DPD-RI Perjuangkan Lembaga Otorita Perbatasan
NTT
Kamis, 01
Desember 2005 13:00:00
Kapanlagi.com -
Panitia Ad Hoc (PAH) I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)
sedang memperjuangkan adanya lembaga otorita perbatasan yang bekerja khusus
menangani kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Timur dan
Australia. "Kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan instansi terkait di
bidang keamanan tentang prospek pengembangan kawasan perbatasan NTT.
Untuk
menggapai harapan itu, memang perlu adanya lembaga otorita perbatasan,"
kata Wakil Ketua PAH I DPD-RI, Drs Jonatan Nubatonis, di Kupang, Kamis, usai
mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya.
Pertemuan
antara PAH I DPD-RI dengan Wagub Lebu Raya yang juga Ketua Komisi Bersama
Perbatasan (Boorder Leasion Commite (BLC) NTT itu khusus membahas
masalah-masalah aktual di perbatasan NTT dengan Timtim dan Australia.
Hadir dalam pertemuan itu para pimpinan TNI dan Polri serta empat bupati di
daratan Timor bagian barat NTT yang wilayahnya berbatasan langsung dengan
Timtim.Nubatonis mengatakan, DPD sedang menyusun konsep otorita perbatasan NTT
berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan hasil tinjauan lapangan yang
melibatkan lima orang anggota DPD dari sejumlah daerah perbatasan.
Tim PAH I
DPD-RI ini dipimpin anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga mantan
Gubernur NTB, Harun Al Rasyid. "Setelah kunjungan ini, kami akan bahas
lebih mendalam tentang konsep otorita perbatasan NTT. Diperkirakan dua pekan
lagi atau pada pertengahan Desember mendatang sudah dapat disampaikan kepada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat rutin dengan DPD," katanya.
Dia mengakui, PAH I DPD gencar memperjuangkan pembangunan kawasan
perbatasan termasuk NTT setelah mendapat dukungan langsung dari Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.
"Saat
pertemuan DPD dengan Presiden Yudhoyono pada 16 Agustus lalu, Presdien
menghendaki DPD harus terlibat aktif dalam penanganan masalah-masalah
perbatasan. Apalagi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk
pembangunan seluruh kawasan perbatasan dalam wilayah NKRI," katanya. Ia
menjelaskan, otorita perbatasan NTT hanya boleh dikelola secara terpadu unsur
pimpinan instansi terkait seperti Komandan Korem (Danrem) 161/Wirasakti,
Komandan Pangkalan Utama (Danlantamal) IX/Kupang, Kapolda NTT dan Gubernur NTT
selaku kepala wilayah.
Maksudnya
agar pola pembangunan kawasan perbatasan NTT yang selalu disertai aspek
pertahanan dan keamanan wilayah dapat
diterapkan
secara baik tanpa memunculkan permasalahan baru, katanya. (*/rit)
Sumber ;
Arsip Politik Nasional 01-12-2005
Penulis
: Drs.Simon Arnold Julian Jacob
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ORANMG PINTAR UNTUK TAMBAH PENGETAHUAN PASTI BACA BLOG 'ROTE PINTAR'. TERNYATA 15 NEGARA ASING JUGA SENANG MEMBACA BLOG 'ROTE PINTAR' TERIMA KASIG KEPADA SEMUA PEMBACA BLOG 'ROTE PINTAR' DIMANA SAJA, KAPAN SAJA DAN OLEG SIAPA SAJA. NAMUN SAYA MOHON MAAF KARENA DALAM BEBERAPA HALAMAN DARI TIAP JUDUL TERDAPAT SAMBUNGAN KATA YANG KURANG SEMPURNA PADA SISI PALING KANAN DARI SETIAP HALAM TIDAK BERSAMBUNG BAIK SUKU KATANYA, OLEH KARENA ADA TERDAPAT EROR DI KOMPUTER SAAT MEMASUKKAN DATANYA KE BLOG SEHINGGA SEDIKIT TERGANGGU, DAN SAYA SENDIRI BELUM BISA MENGATASI EROR TERSEBUT, SEHINGGA PARA PEMBACA HARAP MAKLUM, NAMUN DIHARAPKAN BISA DAPAT MEMAHAMI PENGERTIANNYA SECARA UTUH. SEKALI LAGI MOHON MAAF DAN TERIMA KASIH BUAT SEMUA PEMBACA BLOG ROTE PINTAR, KIRANYA DATA-DATA BARU TERUS MENAMBAH ISI BLOG ROTE PINTAR SELANJUTNYA. DARI SAYA : Drs.Simon Arnold Julian Jacob-- Alamat : Jln.Jambon I/414J- Rt.10 - Rw.03 - KRICAK - JATIMULYO - JOGJAKARTA--INDONESIA-- HP.082135680644 - Email : saj_jacob1940@yahoo.co.id.com BLOG ROTE PINTAR : sajjacob.blogspot.com TERIMA KASIH BUAT SEMUA.