PRESIDEN HENTIKAN PROVOKASI MALAYSIA. AMBALAT WILAYAH INDONESIA

Presiden Hentikan Provokasi Malaysia
Ambalat Wilayah Indonesia

 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Malaysia menghentikan provokasi 
menggunakan armada perangnya di perairan Ambalat, Indonesia. Provokasi yang dilakukan saat diplomasi dan perundingan untuk garis batas perairan berlangsung akan  memperburuk hubungan baik selama ini. Penegasan Presiden disampaikan saat menerima enam anggota Komisi I DPR di Kantor Presiden, Sabtu, 6-6-2009) malam. Lima anggota Komisi I DPR yang datang bersama Ketua Komisi I Theo L Sambuaga adalah Yusron Ihza Mahendra, Happy Bone Zulkarnain, Sidky Wahab, Djoko Susilo, dan 

Andreas Parera. Tim ini akan ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk mengurus masalah 

Ambalat (wilayah ambang batas lautan antara Indonesia dan Malaysia).

Hentikan provokasi di Ambalat. Begitu kata Presiden. Tim ke Malaysia untuk
mengingatkan. Jangan sambil berbicara (berunding) membuat manuver-manuver itu,” ujar Yuston yang menjadi pemimpin tim ke Malaysia seusai  bertemu dengan Presi-den. Di Malaysia, Tim Komisi I DPR akan bertemu dengan unsur pimpinan parlemen Malaysia dan Komisi terkait. Setelah itu, bersama-sama dengan Parlemen Malaysia, 
tim Komisi I akan bertemu dengan Pemerintah Malaysia. Surat yang dikirim untuk bertemu Perdana  Menteri Malaysia Najib Tun Razak belum ada jawaban sampai semalam.

Sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak Malaysia soal pertemuan dengan pemerintah karena PN Najib sedang berada di Cina. Tidak ada penjelasan apakah Najib 
kembali saat tim Komisi I DPR masih berada di Malaysia. Pertemuan ini, kata Theo, diprakarsai untuk mendesak Malaysia menjaga hubungan baik dengan Indonesia. “Kami hendak meyakinkan Malaysia lewat parlemen mereka supaya menjaga hubungan 

baik Indonesia-Malaysia dengan tidak  melakukan provokasi di perairan Ambalat. 

Provokasi itu jelas-jelas memperburuk hubungan baik,” ujar Theo dalam jumpa pers seusai melapor kepada Presiden.

 
Lebih tegas
 
Dalam pertemuan di Kantor Presiden, Theo dan Tim Komisi I DPR mengaku bahagia 
karena mendapatkan penegasan dari Presiden soal posisi pemerintah tentang Ambalat. Dalam pertemuan itu, Theo, Presiden menegaskan perairan Ambalat adalah wilayah Indonesia yang saat ini diklaim sepihak  oleh Malaysia. “Pemerintah Indonesia sangat serius menjaga kedaulatan. Soal kedaulatan adalah ‘harga mati’ Selama ini Indonesia menempuh jalur diplomasi. Namun, kalau provokasi Malaysia terus dilakukan dan 

terus mengganggu, Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas un--tuk mempertahankan kedaulatan,” ujar Theo. Saat menerima Tim Komisi I DPR, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Djoko Sutoso, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

 
 Untuk acara ini, Yodhoyono membatalkan rencana kampanye Pemilihan Umum Presiden 2009. Widodo mengemukakan, provokasi dan pelanggaran oleh tentara Malaysia di perairan Ambalat dirasakan sangat mengganggu proses perundingan yang telah disepakati sebagai jalan penyelesaian. Oleh karena itu, sementara perundingan untuk 
kesepakatan garis batas perairan dilakukan, TNI terus melakukan gelar kekuatan di 

perairan Ambalat. (Malaysia) hormatilah proses diplomasi sehingga tidak ada provokasi-provokasi di lapangan,” ujar Widodo Meskipun provokasi di lapangan terus dilakukan tentara Malaysia, Indonesia belum menambah jumlah armada dan pasukan di perairan Ambalat. Sejauh ini sepanjang tahun, hanya enam kapal Republik Indonesia 

(KRI) dan  tiga pesawat yang terus berpatroli di perairan Ambalat.

 
Widodo mengemukakan, sejak perundingan mengenai garis batas perairan dilakukan dan akan memasuki perundingan ke- 24, Interaksi dan gesekan antara tentara Malay--sia dan Indonesia kerap terjadi di lapangan. Berdasarkan catatan TNI Angkatan Laut, sepanjang 2009 Malaysia melakukan 13 kali pelanggaran. Tahun 2008  tercatat 23 kali pelanggaran dan 2007 tercatat 76 kali Selama ini tentara Malaysia dengan kepal perangnya dapat diusir meskipun mencoba  melanggar  lagi masuk ke perairan Ambalat 
dan diusir lagi. Terhadap sekitar 100 kali pelanggaran ini, TNI AL menyurati Panglima TNI AL  yang ditembuskan ke Departemen Luar Negeri untuk dibuatkan nota diplomatik. Terhadap pelanggaran yang sering dilakukan tentara Malaysia dan sepertinya dibiarkan saja dengan fakta terus berulangnya pelanggaran. Departemen Luar Negeri 

yang kurang bersikap tegas. “Jika Malaysia terus tidak mau peduli, Deplu  bisa memanggil Dubes RI di Malaysia pulang dan memulangkan Dubes Malaysia di Indonesia. 

Jika masih tidak peduli, kita bisa menutup kedutaan, ujar Yusron.

 
Usir
 
Soal keberangkatan Tim Komisi I DPR ke Malaysia, Theo kembali menegaskan, tujuannya adalah mengingatkan Malaysia untuk menghentikan provokasi agar tidak mengundang hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Tim Komisi I DPR meminta Malaysia menjaga hubungan baik. Jika peringatan itu kemudian tidak diindahkan pihak Malaysia, mekanisme lain yang lebih tegas, akan ditempuh.
“Pertama, kita halau dan diusir mereka. Jika hal itu tidak diindahkan dan mengganggu kedaulatan Indonesia, mekanisme lain  yang lebih tegas akan diambil. 
Kedaulatan adalah  adah harga mati,” ujar Theo.
Indonesia memahami, provokasi yang dilakukan tentara Malaysia di perairan Ambalat merupakan bagian dari alat penekanan selama diplomasi dilakukan. Kesediaan tentara Malaysia mundur saat dihalau dan diusir TNI merupakan penegasan akan benarnya posisi Indonesia yang harus terus dipertahankan. Perundingan soal garis batas per--airan Ambalat antara Indonesia-Malaysia ke-24 akan dilakukan pada Juli mendatang 
di Malaysia.

 
Perundingan disepakati dan ditempuh sebagai jalan penyelesaian setelah Malaysia 
mengklaim perairan Ambalat yang kaya  akan kandungan minyak dan gas bumi sebagai wilayahnya pada 2005-2006. Dalam pertemuan itu, Presiden menyatakan, komit---mennya terus meningkatkan jumlah anggaran untuk pembelian alat utama sistem persenjataan TNI. Presiden juga menekankan perlunya terus diberdayakan industri strategis nasional untuk menopang TNI.Soal kemandirian untuk persenjataan TNI melalui industri strategis nasional, ini juga ditekankan Wakil Presiden  Jusuf Kalla dalam posisinya sebagai calon presiden pada Sambutan deklarasi Pahlawan Berani Bangkit Mandiri di Jakarta, Sabtu kemarin (INU)- Kompas, Minggu,7 Juni 2009  

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob