PERANAN BANK DUNIA DALAM PEMBANGUNAN & KEMISKINAN DI INDONESIA

Peranan Bank Dunia Dalam Pembangunan &

Kemiskinan Di Indonesia

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

FAKTA  MENGENAI INDONESIA

Selayang Pandang

Indonesia telah berhasil melalui perbaikan ekonomi yang kuat semenjak krisis keuangan 1997, dan pergeseran menuju pemerintahan demokratik dan desentralisasi berlanjut dengan reformasi penting yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada berbagai bidang. Indonesia telah lulus dari program IMF, menghentikan CGI, diproyeksikan akan meningkatkan pertumbuhan sampai 6 persen di tahun 2007.Dana pembelanjaan pembangunan serta tingkat kemiskinan telah kembali ke level sebelum krisis, dan Indonesia memiliki dana tambahan sebesar US$15 miliar untuk belanja pembangunan tahun ini sebagai hasil dari pengurangan subsidi bahan bakar dan pengelolaan fiskal yang berkehati-hatian. 

Namun, isu-isu pemerintahan masih tetap menjadi penghambat kemajuan di beberapa bidang. Peningkatan investasi - terutama dalam infrastruktur - penting bagi prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia. Sementara di sisi lain, dalam dua tahun belakangan, Indonesia telah mengalami berbagai bencana alam secara berturut-turut, termasuk tsunami yang menghantam Aceh pada bulan Desember 2004, gempa bumi di Nias pada bulan Maret 2005, gempa bumi di Jogjakarta pada bulan Mei 2006, serta terakhir tsunami di Jawa Barat. Ditambah lagi dengan kasus flu burung yang merenggut lebih banyak jiwa jika dibandingkan dengan kasus serupa di negara-negara lain.

Perspektif Sejarah

Tahun 1990, pinjaman tahunan Bank Dunia kepada Indonesia mencapai US$1 miliar. Dua puluh tahun pertama pinjaman didominasi oleh pinjaman pembangunan bidang energi, industri, pertanian serta pembangunan infrastruktur. Setelah terjadinya Bank Dunia telah hadir di Indonesia sejak tahun 1967 untuk mendukung pembangunan ekonomi di berbagai bidang dengan penekanan pada penurunan tingkat kemiskinan. Sejak saat itu, Bank Dunia telah mendanai 280 proyek dan program pembangunan di semua sektor ekonomi dengan nilai mencapai US$25 miliar. Hingga tahun krisis keuangan pada tahun 2000, Bank Dunia melakukan reposisi dengan pengurangan level pinjaman tahunan rata-rata US$460 juta, namun dengan peningkatan fokus pada investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, pembangunan sosial dan pemerintahan pada semua level. Di tahun 2007, pinjaman ditargetkan melebihi miliaran dollar karena Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan memenuhi syarat "high case" untuk pinjaman Strategi Bantuan Negara.

Selain program pinjaman, Bank Dunia di Indonesia juga memiliki salah satu program hibah terbesar dibandingkan dengan kantor perwakilan lain dengan lebih dari 1 miliar US$ dalam 133 dana perwalian atau trust fund, dimana dana terbesarnya adalah senilai US$650 juta dalam bentuk Multi-Donor Fund for Reconstruction of Aceh and Nias. (http://www.multidonorfund.org).

Trust Fund dalam jumlah besar ini memberikan bantuan dana bersama dalam proyek-proyek, bantuan teknis, persiapan proyek dan koordinasi donor di bidang-bidang kebijakan pendidikan, perdagangan dan reformasi kebijakan investasi serta strategi pemberantasan korupsi.

Trust Fund mencakup 5 megaprogram senilai lebih dari US$10 juta yang telah memampukan kantor perwakilan Indonesia untuk memperluas kerjanya secara signifikan di bidang pemerintahan, pengurangan kemiskinan, desentralisasi, air, kesehatan dan pendidikan. Pada tahun-tahun belakangan ini, agenda Presiden Yudhoyono yang memprioritaskan demokrasi, desentralisasi dan anti korupsi telah menjadikan tata pemerintahan sebagai tema utama dukungan Bank Dunia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Seperangkat program pembangunan berbasis komunitas yang dilaksanakan di 40.000 desa di Indonesia menyediakan bantuan infrastruktur pedesaan, ketenagakerjaan, pengembangan kapasitas, dan dana rekonstruksi. Sementara itu usaha-usaha untuk memperdalam reformasi institusional di dalam pemerintahan, transparansi dan dukungan bagi pemerintah lokal dijalankan di seluruh sektor perbankan di Indonesia.

  

Sekilas Mengenai Kondisi Ekonomi Indonesia

	Pra-krisis (1993-96)	krisis (1998)	Pasca-krisis
			(2002-05)	2005
Tingkat Pertumbuhan GDP (%)	7.7	-13.1	4.9	5.6
Nilai Tukar (rata-rata per tahun per US$)	2,210	10,013	9,133	9,705
Nilai Export (US$ milyar) Nilai Import (US$ milyar) Neraca Perdagangan (US$ milyar)	43.0 36.0 7.0	48.8 27.3 21.5	68.8 42.0 26.8	85.6 57.5 28.0
Cadangan Dana Internasional (US$ milyar, eop)	13.8	23.6	26.8	34.7
Tingkat Inflasi (CPI)	8.7	58.5	8.8	17.1
Neraca Fiskal (% dari GDP)	1.2	-2.0	-1.0	-0.5
Tingkat Pengangguran (%)	-	-	9.7	10.3

(Sumber : Wikipedia-Google)  Sabtu, 03-01-09 | 08:49 | 290

Bantuan Bank Dunia untuk Indonesia

Bantuan Bank Dunia untuk Indonesia diatur melalui Strategi Bantuan Negara (CAS). 

Untuk tahun 2004-2008, CAS memfokuskan seluruh aktivitas pinjaman dan dana bantuan ke dalam dua area yang dipandang memperlambat usaha penurunan tingkat kemiskinan: (i) lemahnya iklim investasi, dan (ii) rendahnya kualitas pelayanan kepada kaum miskin. Keduanya memiliki kesamaan akar permasalahan, yaitu di pemerintahan, sehingga hal ini kemudian menjadi fokus fundamental bagi CAS.

Kemudian sebuah area lagi ditambahkan yaitu manajemen resiko bencana alam mengingat besarnya program rekonstruksi yang dijalankan Bank Dunia di kawasan-kawasan yang terkena dampak bencana. CAS saat ini memiliki 4 platform bisnis dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah di Indonesia. Keempat hal ini juga dipengaruhi oleh desentralisasi besar-besaran yang merupakan sebuah pendekatan esensial bagi pelaksanaan bantuan pembangunan

1. Empat platform bisnis ini adalah sebagai berikut:

(i). Community Driven Development (CDD) Platform;

(ii). Local Services Platform;

(iii).Public Utility Platform; dan

(iv)..National Lending Platform.

  

Secara keseluruhan, selama periode CAS tahun fiskal 04-08, sekitar 25% dari bantuan tahunan diharapkan akan digunakan untuk program CDD; 40% untuk Local Services; 15% untuk Public Utility dan 20% untuk National Lending Platform, meskipun tidak menutup kemungkinan alokasi yang berbeda dan mungkin saja dana akan lebih banyak digunakan untuk CDD atau Local Services Platform. Saat ini, Bank Dunia memiliki 26 proyek aktif di Indonesia senilai US$ 2,6 juta, 10 proyek hibah Multi-Donor Fund for Aceh and Nias dan tiga proyek rekonstruksi di Jawa. Untuk informasi lebih rinci mengenai portfolio pinjaman bagi Indonesia, anda dapat mengakses Country Aggregate Reports untuk Indonesia. Di sini anda akan menemukan informasi umum maupun penjabaran satu per satu mengenai pinjaman, kredit, dan bantuan dana yang disediakan untuk Indonesia oleh Bank Dunia

Sorotan Utama

Tata Pemerintahan (Governance ) :

Pada area ini, CAS mendapatkan momentum dengan adanya program desentralisasi di Indonesia hingga menciptakan struktur akuntabilitas yang baru di semua level. Adanya kontrol langsung dari masyarakat terhadap berbagai sumber daya telah menciptakan kesempatan baru bagi partisipasi dan pengawasan pelayanan publik.Melalui dana bantuan seperti Decentralization Support Facility sebesar US$ 8 juta dan salah satu komponen dari sekian banyak program World Bank termasuk diantaranya Kecamatan Develoment

Program (KDP) yang saat ini aktif di 40,000 desa di seluruh Indonesia, Bank

Dunia kini mendukung pengembangan kapasitas dan  program akuntabilitas di pemerintahan tingkat lokal maupun regional di seluruh Indonesia.

Adanya perangkat baru yang independent untuk pengawasan dan institusi peradilan baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sistem peradilan yang anti korupsi, komisi hukum dan kepolisian merupakan sebuah terobosan di dalam permasalahan korupsi yang sulit diberantas.  Pada kunjungannya di bulan April 2006, Paul Wolfowitz menyempatkan diri mengunjungi KPK dan menyatakan komitmen Bank Dunia untuk memerangi korupsi secara global. 

Saat ini, kantor perwakilan Indonesia mengimplementasikan rencan kerja antikorupsi di semua proyeknya.Program aktivitas tambahan dan aktivitas analitikal diantaranya adalah pengukuran dan pengawasan pemerintah melalui survey 100 pemerintahan perkotaan dan desentralisasi, percobaan untuk menguji dampak partisipasi komunitas terhadap korupsi serta dilakukan juga penyelidikan.  Misalnya dengan menempatkan monitor tersembunyi di dalam truk untuk menghitung pungutan uang sogokan di sepanjang rute ke Aceh. Program terbaru lainnya juga termasuk survey iklim investasi dan reformasi (di tingkat nasional dan pedesaan), reformasi pelayanan masyarakat sipil, dukungan terhadap institusi anti-korupsi (KPK dan BPK), rekonsiliasi dan reintegrasi pasca konflik, hingga keadilan bagi kaum miskin.

3.Perbaikan Iklim bagi Investasi dan Pertumbuhan yang

 Berkualitas Tinggi.  Bank Dunia berusaha mencapai tujuan ini melalui 

dua jalan :

Memberikan dukungan pada agenda reformasi ekonomi dan moneter pemerintah Indonesia: Agenda reformasi jangka menengah di Indonesia didukung melalui pemberian serangkaian  Development Policy Loans tahunan yang  telah ikut berkontribusi terhadap naiknya tingkat kelayakan pemberian kredit; penurunan inefisiensi pembelanjaan public; penguatan administrasi pajak dan manajemen hutang; meningkatkan kemampuan sektor financial agar lebih efisien dan lebih kompetitif;  serta memberikan dukungan terhadap reformasi tata pemerintahan dan fiduciary Melalui pembangunan infrastruktur: Berbagai kemajuan telah dicapai di area ini melalui sebuah dialog kebijakan, pengembangan struktur pendanaan dan dorongan untuk berinvestasi di kawasan pedesaan. Tim Bank Dunia untuk pembangunan kawasan pedesaan serta program CDD telah berkontribusi pada penguatan kapasitas administrasi tanah (70 tim telah melalui pelatihan) dan pembentukan framework kebijakan tanah yang komprehensif dengan menerbitkan lebih dari 255,000 akta kepemilikan tanah di pulau Jawa.

Reconstruction of Aceh Land Administration Project mencapai momentum dengan lebih dari 53,000 peta di serahkan dan lebih dari 2600 akta tanah didistribusikan.  Proses reformasi yang dijalankan dengan ketat telah menghasilkan perubahan pada manajemen irigasi sehingga kelompok-kelompok masyarakat pengguna air berhasil melaksanakan pengairan pada lahan seluas total 250,000 ha berkat ditingkatkannya kualitas manajemen pengairan serta 500,000 ha lainnya menikmati fasilitas perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur.  Beberapa peraturan baru telah diberlakukan untuk melindungi sebagian besar kehidupan terumbu karang serta mengatur kegiatan komunitas nelayan dengan mengurangi praktek-praktek penangkapan hasil laut ilegal hingga 50%.Penerapan teknologi baru dari sistem panen/penyimpanan hasil panen oleh sepertiga dari rumah tangga yang ada di 700 desa telah berhasil meningkatkan pendapatan nelayan sebesar 35% hingga 60%.

3.  Menciptakan Pelayanan Publik yang Responsif bagi Kebutuhan Kaum Miskin:

Sejak dicanangkannya desentralisasi pada tahun 2001, 440 kabupaten/kota diberikan tanggung jawab diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas pelayanan masyarakat serta peningkatan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan dan pendidikan baik di tingkat daerah maupun pusat. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam Millenium Development Goals terutama dalam bidang pendidikan, namun dalam bidang-bidang lainnya masih dirasakan berjalan lambat.

Pendidikan.

Bank Dunia mendukung adanya reformasi kebijakan serta berinisiatif membentuk rencana-rencana manajemen yang inovatif, seperti: 

·         pemberian dana bantuan pendidikan di daerah-daerah berupa block grants;

·         pemberian dana bantuan langsung ke sekolah-sekolah;

·         beasiswa bagi siswa tidak mampu;

·         program rehabilitasi/konstruksi sekolah oleh masyarakat dan

·         penerapan Pengembangan Anak Usia Dini dalam kebijakan pendidikan.

Tujuh proyek pendidikan dasar berhasil direstrukturisasi demi tercapainya sistem budgeting, perencanaan dan manajemen yang lebih transparan, kemudian kebijakan-kebijakan baru  mengenai manajemen dan kinerja pengajar pun digulirkan.

Kesehatan. 

Sebuah program berbasis komunitas yang dibiayai Bank Dunia yang disebut PAMSIMAS bertugas menangani suplai air bersih serta sanitasi untuk rakyat miskin. Saat ini, sistem suplai air bersih telah berhasil berjalan di lebih dari 1.020 desa yang mencakup lebih dari 2 juta penduduk .Program ini akan ditingkatkan sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh sekitar 5000 desa dengan populasi hingga 12.5 juta jiwa. Serangkaian Proyek Kesehatan tingkat Provinsi telah dirancang untuk memperjelas peran pemerintah serta peningkatan kapabilitas di sembilan provinsi. Sebuah kurikulum kedokteran berbasis kompetensi yang ditujukan untuk dokter umum telah disiapkan untuk digunakan di jurusan kedokteran ditambah dengan pelatihan bagi 5000 orang mahasiswa kedokteran.

Pelayanan bagi Rakyat Miskin.

Proyek CDD di Indonesia (merupakan yang terbesar di dunia) telah menemukan cara yang efisien untuk menyediakan sumber-sumber sosial-ekonomi kepada jutaan rakyat miskin dan meningkatkan pelayanan publik dan kepemerintahan.  Program CDD memberikan block grants bagi pembangunan di 30 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia dan meliputi hampir 55% dari pedesaan, kota-kota kecil dan besar di Indonesia. Masyarakat telah membangun atau merehabilitasi sekolah, fasilitas kesehatan, sistem pengairan dan sanitasi, jalan, pasar serta sistem kelistrikan. Proyek-proyek ini dipastikan menggunakan infrastruktur yang berkualitas tinggi serta sistem yang transparan, dengan aplikasi disain yang unik serta melibatkan ahli-ahli sosial dan teknik yang sangat memahami komunitas setempat.Pemerintah baru-baru ini mengumumkan keputusannya untuk memperluas Kecamatan Development Program yang mencakup 70.000 desa di Indonesia, otomatis membuat hal ini menjadi program pengentasan kemiskinan utama..

Rekonstruksi dan Bencana Alam:

Setelah terjadinya tsunami dan gempa bumi di Aceh dan Nias, pemerintah meminta Bank Dunia untuk berperan serta dalam pengumpulan donor dalam rangka usaha rekonstruksi.  The Multi-Donor Fund for Reconstruction of Aceh and Nias (MDF) dengan cepat dapat mengumpulkan dana bantuan dari 15 pendonor sebesar US$ 650 juta, termasuk US$ 25 juta dana bantuan IBRD. Meski awalnya berjalan dengan lambat, proses rekonstruksi sekolah-sekolah, jaringan kesehatan, penggantian kapal-kapal nelayan dan perbaikan lahan pertanian ternyata mengalami kemajuan yang pesat.

Meskipun ratusan korban bencana masih hidup di tenda-tenda darurat, saat ini sebanyak 58.000 rumah telah dibangun - dari total target sebanyak 130.000 - namun proses pembangunan terhambat oleh kurangnya kayu, tenaga terampil dan faktor lainnya. MDF memiliki mekanisme yang efektif dalam penyampaian bantuan kepada masyarakat yang dituju dan saat ini memiliki 17 proyek di Aceh dan Nias senilai US$492 juta dengan pencapaian tahap implementasi yang berbeda-beda.Termasuk diantara proyek-proyek ini adalah proyek perumahan (lebih dari 3.200 rumah dibangun atau diperbaiki), kepemilikan tanah (sebanyak 55.000 telah disurvey dan lebih dari 1.800 telah diserahkan), pembangunan infrastruktur di tingkat desa (121 kilometer jalan, 91 sistem drainase, 19 sekolah, 586 jembatan, 133 unit sanitasi yang mempekerjakan lebih dari 93.000 tenaga kerja). Perlindungan lingkungan dan hutan, bantuan teknis dan infrastruktrur bagi  Aceh-Nias Reconstruction and Rehabilitation Agency (BRR), merupakan bidang lain yang juga didukung oleh MDF.

Setelah terjadinya gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Bank Dunia membantu pembentukan sebuah Damage and Loss Assessment melalui jaringan fasilitator KDP yang sudah ada dan saat ini pengerjaan program perumahan CDD telah dimulai atas permintaan pemerintah Indonesia.

Kebutuhan akan perumahan di kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah diperkirakan mencapai 240.000 unit, lebih banyak daripada kebutuhan di Aceh. Bank Dunia membantu pembangunan 7.000 unit rumah yang 2.000 di antaranya telah selesai, dengan harapan akan dibangun 25.000 unit rumah lagi melalui Java Reconstruction Fund senilai US$75 juta.

Beberapa Aktivitas Bantuan Grup Bank Dunia untuk Indonesia

Memberantas Kemiskinan melalui Program Pembangunan Masyarakat di Berbagai Bidang: Program Pembangunan Kecamatan (Kecamatan Development Program ) dan Kemiskinan Kawasan Perkotaan (Urban Poverty Program) merupakan tonggak dari keterlibatan CDD di Indonesia. Di seluruh dunia, KDP adalah program CDD terbesar yang dibiayai Bank Dunia berawal sejak 1998. Melalui program ini, sebanyak 38.000 penduduk pedesaan di Indonesia telah merasakan manfaatnya, dimana 75% dari dana bantuan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur sosio-ekonomi serta 25% lainnya untuk aktivitas-aktivitas ekonomi.Lebih dari 3 juta penduduk desa langsung mendapatkan lahan pekerjaan jangka pendek melalui program ini, dengan 2/3 dari tenaga kerja yang terserap tersebut berasal dari kalangan dengan kemampuan ekonomi terendah.

KDP adalah satu-satunya program yang sukses dijalankan selama periode pemberlakuan darurat militer di Aceh. Sebagai bagian dari bantuan pasca tsunami, sebanyak 1.450 fasilitator KDP bekerja mengawasi lebih dari 11.000 relawan di lebih dari 6000 desa untuk memilih, merancang, membangun, dan mengawasi infrastruktur. Secara keseluruhan, evaluasi dan audit internasional dari proyek-proyek tersebut menunjukkan bahwa jika dijalankan melalui government contracting (kontrak kerja/proyek melalui pemerintah), maka rates of return rata-rata sekitar 35%-50% dan biaya yang dikeluarkan dapat dipotong hingga kurang dari setengahnya, serta level korupsi pada proyek mikro tergolong rendah..

Menggantikan Subsidi Minyak Regresif dengan Pembelanjaan bagi Rakyat Miskin:

Saat harga minyak dunia naik pada 2005, pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang berani dan sulit: mengurangi subsidi minyak dan menyediakan dana kompensasi (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat miskin. Program pemberian dana bantuan tak bersyarat dari pemerintah Indonesia merupakan program bantuan tunai terbesar di dunia (berdasarkan jumlah penerima dan nilai bantuan), dengan waktu tercepat yaitu selama 2 bulan, dengan target 15.5 juta rakyat miskin dan di bawah garis kemiskinan (sebanyak 28% populasi nasional di atas garis kemiskinan sebesar 16%). Usaha-usaha penting yang dilakukan pemerintah Indonesia selain pemberian Bantuan Langsung Tunai di antaranya adalah pengalihan dana sebesar US$ 10 milliar untuk,

·         program-program strategis bagi rakyat miskin,

·         termasuk di antaranya penurunan biaya sekolah dan

·         pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu,

·         pemeliharaan kesehatan dasar,

·         asuransi kesehatan bagi rakyat miskin, serta

·         kebutuhan akan infrastruktur pedesaan.

Dengan pengalaman tahunan dalam pengawasan implikasi kebijakan subsidi minyak, Bank Indonesia menyediakan bantuan teknis untuk isu-isu yang menyangkut hal tersebut. Pemerintah Indonesia mengadopsi analisis Bank Dunia mengenai dampak berbagai scenario terhadap budget, inflasi dan kemiskinan, dan kemudian meminta nasihat dalam pemberlakuan dan realokasi kebijakan.

Tim Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan Bank Dunia kemudian memberikan petunjuk kepada Wakil Presiden dan Anggota Kabinet mengenai berbagai pilihan kebijakan serta memberikan dukungan yang tepat waktu kepada pemerintah Indonesia yang pada saat itu akan menjalankan program Bantuan Tunai Langsung. Dukungan Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia dalam merancang program tersebut saat ini sedang dijalankan.

Membantu Pemulihan Aceh dan Nias:

MDF, trust fund terbesar di kawasan Asia Timur dan Pasifik (dan termasuk yang terbesar di seluruh Bank Dunia), menawarkan mekanisme yang efektif dan fleksibel dalam mengajak anggota komunitas pendonor, pemerintah Indonesia, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama membantu dalam pemulihan pasca bencana. Dalam tahun pertama , 70% dari total bantuan dana MDF sebesar US$492 telah diputuskan untuk proyek pemulihan ini dengan 44% di antaranya atau sekitar US$150 juta telah didistribusikan. 

Selain pembiayaan, proyek ini juga telah menjadi forum bagi koordinasi dan dialog kebijakan di antara pihak-pihak terkait. Inovasi baru yang diciptakan di antaranya pembentukan Steering Committee yang mewakili kepentingan semua pihak yang bekerjasama (pemerintah Indonesia, pendonor, masyarakat sipil, serta Bank Dunia sebagai trustee), manajemen yang dipimpin oleh tiga pimpinan dari ketiga pihak (dengan kerangka acuan/terms of reference yang berbeda-beda), serta penggunaan badan-badan lain untuk mengawasi dan mengevaluasi proyek.

MDF diuntungkan dengan adanya partisipasi aktif dari semua pihak. Sebuah pendekatan yang mengintegrasikan kepemilikan tanah, perumahan, infrastruktur, pengawasan banjir, perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial kapital kemudian diterapkan, dimana peran yang terpenting dipegang oleh masyarakat dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Strategi komunikasi yang pro aktif sangat membantu dalam memperkuat hubungan dengan para penerima bantuan. Baru-baru ini, sebuah strategi disetujui untuk diterapkan dalam penggunaan dana yang tersisa yaitu di antaranya pendanaan bersama proyek MDF oleh BRR – sebuah pendekatan inovatif untuk digunakan di negara-negara berkembang. 2009 The World Bank Group, All Rights Reserved. Legal (Internet).

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob