KMISI I DPR RI TENTANG PULAU DIPERBATASAN & KOMPROMI SECARA DAMAI DAN PEMBERIAN KONPENSASI KEPADA AUSTRALIA

Komisi I DPR RI

Tentang Pulau Diperbatasan

Komisi I DPR RI minta penjelasan soal Pulau-pulau di perbatasan. Pertahanan dan pengelolaan pulau-pulau kecil yang menjadi titik dasar penentuan batas Indonesia dengan Negara-negara tetangga, harus ditingkatkan. Untuk itu Komisi I DPR RI akan minta penjelasan dari pemerintah tentang keberadaan pulau-pulau yang memiliki posisi “strategis” tersebut. Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR, Ibrahim Ambang kepada Pembaruan di Jakarta.Jadi tahap awal adalah pemerintah perlu meningkatkan anggaran bidang Pertahanan khusus. Ini penting karena kawasan tersebut sulit dijangkau dan masih jarang aktivitas masyarakat paparnya.

(l0). Kompromi Secara Damai  Dan Pemberian Kompensasi

 Bila dikehendaki bersama Indonesia-Australia dapat membuat MOU baru dimana Pemerintah Australia mengembalikan Ashmore Reef dengan damai, kepada Indonesia berdasarkan data-data histories, Arkeologi, hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum-hukum dan Peraturan Indonesia, Perjanjian-perjanjian Internasional lainnya, UUD RI l945.

Atas itu kepada Australia diberikan kompensasi-kompensasi serta fasilitas-fasilitas seperti dibawah ini :

Australia diperkenankan menanam modalnya di Kabupaten Rote Ndao,  bagi industri-industri yang  produknya ditujukan ke negara-negara di Asia.

Membuka konsulnya dan Dinas Imigrasinya di pulau Rote guna mengawasi imigran gelap yang ingin memasuki perairan Australia.

Dapat mengembangkan dunia pariwisatanya sebagai tujuan wisata.

Mengembangkan darmaga laut bebas di Pulau Rote

Mengadakan transportasi laut (kapal cepat) menghubungkan   Darwin-Australia dengan pulau Rote (Asia).

Pembangunan  fasilitas-fasilitas Air port Internasional di pulau Rote 

Menjadikan pulau Rote sebagai Batam ke II diselatan Indonesia

Kerja sama eksplorasi dan eksplotasi sumber minyak dan gas dilokasi blok Rote I seluas l8.670 Km2 dan Blok Rote II seluas l4.200 Km2 atau totalnya adalah 32.870 Km2 dapat dikelola oleh pihak Australia dengan sistem kerja sama bagi-hasil, (sesuai data  pembukaan Tender l0 blok Migas baru oleh Dirjen Migas di Jakarta)-(l4-l0-2003).

Dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Demikianlah berbagai pikiran pendapat dan berbagai dasar hukum yang diutarakan disini sebagai upaya memperjuangkan kembalinya gugusan kepulauan Pulau Pasir ke wilayah Indonesia.

Penulis : (Drs.Simon Arnold Julian Jacob)