PERJUANGAN CELAH TIMOR--RI BISA PAKAI MEMO RAHASIA MANTAN DUTA BESAR AUSTRALIA

Perjuangkan Celah Timor

Expand Messages

• kesta_2002

  Mar 10, 2003

  POS KUPANG HALAMAN 11

  Edisi: Senin 10 Maret 2003 

  --------------------------------------------------------------------

  
  

  RI bisa pakai memo rahasia mantan Dubes Australia

  Kupang, PK

  
  

  Perjuangan untuk menyoal hak dan kepentingan masyarakat Indonesia 

  (khususnya NTT) atas kandungan minyak dan gas bumi di Celah Timor 

  belum bisa dikatakan patah arang. Salah satu dokumen penting yang 

  bisa dipakai untuk "menekan" Australia adalah memo rahasia mantan 

  Dubes Australia untuk Indonesia Richard Woolcott yang mengakui hak 

  Indonesia atas Celah Timor.

  
  

  Poka Celah Timor dan Pulau Pasir yang dipimpin Ferdi Tanoni dalam 

  siaran persnya yang diterima Pos Kupang, Minggu (9/3), menyebutkan, 

  dalam memo rahasia itu tertulis "...menutup celah yang ada sekarang 

  dalam batas laut yang disepakati lebih mudah dirundingkan dengan 

  Indonesia, dibandingkan dengan Portugal atau Timor Portugis yang 

  merdeka...".

  
  

  Siaran pers itu menyebutkan, pada tahun 1972 dengan argumen landas 

  kontinen (yang menyatakan bahwa dasar laut harus mengikuti titik 

  terdalam pada dasar laut antar-negara), Australia berhasil membujuk 

  Indonesia memberikan 85 persen wilayah perairan kepada Australia. 

  Sedangkan Portugal tidak pernah menerima argumentasi landas 

  kontinental dan tidak berhasil mendapat batas yang terletak pada 

  garis tengah antara garis pesisir Australia dan Timor. Wilayah yang 

  diperebutkan itu yang kini disebut Celah Timor. Saat perebutan 

  wilayah perairan itulah (mantan) Dubes Woolcott menulis memo rahasia 

  itu kepada pemerintahannya di Canberra.

  
  

  Tahun 1979, demikian siaran pers itu, yakni setelah Timor Timur masuk 

  menjadi bagian dari Negara RI, Australia mulai berunding dengan 

  Indonesia mengenai Celah Timor. Tidak berhasil mencapai kesepakatan 

  mengenai batas perairan yang permanen, kedua negara memutuskan untuk 

  membuat perjanjian tentang pengembangan minyak bersama di wilayah 

  antara garis tengah ke selatan dan batas perairan dasar laut tahun 

  1972 ke utara.

  
  

  Hanya beberapa tahun kemudian, yakni tahun 1981, Australia dan 

  Indonesia menyepakati batas perairan yang melintang sepanjang garis 

  tengah.

  
  

  Pada tahun 1982, konvensi hukum laut PBB mendefinisikan ulang hukum 

  laut internasional yang menyatakan, bahwa bagi negara-negara yang 

  jarak antara mereka kurang dari 400 mil laut, maka batas 

  internasional harus berada pada titik tengah. "Namun pada tahun 1989, 

  dengan mengabaikan protes keras dari Prof. Dr. Herman Johanes (alm), 

  Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian Celah Timor," 

  demikian siaran pers yang ditandatangani Tanoni.

  
  

  Berdasarkan pada fakta sejarah tersebut, Pokja Celah Timor dan Pulau 

  Pasis menegaskan, bahwa perjanjian Laut Timor yang ditandatangani 

  oleh Australia dan Timor Leste beberapa waktu lalu itu dilakukan 

  secara sepihak dan tidak sah. Pokja Celah Timor mendesak Departemen 

  Luar Negeri RI untuk menyampaikan kepada Australia dan Timor Leste 

  untuk membatalkan perjanjian tersebut.

  
  

  "Jika tidak, maka pengadilan internasional dan rakyat dari Timor 

  Barat, Rote Ndao dan Alor yang harus berjuang membatalkan perjanjian 

  itu," tulis Tanoni. Ditegaskan, untuk Celah Timor harus diberlakukan 

  hukum internasional secara utuh dan diterapkan ketentuan ZEE (Zona 

  Economy Exclusive) dengan Australia di wilayah gugusan Pulau Pasir. 

  (*/gem)
• https://groups.yahoo.com/neo/groups/KESTA/conversations/messages/3415
• Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob