, dan akan terus mendorong ketergantungan terhadap beras. Padahal masih banyak bahan pangan lain yang juga memiliki kandungan karbohidrat dan protein di samping beras, seperti jagung, sagu, ubi jalar, ubi kayu dan bahan pangan lainnya yang memiliki kesesuaian untuk tumbuh secara lokal, dan lebih mudah dalam proses produksinya jika dibanding dengan menanam padi. Demikian pula dengan sistem ketahanan pangan warga seperti lumbung pangan untuk mengatasi musim paceklik, saat ini sudah mulai banyak ditinggalkan masyarakat, dan belum secara merata mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

Tindakan untuk melakukan impor pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan menunjukkan bahwa produksi pangan dalam negeri kurang mencukupi kebutuhan pangan. Walaupun impor memang menjawab masalah ketidakcukupan pangan dan menjaga stabilitas harga beras bagi konsumen, namun apabila jumlahnya berlebihan dapat menimbulkan masalah terhadap stabilitas harga gabah yang dijual petani. Terlebih lagi dengan adanya praktek penyelundupan atau perdagangan yang tidak sehat, seperti dumping dan impor pangan secara tidak terkendali sangat merugikan petani sebagai produsen bahan pangan, karena akan menjatuhkan harga jual produksi, terutama pada saat panen raya

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan. Masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi.

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, namun disparitas status kesehatan antarmasyarakat, antarkawasan, dan antara perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin adalah hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya.

Pada umumnya tingkat kesehatan masyarakat miskin masih rendah. Angka Kematian Bayi (AKB) pada kelompok berpendapatan rendah masih selalu di atas AKB masyarakat berpendapatan tinggi, meskipun telah turun dari 61 (per 1.000 kelahiran) pada tahun 1999 menjadi 53 pada tahun 2001. Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk dengan masih tingginya penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis paru, dan HIV/AIDS. Kerugian ekonomi yang dialami masyarakat miskin akibat penyakit tuberkulosis paru sangat besar karena penderitanya tidak dapat bekerja secara produktif. Kematian laki-laki dan perempuan pencari nafkah yang disebabkan oleh penyakit tersebut berakibat pada hilangnya pendapatan masyarakat miskin.

Masalah lainnya adalah rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan kurangnya sarana kesehatan. Selain itu berdasarkan Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003 menunjukkan bahwa 48,7 persen masalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan adalah karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Pemanfaatan rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk  kaya,

Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen penduduk pada tahun 2001, yang sebagian besar diantaranya pegawai negeri dan penduduk mampu. Rendahnya layanan kesehatan juga disebabkan oleh mahalnya alat kontrasepsi yang disediakan oleh swasta sehingga masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Rendahnya mutu dan terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan reproduksi mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan tingginya angka aborsi.

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan telah memperbaiki tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 7,1 tahun dan menurunnya angka buta aksara menjadi 10,12 persen pada tahun 2003 (SUSENAS 2003). Angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia juga mengalami peningkatan secara berarti.

Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampai dengan tahun 2003 masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara perdesaan dan perkotaan. Sebagai gambaran, dengan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) – rasio penduduk yang bersekolah – untuk kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2003 mencapai 81,01 persen, APS kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 93,98 persen sementara APS kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 67,23 persen.

Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun dengan APS kelompok terkaya sebesar 75,62 persen dan APS kelompok termiskin hanya sebesar 28,52 persen. Dengan menggunakan indikator APK tampak bahwa partisipasi pendidikan kelompok penduduk miskin juga masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk kaya khususnya untuk jenjang SMP/ MTs ke atas. APK SMP/ MTs untuk kelompok termiskin baru mencapai 61,13 persen, sementara kelompok terkaya sudah hampir mencapai 100 persen. Untuk jenjang pendidikan menengah kesenjangan tampak sangat nyata dengan APK kelompok termiskin terbesar 23,17 persen dan APK kelompok terkaya sebesar 81,66 persen. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu sebesar 4,01 persen untuk kelompok terkaya dan 16,9 persen untuk kelompok termiskin.

Pada saat yang sama partisipasi pendidikan penduduk perdesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan. Rata-rata APS penduduk perdesaan usia 13-15 tahun pada tahun 2003 adalah 75,6 persen sementara APS penduduk perkotaan sudah mencapai 89,3 persen. Kesenjangan partisipasi pendidikan untuk kelompok usia 16-18 tahun tampak lebih nyata dengan APS penduduk perkotaan sebesar 66,7 persen dan APS penduduk perdesaan baru mencapai 38,9 persen. 

Tingkat keaksaraan penduduk perdesaan juga lebih rendah dibanding penduduk perkotaan dengan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas di perkotaan sebesar 5,49 persen dan di perdesaan sebesar 13,8 persen. Pemerataan pendidikan juga belum disertai oleh pemerataan antarwilayah. Data SUSENAS 2003 juga menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antarpropinsi dalam APK. APK untuk jenjang SMP/MTs berkisar antara 56,82 persen untuk Provinsi NTT dan 100,57 persen untuk Provinsi DI Yogyakarta. Pada saat yang sama APK jenjang SMA/SMK/MA berkisar antara 77,47 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 33,57 persen untuk Provinsi Gorontalo.

Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah. Pengeluaran lain diluar iuran sekolah seperti

pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transport, dan uang saku menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. Di samping itu sampai dengan tahun 2003 ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs ke atas di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kepulauan masih terbatas. Hal tersebut menambah keengganan masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya karena bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan.

Terbatasnya akses keluarga miskin terhadap pendidikan formal selayaknya dapat diatasi dengan penyediaan pelayanan pendidikan non formal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup serta kompetensi vokasional. Namun demikian pendidikan non formal yang memiliki fleksibilitas waktu penyelenggaraan dan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat miskin baik karena aksesibilitasnya maupun karena kualitasnya yang masih terbatas. Oleh sebab itu akses, kualitas dan format pendidikan non formal perlu terus dikembangkan untuk dapat memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin.

Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha. Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga. Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya.

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2003 menunjukkan belum adanya perbaikan, bahkan berdasarkan perkembangan angka pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah yang terus meningkat. Pengangguran terbuka yang berjumlah sekitar 5,0 juta orang atau 4,7 persen dari jumlah angkatan kerja pada tahun 1997 meningkat menjadi sekitar 6 juta orang atau 6,4 persen di tahun 1999, dan sekitar 9,5 juta orang atau 9,5 persen pada tahun 2003. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2003 berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 13 persen perempuan dan laki-laki 7,6 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan dan kelompok usia, pengangguran terbuka sebagian besar untuk kelompok Sekolah Menengah Umum yaitu 16,9 persen, dan perguruan tinggi 9,1 persen, sedangkan untuk kelompok usia didominasi oleh usia muda (15-19 tahun) yaitu sebesar 36,7 persen. Tingginya tingkat pengangguran usia muda tersebut memerlukan perhatian khusus, karena seharusnya mereka masih menjalani pendidikan di sekolah

Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang terlalu rendah, tanpa sistem kontrak atau dengan sistem kontrak yang sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja yang berkelanjutan. Di sisi lain kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin seringkali memaksa anak dan perempuan untuk bekerja. Pekerja perempuan, khususnya buruh migran perempuan maupun pembantu rumahtangga dan pekerja anak menghadapi resiko sangat tinggi untuk dieksploitasi secara berlebihan, tidak menerima gaji atau digaji sangat murah, dan bahkan seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi

Rendahnya posisi tawar masyarakat miskin diantaranya disebabkan oleh ketidakmampuan pekerja untuk melakukan tawar-menawar. Konflik-konflik perburuhan yang terjadi, seringkali dimenangkan oleh pihak perusahaan dan merugikan para buruh. Pemerintah sebagai pihak yang dapat menjadi mediasi dan pembela kepentingan masyarakat seringkali kurang responsif dan peka untuk menindaklanjuti masalah perselisihan antara pekerja dengan pemilik perusahaan. Dampak dari perselisihan tersebut seringkali membuahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tidak adil, sehingga mengakibatkan munculnya sekelompok orang miskin baru.

Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan usaha. Permasalahan yang dihadapi antara lain sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, hambatan untuk memperoleh ijin usaha, kurangnya perlindungan terhadap kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar, masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro yang sebagian besar masih lemah dalam kapasitas SDM. Kenyataan ini tidak memberi pilihan lain untuk memperoleh modal dengan cara meminjam dari rentenir dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terutama perlindungan terhadap hak cipta industri tradisional, dan hilangnya aset usaha akibat penggusuran.

Terbatasnya Akses Layanan Perumahan dan Sanitasi. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Di perkotaan, keluarga miskin sebagian besar tinggal di perkampungan yang berada di balik gedung-gedung pertokoan dan perkantoran, dalam petak-petak kecil, saling berhimpit, tidak sehat dan seringkali dalam satu rumah ditinggali lebih dari satu keluarga. Mereka tidak mampu membayar biaya awal untuk mendapatkan perumahan sangat sederhana dengan harga murah. Perumahan yang diperuntukkan bagi golongan berpenghasilan rendah terletak jauh dari pusat kota tempat mereka bekerja sehingga biaya transport akan sangat mengurangi penghasilan mereka.

Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering juga mengeluhkan kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai. Hal ini terjadi pada masyarakat perkebunan yang tinggal di dataran tinggi seperti perkebunan teh di Jawa. Mereka jauh dan terisiolasi dari masyarakat umum. Sementara itu, bagi penduduk lokal yang tinggal di pedalaman hutan, masalah perumahan dan permukiman tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari masalah keutuhan ekosistem dan budaya setempat.

Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya akses, terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air. Keterbatasan akses terhadap air bersih akan berakibat pada penurunan mutu kesehatan dan penyebaran berbagai penyakit lain seperti diare. Akses terhadap air bersih masih menjadi persoalan di banyak tempat dengan kecenderungan akses rumahtangga di Jawa-Bali lebih baik dibanding daerah lain.

Masyarakat miskin juga mengalami masalah dalam mengakses sumber-sumber air yang diperlukan untuk usaha tani dan menurunnya mutu air akibat pencemaran dan limbah industri. Berkurangnya air waduk akibat penggundulan hutan dan pendangkalan, serta menurunnya mutu saluran irigasi mengakibatkan berkurangnya jangkauan irigasi. Masalah ini membuat lahan tidak dapat diusahakan secara optimal, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan petani. Sedangkan

untuk masyarakat miskin di perkotaan yang tinggal di bantaran sungai, masih banyak yang memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar guna kebutuhan segala macam, seperti mandi, memasak, mencuci, bahkan air minum hingga sampai untuk buang hajat sekalipun.

Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluargannya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Oleh sebab itu, meningkatnya jumlah petani gurem dan petani tunakisma mencerminkan kemiskinan di perdesaan. Masalah tersebut bertambah buruk dengan struktur penguasaan lahan yang timpang karena sebagian besar petani gurem tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik, dan kalaupun mereka memiliki tanah, perlindungan terhadap hak mereka atas tanah tersebut tidak cukup kuat karena tanah tersebut seringkali tidak bersertifikat.

Tingkat pendapatan rumah tangga petani ditentukan oleh luas tanah pertanian yang secara nyata dikuasai. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap tanah tergambar dari timpangnya distribusi penguasaan dan pemilikan tanah oleh rumah tangga petani, dimana mayoritas rumah tangga petani masing-masing hanya memiliki tanah kurang dari satu hektar dan adanya kecenderungan semakin kecilnya rata-rata luas penguasaan tanah per rumah tangga pertanian.

Masalah pertanahan juga nampak dari semakin banyak dan meluasnya sengketa agraria, termasuk sengketa masyarakat dengan pemerintah, seperti mengenai penetapan kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat lahan pertanian, masyarakat sekitar yang sudah mengusahakan secara turun-temurun. Sengketa agraria di beberapa daerah terutama di Jawa dan Sumatera sering dilatarbelakangi oleh konflik agraria yang terjadi pada masa kolonial dan hingga kini tidak terselesaikan berdasarkan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam, serta Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Alam. Kemiskinan mempunyai kaitan erat dengan masalah sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumberdaya alam dan perubahan lingkungan. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, daerah pinggiran hutan, kawasan pesisir, dan daerah pertambangan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan. Sedangkan masyarakat miskin di perkotaan umumnya tinggal di lingkungan permukiman yang buruk dan tidak sehat, misalnya di daerah rawan banjir dan daerah yang tercemar. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya alam dan menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari.

Masyarakat miskin seringkali terpinggirkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Hal ini terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh perusahaan besar dan peralihan hutan menjadi kawasan lindung. Sekitar 30 persen dari hutan produksi tetap hanya dikelola oleh sekelompok perusahaan dan cenderung mengabaikan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan. Pengelolaan kawasan lindung tanpa mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya akan menjauhkan akses masyarakat terhadap sumberdaya dan justru menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan. Masyarakat miskin yang tinggal di sekitar daerah pertambangan tidak dapat merasakan manfaat secara maksimal. Mereka hanya menjadi buruh pertambangan dan bahkan banyak diantaranya tidak dapat menikmati hasil tambang yang dikelola oleh investor, serta tidak adanya hak atas kepemilikan terhadap areal pertambangan yang dikuasai oleh para pemilik modal atas ijin dari negara.

Proses pemiskinan juga terjadi dengan menyempitnya dan hilangnya sumber matapencaharian masyarakat miskin akibat penurunan mutu lingkungan hidup terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan. Berdasarkan statistik kehutanan, luas hutan Indonesia telah menyusut dari 130,1 juta ha (67,7 persen dari luas daratan) pada tahun 1993 menjadi 123,4 juta ha (64,2 persen dari luas daratan) pada tahun 2001. Penyusutan ini disebabkan oleh penjarahan hutan, kebakaran, dan konversi untuk kegiatan lain seperti pertambangan, pembangunan jalan, dan permukiman. Sekitar 35 persen dari hutan produksi tetap seluas 35 juta ha juga rusak berat.

Hutan yang dapat dikonversi kini tinggal 16,65 juta ha. Apabila dengan laju konversi tetap seperti saat ini maka dalam waktu 25 tahun areal hutan konversi akan habis. Saat ini laju deforestasi hutan Indonesia diperkirakan sekitar 1,6 juta hektar per tahun. Dampak lanjutan dari kerusakan ini adalah terjadinya degradasi lahan yang disebabkan oleh erosi. Selain itu, kerusakan hutan juga berdampak bagi masyarakat miskin dalam bentuk menyusutnya lahan yang menjadi sumber penghidupan, dan terjadinya erosi dan tanah longsor yang menyebabkan semakin berat beban yang mereka tanggung.

Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pesisir sebagai nelayan merasakan adanya penurunan tangkapan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan terdesaknya para nelayan miskin oleh para pemodal besar dan pencurian ikan oleh nelayan negara lain yang menggunakan perahu dan peralatan lebih modern yang merambah kawasan pesisir. Nelayan miskin kebanyakan tidak memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam melakukan penangkapan ikan yang cenderung berbuat merusak habitat yang akibatnya juga mengurangi populasi ikan, serta kemampuan prasarana/sarana, teknologi yang kurang mendukung untuk memperoleh hasil yang memadai. Masyarakat miskin nelayan juga menghadapai masalah kerusakan hutan bakau dan terumbu karang.

Hal ini berdampak pada rusaknya habitat tempat induk ikan mencari makan dan bertelur. Hutan bakau menyusut menjadi setengah dalam waktu sekitar 11 tahun. Terumbu karang saat ini dalam kondisi rusak dan sangat kritis. Degradasi lingkungan wilayah pesisir mengakibatkan menurunnya populasi ikan dari 5-10 persen kawasan perikanan tangkap, dan meningkatnya kesulitan nelayan dalam memperoleh ikan.

Lemahnya Jaminan Rasa Aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997 – 2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik.

Lemahnya jaminan rasa aman dalam lima tahun terakhir juga terjadi dalam bentuk ancaman non kekerasan antara lain, kerusakan lingkungan, perdagangan perempuan dan anak (trafficking), krisis ekonomi, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Konflik sosial yang terjadi diberbagai tempat menyebabkan hilangnya rasa aman.

Konflik yang terjadi di berbagai daerah telah menyebabkan hilang atau rusaknya tempat tinggal, terhentinya kerja dan usaha sehingga penghasilan keluarga hilang, menurunnya status kesehatan individu dan lingkungan yang berakibat pada penurunan produktivitas, rusaknya infrastruktur ekonomi yang menyebabkan langkanya ketersediaan bahan pangan, menurunnya akses terhadap pendidikan, menurunnya akses terhadap air bersih, rusaknya infrastruktur sosial dan hilangnya rasa aman, serta merebaknya rasa amarah, putus asa dan trauma kolektif.

Lemahnya Partisipasi. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka. Secara formal sosialisasi telah dilaksanakan, namun karena umumnya menggunakan sistem perwakilan, sehingga banyak informasi yang diperlukan tidak sampai ke masyarakat miskin.

2. BEBAN KEPENDUDUKAN

Beban masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data Badan Pusat Statistik, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang. Dengan beratnya beban rumahtangga, peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat dan seringkali mereka harus bekerja untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga.

3. KETIDAKSETARAAN DAN KETIDAKADILAN GENDER

Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan. Sumber dari permasalahan kemiskinan perempuan terletak pada budaya patriarki yang bekerja melalui pendekatan, metodologi, dan paradigma pembangunan. Praktek pemerintahan yang bersifat hegemoni dan patriarki, serta pengambilan keputusan yang hirarkis telah meminggirkan perempuan secara sistematis dalam beberapa kebijakan, program dan lembaga yang tidak responsif gender.

Angka yang menjadi basis pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan kontekstualitas dan tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan-laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.

Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah, sementara suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Masalah keterwakilan suara dan kebutuhan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan publik tersebut sangat penting karena produk kebijakan yang netral gender hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang berakibat pada pemiskinan kaum perempuan.

B. SASARAN

Sasaran penanggulangan kemiskinan terkait dengan sasaran pembangunan yang tercantum dalam agenda lain. Sasaran penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci, sasaran tersebut adalah:

1. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009;

2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau;

3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu;

4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata;

5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;

  

6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat;

7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin;

8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup;

9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah;

10. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; dan

11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

C. ARAH KEBIJAKAN

Untuk merespon permasalahan pokok dan sasaran di atas, maka arah kebijakan yang diperlukan meliputi :

1. KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK DASAR

1.1 Pemenuhan Hak atas Pangan

Pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin laki-laki dan perempuan dilakukan dengan:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal;

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan dan konsumsi pangan yang tidak diskriminatif gender dalam keluarga;

3. Meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi;

4. Menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan;

5. Meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari pangan impor;

6. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan; dan

7. Menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok yang rentan terhadap goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam.

1.2 Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan

Pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu dilakukan dengan:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, perilaku hidup sehat;

3. Meningkatkan kemampuan identifikasi masalah kesehatan masyarakat miskin;

4. Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di berbagai tingkat pemerintahan;

5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin;

6. Meningkatkan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin;

7. Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki;

8. Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses kesehatan reproduksi; dan

9. Membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan non-pemerintah/swasta dalam pelayanan.

1.3 Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan

Pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu serta tanpa diskriminasi gender dilakukan dengan:

1. Meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat miskin pada jenjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui jalur formal atau non formal termasuk melalui upaya penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B serta lulusan SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B;

2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD termasuk SDLB dan MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (relapse illiteracy), dan menciptakan masyarakat belajar;

3. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya;

4. Mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermatapencaharian yang diperlukan oleh masyarakat miskin;

5. Meningkatkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin; dan

6. Memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

1.4 Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Usaha

Pemenuhan hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak dilakukan dengan:

1. Meningkatkan efektifitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis;

2. Meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha;

4. Meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran di dalam negeri dan di luar negeri;

5. Melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan untuk menjamin keberlangsungan, keselamatan dan kemanan kerja; dan

6. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan Koperasi;

7. Mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.

1.5 Pemenuhan Hak atas Perumahan

Pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan:

1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan;

2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan;

3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat;

4. Meningkatkan keterjangkauan (affordability) masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat; dan

5. Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan.

1.6 Pemenuhan Hak atas Air Bersih

Peningkatan akses masyarakat miskin atas air bersih dan aman dilakukan dengan:

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin;

2. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang bersih dan aman, serta pengembangan sarana sanitasi dasar yang berpihak pada masyarakat miskin;

3. Meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat miskin ke air minum yang bersih dan aman, serta sanitasi;

4. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi bagi masyarakat, termasuk masyarakat miskin;

5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan pentingnya air minum yang bersih dan aman, serta sarana sanitasi dasar;

6. Meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan aman, serta sanitasi dasar bagi masyarakat miskin dan di tempat lembaga publik; dan

7. Menyediakan air bersih dan aman serta sarana sanitasi dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.

1.7 Pemenuhan Hak atas Tanah

Upaya menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunal atas tanah dilakukan dengan:

1. Meningkatkan peranserta masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang;

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat;

3. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender;

4. Mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan; dan

5. Mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara selektif.

.

1.8 Pemenuhan Hak atas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan:

1. Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan berbagai skema pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berpihak pada masyarakat miskin;

2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;

3. Mengembangkan sistem hukum yang dapat mencegah atau mengatasi pencemaran sumberdaya air dan lingkungan hidup;

4. Mengembangkan sistem pengelolaan sumberadaya alam dan lingkungan hidup yang menjamin dan melindungi akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan

5. Meningkatkan jaringan kerja sama dan tukar pengalaman antarnegara dan lembaga internasional dalam hal pengelolaan SDA dan pelestarian LH yang lebih berpihak pada masyarakat miskin yang tinggal dilokasi sumber daya alam, dan penanganan serta pencegahan perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

1.9 Pemenuhan Hak atas Rasa Aman

Upaya memenuhi hak atas rasa aman dan perlindungan dari gangguan keamanan dan konflik bagi masyarakat miskin dilakukan dengan:

1. Mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini;

2. Mengembangkan mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah perdagangan anak dan perempuan secara universal;

3. Menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama dan etnis warga Indonesia di seluruh wilayah RI;

4. Mengembangkan sistem perlindungan sosial para pekerja anak dan anak jalanan, dan korban konflik;

5. Mencegah meluasnya perdagangan anak dan perempuan;

6. Memperluas jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial pada kelompok masyarakat rentan;

7. Memulihkan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum di daerah pasca konflik;

8. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman, mencegah dan menangani persoalan pasca konflik; dan

9. Meningkatkan perlindungan sosial bagi para pekerja anak dan anak jalanan.

1.10 Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi

Upaya peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik dilakukan dengan:

1. Meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan;

2. Meningkatkan peranserta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan; dan

3. Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin baik laki-laki dan perempuan.

2. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN HAK DASAR

2.1 Percepatan Pembangunan Perdesaan

Upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perdesaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan:

Peningkatan pembangunan prasarana transportasi, telekomunikasi dan listrik;

Pengembangan pusat layanan informasi perdesaan;

Pengembangan industri perdesaan; serta

Peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.

2.2 Revitalisasi Pembangunan Perkotaan

Upaya dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan:

1. Penyediaan tempat dan ruang usaha bagi masyarakat miskin;

2. Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dengan melibatkan masyarakat;

3. Penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan usaha;

4. Pengembangan forum lintas pelaku; serta

5. Peningkatan akses masyarakat kota terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan.

2.3 Pengembangan Kawasan Pesisir

Upaya dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan pesisir dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan kecil;

2. Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat nelayan;

3. Peningkatan dalam pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan kelautan; serta

4. Peningkatan keamanan berusaha bagi nelayan serta pengamanan sumberdaya kelautan dan pesisir dari pencurian dan perusakan.

2.4 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Upaya dalam memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin yang berada di wilayah tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan:

1. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan;

2. Pembangunan prasarana/ sarana pengembangan kawasan tertinggal; serta

3. Peningkatan perlindungan terhadap aset masyarakat lokal.

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terus menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani

sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan stakeholder terkait untuk meningkatkan efektifitas pencapaian program yang dijalankan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam program-program yang tercantum dan tersebar di bab-bab lain, sebagai berikut:

1. PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN

Untuk memenuhi hak atas pangan dan meningkatkan sistem ketahanan pangan akan dilakukan melalui program diantaranya:

1.1. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

a. Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan;

b. Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola konsumsi dengan mutu yang semakin meningkat, serta peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal;

c. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan sesuai dengan bahan pangan lokal, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, dan pengembangan sistem antisipasi diri terhadap pangan;

d. Revitalisasi sistem lembaga ketahanan pangan masyarakat;

e. Peningkatan peran aktif Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan lokal;

f. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya gizi yang berimbang dan tidak diskriminatif gender di dalam keluarga, kandungan kalori dan gizi dari bahan pangan lokal selain beras, serta cara pengolahan bahan pangan dengan gizi berimbang;

g. Penelitian untuk meningkatkan varietas tanaman pangan unggul;

h. Pemberian subsidi dan kemudahan kepada petani dalam memperoleh sarana produksi pertanian;

i. Pelatihan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas dan produksi pangan lokal sesuai dengan kearifan lokal masyarakat;

j. Pengembangan industri pengolahan pangan lokal dengan memperhatikan mutu produksi;

k. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan dan distribusi pangan;

l. Pelaksanaan pemantauan ketersediaan, dan harga bahan pangan di pasar induk dan pasar tradisional eceran;

m. Pengendalian kebijakan tarif impor agar menjadi lebih efektif dan berpihak pada petani;

n. Peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras petani; dan

o. Penghilangan penyelundupan bahan pangan dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku.

2. PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN KESEHATAN

Untuk memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu dilakukan melalui program-program diantaranya:

2.1. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;

b. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya;

c. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial;

d. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.

2.2. PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit; dan

b. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah tertinggal secara selektif.

2.3. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

a. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;

b. Peningkatan imunisasi;

c. Penemuan dan tatalaksana penderita;

d. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan

e. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit.

2.4. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

a. Peningkatan pendidikan gizi;

b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kekurangan vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainnya;

c. Peningkatan surveilens gizi; dan

d. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

2.5. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

a. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota.

2.6. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti posyandu dan polindes;

b. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

2.7. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

a. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra upaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan.

3. PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN PENDIDIKAN

Untuk memenuhi hak masyarakat miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu, tanpa diskriminasi gender dilakukan melalui program-program diantaranya:

3.1. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, terutama untuk daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan  mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa diskriminasi gender;

b. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan serta pemberian perhatian bagi peserta didik dengan kemampuan berbeda (diffable), pekerja anak, anak jalanan, anak korban konflik dan bencana alam tanpa diskriminasi gender;

c. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar melalui pendidikan formal dan non-formal yang memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi anak, termasuk untuk memenuhi kebutuhan penduduk miskin, serta pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran;

d. Peningkatan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender melalui antara lain penyediaan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa atau voucher pendidikan dan perluasan perbaikan gizi anak sekolah;

e. Pengembangan kurikulum nasional dan lokal termasuk pengembangan pendidikan kecakapan hidup sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri termasuk dasar-dasar kecakapan vokasi untuk peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah;

f. Penyediaan materi pendidikan termasuk buku pelajaran dan buku bacaan guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari; dan

g. Pembebasan secara bertahap berbagai pungutan, iuran, sumbangan apapun yang berbentuk uang dari keluarga miskin.

3.2 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, disertai dengan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa diskriminasi gender;

b. Pengembangan kurikulum termasuk kurikulum pendidikan kecakapan hidup sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri termasuk kecakapan vokasi untuk peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;

c. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung oleh upaya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;

d. Penyediaan layanan pendidikan baik umum mapun kejuruan bagi siswa SMA/MA/SMK yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) pada sekolah/madrasah yang ada dan/atau melalui kerjasama antarsatuan pendidikan baik formal maupun non-formal; dan

e. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupan non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin.

3.3. PROGRAMPENDIDIKAN TINGGI

a. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan;

b. Penyediaan subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin tanpa diskriminasi gender;

  

3.4. PROGRAM PENDIDIKAN NON-FORMAL

3.5. PROGRAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

c. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat; dan

d. Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi sumber daya lokal, termasuk kerjasama dalam pendidikan dan penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pemanfaatan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.

a. Penguatan dan perluasan jangkauan satuan pendidikan non-formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan sejenis melalui pengembangan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi serta penguatan kemampuan manajerial pengelolanya;

b. Perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan;

c. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non-formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk model kecakapan hidup dan ketrampilan pencaharian;

d. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan beserta pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal;

e. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung; dan

f. Perluasan jangkauan kursus ketrampilan bagi keluarga miskin kota dan desa yang diintegrasikan dengan usaha mikro dan kemitraan dengan pengusaha; dan

a. Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih adil di perdesaan, daerah terpencil dan komunitas miskin didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan lokasi;

b. Peningkatan kualitas layanan pendidik melalui pendidikan dan latihan sehingga pendidik memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar; dan

c. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengembangkan sistem renumerasi dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual terutama bagi pendidik yang bertugas di daerah terpencil, perdesaan, dan kantong-kantong kemiskinan.

4. PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN BERUSAHA

Untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak dilakukan melalui program-program diantaranya:

4.1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA

a. Pengembangan hubungan industrial yang dilandasi hak-hak pekerja;

b. Peningkatan perlindungan hukum yang menjamin kepastian kerja dan perlakuan yang adil bagi pekerja;

c. Pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak;

d. Peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral dalam melindungi buruh migran;

e. Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perlindungan bersama; dan

f. Peningkatan jaminan keselamatan kesehatan dan keamanan kerja.

4.2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA

a. Peningkatan kemampuan calon tenaga kerja sehingga memiliki kemampuan yang kompetitif memasuki lapangan kerja baik di luar maupun di dalam negeri.

4.3. PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH

4.4. PROGRAM PENDUKUNG PASAR KERJA

4.5. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

4.6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO

a. Peningkatan akses kerja bagi laki-laki dan perempuan dengan kemampuan berbeda;

b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pasar kerja di luar negeri.

a. Peningkatan kemampuan serikat pekerja dan organisasi pengusaha mikro dan kecil dalam memperjuangkan hak-hak mereka;

b. Perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama; dan

c. Peningkatan jaminan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja.

a. Perlindungan dan peningkatan kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi;

b. Penyediaan perijinan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perijinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal bagi usaha skala mikro; dan

c. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha.

a. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar tanpa diskriminasi gender;

b. Peningkatan dan penyebarluasan teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan kerja masyarakat miskin untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan bermutu;

c. Peningkatan ketrampilan usaha masyarakat miskin dengan kemampuan berbeda sesuai dengan potensi yang ada;

d. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar seperti sistem bagi hasil, dari dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti anggunan;

e. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah, BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional, dan institusional;

f. Fasilitasi untuk pembentukan wadah organisasi bersama diantara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;

g. Dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan infrastruktur yang memadai; dan

h. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesan terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

5. PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN

Untuk memenuhi hak masyarakat miskin dapat menempati/menghuni perumahan yang layak dan sehat dilakukan melalui program-program diantaranya:

5.1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

a. Penetapan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tanggungjawab mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial;

b. Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah;

c. Pembangunan rumah susun sederhana sewa, rumah sederhana, dan rumah sederhana sehat; dan

d. Pertukaran pengalaman dengan negara lain dalam pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin.

5.2. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

a. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin;

b. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi;

c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;

d. Faslitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan kerusuhan sosial;

e. Penetapan standar sanitasi dan perbaikan lingkungan kumuh;

f. Penyederhanaan prosedur perijinan dan pengakuan hak atas bangunan perumahan masyarakat miskin;

g. Revitalisasi kelembagaan lokal yang bergerak pada pembangunan perumahan masyarakat, termasuk kelompok dana bergulir perumahan;

h. Pembentukan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman masyarakat miskin; dan

i. Pendirian rumah penampungan/panti untuk orang jompo, anak jalanan, anak terlantar, dan penyandang cacat/memiliki kemampuan berbeda serta masyarakat miskin di daerah pasca konflik dan bencana alam.

5.3. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

a. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan;

b. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; dan

c. Pengembangan wilayah sehat.

6. PEMENUHAN HAK ATAS AIR BERSIH

Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin atas air bersih dilakukan melalui program-program diantaranya:

6.1. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DAN SUMBER AIR LAINNYA

a. Penajaman Peraturan Pemerintah sebagai operasionalisasi dari UU Sumberdaya Air yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin;

  

b. Perlindungan sumber air bagi masyarakat miskin melalui lembaga sejenis Otoritas Pengelola Air;

c. Pertukaran pengalaman dengan negara maju dalam sistem pengelolaan sumber daya air yang berpihak pada masyarakat miskin; dan

d. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber air di wilayah rawan air kepada masyarakat miskin.

6.2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

a. Pembentukan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin;

b. Pembentukan mekanisme subsidi silang sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin;

c. Pendekatan investasi bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman untuk masyarakat miskin;

d. Pemberian bantuan dan pelatihan teknis masyarakat perdesaan dalam operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum;

e. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber air di wilayah rawan air;

f. Pembentukan mekanisme penyediaan air bersih dan aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin karena goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam;

g. Perbaikan kinerja kelembagaan PDAM yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya terutama pelayanan sosial pada masyarakat miskin;

h. Penetapan standar penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi minimum;

i. Pembentukan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin;

j. Peningkatan kemampuan stakeholders di daerah dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi dasar; dan

k. Pemberian bantuan teknis dalam pengembangan pola kemitraan dalam investasi, pengelolaan dan pelayanan penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan.

6.3. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, terutama di daerah perdesaan, daerah kumuh perkotaan dan daerah bencana;

b. Kampanye kepada seluruh masyarakat akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin; dan

c. Kampanye kepada pemerintah lokal akan pentingnya investasi pada penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

7. PEMENUHAN HAK ATAS TANAH

Untuk menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunal atas penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah dilakukan melalui program diantaranya:

7.1. PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN

a. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan perundangan pertanahan, penyelesaian konflik dan pengembangan budaya hukum;

b. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum;

c. Pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria;

d. Redistribusi secara selektif terhadap tanah absentia dan perkebunan sesuai dengan undang-undang pokok agraria;

e. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;

f. Sertifikasi massal dan murah bagi masyarakat miskin dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum;

g. Perlindungan tanah ulayat masyarakat adat tanpa diskriminasi gender;

h. Pembentukan forum lintas pelaku dalam penyelesaian sengketa tanah;

i. Fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang;

j. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai hak-hak masyarakat miskin terhadap tanah;

k. Fasilitasi dan perlindungan hak atas tanah bagi kelompok rentan; dan

l. Pemberian jaminan kompensasi terhadap kelompok rentan yang terkena penggusuran.

8. PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dilakukan melalui program-program diantaranya:

8.1. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

a. Pengembangan sistem femanfaatan sumberdaya alam yang berpihak pada masyarakat dan memperhatikan kelestarian hutan;

b. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat.

8.2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

a. Restrukturisasi peraturan tentang pemberian Hak Pengelolaan Sumberdaya Alam;

b. Penguatan organisasi masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

c. Pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal;

d. Pengembangan sistem insentif bagi masyarakat miskin yang menjaga lingkungan;

e. Pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga masyarakat setempat dan dunia usaha dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya alam;

f. Kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain dalam meningkatkan kemampuan konservasi sumber daya alam;

g. Rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marginal, hutan bakau, dan terumbu karang, dan lain-lain) berbasis masyarakat; dan

h. Meningkatkan dan mengefektifkan kerja sama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

8.3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Pengembangan sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat;

b. Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam yang memberikan hak kepada masyarakat secara langsung;

c. Reorientasi kerjasama dengan perusahaan multinasional yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar lebih berpihak pada masyarakat miskin;

   d. Kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan

e. Meningkatkan dan mengefektifkan kerja sama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

8.4. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Peningkatan peran sektor informal khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah;

b. Penegakkan hukum bagi pihak yang merusak sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

c. Kerja sama dan tukar pengalaman dengan negara lain dan lembaga internasional dalam mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan hidup dan mengembangkan kode etik global bagi perusahaan multi nasional.

9. PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN

Untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas rasa aman dari gangguan keamanan, tindak kekerasan, dan konflik dilakukan melalui program-program diantaranya:

9.1. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal;

b. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.

9.2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan pada daerah-daerah konflik dan rawan konflik;

b. Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat antara lain pengungsi, dan korban bencana alam dan konflik.

9.3. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

a. Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin;

b. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok usaha fakir miskin;

c. Pemberdayaan KAT secara bertahap, mengembangkan geographic information system (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT;

d. Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.

9.4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL

a. Penyerasian peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial;

b. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan;

c. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial; dan

d. Pembentukan unit/lembaga yang responsif dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap masyarakat rentan.

9.5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

a. Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga;

b. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk pencegahan dan penanggulangannya.

9.6. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak dan anak jalanan;

b. Peningkatan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga; dan

c. Peningkatan upaya pencegahan perdagangan anak.

9.7. PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI

a. Penegakan hukum yang menjamin rasa aman masyarakat miskin secara konsisten;

b. Revitalisasi sistem keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan.

9.8. PROGRAM PEMULIHAN KAWASAN KONFLIK

a. Pengembangan sistem perlindungan sosial bagi korban konflik;

b. Penyelesaian akar masalah konflik seperti pertanahan, pengangguran, kemiskinan serta dampak lain dari konflik;

c. Pemulihan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum di daerah pasca konflik; dan

d. Peningkatan keberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah, dan menyelesaikan konflik lingkungan.

10. PEMENUHAN HAK BERPARTISIPASI

Untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui program-program diantaranya:

10.1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a. Pengembangan partisipasi masyarakat di kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah;

b. Penyempurnaan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kebupaten/kota, provinsi dan nasional;

c. Pembentukan dan pengembangan forum-forum warga dan forum lintas pelaku yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di tingkat kecamatan dan kota untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dan penggunaan APBD;

d. Penyelenggaraan “Penjaringan Suara Warga (citizen report card/client survey)” tiap tahun guna mengukur kinerja layanan pemerintah;

e. Penerbitan dan penyebarluasan informasi pelaksanaan layanan dan fasilitas publik yang lebih ramah dan dapat dijangkau oleh masyarakat miskin.

10.2. PROGRAM PENATAAN PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT

a. Perubahan UU No 32 tentang Pemerintah Daerah khususnya untuk memastikan bahwa Badan Perwakilan Desa dan Dewan Kelurahan dipilih secara langsung, memiliki wewenang mengesahkan anggaran, dan memberikan rekomendasi kepada bupati untuk memberhentikan kepala desa yang tidak berprestasi dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan pada umumnya;

b. Fasilitasi dan pemberdayaan kembali pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional di daerah-daerah dalam pembangunan;

c. Fasilitasi forum lintas pelaku sebagai wahana partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik; dan

d. Penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan-pelayanan publik secara terbuka kepada masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender.

10.3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

a. Mendorong kinerja kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi moderen dan berorientasi pelayanan publik;

b. Mendorong peningkatan peran lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

c. Pelembagaan partisipasi masyarakat miskin melalui perencanaan dan penganggaran yang partisipatif; dan

d. Fasilitasi proses penjaringan aspirasi masyarakat miskin dan sosialisasi melalui media dan angket terhadap aspirasi yang direspon dalam penganggaran pembangunan.

11. PERWUJUDAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

Untuk menurunkan ketimpangan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan dan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan setara dengan laki-laki dilakukan melalui program-program diantaranya:

11.1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

a. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebijakan sosial, dan ekonomi;

b. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah;

c. Perlindungan bagi perempuan dari kondisi kerja yang buruk akibat perdagangan manusia;

d. Pencegahan dan penyelesaian permasalahan kekerasan dengan segala bentuk akibatnya;

e. Pengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dalam kemiskinan; dan

f. Peningkatan alokasi anggaran pemberdayaan perempuan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender.

11.2. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN

a. Melakukan analisis dan revisi berbagai peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan;

b. Melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan; dan

c. Menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perempuan dan hak-hak anak.

11.3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a. Peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan kelembagaan sosial dan pemerintah;

b. Pengembangan sistem pelayanan publik yang berkualitas dan sensitif gender.

PROGRAM-PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMENUHAN HAK DASAR

1. PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perdesaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan melalui program-program diantaranya:

1.1. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan sumber daya setempat;

b. Pengembangan industri perdesaan yang didukung oleh pembinaan kemampuan, regulasi yang tidak menghambat, dan fasilitasi akses pasar;

c. Pengembangan pusat layanan informasi perdesaan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat miskin; dan

d. Revitalisasi kelembagaan koperasi perdesaan yang berbasis masyarakat.

1.2. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN

a. Pengembangan dan penguatan lembaga petani untuk meningkatkan skala usaha pertanian;

b. Pengembangan kelembagaan masyarakat petani untuk meningkatkan posisi tawar dalam transaksi maupun pengambilan keputusan; dan

c. Penciptaan lapangan kerja berbasis industri pertanian untuk mengatasi masalah petani gurem/buruh tani.

1.3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN.

a. Pembangunan dan perluasan sistem transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan pengairan di perdesaan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan;

b. Pengembangan sarana produksi dan distribusi hasil-hasil perdesaan.

1.4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

a. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah lokal dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran stakeholder dalam pengelolaan sumber daya setempat.

2. REVITALISASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan melalui program-program diantaranya:

2.1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOTAAN

a. Pengembangan forum lintas pelaku dalam penyelesaian konflik masyarakat kota;

b. Peningkatan perlindungan masyarakat miskin perkotaan;

c. Pengembangan forum komunikasi pembangunan masyarakat miskin perkotaan.

2.2. PROGRAM PENATAAN RUANG

a. Peningkatkan peranserta masyarakat miskin perkotaan dalam perencanaan tata ruang;

b. Penataan ruang berusaha bagi masyarakat miskin.

2.3. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

a. Penyediaan permukiman sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin; dan

b. Penataan lingkungan permukiman masyarakat miskin secara partisipatif.

2.4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

a. Menjamin ketersediaan air bersih dan aman secara merata bagi masyarakat miskin perkotaan.

2.5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO.

a. Pengembangan usaha mikro dan kemitraan di kalangan masyarakat miskin perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan dengan pengusaha besar; dan

b. Pengembangan regulasi yang melindungi kegiatan usaha masyarakat miskin perkotaan.

2.6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

a. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah perkotaan dalam pelayanan dan koordinasi stakeholder dalam penanganan kemiskinan perkotaan;

b. Memberikan kepastian status kependudukan masyarakat miskin perkotaan; dan

c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin perkotaan.

3. PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR

Untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan pesisir dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan melalui program diantaranya:

3.1. PROGRAM PEMGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN

a. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan;

b. Pemberdayaan kelembagaan nelayan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap harga-harga hasil tangkapan nelayan dan dalam pengambilan keputusan;

c. Pelaksanaan regulasi yang mengatur kawasan penangkapan ikan dan pengakuan atas tradisi lokal masyarakat pesisir;

d. Optimalisasi daya guna potensi sumber daya kelautan dan pesisir;

e. Koordinasi berbagai sumber bantuan modal, peralatan tangkap dan teknologi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;

f. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di kawasan pesisir; dan

g. Peningkatan pengawasan kegiatan ekonomi pesisir dengan melibatkan masyarakat pesisir melalui patroli keamanan wilayah laut dan pesisir berbasis masyarakat (Siswasmas).

4. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin yang berada di wilayah tertinggal meliputi pula daerah perbatasan dan daerah terisolir dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan melalui program-program diantaranya:

4.1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL

a. Regulasi yang mengatur percepatan pembangunan kawasan tertinggal dan perlindungan terhadap asset masyarakat lokal;

b. Mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal pada kawasan-kawasan tertinggal bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal secara berkelanjutan;

c. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka mendukung pengembangan ekonomi lokal pada kawasan-kawasan tertinggal seperti listrik, sistem transportasi, jalan, pelabuhan, air bersih, pusat-pusat pengembangan dan penelitian telekomunikasi, dan informasi; dan

d. Peningkatan kapasitas masyarakat beserta kelembagaannya

Sumber : Bappenas

http://www.bappenas.go.id/files/5413/6082/9497/bab-16-penanggulangan-kemiskinan.pdf

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob