SEJARAH PENGHAPUSAN SWABRAJA/KERAJAAN DI PROVINSI NUSA TENGGATA TIMUR DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Sejarah Penghapusan Swapraja/Kerajaan

Di Propinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan Terbentuknya Kecamatan

Dengan keluarnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur tertanggal 28 Pebruari l962 No.Pem.66/1/2  yo tanggal 2 Juli l962 No.Pem.66/1/33, tentang Pembentukan Kecamatan di Daerah Swatantra Tk.I Nusa Tenggara Timur, maka secara de facto mulai tanggal 1 Juli 1962 Swapraja-swapraja/Kerajaan di Nusa Tenggara Timur  di hapus, sedangkan secara de jure baru mulai 1 September l965 dengan berlakunya UU No.18 Tahun l965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.  Pada  saat itu juga sebutan Daerah Swatantra Tk.I Nusa Tenggara Timur di robah menjadi Propinsi Tk.I Nusa Tenggara Timur, sedangkan Daerah Swatantra Tk.II di robah menjadi Kabupaten Tk.II.

Sementara itu mulai diadakan pembentukan Kecamatan-kecamatan di Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan “Kesatuan Administratif”.

Adapun kemungkinan-kemungkinan yang ada yakni :

1. Wilayah bekas Swapraja/Kerajaan dijadikan satu Kecamatan;
2. Wilayah bekas beberapa Swapraja dijadikan satu Kecamatan;
3. Wilayah bekas satu Swapraja dijadikan lebih dari satu Kecamatan.

Adapun kemungkinan tersebut didasarkan atas :

1. Kesatuan adat;
2. Luas wilayah;
3. Jumlah penduduk

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Nusa Tenggara Timur di Kupang tanggal 20 Juli 1963 No.66/1/32 mengenai pembentukan Kecamatan, maka Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan :

v  12 Kabupaten Tk.II dibagi menjadi :

v  90 buah Kecamatan yang kemudian, Kecamatan di Nusa Tenggara Timur menjadi 97 buah.

v  Di wilayah Propinsi Tk.I Nusa Tenggara Timur semula terdapat 4555 buah desa tradisional yakni desa yang bersifat geneologis yang kemudian dirobah menjadi desa gaya baru. Jumlah desa sekarang 1720 buah desa  (keadaan sejak awal berdiri Propinsi Tk.I Nusa Tenggara Timur, 20 Desember l958  (Monografi NTT).

Demikian berakhirlah sejarah kebesaran keberadaan Swapraja/Kerajaan di NTT, suatu lembaga pemerintahan/penguasa tradisional yang dikenal dalam sejarah kebudayaan masa lalu dan telah berlangsung berabat-abat lamanya sebelum bangsa Barat menjajah Indonesia. Kini istilah “Kerajaan” hanya jadi kenangan saja. Namun “gelar Raja” tetap di pakai dalam kehidupan masyarakat, misalnya, “raja tanah = tuan tanah, “raja uang”= orang yang kaya sekali, dan banyak lagi contoh “ raja dalam berbagai bidang” lainnya.  Apabila kita mempelajari sejarah di Nusa Tenggara Timur, pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, maka masih banyak raja-raja dalam wilayah Nusa Tenggara Timur, yang sangat  berjasanya dalam Pra-Kemerdekaan Republik Indonesia tidak tercatat sebagai pahlawan bangsa.

Perlawanan terhadap Belanda dan Jepang diberbagai wilayah ini, adalah para,

Ø  Pahlawan “Tanpa Tanda Jazah”,

Ø  Pahlawan “Tanpa Tugu Peringatan,”

Ø  Pahlawan  Tanpa “Makam  Pahlawan”.

Pemerintah Daerah perlu menginventarisasi  kembali keberadaan pahlawan-pahlawan kita itu, dan memberikan mereka “penghargaan” yang sepatutnya atas jasa-jasa mereka, dan dipindahkan makamnya ke-kompleks pemakaman “Pejuang Kemerdekaan Bangsa” sebagai rasa hormat  dan kepedulian. Oleh karena itu perlu dibentuk tim khusus, untuk menggali kembali sejarah masa lalu para pejuang kemerdekaan Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat disejajarkan dengan pejuang kemerdekaan di daerah lain Nusantara.  Dalam sejarah perjuangan melawan penjajah,  nyaris Nusa Tenggara Timur “tanpa seorang pahlawan kemerdekaan pun” yang tercatat dalam “Buku Sejarah Nasional,” padahal  seharusnya  banyak sekali nama yang bisa disebutkan satu-persatu.  Sejauh mana penghargaan dan perhatian kepada para pahlawan daerah ini, kita tunggu perkembangan dan perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat. Untuk tujuan ini perlu ditetapkan kreteria-kreteria dan penilaian-penilaian tertentu untuk dapat diklasifikasikan, mereka-mereka yang  termasuk katagori pahlawan kemerdekaan atau pejuang bangsa.

Sebagai gambaran umum terdapat kemungkinan antara lain sebagai berikut :

1. Mereka yang secara langsung berperang melawan penjajah dan gugur di medan pertempuran;
2. Mereka karena politik melawan Belanda/Jepang  dibuang ke tempat lain atau di penjara.
3. Karena membela kepentingan rakyat, mereka dibunuh, baik di zaman Belanda maupun di zaman Jepang.
4. Mereka yang mengorganisir rakyat (massa) untuk melawan penjajah.
5. Pemimpin-pemimpin Pertai Politik yang memperjuangkan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan RI.
6. Para alim ulama yang dibunuh Jepang karena dianggap profokasi dan menghasud umatnya melawan Jepang.
7. Mereka yang secara materi telah membantu kelancaran para perjuang melawan penjajah dan lain-lainnya dll.

Kurang lebih suatu contoh kreteria yang kami maksudkan diatas, dan tentu ada pertimbangan tambahan lainnya. Tetapi tujuannya adalah kita patut menghormati mereka yang telah mengorbankan jiwa-raganya demi kemerdekaan walaupun dalam skala lokal atau regional sekalipun. Untuk kepentingan itu, perlu dibuat satu buku khusus memuat nama-nama para pahlawan asal NTT, baik di pusat (di luar NTT) maupun yang ada di daerah. “Semoga”.

(Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob;

Alamat : Jln.Jambon I/414J – Rt.10 – Rw.03 – Jatimulyo – Kricak –Jogjakarta (55242) Telp.0274.588160 – HP.082135680644.

Email  :  saj_jacob1940@yahoo.co.id