DASAR-DASAR TAMBAHAN TENTANG KEDAULATAN DAN PERIKANAN

Dasar-Dasar Hukum Tambahan Tentang

Kelautan dan Perikanan

Selain dasar-dasar Hukum tersebut di atas, dibawah ini kami mengutip dasar hukum  yang disajikan oleh Najmu Laila dalam Skripsinya berjudul ‘ PENGAKUAN TERHADAP HAK PENANGKAPAN IKAN TRADISIONAL (TRADITIONAL FISHING RIGTHS) MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL (Januiari 2012) Sebagai Berikut

1.1. Latar Belakang

Kepentingan-kepentingan dunia atas hukum laut yang telah terlihat dalam perjalanan sejarah dunia mencapai puncaknya pada abad ke-20.1 Modernisasi dalam segala bidang kehidupan seperti tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat, bertambah pesatnya perdagangan dunia, serta kecanggihan teknologi dan informasi, membawa konsekuensi bertambahnya perhatian yang diarahkan kepada usaha penangkapan ikan serta kekayaan dari lautan.

1 Chairul Anwar, Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982 (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 6-7.

2 Sampai saat ini telah diadakan empat kali usaha untuk memperoleh suatu himpunan Hukum Laut Internasional yang menyeluruh, yaitu:

(1) Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 (The Hague Codification Conference in 1930) di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa.

(2) Konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958 (The UN Conference on the Law of the Sea) yang menghasilkan empat konvensi penting, yaitu: 1. Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan (The Convention on Territorial Sea and Contiguous Zone), 2. Konvensi tentang Laut Bebas (The Convention on the High Seas), 3. Konvensi tentang Landas Kontinen (The Convention on Continental Shelf), dan 4. Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Hayati di Laut Bebas (The Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of The High Seas).

(3) Konferensi Hukum Laut PBB II tahun 1960 (the UN Conference on the Law of the Sea).

(4) Konferensi Hukum Laut PBB III di Montego Bay, Jamaika yang menghasilkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UN Convention on The Law of The Sea 1982).

3 Hukum Laut Internasional merupakan suatu kesatuan perangkat peraturan hukum yang asas-asasnya berkembang perlahan-lahan mengikuti waktu, setingkat demi setingkat diterima, dan diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa sejak beberapa abad yang lampau. Lihat: H.A. Smith, The Law and Custom of the Sea, 2nd ed, (London: Stevens & Sons Limited, 1954), hlm. 3.

4 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea, yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1985. Indonesia (a), Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea, UU No. 17 Tahun 1985.

Dalam menyikapi berbagai tantangan dan permasalahan di bidang kelautan tersebut, masyarakat internasional telah mengupayakan serangkaian usaha2 untuk membentuk satu rezim Hukum Laut Internasional.3 Konferensi terakhir, yaitu Konferensi Hukum Laut PBB III telah berhasil menghasilkan Konvensi tentang Hukum Laut Internasional/United Nation Convention on the Law of the Sea (untuk selanjutnya disebut dengan ”UNCLOS 1982”).4 Salah satunya poin penting dari UNCLOS 1982 bagi Indonesia adalah diakuinya rezim Negara Kepulauan.

Berdasarkan Pasal 46 UNCLOS 1982, Negara Kepulauan adalah negara- negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih Kepulauan. Adapun yang dimaksud dengan Kepulauan ialah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (inter-connecting waters), dan karakteristik ilmiah lainnya dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan instrinsik geografis, ekonomi, dan politis 3

atau secara historis memang dipandang sebagai demikian.5

5 Selain definisi tersebut, banyak ahli hukum yang turut memberikan definisi Kepulauan dan Negara Kepulauan. Secara umum, Kepulauan dapat didefinisikan dengan kumpulan pulau. Jens Evensen mendefinisikan Kepulauan sebagai, ”a formation of two or more islands (islets or rocks), which geographically may be considered as a whole”. Lihat: Mohamed Munavvar, Ocean States: Archipelagic Regimes in the Law of the Sea (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995), hlm. 5.

6 Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS 1982, baseline merupakan titik pangkal pengukuran zona-zona maritim yang terdapat dalam rezim hukum laut untuk membedakan atau menjadi batas dari zona-zona. Menurut Churchill dan Lowe, “the baselines is the line from which the outer limits of the territorial sea and other coastal states zone (the countigious zone, the exclusive fishing zone and the exclusive economic zone) are measured.” Lihat: R. R. Churcill dan A. V. Lowe, The Law of The Sea, 3rd ed., (Manchester: Manchester University Press, 1999), hlm.31.

7 Garis pangkal Kepulauan (archipelagic baseline), atau ada juga yang menyebutnya sebagai garis pangkal lurus Kepulauan (archipelagic straight baseline) adalah garis pangkal yang mengelilingi Negara Kepulauan yang ditentukan dari titik terluar pulau-pulau yang ada dan membentuk suatu wilayah yang terdiri dari wilayah daratan dan perairan pedalaman. Terdapat 3 cara untuk menarik garis pangkal, yaitu dengan cara (1) garis pangkal normal (normal baseline), (2) garis pangkal lurus (straight baseline), dan (3) garis pangkal Kepulauan (archipelagic baseline). Lihat: Pasal 5, 7, dan 47 UNCLOS 1982.

8 Laut bebas didefinisikan di dalam pasal 1 UN Conventions on High Seas 1958 sebagai seluruh bagian dari laut yang tidak termasuk ke dalam laut teritorial atau laut pedalaman dari sebuah negara. Pada dasarnya laut bebas terbuka untuk seluruh negara baik negara pantai atau tidak berpantai dan tidak ada satu negara pun yang dapat mengakui kedaulatannya di atas laut bebas tersebut. Selanjutnya, laut bebas diatur di dalam Bagian VII, pasal 86 – 120 UNCLOS 1982.

9 Penting kiranya untuk membedakan perairan wilayah (territorial waters) dan laut wilayah (territorial sea) mengingat keduanya memberikan hak dan kekuasaan yang berbeda bagi negara pantai. Perairan wilayah memiliki pengertian yang lebih luas dari laut wilayah karena di dalamnya tercakup laut wilayah dan perairan pedalaman (internal atau inland waters). Sedangkan laut wilayah adalah suatu lajur laut yang terbentang di sepanjang pantai dengan lebar tertentu (sampai dengan 12 mil) diukur dari garis pangkal.

Di perairan pedalaman, negara memiliki kedaulatan yang penuh atas daerah teritorialnya tanpa dibatasi oleh apapun, sementara di laut wilayah terdapat pembatasan yaitu adanya hak lintas damai kapal asing. Lihat: Mochtar Kusumaatmadja, “Nota Tertulis kepada Panitia Interdep RUU Perairan Wilayah RI perihal Istilah- Istilah yang Dipergunakan dalam RUU Perairan Wilayah RI,” tanggal 1 Januari 1960, tidak dipublikasikan.

10 Indonesia telah menetapkan garis pangkal dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pengganti Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Indonesia (b). Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pengganti Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. PP No. 37 Tahun 2008.

11 Menurut Pasal 18 ayat (1) UNCLOS 1982, lintas (passage) berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan: (a) melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau (b) berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan tersebut. Selanjutnya menurut Black‟s Law Dictionary, innocent passage adalah,“the right of a foreign ship to pass through a country‟s territorial waters; the right of foreign vessel to travel through a country‟s maritime belt without paying a toll” Ketentuan lebih lanjut lihat: pasal 18 dan Pasal 19 UNCLOS 1982.

Negara Kepulauan menarik garis pangkal (baseline)6 dengan menggunakan metode garis pangkal Kepulauan (archipelagic baseline).7 Konsekuesi penarikan garis pangkal dengan cara demikian adalah terjadinya perubahan status bagian-bagian laut yang tadinya merupakan laut bebas8 menjadi laut wilayah9 Negara Kepulauan.10 Oleh karena itu, pengakuan terhadap Negara Kepulauan tersebut dibarengi dengan berbagai pengaturan lain yang memberikan jaminan terhadap hak lintas damai (right of innocent passage)11 4 Hak Penangkapan Ikan Tradisional –( Najmu Laila )

dan hak lintas melalui alur-alur laut Kepulauan (the right of archipelagic sealanes passage)12 bagi kapal asing dalam laut pedalaman13 Negara Kepulauan.14 Selain itu, Negara Kepulauan juga harus menghormati hak-hak penangkapan ikan tradisional dari negara-negara tetangga dan perjanjian-perjanjian yang telah ada dengan negara lain.15

12 Pengaturan mengenai hak lintas alur laut Kepulauan mutatis mutandis sama seperti pengaturan transit passage di selat. Selanjutnya, Pasal 53 (12) UNLCOS 1982 menyatakan bahwa jika Negara Kepulauan tidak menentukan jalur laut Kepulauannya, maka archipelagic sea lanes passage dapat dilakukan melalui rute normal yang digunakan untuk pelayaran internasional. Ketentuan tersebut juga diasumsikan berlaku bagi pesawat dan kapal selam.

13 Laut pedalaman (internal seas) yang dimaksud adalah perairan pedalaman dalam arti yang baru, yakni bagian-bagian laut yang terletak di sebelah sisi dalam dari garis-garis pangkal Kepulauan tapi pada sisi luar dari garis rendah. Istilah tersebut berbeda dengan perairan pedalaman (inland waters). Lihat kembali keterangan dalam catatan kaki nomor 10.

14 Walaupun pada prinsipnya menurut Hukum Internasional, suatu negara memiliki kedaulatan mutlak di wilayah perairan pedalaman dan hak lintas damai hanya diberikan di wilayah laut teritorial, namun sebagai pengecualian pada Negara Kepulauan tetap diberikan hak lintas alur laut Kepulauan kepada kapal-kapal asing. Lihat: Frans E. Likadja dan Daniel F. Bessie, Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 38.

15 Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 (2) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa, “this Convention shall not alter the rights and obligations of State Parties which arise from other agreements compatible with this Convention”.

16 Departemen Kelautan dan Perikanan, Analisis Kebijakan tentang Pembentukan Badan Hukum, Keamanan dan Keselamatan Laut (Jakarta: DKP, 2008), hlm. 7.

17 United Nations, The Law of the Sea, Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea (New York: United Nations, 1983), Pasal 51 ayat (1).

Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) merupakan hak yang diberikan kepada nelayan-Nelayan Tradisional negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral.16 Pengakuan terhadap hak tersebut diakomodir di dalam Bab IV Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyebutkan:

An archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them.17

(terjemahan bebas: ...Negara Kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak penangkapan ikan tradisional dan kegiatan lain yang sah negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam Perairan Kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah di mana hak dan 5

kegiatan demikian berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka)

Jika ditinjau dari rumusan tersebut, dapat dilihat bahwa UNCLOS 1982 hanya mengatur secara sekilas mengenai Hak Penangkapan Ikan Tradisional (untuk selanjutnya disebut “HPT”). Adapun ketentuan yang teknis mengenai hak tersebut, seperti sumberdaya laut apa saja yang boleh ditangkap, dimana kegiatan penangkapan (fishing ground) harus dilakukan, dan lain sebagainya harus diatur lebih lanjut di dalam perjanjian bilateral kedua negara.

Adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pengakuan atas HPT Nelayan Tradisional asing merupakan visualisasi dari praktik-prakti negara ke dalam bentuknya yang baru sebagai Hukum Internasional tertulis dalam wujud UNCLOS 1982. Kenyataan ini menjadi lebih jauh maknanya apabila dikaitkan dengan rezim Negara Kepulauan. Bagi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, pengakomodasian hak-hak Nelayan Tradisional negara tetangga di perairan Indonesia adalah fakta sejarah yang secara politis dikaitkan dengan upaya untuk memperoleh dukungan dari negara tetangga atas perjuangan Indonesia untuk mempersatukan daratan dan lautan menjadi suatu kesatuan yang utuh berdasarkan konsepsi Wawasan Nusantara.18 Pengakuan Indonesia atas HPT nelayan dari negara tetangga merupakan imbal-balik (trade-off)19 sebagai bagian dari strategi untuk memperoleh pengakuan internasional atas konsepsi Negara Kepulauan.20

18 Wawasan Nusantara adalah carapandang bangsa dan negara Indonesia berdasarkan falsafah nasional Pancasila tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi di tengah-tengah lingkungan yang sarwa-nusantara, berisi dorongan dan rangsangan untuk mencapai tujuan nasional terkandung dalam UUD 1945. Lihat: Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara mengenai Pola Dasar Pembangunan Nasional Bab II Sub E, yang ditegaskan kembali di dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, Bab II.

19 Prinsip timbal balik seperti itu lazim terjadi dalam setiap proses perundingan internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, sebagaimana dikemukakan oleh Hasjim Djalal, “everyone of us gives something and gaine something.” Lihat: Hasjim Djalal (a), “The Effect of the Law of the Sea Convention on the Norm that Govern Ocean Activities”, dalam John M. Van Dyke (ed), Cosensus and Confrontation, a Workshop of the Law of the Sea Institute, 9 – 13 Januari 1984, (Honolulu, Hawaii: the United States and the Law of the Sea Covention, 1985), hlm. 54.

20 Suparman A. Diraputra, Perlindungan Hukum Kualitas Lingkungan Laut Nusantara (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994/1995), hlm. 38.

21 Adjacent state adalah negara yang berdampingan dalam satu daratan, sementara oposite state adalah negara yang berseberangan, yaitu negara tetangga yang terpisah oleh lautan. I Made Andi Arsana (a), Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 4.

22 S.Y. Pailah, Archipelagic State: Tantangan dan Perubahan Maritim, cet.1, (Manado: Klub Studi Perbatasan, 2007), hlm. 8.

Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati kegiatan penangkapan ikan tradisional negara tetangga yang berdampingan (adjacent state),21 yang secara turun temurun telah dilakukan di daerah perairan yang berubah menjadi Perairan Nusantara.22 Pengakuan Negara Kepulauan terhadap hak-hak tersebut 6 Hak Penangkapan Ikan Tradisional – Najmu Laila

harus dilaksanakan mengingat setelah berlakunya UNCLOS 1982,23 maka perairan yang semula statusnya laut lepas sekarang menjadi Perairan Kepulauan yang tunduk pada rezim kedaulatan penuh Negara Kepulauan.24 Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga yang memuat klasula pengakuan terhadap HPT, seperti dengan Australia, Malaysia, dan Papua Nugini.

23 UNCLOS 1982 berlaku sejak tanggal 16 November 1994. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982, bahwa konvensi tersebut akan berlaku 12 bulan sejak tanggal didepositkannya instrumen ratifikasi atau aksesi oleh 60 negara.

24 Dewan Kelautan Indonesia, Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008), hlm. 16-22.

25 Perjanjian 1982 tersebut ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1982 dan telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1983. Perjanjian tersebut memuat pengaturan mengenai HPT pada Bagian V, Pasal 13 dan Pasal 14.

26 Pelaksanaan rezim Hukum Negara Nusantara yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia akan sangat mempengaruhi hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah yang telah secara tradisional dilakukan Indonesia. Hal ini mengingat terdapat Perairan Nusantara diantara kedua wilayah Malaysia, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dibuat untuk menjamin kelangsungan hak-hak tradisional dan kepentingan-kepentingan Malaysia yang sah di laut teritorial dan Perairan Nusantara Indonesia yang terletak antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Lihat: Konsideran Perjanjian 1982.

27 Lihat: ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian 1982.

Indonesia telah membuat perjanjian bilateral dengan Malaysia mengenai rezim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara, dan Wilayah Republik Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian 1982”).25 Dalam Perjanjian 1982 tersebut dinyatakan bahwa Malaysia akan mengakui rezim Negara Kepulauan Indonesia dengan syarat Indonesia juga mengakui hak-hak tradisional dan kepentingan-kepentingan Malaysia yang sah di laut teritorial dan Perairan Nusantara Indonesia yang terletak antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.26

Adapun yang dimaksud dengan hak-hak tradisional dan kepentingan- kepentingan yang sah Malaysia yang telah ada di wilayah laut tersebut pada pokoknya meliputi hak akses dan komunikasi baik di laut maupun di udara bagi kapal-kapal dan pesawat udara Malaysia untuk tujuan dagang, sipil, dan militer serta HPT Malaysia di tempat-tempat tertentu di wilayah laut, termasuk hak memasang kabel telekomunikasi dan pipa-pipa bawah laut.27 Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam perjanjian bilateral tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (6) UNCLOS yang menentukan bahwa,

“ If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected.” 7

(Terjemahan bebas: “...apabila suatu bagian tertentu dari Perairan Kepulauan suatu Negara Kepulauan terletak antara dua bagian dari suatu negara tetangga dekat, maka hak-hak dan kepentingan-kepentingan sah yang dimiliki oleh negara yang disebutkan terdahulu dan yang telah dimilikinya secara tradisional dalam perairan demikian serta segala hak yang ditetapkan dalam suatu perjanjian antara negara-negara tersebut harus tetap berlaku dan dihormati.”)

Selain dengan Malaysia, Indonesia juga telah membuat Persetujuan Dasar dengan Papua Nugini (untuk selanjutnya disebut “PNG”) tentang Pengaturan- Pengaturan Perbatasan yang mengakui adanya hak-hak tradisional, diantaranya HPT warga negara masing-masing pihak yang berdasarkan kebiasaan dan dengan cara-cara tradisional telah menangkap ikan di perairan pihak lain.

28 Persetujuan tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut ke dalam Persetujuan Dasar Batas – Batas Maritim antara Republik Indonesia dan PNG dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah yang Bersangkutan.29 Namun berbeda dengan Malaysia, perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan PNG adalah perjanjian yang memberikan hak secara timbal balik kepada Nelayan Tradisional kedua negara. Artinya, tidak hanya Nelayan Tradisional PNG saja yang hak-haknya harus dihormati oleh Indonesia, tetapi juga Nelayan Tradisional Indonesia yang hak- haknya harus dihormati oleh PNG.

28 Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea on Borders Agreements (Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah PNG tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan) ditandatangani di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1979 dan diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1980.

29 Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea on Borders Agreements (Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah PNG tentang Batas – Batas Maritim antara Republik Indonesia dan PNG dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah yang Bersangkutan), tanggal 13 Desember 1980 dan telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982. Perjanjian tersebut kemudian diperbaharui pada tanggal 29 Oktober dan dirafikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1984. Terakhir, perjanjian tersebut diperbaharui kembali pada tanggal 11 April 1990 dan dirafikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990.

30 Indonesian Voices, “Isu Kritis Batas Wilayah Indonesia,”

http://Indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=243:isu-kritis- batas-wilayah-Indonesia, 

diunduh 3 Januari 2012.

Klaim terhadap hak-hak tradisional penduduk yang berada di perbatasan kedua negara tidak dapat diabaikan mengingat terdapat kedekatan sosio-kultural masyarakat, persamaan budaya, dan ikatan keluarga di antara penduduk di kedua sisi perbatasan yang memang secara faktual tidak dapat disekat-sekat oleh garis batas negara.

30 Namun demikian, kendati telah ada persetujuan dasar yang menjadi kerangka hukum pengakuan terhadap HPT masyarakat adat di perbatasan kedua negara, sampai saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut seperti hak-hak tradisional seperti apa yang dapat dilakukan, baik dari segi sifat maupun ruang lingkup berlakunya. Hal inilah yang 8 Hak Penangkapan Ikan Tradisional – Najmu Laila

 kerap kali menimbulkan permasalahan di daerah perbatasan kedua negara, bahkan berujung pada jatuhnya korban jiwa.31

31 Salah satu contoh kasus yang dapat dikemukakan adalah kasus terbunuhnya seorang warga negara Indonesia oleh tentara PNG atas tuduhan melanggar batas wilayah. Tentara PNG pada selasa, 8 Agustus 2011 menembak kapal nelayan asal Indonesia yang diduga memasuki wilayah perairan PNG sehingga menyebabkan seorang nelayan tewas, yakni Mulyadi dan dua lainnya (Hamid dan Kopal) mengalami luka tembak. Insiden itu bermula dari patroli PNG yang memergoki kapal nelayan bernama “Buana Jaya” yang sedang menangkap ikan di sekitar wilayah PNG. Tentara PNG lalu melepaskan tembakan beruntun ke arah mesin dan lambung kapal yang bermuatan 10 nelayan. Adapun tujuh orang lainnya yang selamat ditahan oleh polisi PNG. Antara News (a), “Indonesia Hendaknya Cepat Selesaikan Perjanjian dengan PNG,” http://www.antaranews.com/print/1155725106/Indonesia-hendaknya-cepat-selesaikan-perjanjian- dengan-png, diunduh 29 November 2011.

32 Perlindungan terhadap Nelayan Tradisional diakomodir di dalam Bab 17 Agenda 21 tentang perlindungan global terhadap laut, dengan ketentuan perlunya berkonsultasi dengan nelayan lokal dan melindungi mereka terhadap sumberdaya. Selain itu, dalam Conventin on Biological Diversity, Pemerintah diminta untuk melindungi dan meningkatkan praktik-praktik budaya tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya biologi. Sementara itu, Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals mengijinkan nelayan lokal untuk menangkap spesies-spesies yang bermigrasi untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya. Selanjutnya, di dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) yang berlaku sejak 13 September 2007, terdapat jaminan terhadap masyarakat adat di seluruh dunia untuk mengklaim wilayah daratan dan lautan yang telah mereka diami sejak lama jauh sebelum kedatangan para penjajah. Arif Satria (a), “Mengakui Hak Penangkapan Ikan Tradisional,” http://kompas.com/kompas-cetak/0505/28/Fokus/1769074.htm, diunduh 3 Desember 2011.

33 Hasjim Djalal (b), Indonesia and the Law of the Sea (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995), hlm.17.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah HPT merupakan kewajiban semata dari Negara Kepulauan, sehingga in contrario, merupakan hak dari Nelayan Tradisional negara tetangga yang berbatasan dengan Negara Kepulauan ataukah hak yang melekat pada diri Nelayan Tradisional, terlepas nelayan tersebut bertetangga dengan suatu Negara Kepulauan atau tidak?

Jika dikaitkan dengan Pasal 51 (1) UNCLOS 1982, jelas merupakan kewajiban Negara Kepulauan untuk menghormati dan mengakui HPT negara tetangga yang berdampingan langsung dengan Negara Kepulauan tersebut. Namun jika dirunut kembali di dalam berbagai instrumen Hukum Internasional dan praktik negara-negara, terdapat legitimasi yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap Nelayan Tradisional. Bahkan apabila mengacu kepada Tsamenyi, setidaknya terdapat 17 konvensi internasional yang mendukung pengkuan terhadap hak Nelayan Tradisional.32

Dalam konteks yang lain, Hasjim Djalal membedakan antara traditional fishing rights (HPT) dengan traditional rights to fish (hak tradisional untuk menangkap ikan). Menurutnya, traditional rights to fish mengacu kepada hak setiap negara secara tradisional untuk menangkap ikan di laut bebas tanpa memperhatikan apakah mereka memang pernah atau tidak melaksanakan hak tersebut. Sementara traditional fishing rights diartikan bagai hak menangkap ikan yang timbul karena di dalam praktik mereka telah melakukan penansegkapan ikan di daerah-daerah tertentu. Hal tersebut muncul karena masyarakat nelayan telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di suatu daerah secara turun temurun dan berlangsung lama.33 9

Berdasarkan hal pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya pengakuan terhadap HPT tidak hanya merupakan kewajiban bagi Negara Kepulauan. HPT juga dilekatkan kepada Nelayan Tradisional yang memiliki tradisi atau kegiatan penangkapan ikan secara turun temurun dan berlangsung lama di suatu daerah tertentu. Contoh paling nyata terdapat dalam perjanjian antara Indonesia dan Australia yang di dalamnya memberikan perlindungan terhadap HPT nelayan Indonesia di Australia.34 Australia bukan merupakan Negara Kepulauan sehingga pemberian hak tersebut lebih didasarkan pada kenyataan historis beberapa kelompok Nelayan Tradisional Indonesia35 yang secara turun temurun, telah menangkap atau mencari teripang dan ikan lola di Perairan Australia, khususnya di Pulau Ashmore (Pulau Pasir).36

34 Di sebelah Selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia. Batas perairan antara Indonesia dengan Australia meliputi daerah yang sangat luas, terbentang lebih kurang 2.100 mil laut dari selat Torres sampai perairan P.Chrismas. Lihat: Harmen Batubara (a), “Hak dan Masalah Penangkapan Ikan Tradisional di Pulau Pasir,” http://www.wilayahpertahanan.com/dialektika-pertahanan/wilayahpertahanan-dialektika-pertahanan/hak-dan-masalah-penangkapan-ikan- tradisional-di-pulau-pasir, diunduh 10 September 2011.

35 Adapun Nelayan Tradisional Indonesia yang sering berkunjung ke wilayah perairan Australia, khususnya Pulau Pasir (Ashmore Reef) berasal dari daerah Pulau Rote, Flores, Buton, Sabu, Timor, Alor, Sulawesi dan Maluku. Lihat: Natasha Ellen Tanya Stacey (a), “Crossing Borders: Implications of the Memoradum of Understanding on Bajo Fishing Activity in Northern Australian Waters,”

http://www.environment.gov.au/coasts/mpa/publications/pubs/bajo.pdf, diunduh 10 September 2011.

36 Keberadaan para nelayan Indonesia di wilayah Kepulauan Ashmore (pulau Pasir) dan Cartier dapat dibuktikan dari hasil laporan West Australian Fisheries Department pada tahun 1949. Lihat: D.L. Serventy, “Indonesian Fishing Activity in Australian Seas,” The Australian Geographer (Nomor 1 Tahun 1952), hlm. 14.

37 Hal tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dihasilkan oleh Indonesia dan Belanda pada Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus – 2 November tahun 1949. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pemerintah RI (saat itu Republik Indonesia Serikat) dan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Salah satu poin kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut adalah bahwa wilayah Negara RI meliputi seluruh bekas daerah Hindia Belanda, kecuali Papua Barat. Lihat: M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c.1300, 2nd ed, (California: Stanford University Press, 1993), hlm. 224-225.

38 Terkait dengan kepemilikan Pulau Ashmore oleh Australia ini memang terdapat beberapa kontroversi. Pulau Ashmore, atau yang dikenal oleh orang Indonesia sebagai Pulau Pasir adalah salah satu pulau terluar di bagian selatan wilayah Indonesia yang letaknya hanya 70 mil laut dari garis pantai Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, NTT dan 200 mil dari pantai barat Australia. Pulau tersebut merupakan tempat hunian nenek moyang asal Pulau Rote (sebagai buktinya, adanya kuburan-kuburan nenek moyang orang Rote di sana), tempat melepas lelah setelah menempuh perjalanan semalam suntuk untuk menangkap ikan, tripang dan lola sebagai nafkah hidup. Namun  kemudian sejak tahun 1970-an kepemilikan pulau itu telah beralih ke Australia dan menamakannya Pulau Ashmore   Lihat: Yosef Sumanto, “Awas Pulau Pasir Lepas dari NKRI,” 

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/02/opi01.html, diunduh 27 November 2011.

Sebagaimana diketahui, yang ditetapkan sebagai wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang dahulu menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda.37 Dengan demikian, karena secara historis tidak pernah masuk sebagai bagian dari Hindia Belanda, maka walaupun jaraknya lebih dekat ke pulau Rote daripada ke daratan Australia yang terdekat, Pulau Pasir dan gugusannya masuk ke dalam yurisdiksi wilayah Australia.38 Oleh karena itu, kesepakatan dibuat bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam yurisdiksi kedaulatan Australia, namun Nelayan Tradisional dari Indonesia 10 Hak Penangkapan Ikan Tradisional – Najmu Laila

 HPT di kawasan tersebut sepanjang masih sesuai dengan upaya pelestarian sumberdaya yang ada.39

39 Antara News (b), “Indonesia-Australia Kaji Sumberdaya Perairan,”

http://www.sumbarprov.go.id/detail_news.php?id=1120, diunduh 10 September 2011.

40 Memorandum of Understanding Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia Regarding The Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of The Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf, ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 November 1974.

41 FAO (Food and Agriculture Organization) memperkirakan kerugian Indonesia karena illegal fishing mencapai Rp. 30 triliun/tahun. Dengan estimasi tingkat kerugian sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. Lihat: Interpol Indonesia, “Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Sembilan Kapal Nelayan Asing Ditangkap,”

 http://www.interpol.go.id/interpol/news.php?read=81, diunduh tanggal 9 Maret 2009.

42 Salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat luas adalah ketika Pemerintah Australia menggelar operasi untuk memberantas Illegal fishing dengan nama ”Clean Water Operation” yang berlangsung pada tanggal 12-21 April 2005. Dalam operasi tersebut, aparat keamanan Australia berhasil menangkap 240 nelayan Indonesia. Ironisnya, berdasarkan informasi yang didapat dari DKP, diantara nelayan-nelayan yang ditangkap, di dalamnya terdapat Nelayan Tradisional Indonesia. Masalah semakin mencuat ketika kapten kapal KM Gunung Mas Baru, yang bernama Muhammad Heri, meninggal dalam masa penahanan di Darwin, Australia pada tanggal 28 April 2005. Kejadian ini bukan yang pertama, karena tahun 2004, nelayan asal Sikka, Flores, bernama Manzur La Ibu juga meninggal setelah disekap AL Australia. Lihat: Akhmad Solihin (a), ”Illegal Fishing” dan ”Traditional Fishing Rights,” Sinar Harapan, (Edisi 11 Mei 2005).

43 Berita Sore (a), “Sosialisasi Illegal Fishing Justru Perburuk Keadaan,”

http://beritasore.com/2007/11/29/sosialisasi-illegal-fishing-justru-perburuk-keadaan/, diunduh 27 November 2011.

Kesepakatan tersebut tertuang di dalam nota kesepahaman yang dibuat pada tahun 1974 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang disebut Memorandum of Understanding (MoU) Box (untuk selanjutnya disebut “MoU Box 1974”).40 Inti dari MoU Box 1974 tersebut adalah jaminan perlindungan hak Nelayan Tradisional Indonesia di Australia di lima daerah yaitu Ashmore Reef (Pulau Pasir), Cartier Islet (Pulau Baru), Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet. Di wilayah-wilayah tersebut, Pemerintah Australia tidak akan menerapkan peraturan perikanannya kepada Nelayan Tradisional Indonesia.

Namun demikian, kendati telah diatur dalam sebuah MoU Box 1974, praktik di lapangan menunjukkan sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Nelayan Tradisional Indonesia.41 Tidak jarang juga terjadi berbagai penyimpangan yang terjadi seperti sindikat illegal fishing berkedok Nelayan Tradisional.42 Hal tersebut membuat Nelayan Tradisional Indonesia yang asli kesulitan untuk mencari ikan di daerah operasi sebagaimana yang telah diatur di dalam MoU Box 1974. Apalagi sejak tahun 2002, Australia secara sepihak melarang Nelayan Tradisional Indonesia menangkap ikan di gugusan Pulau Pasir dengan alasan konservasi lingkungan.43 Selain itu, ketidakjelasan pengertian mengenai siapa yang disebut Nelayan Tradisional menyebabkan perbedaan penafsiran diantara kedua negara.

Berdasarkan ketentuan di dalam MoU Box 1974, yang dimaksud dengan Nelayan Tradisional tersebut adalah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan 11

ikan maupun berbagai jenis spesies sedinter (sedentary species)44 di perairan Australia selama beberapa dekade dengan cara-cara tradisional.45 Dalam perkembangannya kemudian, fokus penafsiran istilah „tradisional‟ dialihkan dari yang tadinya mengacu kepada kenyataan secara historis dan cara-cara penangkapan secara tradisional, menjadi semata-mata didasarkan pada teknologi dan cara pelayaran yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Rumusan tersebut menurut Bruce dan Wilson, tidak tepat oleh karena mengandung kelemahan konseptual mengenai Nelayan Tradisional.46

44 Berdasarkan pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982, spesies sedinter adalah,“... organism which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the sea-bed or are immobile to move except in constant physical contact with the sea-bed or the subsoil.”

45 Hal tersebut diatur secara implisit di dalam pengertian Nelayan Tradisional menurut Pasal 1 MoU Box 1974. Lihat juga: Pasal 2 MoU Box 1974.

46 Bruce dan Wilson dalam Jawahir Thontowi, Hukum Internasional di Indonesia: Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002).

47 Djalal (b), op.cit., hlm. 16.

48 Istilah globalisasi dalam konsep kultural mulai diperkenalkan pada tahun 1960-an oleh Marshall McLuhan melalui istilah “global village”. Hasil observasinya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi berdampak pada kehidupan sosial-budaya masyarakat pedesaan. Teknologi komunikasi mampu mempersingkat waktu dan memperpendek jarak interaksi penduduk dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial-budaya, politik pada tataran global. Lihat: Djoko Hermantyo, “Dampak Globalisasi di Negara Kepulauan Tropika,” (makalah disampaikan pada Seminar Nasional: Pertemuan Ilmiah Tahunan dan Kongres Ikatan Geograf Indonesia (IGI) di Universitas Indonesia, 14-15 September 2006).

49 Tonnage atau Tonase adalah besaran volume, dimana satu Register Tonase (RT) menunjukkan suatu ruangan sebesar 100 club feet atau 1/0,353 m3 atau sama dengan 2,8328 m3. Kita kenal ada 2 macam register tonase yaitu Brutto Register Tonnage (BRT) dan Netto Register Tonnage (NRT) atau Gross Tonnage (GT). Brutto Register Tonnage (BRT) sama dengan Gross Tonnage (GT) adalah isi kotor, yaitu volume total dari semua ruanganruangan tertutup dalam kapal dikurangi dengan volume dari sejumlah ruangan-ruangan tertentu untuk keamanan kapal. Sementara Netto Register Tonnage (NRT) atau Netto

Jika mengacu kepada pendapat Hasyim Djalal, ada beberapa ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menentukan kategori suatu nelayan memiliki HPT. Pertama, nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu. Kedua, mereka telah menggunakan alat-alat tertentu secara tradisional. Ketiga, hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu. Keempat nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut.47

Namun, ternyata kriteria di atas juga masih menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, misalnya karena seiring dengan perubahan zaman dan berkembangnya teknologi dan arus globalisasi,48 alat tangkapan Nelayan Tradisional mengalami perkembangan pula. Dari yang tadinya hanya menggunakan alat-alat tradisional seperti perahu kayu dengan jala sederhana menjadi lebih canggih, lengkap dengan sarana navigasi modern. Apakah nelayan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Nelayan Tradisional yang lantas memiliki HPT? Apakah yang dikategorikan Nelayan Tradisional itu sama dengan nelayan kecil yang kapal penangkap ikannya harus bermesin dalam (inboard) berukuran di bawah 5 (lima) Gross Tonnage (“GT”),49 atau perahu bercadik yang hanya menggunakan angin 12 Hak Penangkapan Ikan Tradisional – Najmu Laila

 Tonnage (NT), adalah isi bersih, yaitu isi kotor dikurangi dengan sisi sejumlah ruangan-ruangan yang berfungsi tidak dapat dipakai untuk mengangkut barang muatan kapal.

50 Dalam kacamata Pemerintah Australia, Nelayan Tradisional Indonesia di perairan Australia tidak hanya sekedar mencari makan dan hidup yang layak, tetapi sudah digerakkan oleh sindikasi illegal fishing yang memakai topeng Nelayan Tradisional. Lihat: Harmen Batubara (b), “Hak Nelayan Tradisional dan Kerjasama RI – Australia,” http://politik.kompasiana.com/2010/03/31/hak-nelayan-tradisional-dan-kerjasama-perikanan-ri- australia/, diunduh 10 September 2011.

51 Bagi nelayan setempat, penegakan hukum yang keras oleh Australia sering dianggap melanggar rasa kemanusiaan; sementara bagi Australia, penegakan tersebut disebabkan karena yang memanfaatkan HPT bukanlah Nelayan Tradisional, tetapi nelayan bermodal dan bahkan sering memanfaatkannya untuk menyelundupkan orang ke Australia. Lihat: Harmen Batubara (a), loc.cit.

52 Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu, TM Hamzah Thayeb, mengatakan, ke-49 orang nelayan asal Desa Deka, Kabupaten Ndao, Flores, yang ditangkap otoritas Australia 16 Mei 2007 sepenuhnya merupakan Nelayan Tradisional dengan enam perahu layar tak bermesin. Mereka dituduh telah melanggar undang-undang tentang manajemen taman nasional Pulau Ashmore karena menangkap teripang sebagai satwa yang dilindungi. Lihat: Berita Sore (b), “Nelayan Flores yang Ditahan Australia adalah Nelayan Tradisional,” http://beritasore.com/2007/05/24/49-nelayan-flores-yang-ditahan-australia-adalah-nelayan- tradisional/, diunduh 27 November 2011

53 Merdeka, “Australia Kembali Tangkap Tiga Perahu Nelayan Tripang Indonesia,” http://www.merdeka.com/hukum-kriminal/australia-kembali-tangkap-tiga-perahu-nelayan-tripang- Indonesia-e7wwczd.html, diunduh 27 November 2011.

54 Indo Maritime Institute (a), “Area Fishing Ground: Nelayan Tradisional Dianaktirikan?” http://indomaritimeinstitute.org/?p=753, diunduh 10 September 2011.

untuk pergerakannya?

Berbagai pertanyaan tersebut seringkali menimbulkan keragu-raguan bahkan tidak jarang malah menimbulkan kerugian bagi Nelayan Tradisional itu sendiri.50 Terjadinya perbedaan pandangan terhadap kriteria Nelayan Tradisional kerap kali berujung pada ditangkapnya nelayan-nelayan Indonesia.51 Penangkapan tersebut tidak seluruhnya disebabkan karena perahu dan kapal nelayan Indonesia menangkap ikan secara ilegal di perairan negara itu.52 Dalam beberapa kasus, kapal-kapal ikan Indonesia tersebut justru ditangkap ketika masih berada di perairan Indonesia, seperti yang menimpa kapal "Harapan Bahagia" asal Probolinggo, Jawa Timur, yang kemudian diizinkan kembali ke Indonesia setelah kapal dan 10 ABK-nya sempat ditahan selama sembilan hari.53

Padahal, sudah sepantasnya pengakuan Australia terhadap hak-hak tradisional nelayan Indonesia itu di dalam MoU Box 1974 tidak dikaitkan dengan penguasaan teknologi pelayaran dan alat tangkap. Adalah suatu hal yang ironis ketika para nelayan yang sudah turun temurun menangkap ikan di Australia kehilangan hak-hak tradisionalnya hanya karena saat ini mereka telah mempergunakan peralatan berlayar yang lebih canggih seperti perahu bermotor.

Berbagai permasalahan tersebut tentunya harus disikapi dengan sungguh- sungguh oleh Pemerintah. Terlebih lagi, 60 persen penduduk Indonesia tinggal dan sangat tergantung pada sumberdaya laut dan perikanan nasional di lebih dari 8.000 desa pesisir.54 Selain itu, sebanyak 85% tenaga yang bergerak di sektor penangkapan ikan masih merupakan Nelayan Tradisional dan sangat jauh tertinggal dari nelayan negara 13 lain.55 Nelayan-nelayan tersebut berada di bawah garis kemiskinan56 dan jumlahnya semakin hari semakin menurun.57

55 Di Indonesia, nelayan penangkap ikan dapat dikategorikan menjadi Nelayan Tradisional, nelayan semi-tradisional, dan nelayan semi-industri dan industri, dengan komposisi sebagai berikut: (a) Nelayan Tradisional: Perahu tanpa motor sebanyak 229.337 buah dan perahu motor tempel sebanyak 77.779 buah; (b) Nelayan semi-tradisional: perahu motor <10 Gross Ton sebanyak 45.049 buah; (c) Nelayan semi-industri dan industri: kapal motor >10 Gross Ton sebanyak 7.003 buah. Lihat: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DKP RI, “Perikanan Tangkap Indonesia: Suatu Pendekatan Filosofis dan Analisis Kebijakan,” http://www.dkp.go.id/content.php?c=1823, diunduh 10 September 2011.

56 Soerjono Soekanto mengartikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Lihat: Soerjono Soekanto (a), Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 320.

57 Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47 persen diantaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan. Selanjutnya, Kementeriaan Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa telah terjadi pertumbuhan negatif jumlah nelayan tangkap pada periode 2004-2008, hingga menyisakan kurang dari 2,8 juta nelayan. Jika dilakukan perhitungan dalam rentang waktu tersebut, maka ditemukan fakta bahwa setiap tahun Indonesia kehilangan sebanyak 31 ribu nelayan atau rata-rata 116 nelayan setiap harinya. Lihat: Indo Maritime Institute (a), loc.cit.

58 Akhmad Solihin (b), “Penyelesaian Sengketa Nelayan Pelintas Batas di Wilayah Perikanan Australia,” http://ikanbijak.wordpress.com/2008/04/21/penyelesaian-

sengketa-nelayan- pelintas-batas-di-wilayah-perikanan-australia/), diunduh 27 

November 2011.

59 Di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa, tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selama ini, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah manakala terjadi penangkapan kerap dinilai setengah hati.58 Banyaknya kasus penangkapan nelayan tersebut kian mempertegas ketidakpedulian Pemerintah atas keselamatan nelayan yang mencari penghidupan di wilayah perbatasan. Padahal melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan amanat cita-cita luhur berdirinya bangsa ini yang tertuang di dalam pembukaan konstitusi kita.59

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan tersebut di atas, Penulis menilai bahwa penting kiranya untuk membahas dan menganalisis permasalahan- permasalahan yang terjadi terkait dengan HPT di dalam skripsi yang berjudul, “Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional.”

1.2. Pokok – Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan hukum yang harus dikaji dan menjadi pokok-pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan terhadap HPT menurut Hukum Laut Internasional?

2. Bagaimana praktik negara-negara dalam memberikan pengakuan terhadap HPT?

3. Bagaimana praktik pengakuan HPT yang terkait dengan Indonesia?

14 Hak Penangkapan Ikan Tradisional – Najmu Laila

1.4. Kerangka Konsepsional

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Di dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut.

60 Soerjono Soekanto (b), Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm.132.

61 Menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan bagi individu dalam melaksanakannya. Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985), hlm. 41-42.

62 Departemen Kelautan dan Perikanan, op.cit., hlm. 7.

 1.4.1. Hak Penangkapan Ikan Tradisional

HPT merupakan terjemahan bebas dari istilah Traditional Fishing Right yang dimaksud di dalam UNCLOS 1982 (dan konvensi-konvensi hukum laut lainnya) ataupun peraturan-peraturan lain yang menyebutnya demikian. Hak61 tersebut merupakan hak yang diberikan kepada Nelayan Tradisional negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral.

1.4.2. Negara Kepulauan

Negara Kepulauan adalah negara-negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih Kepulauan. Selanjutnya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Kepulauan ialah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (inter-connecting waters) dan karakteristik ilmiah lainnya dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan instrinsik geografis, ekonomi, dan politis atau secara historis.

dipandang sebagai demikian.63

63 Lihat: Pasal 46 UNCLOS 1982.

64 Atje Misbach Muhjiddin, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia Dan Hak Lintas Kapal Asing, ed.1, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 12-13.

65 Indonesia (c), Undang-Undang tentang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN. No. 118 Tahun 2004, TLN. 4433, Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 1 ayat (11).

66 Pengertian ini menimbulkan ketidakjelasan, karena batasannya tidak ada, apakah batasannya berdasarkan pada besar atau kecilnya alat tangkap yang digunakan atau berdasarkan besar atau kecilnya pendapatan dari hasil tangkapan. Lebih dari itu, apakah pengertian nelayan kecil disini sama dengan pengertian Nelayan Tradisional. Dengan demikian, batasan atau definisi yang jelas mengenai nelayan kecil harus segera diperjelas. Tridoyo Kusumastanto, Suhana, dan Akhmad Solihin, “Pembangunan Perikanan Pasca Undang-Undang Perikanan,” (makalah disampaikan pada Diskusi UU Perikanan yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan (HIMASEPA), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Bogor, 18 Maret 2006).

67 Indonesia (d), Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, TLN. 5073, Pasal 1 ayat (11).

Terdapat pembatasan yang berhubungan dengan penggunaan istilah-istilah asas Negara Kepulauan dan Negara Nusantara, Perairan Kepulauan dan Perairan Nusantara. Istilah Negara Kepulauan merupakan terjemahan dari “archipelagic state” sedangkan Perairan Kepulauan merupakan terjemahan dari “archipelagic waters” sebagaimana dipergunakan dalam UNCLOS 1982. Sedangkan istilah Negara Nusantara dan Perairan Nusantara, khusus dipergunakan bagi prinsip Negara Kepulauan dan Perairan Kepulauan Negara Indonesia. 64

1.4.3. Nelayan Tradisional

Nelayan Tradisional yang dimaksud di dalam penelitian ini dibatasi pada Nelayan Tradisional yang daerah operasinya berada sampai ke negara-negara tetangga. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan65 tidak mendefinisikan secara jelas siapa yang dimaksud dengan Nelayan Tradisional. Undang-Undang tersebut hanya memberikan definisi Nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sementara Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.66 Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pengertian Nelayan Kecil dipersempit dengan memasukkan unsur penggunaan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT, di samping bahwa nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.67

Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mendefinisikan Nelayan Tradisional. Secara umum, Nelayan Tradisional adalah nelayan yang hanya mencari ikan untuk kebutuhan hidup sehari- hari, biasanya nelayan ini dalam usahanya menangkap ikan hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak turun-temurun, baik mengenai jenis tangkap dan wilayah tangkapannya. Di dalam pasal 1 ayat (8) Perjanjian 1982, Nelayan Tradisional didefinisikan sebagai nelayan-nelayan yang sumber utama kehidupan secara langsung melakukan penangkapan ikan tradisional di Daerah Perikanan yang ditetapkan di dalam perjanjian tersebut. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 MoU Box 16 Hak Penangkapan Ikan Tradisional – Najmu Laila

1974, yang disebut sebagai Nelayan Tradisional adalah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan maupun berbagai jenis organisme sedinter (tidak bergerak) di perairan Australia selama beberapa dekade dengan cara-cara tradisional.

1.4.4. Perairan Nusantara Indonesia

Perairan Nusantara Indonesia adalah seluruh perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Nomor 4/Ppr. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia terdiri dari laut teritorial dan perairan pedalaman.68 Adapun menurut UNCLOS 1982, terdiri dari perairan pedalaman,69 Perairan Kepulauan, dan laut teritorial.70 Kewenangan Indonesia meliputi pula perairan yang berada di bawah hak-hak berdaulat71 dan jurisdiksi Indonesia berupa Zona Tambahan,72 Landas Kontinen,73 dan Zona Ekonomi Eksklusif (“ZEE”).74

68 Muhjiddin, op.cit., hlm. 11.

69 Perairan pedalaman (inland waters) adalah perairan yang berada di sebelah dalam garis pangkal negara pantai. Di perairan pedalaman tersebut negara memiliki kedaulatan yang penuh atas daerah teritorialnya tanpa dibatasi oleh apapun.

70 Laut teritorial adalah zona laut yang berada di sebelah luar garis pangkal negara pantai yang berdasarkan Pasal 3 UNCLOS 1982 lebarnya dapat ditentukan sampai dengan 12 mil diukur dari garis pangkal negara pantai.

71 Penting kiranya untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan antara kedaulatan (sovereignity) dan hak berdaulat (sovereign rights). Kedaulatan berasal dari kata Latin superanus yang berarti yang teratas. Dengan kata lain, kedaulatan berarti kekuasan yang tertinggi suatu negara yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Sementara hak berdaulat adalah hak yang dimiliki oleh negara di wilayah laut yang berada di luar laut teritorial utuk memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah laut tersebut.

72 Zona Tambahan adalah area laut yang berdekatan dengan laut teritorial di mana negara memiliki kekuasaan terbatas, disebut sebagai hak berdaulat atau sovereign rights, untuk perdagangan, fiskal, sanitasi, dan imigrasi. Lihat: pasal 33 (1) UNCLOS 1982.

73 Berdasarkan Pasal 76 (1) UNCLOS 1982, Landas Kontinen atau Continental Shelf adalah,”the continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance.” Menurut UNCLOS 1982, pengaturan tentang sumberdaya hayati dan non-hayati yang berada di permukaan laut dan di atas dasar laut termasuk ke dalam rezim ZEE (pasal 55, dan pasal 56 ayat (1)a UNCLOS 1982). Sementara untuk sumberdaya hayati dan non-hayati yang berada di dasar laut diatur di dalam rezim Landas Kontinen (pasal 77 ayat (4) UNCLOS 1982).

74 ZEE merupakan area laut yang berdekatan dengan zona tambahan (kalau ada) atau laut teritorial. Lebar ZEE tersebut tidak boleh lebih dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Di ZEE, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam, baik hayati maupun non hayati yang berada di permukaan dan di dasar laut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin, serta yurisdiksi untuk pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mochtar Kusumaatmadja (a) dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, cet.1, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 83.

Hak Penangkapan Ikan Tradisional –( Najmu Laila)