SEJARAH SINGKAT MILENNIUM DEVELOPMANT (MDGS).

Sejarah singkat Milennium Development (MDG)

KTT Milenium. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pe-menuhan hak-hak dasar manusia.

Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau Mil-lennium Development Goals (MDG). Setiap tujuan (goal) memiliki satu atau beberapa target. Target yang tercakup dalam MDG sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksa-naan pembangunan.

Bab selanjutnya akan membahas setiap tujuan itu secara terinci.

Tujuan pembangunan lain.

Ada beberapa tujuan pembangunan yang lain ditetapkan pada dekade 1960-an hingga 1980-an. Sebagian terlahir dari konferensi global yang diselenggarakan PBB pada 1990-an, termasuk KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen.

MDG tidak bertentangan dengan komitmen global yang sebelumnya karena sebagian dari MDG itu telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Internasional (IDG), oleh negara-negara maju yang tergabung dalam OECD pada 1996 hingga selanjutnya diadopsi oleh PBB, Bank Dunia dan IMF.¹ Sekalipun MDG merupakan sebuah komitmen global tetapi diupayakan untuk lebih mengakomodasikan nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan.

Keterkaitan.

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan MDG adalah sebagai berikut:

Pertama, MDG bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikan-nya. MDG adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara ber-sama antar pemerintahan.

Kedua, tujuh dari delapan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga me-mungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara obyektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan.

Ketiga, tujuan-tujuan dalam MDG saling terkait satu dengan yang lain. Misalnya, Tujuan 1—menanggulangi kemiskinan dan kelaparan yang parah—adalah kondisi yang perlu tapi belum cukup bagi pencapaian Tujuan 2 hingga Tujuan 7. Demikian juga, tanpa kemitraan dan kerja sama antara negara miskin dan negara maju, seperti yang disebut pada Tujuan 8, negara-negara miskin akan sulit mewujudkan ketujuh tujuan lainnya.

Keempat, dengan dukungan PBB, terjadi upaya global untuk memantau kemajuan, meningkatkan perhatian, mendorong tindakan dan penelitian yang akan menjadi landasan intelektual bagi reformasi kebijakan, pembangunan kapasitas dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan un-tuk mencapai semua target.

Kelima, 18 target dan lebih dari 40 indikator terkait ditetapkan untuk dapat dicapai dalam jangka waktu 25 tahun antara 1990 dan 2015.

Masing-masing indikator  digunakan untuk memonitor perkembangan

pencapaian setiap tujuan dan target

Lingkup Laporan MDG Indonesia 2003

Laporan MDG yang pertama ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan gambaran pembangunan manusia yang berhubungan dengan tujuan pertama hingga ketujuh²; mengukur dan menelaah kemajuan; mengenali tantangan; dan mengkaji program dan kebijakan untuk menca-pai tujuan MDG. Laporan ini memanfaatkan sumber-sumber data yang ada dan mengambil tahun 1990 atau yang terdekat, sesuai dengan ketersediaan data, sebagai acuan dasar (baseline). Tujuan utama Laporan MDG ini adalah untuk mendapatkan kesamaan pandang tentang posisi Indonesia dalam kaitan dengan sasaran MDG, dan menetapkan target yang harus diagendakan.

Advokasi.

Laporan MDG ini juga diharapkan bisa digunakan sebagai sarana advokasi untuk para penentu kebijakan, lembaga pemerintah, anggota dewan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat madani, serta lembaga-lembaga inter-nasional. Informasi dalam Laporan ini bisa diguna-kan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kelompok sasaran yang akan dimobilisasi.

Bukan dokumen perencanaan.

Meskipun mengetengahkan target-target nasional dan target-target lain yang sudah ada, laporan ini bukanlah alat pe-rencanaan yang digunakan untuk menetapkan target nasional. Penetapan target merupakan proses terpisah yang erat kaitannya dengan proses perencanaan pembangunan nasional, termasuk perumusan strategi penanggulangan kemiskinan dimana target dan sasaran telah disesuaikan dengan kondi-si nasional. Diharapkan informasi yang terkandung dalam Laporan ini dapat memberikan masukan misalnya dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran³.

Target nasional dan daerah.

Pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak terkait perlu mencapai kesepakatan bersama bagaimana target nasional maupun internasional tersebut akan dilokalkan, dan bagaimana sumber daya akan digalang dan dialokasikan.  Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah merencanakan untuk mengadakan pertemuan nasional sebagai wahana dialog antar pemerintah pusat dan daerah.

Ketersediaan dan pemilahan data

Sumber data.

Laporan MDG didasarkan atas data yang tersedia. Sehubungan dengan hal itu, kelompok kerja pemerintah, dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelompok kerja PBB untuk MDG, mengkaji ulang sumber-sumber data yang ada untuk indikator-indikator MDG, yang meliputi,

·         Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas),

·         Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI),

·         Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),

·         Sensus Penduduk 2000, data-data dari

·         Departemen Kesehatan,

·         Dinas Pendidikan Nasional, dan sumber sumber data lain-nya.

Beberapa indikator tertentu memiliki lebih dari satu sumber data.

Data survei. Susenas untuk pertama kalinya di-laksanakan pada 1963 dan berikutnya pada 1964, 1965, 1967, 1969, 1970, 1976, 1978, 1979, 1981, 1982, 1985, dan 1989⁴.  Susenas yang dilaksanakan pada tahun-tahun tersebut modulnya bervariasi dan tidak standar, tergantung keperluan pada tahun di-laksanakannya. Pada 1992, Susenas dilaksanakan dengan menggunakan modul yang distandardisasi, yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu sistem pemantauan indikator kesejahteraan secara rutin.

Sejak tahun itu komponen Susenas terdiri atas “Kor” (Inti) yang dilaksanakan setiap tahun tanpa perubahan dan “Modul” yang bervariasi dari tahun ke tahun. Periode pengulangan “Modul” adalah 3 tahun, kecuali terdapat pembiayaan khusus yang memungkinkan dilaksanakannya setiap tahun. Sebagai contoh adalah pengukuran status gizi balita yang se-belumnya merupakan bagian dari modul kesehatan yang dilaksanakan tiga tahun sekali. Melalui pendanaan khusus, BPS melaksanakan pengukuran status gizi balita setiap tahun sejak 1998 hingga 2003. Data publikasi Susenas—dan pengolahan atas dasar data Susenas—menjadi sumber sebagian besar penulisan laporan MDG.

Pentingnya pemilahan data.

Di negara yang sangat luas dan beragam seperti Indonesia, rata-rata nasional tidak dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya terhadap pencapaian MDG dan tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Karena itu, pemilahan data per provinsi dan kabupaten menjadi sangat penting. Pada saat ini di Indonesia terdapat 33 provinsi dan 435 kabupaten/kota. Mengingat kabupaten/kota adalah pusat pemerintahan dalam konteks desentralisasi, maka pe-milahan dan analisis data setidaknya dilakukan pada tingkat provinsi dan apabila mungkin hingga tingkat kabupaten/kota.

Pemilahan data.

Susenas menghasilkan data dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi pada tingkat provinsi. Data “Kor” yang didapat setiap tahun dari lebih 200.000 rumah tangga sampel bahkan mampu memberikan gambaran yang mewakili hingga tingkat kabupaten dengan tingkat ketelitian yang cukup, tergantung jenis indikatornya. Di sisi lain, komponen “Modul” Susenas dengan jumlah sampel kurang lebih 65.000 rumah tangga tidak mencukupi untuk memberikan gambaran yang mewakili hingga tingkat kabupaten.

Secara umum, data untuk indikator-indikator dengan kohor yang lebih panjang—misalnya anak usia sekolah (indikator pendidikan) atau rumah tangga secara keseluruhan (untuk air bersih dan sanitasi)—membutuhkan jumlah sampel yang lebih sedikit untuk mendapatkan gambaran hingga tingkat kabupaten dibandingkan dengan data untuk kohort yang lebih pendek (misalnya cakupan imunisasi anak di bawah satu tahun).

Dengan kata lain, reliabilitas data hasil survei di tingkat kabupaten—termasuk Susenas—perlu dilihat kasus per kasus dan indikator per indikator.

Tidak semua survei dirancang untuk mendapatkan data yang dapat mewakili provinsi. Sebagai contoh, SDKI 1997 dengan jumlah sampel kurang lebih  35.000 rumah tangga menghasilkan data yang mewakili tiga kawasan, yaitu Jawa-Bali, Luar Jawa-Bali I, dan Luar Jawa-Bali II, di mana di dalamnya masing masing terdapat beberapa provinsi. Secara umum, survei dengan pemilahan data membutuhkan biaya lebih besar, tergantung jumlah provinsi atau kabu-paten yang ingin direpresentasikan.

Data institusional.

Selain bersumber dari survei rumah tangga, beberapa indikator MDG juga tersedia dari data yang diperoleh dari institusi/departemen.

Beberapa indikator MDG yang hanya bisa diperoleh dari departemen misalnya: angka bertahan di pendidikan dasar (primary survival rate), HIV/ AIDS, TB, malaria, kawasan lindung. Seperti halnya data survei, penggunaan dan reliabilitas data institusional perlu dilihat kasus per kasus. Pada saat ini masih terdapat hambatan dalam penggunaan data laporan rutin departemen, antara lain:

Pertama,

Jumlah penduduk—sebagai pembilang dalam penghitungan sebagian besar indikator sosial—sering tidak cukup mencukupi ketelitiannya karena sistem registrasi vital yang masih lemah. Perkiraan jumlah penduduk yang dilakukan institusi/departemen pada akhirnya menggunakan proyeksi hasil sensus (yang dilangsungkan 10 tahun sekali, dan yang terakhir adalah tahun 2000) dan hal itu sering berbeda antar departemen, bahkan antar unit di dalam departemen yang sama.

Kedua,

Pelaksanaan otonomi daerah telah menyebabkan banyak mekanisme pengumpulan data di dalam institusi/departemen, yang sebelumnya dikontrol dari pusat, sekarang terdesentralisasi yang berakibat pada lemahnya monitoring dan pelaporan.

Catatan

¹  IMF, OECD, UN and World Bank, 2000. Progress towards the international development goals: A Better World for All. Wash-ington, June 2000.

²  Negara berkembang diharapkan melaporkan Tujuan 1 hingga 7, negara maju bertanggungjawab terhadap pelaporan Tujuan 8.

³  Sebagai contoh, pada tahun 2004 Bappenas and BPS, didukung oleh UNDP melalui UNSFIR (the UN Support Facility for Indonesian Recovery), akan mencoba menghitung dana yang diperlukan untuk mencapai target MDG seperti yang telah disepakati.

⁴  Surbakti, Payung., 1997. Survei Sosio-Ekonomi Nasional. BPS, Jakarta. Internet.

^{Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob}