ENERGI SURYA DI JERMAN DAN REVOLUSI RUMAH DINAS DPR

Energi Surya di Jerman dan Renovasi Rumah Dinas DPR

23 12 2007

Tidak sedikit orang meragukan kemampuan energi terbarukan (ET) karena faktor teknologinya yang dituduh tidak mampu bersaing dengan fossil fuel, apalagi dengan nuklir. Tapi, menurut saya penghambat terbesar penetrasi ET ke struktur energi nasional (dan banyak negara lain di dunia) lebih ditentukan oleh faktor politis. Dari sisi teknologi, ET termasuk yang sudah mature. (Foto kiri: Posisi Jerman di Eropa. Sumber: Wikimedia)

Jerman adalah salah satu negara yang sudah berhasil melewati hambatan politis dan birokrasi, khususnya di bidang energi surya (solar energy). Negeri itu kini menjadi pasar photovoltaic (PV) terbesar dunia. Berita teranyar dari Jerman adalah pembangunan 1,15 GWp PV system. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 55% kapasitas PV seluruh dunia dipasang di Jerman. Luar biasa. Tahun lalu, penjualan industri PV Jerman mencapai 3,8 Milyar Euro.

Mengapa Jerman bisa mencapai prestasi seunggul itu? Jawabannya tidak hanya karena Jerman percaya bahwa PV bisa menjadi jawaban atas masalah energi dan lingkungan saat ini, tapi karena kepercayaan itu didorong oleh adanya political will.

Trend pengembangan PV system di Jerman 1990-2002 (Sumber: International Energy Agency)

Karena sudah ada niat, lalu dibuatlah instrumen kebijakannya bernama Renewable Energies Act. Peraturan ini mewajibkan perusahaan listrik Jerman membeli listrik dari pemilik PV system selama 20 tahun. Harganye berkisar 37,96 hingga 54,21 Euro per kWh. Bahkan, di Jerman bagian Timur ada insentif hingga 50% dari initial cost bagi sesiapa yang memasang PV system. Mekanisme yang dikenal dengan istilah “feed in tariff” ini telah menyokong produksi PV system.

Sebagai hasilnya, investor PV pun berebut masuk Jerman. Yang terbaru adalah ARISE Technologies Corporation dari Canada. Sebelum itu, beberapa perusahaan besar seperti

Nanosolar, Signet Solar dan First Solar telah lebih dahulu menuai keuntungan di sana. Trend ini diyakini akan bertahan bahkan meningkat sejalan komitmen Jerman mengurangi konsumsi energi fosil.

Jika Indonesia juga punya niat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, maka yang diperlukan bukan lagi perdebatan mampu atau tidak teknologi PV menjawab tantangan ini, tapi apakah lembaga politik kita ‘mau?’

Sebenarnya Indonesia sudah punya instrumen kebijakan energi di bidang ini, namanya Kebijakan Enegi Hijau (KEH) yang punya target ET 5% tahun 2020. Tapi sayang, KEH masih bersifat himbauan. Padahal, sebagaimana dilakukan Jerman dan beberapa negara maju lain, yang diperlukan adalah kebijakan yang mengikat. Juga, saya berpendapat bahwa 5% adalah target yang terlalu kecil untuk 2020, dibandingkan dengan besarnya potensi ET yang dimiliki Indonesia.

Kontribusi energi terbarukandalam struktur energi Indonesia. Batubara, minyak dan gas menyumbang sekitar 80% (Sumber: International Energy Agency)

Kini ada proyek renovasi rumah dinas anggota DPR dengan biaya 200 juta setiap rumah. Padahal kebanyakan rumah dinas itu tidak digunakan oleh para anggota DPR. Selama renovasi, setiap anggota DPR mendapat biaya sewa rumah 13 juta per bulan (Sumber: SCTV). Moga-moga lembaga politik kita tidak hanya mampu memikirkan hal semacam ini, tapi juga berpikir bagaimana menyelamatkan kebutuhan energi nasional yang makin meningkat, sekaligus menyelamatkan lingkungan yang makin parah kondisinya. Amin.

Note: kisah tentang Jerman di atas diambil dari Worldofrenewables

https://kunaifi.wordpress.com/2007/12/23/energi-surya-di-jerman-dan-renovasi-rumah-dinas-dpr/

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob