SEMINAR "KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM DIPLOMASI PERBATASAN DENGAN NEGARA - NEGARA TETANGGA

• Seminar “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Diplomasi Perbatasan dengan Negara-negara Tetangga”
  Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi, tanggal 3 Desember 2011 menyelenggarakan Seminar bertajuk "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Diplomasi Perbatasan dengan Negara Tetangga" bertempat Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Seminar dibuka oleh Rektor Universitas Slamet Riyadi, Prof. (ret.) Dr. Ir. Kapti Rahayu Kuswanto dan dihadiri oleh 150 mahasiswa dan staf pengajar FISIP Universitas Slamet Riyadi.
  Dalam seminar ini tampil sebagai narasumber Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri, Ibu Linggawaty Hakim SH, LL.M., dan dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Dr. Lusia Indriastuti, sebagai Narasumber. Sebagai Pembahas adalah Duta Besar / Dosen FISIP Universitas Slamet Riyadi Prof. Boer Mauna. Sementara sebagai moderator seminar adalah Sekretaris Ditjen HPI Kemlu.
  Dalam paparannya yang bertajuk “Border Diplomacy dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI”, Dirjen HPI Kemlu menyampaikan bahwa border diplomacy atau diplomasi perbatasan merupakan pelaksanaan politik luar negeri RI dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup penetapan batas wilayah negara serta pengelolaan wilayah perbatasan dan kerjasama internasional dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Direktur Jenderal HPI Kemlu menyampaikan pula aspek-aspek hukum serta politis yang mendasari pelaksanaan ketiga elemen diplomasi perbatasan tersebut. Dalam pelaksanaan ketiga elemen diplomasi perbatasan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat turut aktif mendukung dan mengusahakan tercapainya kepentingan nasional di wilayah perbatasan tersebut. Pemanfaatan forum kerjasama internasional perbatasan yang lebih efektif juga diperlukan untuk meminimalisasi insiden-insiden yang dapat mempengaruhi hubungan dengan negara tetangga. Narasumber berikutnya, Dr. Lusia Indriastuti, menyampaikan pentingnya pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan maritim, dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan laut. Hal ini penting dilakukan mengingat tingginya ancaman terhadap kerusakan laut dewasa ini, apalagi dengan tingginya lalu lintas moda angkut dan transportasi di laut. Sementara, Prof. Boer Mauna sebagai pembahas menyampaikan bahwa laut memiliki peranan yang sangat penting sebagai penghubung negara-negara. Terkait dengan hal tersebut, diplomasi perbatasan diperlukan agar negara-negara dapat menetapkan wilayah dan mengelola perbatasan dengan negara tetangga tanpa konflik.
  Dari sesi diskusi di indikasikan pentingnya peningkatan kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup di wilayah perbatasan dalam meminimalisasi permasalahan. Pendidikan di wilayah perbatasan, merupakan salah satu hal terpenting yang dirasakan perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, diperlukan sikap nasionalisme yang cerdas dari semua pihak untuk memahami isu-isu yang muncul secara bijak dan mengambil solusi yang baik.
• 
  
• 
  
• nt.search.tb.ask.com/search/GGweb.jhtml?ct=ARS&cb=HJ&pg=GGmain&p2=%5EHJ%5Exdm061%5EYYA%5Eid&n=77afcd7a&qid=90c288fb025f46258fc4d045fd27a8b2&ss=sub&st=hp&ptb=7ED94BA5-CD73-4B8B-BC57-0E5D28083B5B&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dmenetapkan%252Bbatas%252Bkedaulatan%252Bwilayah%252Budara%2526relatedQuery%253Dperbatasan%252Bwilayah%252Bmenurut%252Bhukum%252Binternational&tpr=jrel2&searchfor=Perbatasan+Wilayah+Menurut+Hukum+International&pn=2&ots=1443947581695