KELAUTAN INDONESIA: SEBUAH KISAH KLASIK UNTUK MASA DEPAN

KELAUTAN INDONESIA: SEBUAH KISAH KLASIK UNTUK MASA DEPAN

Posted on September 15, 2009 by FJM

Undang Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (“UU Wilayah Negara”) 

pasal 1 ayat 1 mengatakan “wilayah negara…merupakan satu

kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya termasuk 

seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya”, sementara Undang Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (“UU Perairan Indonesia”) pasal 2 ayat 2 mengatakan “segala perairan di sekitar, diantara, dan yang menghubungkan pulau atau bagian pulau pulau yang termasuk daratan Negara Republik

Indonesia…merupakan bagian integral dari wilayah daratan 

sehingga…berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia”.

Nyatalah sudah betapa pentingnya arti kelautan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Tonggak penting rezim hukum laut bagi Indonesia itu sendiri sesungguhnya terdiri 2 (dua) hal utama, yaitu: Deklarasi Juanda tertanggal 13 Desember 1957 yang melahirkan konsepsi wawasan nusantara dan lahirnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai rezim internasional hukum laut.

Indonesia merupakan Negara Kepulauan berdasarkan Deklarasi Juanda dan pasal 2 ayat 1 UU Perairan Indonesia, yang berbatasan secara darat maupun maritim dengan 

10 (sepuluh) negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste, dimana ketidakjelasan batas darat dan maritim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga tersebut dapat mengakibatkan konflik yang sepatutnya bisa kita hindari. Artikel inipun dibuat secara sederhana untuk sedikitnya memahami 2 (dua) isu utama dalam konteks maritim yang sering menjadi wacana dalam kehidupan kita dengan negara tetangga yaitu isu Kedaulatan – Hak Berdaulat dan Isu Landas Kontinen.

Kedaulatan vs. Hak Berdaulat

Kedaulatan (Sovereignty) merupakan suatu wewenang tertinggi yang

dapat dilakukan suatu negara untuk melaksanakan kekuasaanya terhadap suatu 

dan/atau masyarakatnya. Dalam hal pelaksanaan kedaulatan, suatu negara tidak perlu meminta ‘izin’ terhadap negara lain untuk menjalankan kekuasaannya. Kedaulatan ini jika dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia meliputi daratan, perairan pedalaman (internal waters), perairan kepulauan (archipelagic waters), dan laut territorial (territorial sea).

Sedangkan Hak berdaulat merupakan kewenangan suatu negara terhadap suatu 

wilayah tertentu dimana pelaksanaannya haruslah tunduk pada aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional. Yang artinya adalah, hak berdaulat suatu negara haruslah merupakan konsensus dan mendapat persetujuan dari negara lain. Hak berdaulat umumnya mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam dan/atau laut pada kawasan tertentu yang tidak tercakup dalam wilayah Kedaulatan negara sebagaimana tersebut diatas. Untuk dapat lebih memahami perbedaan diantara keduanya, perlu kiranya untuk mencermati beberapa contoh berikut:

a. Sengketa Pulau Pasir (Ashmore Reef) merupakan isu Kedaulatan yang diperdebatkan sebagai pulau Indonesia dengan alasan pulau tersebut berada lebih dekat dengan Indonesia. Kecil kemungkinan pulau ini sebagai pulau Indonesia dengan alasan 

‘kedekatan’ tersebut, hal ini dipatahkan pihak Australia dengan alasan batas maritim dan historis dimana Australia memiliki bukti bahwa pulau ini dahulunya merupakan pulau kepemilikan Inggris yang diserahkan kepada Australia ketika merdeka. Namun berkembang wacana lain bahwa pulau ini dahulunya merupakan pulau jajahan Belanda dimana Belanda memberlakukan peraturan mengenai pengumpulan teripang di atas pulau ini. Hal ini merupakan suatu kajian menarik yang ‘bisa’ diperdebatkan Indonesia terhadap klaim kedaulatan Australia atas pulau ini.

b. Kewenangan untuk mengelola dan menguasai kekayaan alam dan/atau laut yang 

terdapat dalam Pulau Miangas dan perairan Indonesia di sekitarnya (laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman – lihat pasal 1 ayat 4 UU Perairan Indonesia) merupakan isu kedaulatan. Hal ini dikarenakan karena klaim kedaulatan atas pulau Miangas secara hukum internasional adalah mutlak milik Indonesia yang bersumber pada putusan Mahkamah Arbitrase pada tanggal 14 April 1928 oleh hakim Max Huber dalam sengketa antara United States dan Belanda (sebagai predecessor state dari Indonesia dan Filipina) yang memutuskan Pulau Miangas berada dalam jurisdiksi pemerintah kolonial Belanda. Indonesia dalam hal ini dapat menggunakan asas Uti Possideti Juris bahwa wilayah kolonial menjadi wilayah berdaulat Negara tersebut ketika Negara tersebut merdeka dari Negara kolonial/penjajahnya.

c.Namun, untuk kekayaan alam dan/atau laut di selatan Pulau Jawa yang terletak 

lebih dari 12 mil laut dari garis pangkal merupakan hak berdaulat bagi Indonesia. Untuk memanfaatkannya, Indonesia tidak dapat

melaksanakan hukum nasional dan hak kedaulatannya disini tanpa mematuhi dan 

bekerja sama dengan negara lain sesuai dengan rezim

UNCLOS yang berlaku.

Jadi, jika terjadi perebutan kepemilikan atas pulau dan /atau klaim penguasaan 

sumber daya alam dan/atau laut dalam wilayah 12 mil laut dari garis pangkal, maka ini adalah konflik kedaulatan dan apabila terjadi konflik atas pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan/atau laut di luar 12 mil laut dari garis pangkal, maka hal itu merupakan konflik hak berdaulat antar negara.

Untuk kasus sipadan ligitan (dimana pendekatan historis dan rantai hak (chain of title) dipatahkan dengan asas penguasaan effective) merupakan isu kedaulatan yang 

berujung kepada hak berdaulat. Apa maksudnya? Indonesia sempat menggunakan kedua pulau ini sebagai titik pangkal dalam penarikan garis pangkalnya, dimana ketika Mahkamah Internasional menjatuhkan kepemilikan pulau ini kepada Malaysia maka berubahlah penetapan titik pangkal dan garis pangkal wilayah Indonesia (‘isu Kedaulatan’) yang tentunya berakibat pula pada berubahnya batas maritim kedua negara tersebut atas Laut Sulawesi. Penentuan batas maritim ini hingga sekarang masih dalam proses negosiasi antara Indonesia dan Malaysia.

Nah, belum selesainya penentuan batas maritim inilah yang mempunyai implikasi 

langsung terhadap sengketa Blok Ambalat yang merupakan kawasan dasar laut (sea bed) yang kaya akan sumber daya alam dan/atau laut yang berada diluar wilayah 12 mil laut dari masing masing garis pangkal Indonesia dan Malaysia (‘ isu Hak Berdaulat’ dimana Ambalat terletak ± 60 mil laut kearah timur dari garis pangkal pulau Kalimantan). Jadi secara singkat, isu Sipadan Ligitan yang merupakan isu Kedaulatan bersinggungan dengan isu Ambalat yang merupakan isu Hak Berdaulat, sehingga, kuranglah tepat apabila kita mengkampanyekan ‘Perang’ terhadap Malaysia karena isu Ambalat BUKANLAH KEDAULATAN Indonesia.

Isu Kedaulatan dan Hak Berdaulat lain yang patut menjadi perhatian kita adalah isu 

penentuan batas darat Indonesia-Timor Leste yang belum selesai dan isu Celah Timor antara Timor Leste- Australia dimana untuk isu yang terakhir (Celah Timor), adalah baik kiranya untuk kita beri sedikit perhatian ekstra

Landas Kontinen

Pasal 1 ayat 9 UU Wilayah Negara kurang lebih mengatakan landas kontinen adalah 

wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau paling jauh 350 mil laut dari garis pangkal.

Perlu dicermati lebih lanjut, di dalam Pasal 76 UNCLOS *) ditegaskan bahwa landas 

kontinen adalah ‘hanya’ berjarak 200 mil laut dari garis pangkal, sedangkan 350 mil laut dari garis pangkal adalah batas terluar landas kontinen (Extended Continental Shelf atau “ECS”). Mengapa ini menarik? Hal ini menarik karena 350 mil laut merupakan hak yang dapat di klaim oleh negara atas landas kontinennya sepanjang memenuhi beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut terbagi atas criteria yang membolehkan (formulae) dan criteria yang membatasi (constrainst). Kriteria yang membolehkan adalah:

batas terluar ECS adalah titik terluar landas kontinen dengan ketebalan batu 

sedimen 1% dari ketebalan sedimen kaki lereng kontinen yang merupakan titik kelanjutan garis landas kontinen 200 mil laut dari garis pangkal.Garis ini biasa disebut dengan Gardiner Line.

a. Batas terluar ECS dapat ditentukan dengan menarik garis berjarak 

60 mil laut dari kaki lereng kontinen (hedberg line) ke laut lepas (high sea),

sedangkan criteria yang membatasi adalah:

b.Batas terluar ECS tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal.

c.Batas terluar ECS tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman 2500

meter isobaths.

Kemudian, untuk mengajukan hak atas ECS ini dapat dilakukan dengan mengajukan klaim yang telah memenuhi criteria tersebut diatas kepada Commission on the Limits of Continental Shelf (“CLCS”) malalui Sekretaris Jenderal PBB dengan deadline 

untuk claim submission tersebut adalah paling lambat 13 Mei 2009.

Masalah ECS ini menjadi menarik karena Indonesia memiliki 3 (tiga) potensi landas 

kontinen yang bisa kita ajukan batas terluarnya dari 200 mil laut menjadi 350 mil laut dari garis pangkal, yaitu di sebelah barat sumatera, di sebelah selatan pulau jawa, dan di sebelah utara Papua. Dalam hal ini, Indonesia sudah mengajukan claim ECS tersebut pada tahun 2008 dan kini tengah menunggu review CLCS. Catatan kaki yang juga menjadi perhatian kita adalah, selain Indonesia, ada beberapa negara lain yang turut mengajukan ECS yaitu: Rusia, Perancis, Brazilia, Australia, Irlandia, Selandia Baru, Norwegia

Catatan Penulis : Pulau Pasir (Ashmore Reef) adalah wilayah milik Hindia Belanda. Dapat dibuktikan dengan Peta  Hindia Belanda pada bagian lain dengan judul  "PULAU PASIR" di Peta tersebuit  terdapat Batas Perairan Wilayah Hindia Belanda dengan Australia, dimana terdapat Garis Batas Pemisah  Berwarna Merah. Letak Pulau Pasir (Ashmore Reef)  adalah disebelah Utara Garis Batas warna Merah, yaitu  di Perairan Wilayah Hindia Belanda, sedang di sebelah Selatan Garis Pembatas M<erah adalah perairan Australia.  Sejak adanya Peta tersebut  Australia tidak pernah berkeberatan atau mengklaim ketidak benaran Peta Hindia Belanda tersebut  hingga Penandatanganan MOU 1974 antara Indonesia dan Australia oleh karena sejak dahulu  Inggris  dan sekarang Aiustralia  mengakui bahwa Gugusan Pulau Pasir adalah wilayah Hindia Belanda. Dengan Peta zaman Hindia Belnda ini  maka merupakan fakta autentik, untuk Indonesia memnuntut Australia untuk mengembalikan Pulau Pasir (Ashmore Reef) ke Indonesia. Peta Hindia Belanda tersebut dapat di lihat pada  bagian lain di Blog ini dengan Judul Pulau Pasir. Demikian diharapkan Pemerintah Pusat (Presiden JOKOWI dan MENLU RI)  denmgan berdasarkan Peta Hindia Belanda ini secepatnya membuka Perundingan RI--Auistralia untuk menuntut dikembalikannya Gugusan Pulau Pasir (Ashmore Reef) ke Indonesia. 

(Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob). 

Ferry Junigwan Murdiansyah's Blog

Let's kill the boredom and share ideas!!! -FJM-

Skip to content

(sumber:http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.htm )

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob