ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah masih tertinggal

dibandingkan dengan pembangunan di negara tetangga seperti Malaysia.Hal tersebut di atas menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dibandingkan dengan kondisi social ekonomi masyarakat negara tetangga. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap masyarakat perbatasan yang lebih berorientasi ke negara tetangga sehingga tingkat ketergantungan terhadap negara tetangga sangat tinggi. Kondisi seperti tersebut mempunyai dampak yang merugikan bagi negara, karena akan menimbulkan berbagai kegiatan yang illegal, pengeksploitasian SDA tak terkendali.

1.Perbatasan Darat

A. Aspek Pertahanan dan Keamanan, serta Penegakan Hukum

1) Minimnya sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan

Untuk memantapkan pengamanan di kawasan perbatasan Indonesia- Malaysia telah dibangun sarana dan prasarana pengamanan perbatasan yang secara keseluruhan berjumlah 18 pos di Kalbar dan 26 pos di Kaltim. Jumlah ini tentunya sangat tidak memadai untuk mengawasi dan mengamankan perbatasan kedua negara sepanjang 2004 kilometer, dimana

setiap pos rata-rata harus mengawasi garis perbatasan sepanjang + 45 km.Aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan sebagian besar dalam

kondisi yang masih buruk. Selain itu sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal yang sama untuk kawasan perbatasan lainnya seperti RI-PNG.

2).  Banyaknya kasus lintas batas illegal di kawasan perbatasan (illegal trading, illegal migration, human trafficking, illegal loging)

Dalam upaya meningkatkan pertahanan di kawasan perbatasan, TNI secara rutin melaksanakan operasi pengamanan perbatasan, bakti sosial, penyuluhan, serta pengembangan sarana dan prasarana pertahanan maupun keamanan, misalnya pos pengamanan perbatasan. Demikian pula dengan Kepolisian Republik Indonesia yang secara rutin melakukan upayaupaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka pemberantasan kegiatan ilegal di kawasan perbatasan. Pembangunan pospos pertahanan serta pos polisi di kawasan perbatasan juga dilakukan untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Namun demikian perlu diakui bahwa penanganan kegiatan ilegal di kawasan perbatasan negara tampaknya masih menghadapi berbagai tantangan karena luas dan panjangnya batas negara sehingga kegiatan ilegal sulit dibendung, terutama pembalakan liar. Jenis-jenis kegiatan illegal lain yang sering terjadi adalah penyelundupan (barang atau manusia), Perdagangan gelap, termasuk organ tubuh manusia, Human/Woman

Trafficking, perambahan hutan dan penangkapan ikan secara liar. Pada umumnya, kegiatan ilegal di atas diikuti dengan kegiatan lain yang bersifat pelanggaran hukum, seperti: (1) Penipuan, terutama kepada objek trafficking (wanita dan anak-anak); (2) Penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen: misal Visa kunjungan untuk bekerja memperoleh upah; (3) Pemalsuan identitas; ataupun (4) Penyuapan oknum pemerintah/aparat: misal penyuapan oleh PSK dari Batam ke Malaysia atau Singapura, penyuapan untuk melakukan pengangkutan kayu ilegal.

Beberapa faktor yang mempermudah kegiatan ilegal, diantaranya:

1. Keuntungan ekonomi tinggi: penjualan barang/komoditas dengan modal yang lebih rendah, jasa pengiriman TKI, dll.;
2. Kemudahan akses ke negara tetangga lewat jalan “tikus”. Karena
3. faktor geografis, perbatasan Kalimantan yang memungkinkan
4. banyaknya “jalur tikus” sehingga memungkinkannya aktivitas ilegal dan
5. dijadikan tempat aman guna melakukan kegiatan ilegal dan kegiatan
6. pelanggaran hukum;
7. Keterbatasan jumlah petugas/personil pengawas tidak sebanding
8. dengan luas wilayah perbatasan;
9. Keterbatasan sarana-prasarana keamanan dan pengawasan perbatasan
10. serta fasilitas CIQS (beacukai, imigrasi, karantina, dan keamanan); dan
11. Petugas tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dengan
12. kata lain, upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap

kegiatan kegiatan ilegal yang terjadi di kawasan perbatasan masih

lemah.

2) Degradasi wawasan kebangsaan masyarakat dan gejala

separatisme dikawasan perbatasan yang mengganggu ketertiban

dan keamanan

Rendahnya aksesibilitas informasi dan komunikasi, berpotensi terjadinya penurunan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik berbangsa sehingga

berpotensi terhadap disintegrasi bangsa. Ketergantungan masyarakat perbatasan yang tinggi terhadap negara tetangga, seperti dalam pemenuhan

kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendidikan, bahkan kesehatan (berobat ke negara tetangga), secara tidak langsung merupakan ancaman terhadap wawasan kebangsaan.

Anak-anak buruh perkebunan (warga RI) yang bersekolah di daerah sekitar perkebunan (Malaysia) lebih mengetahui lagu kebangsaan Malaysia daripada

Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan, dimana perhatian pemerintah RI terhadap (salah satunya) pendidikan anak bangsa yang bekerja di Negara tetangga masih kurang. Pada akhir tahun 2007, terungkap bahwa sejumlah warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan berhasil direkrut oleh pemerintah Malaysia menjadi Tentara Milisi yang disebut dengan “Askar Watania” (Tentara Tanah Airku). Sebahagian diantara mereka yang berhasil direkrut tersebut sadar bahwa mereka adalah warga Negara Indonesia, namun karena mereka mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup besar maka mereka memilih pekerjaan tersebut. Kasus perpindahan wilayah dan pergantian status kewarganegaraan di daerah perbatasan Kalimantan Barat - Serawak (Malaysia) perlu diperhatikan dengan serius. Kenyataannya, hampir seluruh penduduk di desa-desa perbatasan menggunakan fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, maupun air bersih dari Malaysia tanpa dipungut biaya atau gratis. Tercatat sejak tahun 1997, 2.000 orang penduduk Kalimantan Barat secara sadar berpindah tempat tinggal dan berganti status kewarganegaraan.

Disisi lain, hubungan antar masyarakat yang belum kondusif, sering menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kelompok separatis OPM di Papua masih terus melakukan aktifitasnya, antara lain dengan pola propaganda, hasutan, teror. perompak dan tekanan masyarakat. Tindakan OPM tersebut menimbulkan keresahan dan ketakutan

masyarakat. OPM dan simpatisannya meningkatkan aktifitasnya dengan membangun jaringan di luar negeri untuk mencari dukungan masyarakat internasional. Ancaman dari kelompok separatis bersenjata merupakan urusan dalam negeri Indonesia, sehingga perlu diselesaikan dengan cara-cara yang memperhatikan hak azazi manusia sebagai nilai-nilai universal yang harus dijunjung. Berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2002, TNI bertugas untuk mengatasi ancaman separatis bersenjata.

B. Aspek Ekonomi Kawasan

Isu strategis terkait pengembangan ekonomi kawasan perbatasan darat sebagai berikut:

1) Pengelolaan sumber daya yang tidak terkendali dan belum optimal

Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar pelaku sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat. Misalnya, kasus illegal logging yang

juga terkait dengan kerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih keuntungan dalam penjualan kayu. Depertemen Kehutanan pernah menaksir setiap bulannya sekitar 80.000-100.000 m3 kayu ilegal dari Kalimantan Timur dan sekitar 150.000 m3 kayu ilegal dari Kalimantan barat masuk ke Malaysia (Kompas, Mei 2001). Penebangan liar ini terus berlangsung akibat tuntutan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan. Akibat pencurian SDA ini, kerugian devisa negara mencapai milyaran Dollar AS.

Selain hutan, potensi sumberdaya alam di kawasan perbatasan cukup besar

diantaranya perkebunan (karet, kopi, coklat, kelapa), pertanian (padi, palawija, buah-buahan) dan pertambangan (batubara, emas, bauksit, dll.). Namun, besarnya potensi ini belum dikelola secara adil, optimal, dan terkoordinasi serta berkelanjutan sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat perbatasan. Faktor keterbatasan akses transportasi, listrik, dan minimnya sarana penunjang lain, masih menjadi masalah klasik yang sulit dipecahkan. Akibatnya, potensi yang belum dikelola optimal ini akhirnya menjadi sasaran empuk dan dimanfaatkan secara ilegal oleh pengusaha nakal dari negara tetangga. Pemanfaatan sumberdaya alam yang ilegal dan tidak terkendali (diikuti dengan kebakaran hutan, pembukaan lahan-lahan eks tebangan yang belum ditanami dan menjadi lahan-lahan kritis) akan menyebabkan degradasi kualitas lingkungan dan pada akhirnya, akan mengurangi potensi sumberdaya alam di masa mendatang. Kegiatan eksploitasi SDA yang paling fenomenal di kawasan perbatasan darat adalah pembalakan liar (illegal logging). Praktek pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai milyaran Dollar AS, diantaranya berupa pendapatan negara setiap tahunnya. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan.

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta Ha dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Pemberantasan kegiatan illegal logging dan penanggulangan kerusakan sumberdaya hutan di Indonesia sesungguhnya menjadi tugas dunia internasional mengingat hutan Indonesia (salah satunya kawasan konservasi Heart of Borneo di Pulau Kalimantan) berfungsi melindungi keanekaragaman hayati khas Pulau Kalimantan dan menjadi Natural World Heritage (warisan alam dunia), Cultural World Heritage (warisan budaya dunia), serta paruparu dunia.

2) Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dengan

negara tetangga di kawasan perbatasan

Fakta yang terjadi di wilayah perbatasan saat ini adalah belum tuntasnya masalah kemiskinan. Hal ini merupakan masalah klasik di daerah perbatasan, yang sampai sekarang belum tuntas ditangani. Pendekatan keamanan (security) yang diterapkan pada pembangunan masa lalu berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk karena kurangnya pembangunan yang menitikberatkan pada kesejahteraan. Akibatnya penduduk di perbatasan cenderung miskin/tertinggal dan terisolasi.

 Kehidupan masyarakat perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi social ekonomi Negara tetangga. Kawasan perbatasan Kalimantan contohnya dimana kehidupan social ekonomi masyarakat pada umumnya berkiblat ke Negara tetangga yang infrastrukturnya lebih baik. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh akumulasi dari berbagai factor seperti rendahnya mutu manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktivitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam. Implikasinya menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke negara tetangga (contohnya Malaysia ) Mobilitas penduduk di perbatasan darat relatif tinggi karena adanya motif sosial maupun ekonomi. Secara sosial, penduduk di sekitar perbatasan kedua negara masih memiliki hubungan kekerabatan sehingga ada kegiatan saling mengunjungi untuk silaturahmi dan sebagainya. Mobilitas dapat dilakukan dalam satu hari perjalanan (ulang-alik) maupun secara sirkuler

(lebih dari satu hari) untuk keperluan kunjungan wisata ataupun bekerja. Selain motif sosial, mobilitas penduduk terjadi karena faktor ekonomi. Kondisi infrastruktur yang lebih baik ataupun pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat di negara tetangga menyebabkan orientasi masyarakat lebih berkiblat ke negara tetangga.

Bahkan sampai dengan pengaruh harga dan penggunaan mata uang, contohnya di perbatasan Kalimantan, beberapa transaksi perdagangan menggunakan Ringgit Malaysia (RM). Mobilitas penduduk ini tentu saja akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif ini diantaranya, adalah adanya perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan. Sedangkan dampak negatifnya adalah berpotensi tumbuhnya kegiatan ilegal. Atau bisa jadi kegiatan ilegal yang mendorong terjadinya mobilitas penduduk. Selain itu, orientasi yang kuat ke negara tetangga menimbulkan turunnya wawasan kebangsaan. Untuk jangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan Negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik.

3) Jumlah penduduk yang mendiami kawasan perbatasan masih relatif jarang

Penyebaran penduduk di kawasan perbatasan umumnya tidak merata. Penduduk cenderung terkonsentrasi di ibukota kabupaten atau di pusat pertumbuhan, sementara itu di penduduk di kawasan perbatasan sangat jarang, bahkan pada lokasi-lokasi tertentu yang minim infrastrukturnya tidak ada penduduk sama sekali. Akibatnya memudahkan bagi Negara tetangga untuk menggeserkan batas wilayah Negara tanpa pengawasan oleh pemerintah maupun masyarakat.

4) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan

ekonomi dan akses terhadap permodalan dan asset

Sebagian besar wilayah perbatasan tidak mempunyai infrastruktur yang baik, bahkan beberapa daerah terisolasi dari pusat kegiatan provinsi. Terbatasnya sarana prasarana dasar (misalnya transportasi/jasa angkutan darat dan telekomunikasi) dan akses terhadap modal, pasar, teknologi dan informasi sehingga akan berdampak pada terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya masalah peningkatan produksi dan pemasaran. Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah Negara menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat ke negara tetangga. Seperti di Kalimantan, akses keluar (ke Malaysia) lebih mudah dibandingkan ke ibukota kecamatan/kabupaten di wilayah Kalimantan. Kesenjangan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah perbatasan, contohnya di perbatasan Indonesia – Malaysia memotivasi warga berpindah wilayah dan bahkan berganti status kewarganegaraan menjadi warga Negara Malaysia.

5) Belum optimalnya pemanfaatan peluang pasar di Negara tetangga

melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan lintas batas

Masyarakat kawasan perbatasan memiliki hubungan ekonomi lebih erat dengan negara tetangga. Contoh: Penduduk di Kep. Sangihe dan Talaud lebih banyak berinteraksi dengan Filipina karena jarak yang lebih dekat ke Mindanao (Filipina) daripada Manado (Indonesia). Namun, hubungan ekonomi dengan negara tetangga juga rawan terhadap kegiatan ilegal dan menurunnya wawasan kebangsaan karena masuknya ideologi dari luar. Adapun perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah RI dan RDTL

belum dapat diimplementasikan karena pihak Timor Leste belum menerbitkan Pas Lintas Batas (PLB) bagi penduduknya. Di samping itu, pemahaman terhadap ketentuan perdagangan lintas batas masih rendah

6) Belum berkembangnya fungsi kota-kota utama kawasan perbatasan sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi kawasan perbatasan

Berdasarkan PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN dikemukakan bahwa ada 26 PKSN di kawasan perbatasan, dan ada 12 PKSN terletak di kawasan

perbatasan darat. Seperti diketahui bahwa PKSN ditetapkan dengan kriteria:

Ø  Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan Negara tetangga

Ø  Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional

yang menghubungkan dengan Negara tetangga

Ø  Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang

menghubungkan wilayah sekitarnya

Ø  Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang

dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya

Selanjutnya PKSN dapat berupa pusat pengembangan baru, perlu revitalisasi

dan ada yang berada pada tahap peningkatan dan pengembangan. Namun demikian dalam kenyataannya hampir seluruh PKSN baik di kawasan perbatasan darat maupun perbatasan laut, pengembangan kawasan perbatasan masih terkendala oleh sarana dan prasarana wilayah seperti minimnya akses darat dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, minimnya

infrastruktur informasi dan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan pengembangan kawasan perbatasan PKSN berjalan sangat lamban sebagai

pusat pelayanan ekonomi kawasan perbatasan.

C. Pelayanan Sosial dasar

Isu strategis terkait dengan pelayanan social dasar sebagai berikut:

1) Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi; pelayanan pendidikan dasar; dan pelayanan dasar listrik rumah tangga lingkungan kawasan perbatasan

Derajat kesehatan, pendidikan, dan keterampilan penduduk di perbatasan umumnya masih rendah sehingga kualitas SDM relatif tergolong rendah. Sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di perbatasan masih terbatas. Peningkatan pelayan publik terutama transportasi, informasi, pendidikan dan kesehatan sulit diwujudkan tanpa adanya insentif (guru, dokter, penyuluh maupun sektor swasta), termasuk sangat terbatasnya sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik 2008, Distrik Muara Tami di Papua memiliki 9 SD dengan 68 guru dan 1.463 siswa. Tiap SD seharusnya diisi minimal tujuh guru. Namun, di SD Inpres itu, ternyata hanya ada dua guru yang mengajar. Kondisi ini sangat tertinggal jauh dibandingkan distrik tetangganya, Abepura, yang tiap-tiap SD rata-rata diajar 18 guru. Dengan kondisi pendidikan seperti diatas, maka tingkat pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan relatif rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya dengan jarak yang berjauhan mengakibatkan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan tertinggal.

Disamping sarana pendidikan yang terbatas, minat penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Sebagai akibat

rendahnya tingkat pendidikan dan mudahnya akses informasi yang diterima dari negara tetangga melalui siaran televisi, radio, dan interaksi langsung dengan penduduk di negara tetangga, maka orientasi kehidupan seari-hari penduduk di perbatasan lebih mengacu kepada serawak-Malaysia dibanding

kepada Indonesia. Kondisi ini tentunya sangat tidak baik terhadap rasa kebangsaan dan potensial memunculkan aspirasi disintegrasi. Dari sisi kesehatan, budaya hidup sehat masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih belum berkembang. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pemahaman terhadap kesehatan dan pencegahan penyakit. Sebelum tahun 1980-an banyak penduduk yang berobat ke Serawak karena mudah dijangkau dan biayanya lebih murah, namun saat ini jumlah penduduk yang

berobat ke Serawak semakin sedikit karena puskesmas sudah tersedia di setiap kecamatan

2) Sebagian masyarakat perbatasan merupakan komunitas adat

terpencil ( KAT )

Untuk memberikan gambaran mengenai komunitas adat, berikut diberikan gambaran masyarakat yang berdomisili di sepanjang kawasan perbatasan RI-PNG dari utara sampai ke selatan memiliki etnis yang beragam mendiami dataran rendah di bagian selatan Papua, Etnis Senggi dan Web mendiami daerah perbukitan di bagian utara Pegunungan Tengah, serta Etnis Muyu yang mendiami daerah-daerah perbukitan di bagian Selatan Pulau Papua memiliki mata pencaharian sebagai petani (berkebun) disamping berburu dan meramu sagu sebagai aktivitas pendukung. Sedangkan Kelompok etnis Ngalum (Wara Smol) yang mendiami bagian Pegunungan Tengah yang bergunung-gunung hidup terutama dari kegiatan berkebun dan berburu disamping meramu berbagai hasil hutan.

Masyarakat tersebut merupakan komunitas adat terpencil/terisolasi dan tertinggal karena tidak tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dsb yang memadai. Disisi lain, secara tradisional dalam lingkungan masyarakat adat, struktur penguasaan tanah di Papua dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 1) Tanah ulayat (milik bersama) dari beberapa marga, suku, keret; 2) Tanah adat (milik bersama/peorangan). Selanjutnya, ada 3 hal yang terkandung pada penguasaan tanah secara tradisional: 1) Tanah merupakan karunia Tuhan utk memenuhi kebutuhan hidup; 2) Tanah sebagai tumpah darah; 3)

Tidak ada tanah yang tidak bertuan. Pengertian hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termaksud tanah dalam wilayahnya bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Dengan adanya model atau struktur penguasaan tanah seperti ini, banyak warga PNG yang berdiam di wilayah Papua maupun sebaliknya tanpa memperhatikan batas-batas negara. Sebagai contoh, ada ribuan WN-PNG yang berdiam di wilayah RI, seperti di kampung Warasmol dan Marantikin, kab. Pegunungan Bintang. Implikasi lain dari adanya hak ulayat adalah terkendalanya proses pembangunan karena pemerintah tidak dapat menerapkan sistem tata ruang wilayah tanpa adanya perundingan dengan masyarakat adat untuk penetapan hak pengelolaan tanah ulayat.

D. Penguatan Kelembagaan

Isu strategis mengenai kelembagaan adalah:

1).Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi ( KISS ) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara   

( Penjelasannya dapat dilihat pada point mengenai penguatan kelembagaan )

2) Rendahnya kapasitas fiskal daerah serta minimnya investasi swasta untuk membangunan kawasan perbatasan

3) Belum memadai kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan

Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi, belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan

taman nasional sebagai international inheritance yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).

2 Perbatasan Laut

Isu terkait pengelolaan di kawasan perbatasan laut lebih dominan pada masalah keterbatasan jumlah personil dan sarana prasarana pendukungnya dalam upaya penegakan hukum, kedaulatan wilayah dan keamanan di laut. Isu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut antara lain masih tingginya tingkat kemiskinan, pemanfaatan sumberdaya alam yang belum optimal serta belum termanfaatkannya alur transportasi laut sebagai sarana dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah dan mengoptimalkan fungsi PKSN, disamping itu masih ada isu terkait dengan aksesibilitas yang rendah baik dari segi transportasi, telekomunikasi, dan listrik). Pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan isu strategis yang diangkat adalah minimnya sarana dan prasarana sosial dasar sehingga pelayanan terhadap sarana dan prasarana ini sangat kurang, misalnya untuk sanitasi lingkungan, air bersih, pendidikan dasar dan kesehatan, disamping adanya isu komunitas adat yang terpencil di kepulauan menjadi isu yang cukup strategis untuk diangkat. Lemahnya koordinasi, intregrasi, sinergi dan sinkronisasi menjadi salah satu isu yang dimunculkan dalam penguatan kapasitas kelmbagaan pengelolaan kawasan perbatasan laut, disamping ada pula isu tentang rendahnya pembiayaan pembangunan yang dialokasikan untuk pembangunan di kawasan perbatasan, serta belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalampengelolaan kawasan perbatasan.

A.  Aspek Peningkatan Keamanan dan Pertahanan serta

Penegakan Hukum di Perbatasan Laut

Isu strategis di Kawasan Perbatasan laut tidak terlepas dari PPKT yang perlu

mendapat perhatian penuh. Dari sisi pemeliharaan keamanan dan penegakan

hukum, isu-isu yang timbul di kawasan perbatasan laut dan PPKT secara umum sebagai berikut:

1) Minimnya sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan, serta kerjasama internasional. Minimnya sarana dan prasarana hankam telah mengakibatkan fungsi hankam sebagai penjaga teritorial negara tidak berjalan dengan baik. Belum tersedianya sarana dan prasarana keamanan laut secara terpadu dengan berbagai instansi terkait dan terbatasnya aparat penegak hokum menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran batas kedaulatan negara oleh pihak asing.

2) Terbatasnya jumlah personil militer yang mengamankan kawasan

perbatasan.

Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan telah menjadi salah satu permasalahan yang harus ditangani dengan baik, karena dapat mengakibatkan situasi yang kontra-produktif. Kuantiítas dan kualitas personal TNI – AL dan Polisi Laut perlu ditingkatkan, disamping perlunya kerjasama internacional dibidang pertahanan dan keamanan.

3) Minimnya sarana prasarana dan aparat penegak hukum di kawasan

perbatasan.

Lokasi pulau-pulau kecil terluar yang masih terisolir dan yang tidak berpenduduk telah mengakibatkan pengawasan wilayah tidak dapat dilakukan secara optimal, sehingga menimbulkan permasalahanpermasalahan yang sangat mengganggu terhadap aspek keamanan dan ketertiban, serta kurang optimalnya penanganan wilayah pada aspek hukum. Sebagai contoh: keterbatasan prasarana dan sarana transportasi dan tinggi gelombang laut yang mencapai 3 (tiga) meter mengakibatkan pulau sulit dijangkau, seperti P. Miangas dan Marore pada bulan Agustus-Desember terputus dari dunia luar.

Wilayah laut Indonesia yang sangat luas (sekitar 67% dari luas wilayah negara) mengandung kekayaan sumberdaya hayati, salah satunya adalah sumberdaya ikan yang sangat besar dengan spesies yang sangat beragam. Namun lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia mengakibatkan maraknya kasus-kasus pencurian ikan oleh nelayan-nelayan lokal maupun nelayan asing di kawasan perbatasan laut. Dari aspek lingkungan, pengelolaan sumberdaya ikan yang tidak bertanggung jawab ini akan menghambat kemajuan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia, tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas sehingga kasus-kasus pencurian yang mungkin oleh pelaku-pelaku yang sama terjadi kembali. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, kegiatan IUU-Fishing ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

(1) rentang kendali dan luasnya daerah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini;  

(2) terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut;  

(3) lemahnya kemampuan SDM nelayan Indonesia dan banyaknya kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau broker;  

(4) masih lemahnya penegakan hukum; dan

(5) lemahnya koordinasi Masih terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal seperti pencurian ikan oleh warga negara asing di sekitar pulau-pulau kecil terluar akibat dari masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan.

Kawasan perbatasan laut juga rawan terhadap penyelundupan dan pendatang ilegal (imigran gelap) serta rawan terhadap intervensi dan okupasi negara lain Selain itu terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal lain, seperti: illegal logging, illegal mining, penyelundupan senjata, pergerakan teroris, dan perampokan di laut/ perompakan. Contoh: Banyak nelayan Filipina yang melakukan illegal fishing di perairan P.Miangas, Perairan Pulau Miangas dan Pulau Marore dan sekaligus merupakan daerah yang dijadikan jalur strategis bagi pergerakan teroris dan penyelundupan senjata, barang-barang kebutuhan rumah tangga,

pemasukan uang dollar palsu, serta perdagangan obat terlarang dari Filipina.

Sedangkan di provinsi Riau yang berhadapan dengan P. Portland Malaysia (rawan penyelundupan BBM, illegal logging, tambang, sembako dll.) Penyelundupan manusia, perdagangan obat terlarang, penyelundupan senjata ringan, penyebaran aksi terorisme, dan kejahatan internasional lainnya yang melampaui batas kedaulatan nasional.

Terorisme, separatisme, dan kejahatan trans-nasional yang lain dimungkinkan saling berkaitan erat dalam memanfaatkan atau mengeksploitasi jalur-jalur laut di wilayah perairan Indonesia, sehingga mereka bisa bergerak dengan bebas untuk memasuki Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keamanan laut tidak hanya strategis dalam hubungan dan politik internasional, melainkan juga strategis bagi keamanan domestik. Namun, kemampuan patroli dan pengawasan wilayah laut (baik teritorial maupun yurisdiksi) negara Indonesia masih sangat lemah sehingga dimanfaatkan oleh aktor negara maupun aktor bukan negara (non-state actors). Selain kemampuan patroli dan pengawasan, perlindungan terhadap jalur komunikasi laut (SLOC, Sea Lanes of Communication) dan jalur perdagangan laut (SLOT, Sea Lanes of Trade) yang vital bagi perdagangan internasional, jalur pemasok energi, serta kegiatan ekonomi lainnya belum optimal. Sebagai contoh di perbatasan Morotai-Filipina, dimana praktik penyelundupan barang, orang dan pencurian ikan oleh kapal asing terus berlangsung karena pengamanan di wilayah utara Indonesia itu sangat lemah.

B. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

Kesenjangan pembangunan telah menyebabkan perbedaan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan laut dengan negara tetangga. Perbedaan ini merupakan suatu ancaman tersendiri yang akan berakibat pada lemahnya fungsi perlindungan masyarakat di perbatasan. Beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan laut adalah:

1) Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat di kawasan

perbatasan.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi disetiap kawasan perbatasan laut. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan social ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan Negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai factor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya mutu sumberdaya manusia, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dikawasan perbatasan.

 Wilayah laut Indonesia yang sangat luas (sekitar 67% dari luas wilayah negara) mengandung kekayaan sumberdaya hayati, salah satunya adalah sumberdaya ikan yang sangat besar dengan spesies yang sangat beragam. Hasil penelitian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP, 2001) menunjukkan besarnya potensi sumber daya ikan (6,4 juta ton/tahun) juga disertai oleh tingkat pemanfaatan yang secara rata-rata sudah cukup tinggi (63,5%). Namun, pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perairan lepas pantai dan hampir seluruh perairan ZEE kecuali Laut Arafura, secara umum dapat dikatakan belum dimanfaatkan secara optimal (DirJen Perikanan, 1994).

Miinimnya sarana dan prasarana ekonomi (seperti pasar dan prasarana perhubungan), keterbatasannya kemampuan SDM lokal dalam mengelola potensi SDA yang tersedia, serta keterbatasan akses berakibat kepada rendahnya pendapatan masyarakat. Kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga terlihat sangat mencolok baik di kawasan perbatasan darat maupun laut. Diantaranya, wilayah pesisir timur Sumatera dengan pesisir barat Semenanjung Malaysia dan Singapura; Contoh lain, kawasan perbatasan Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud) memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup besar dibanding dengan Mindanao Selatan (Filipina), yang mengakibatkan masyarakat di kawasan perbatasan memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terhadap Filipina.

2) Pemanfaatan sumber daya alam di kawasan laut belum optimal dan tidak terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup

Eksploitasi sumberdaya alam secara tidak terkendali, misalnya penebangan

kayu ilegal, penambangan pasir laut (contoh, di pulau Nipah), serta pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing di perairan ZEE. Penambangan pasir laut ini berpotensi pada hilangnya pulau-pulau tersebut. SDA yang belum dikelola secara terkoordinasi dan kewenangan yang jelas (serta ditujukan untuk kesejahteraan rakyat), cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain secara ilegal dan tidak terkendali. Akibatnya, kondisi lingkungan di sekitar kepulauan semakin rusak. Kerusakan lingkungan ini juga diakibatkan oleh pembuangan limbah dan penambangan pasir, serta penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (pengeboman dan pembiusan).

Disamping itu tingkat abrasi sangat tinggi di PPKT (contoh: Pulau Jiew, Pulau Marore), namun belum seluruh pulau-pulau kecil yang rawan abrasi ini mendapatkan bangunan perlindungan pantai kecuali pulau Morotai. Abrasi juga terjadi di pulau-pulau kecil terluar yang terletak di perairan barat pulau Sumatera seperti pulau Rusa, pulau Salaut Besar, pulau Simeulucut, pulau Raya, pulau Benggala dan pulau Rondo di provinsi Aceh akibat gelombang yang berasal dari Samudera Hindia.

3) Belum termanfaatkannya potensi alur transportasi laut sebagai

pemicu dalam pengembangan ekonomi wilayah dan kegiatan ekonomi antar negara.

Pada umumnya aksesibilitas menuju perbatasan masih sangat minim sehingga perekonomian sulit berkembang. Sebagai contoh, belum tersedianya sarana dan prasarana laut yang menghubungkan wilayah perbatasan daratan (Oepoli dan sekitarnya) dengan pulau-pulau terluar sehingga pengelolaan terhadap pulau-pulau terluar kurang berjalan dengan

optimal. Selain itu aksesibilitas terhadap informasi, khususnya bagi penduduk yang berada di wilayah pedalaman, masih minim. Adapun perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah RI dan\ RDTL belum dapat diimplementasikan karena pihak Timor Leste belum menerbitkan Pas Lintas Batas (PLB) bagi penduduknya.

Di samping itu, pemahaman terhadap ketentuan perdagangan lintas batas masih rendah. Perairan di sekitar Provinsi Aceh, khususnya Selat Malaka di sebelah timur, merupakan jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Dari segi ekonomi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran strategis, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang dilintasi oleh 50.000 - 60.000 kapal setiap tahunnya, dimana lebih 30 persen merupakan kapal-kapal kontainer (Subhan, 2008). Untuk itu perlu dikembangkan pelabuhan-pelabuhan beserta kawasan industri dan perdagangan di sekitarnya sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi lintas negara.

Pengembangan kawasan perlu disertai dengan pemberian berbagai macam fasilitas dan insentif yang dapat menarik minat investor untuk melakukan kegiatan usaha. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kota Sabang sebagai PKSN dan kawasan disekitarnya sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas/KPBPB (Free Port and Free Trade Zone/FTZ. Namun demikian pengembangan kawasan perbatasan masih terkendala oleh sarana dan prasarana wilayah seperti minimnya akses darat dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya PKSN Sabang sabagai Free Trade Zone berjalan sangat lamban.

4) Rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan laut akibat minimnya sarana prasarana dasar wilayah (transportasi, telekomunikasi, informasi, dan listrik)

Kawasan perbatasan masih mengalami kesulitan aksesibilitas utamanya kawasan laut menuju pusat-pusat pertumbuhan. Di Kawasan perbatasan laut sulitnya aksesilibitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masayarakat di wilayah negara tetangga. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu factor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas social ekonominya ke Negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

C.Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

1) Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi lingkungan di kawasan perbatasan.

Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (kesehatan termasuk air bersih dan sanitasi lingkungan) di wilayah pulau perbatasan menyebabkan pulau kecil ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolasi dan tertinggal dari wilayah sekitarnya. Tingginya biaya transportasi dan frekuensi kedatangan yang sangat jarang menyebabkan beberapa wilayah di pulau terpencil cenderung terisolir dan tertinggal. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat beserta kondisi prasarana pendidikan di Kawasan Perbatasan Laut sangat rendah. Sebagai contoh, di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagian besar penduduk berpendidikan SD, yaitu sebesar 31,94 persen. Bahkan sebanyak 19,65 persen masyarakat sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Hal ini disebabkan minat terhadap pendidikan masih relatif rendah, dan sarana dan prasarana pendidikan yang ada saat ini masih terbatas. Kesenjangan pembangunan pulau-pulau perbatasan yang terpencil akibat minimnya fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya telah mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera. Selain itu rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, dan keterampilan masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya kualitas SDM. Pembangunan di wilayah terpencil relatif membutuhkan biaya yang besar sehingga kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dalam pengembangan prasarananya karena dinilai tidak ekonomis, lokasinya jauh dari pusat pertumbuhan (terpencil) serta penduduknya sedikit.

2) Minimnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Penyebaran penduduk di kawasan perbatasan umumnya tidak merata bahkan di pulau-pulau terluar ada yang tidak berpenghuni dan terpencil. Penduduk cenderung terkonsentrasi di ibukota kabupaten atau di pusat pertumbuhan, sementara itu di penduduk di wilayah lain masih sangat sedikit. Kondisi ini berdampak terhadap penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar di kawasan perbatasan yang minim penduduk yang mengakibatkan kualitas sumberdaya manusia di wilayah perbatasan laut ini sangat minim.

3) Adanya Komunitas Adat Terpencil

Dibeberapa kawasan perbatasan karena lokasinya yang jauh dari pusat pertumbuhan masih banyak komunitas adat terpencil yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Keterbatasan akses baik akses terhadap sarana prasarana maupun terhadap pelayanan sosial dasar. Dibutuhkan komintmen bersama dalam membangun komunitas adat terpencil ini.

D. Penguatan Kelembagaan

Isu startegis kelembagaan di kawasan perbatasan laut adalah

1. Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi ( KISS ) antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara

Kondisi di kawasan perbatasan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan kawasan lainnya tidak terlepas dari faktor kelembagaan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (baik kawasan perbatasan darat maupun laut). Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa masalah-masalah kelembagaan sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan wilayah pada buku III RPJMN masih bersifat makro (unit analisis pulau besar) dan belum memberikan orientasi yang kuat bagi pembangunan kawasan sehingga diperlukan rencana yang lebih rinci untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan perbatasan.

2. “Pendekatan sektoral” masih lebih dominan dibandingkan “pendekatan regional” dalam perencanaan pembangunan nasional, karena factor “lokasi” masih dipandang sebatas tempat pelaksanaan kegiatan departemen/instansi tanpa memperhatikan kepentingan pendayagunaan ruang di daerah, akibatnya kegiatan yang direncanakan sektor tidak saling bersinergi dalam mengisi dan mendayagunakan ruang di daerah (memunculkan ego sektoral).

3. Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan

pemanfaatan ruang kawasan yang bersifat makro. Sementara itu Rencana rinci RTRWN berupa RTR Kawasan Strategis Nasional Perbatasan hingga saat ini belum tersedia (masih berupa Draft Raperpres RTR Kawasan Perbatasan), sehingga pembangunan kawasan perbatasan belum memiliki acuan yang kuat dalam implementasinya.

4. Sejak dicanangkannya penanganan kawasan perbatasan sebagai salah satu arahan kebijakan RPJMN 2005-2009, seluruh K/L memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Hal tersebut terlihat dari besarnya anggaran sektoral yang dialokasikan bagi pembangunan kawasan perbatasan baik dalam penguatan pertahanan keamanan maupun pengembangan sosial ekonomi. Namun demikian menjadi suatu kenyataan bahwa masing-masing sektor belum bersinergi satu sama lain khususnya kegiatan yang dampaknya secara signifikan bagi daerah yang menjadi sasaran kegiatan. Disamping itu beberapa sektor belum menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara kosisten dalam pembangunan kawasan perbatasan sehingga cenderung tumpang tindih dengan sektor lainnya.

5. Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi, belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah; masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai international inheritance yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).

6. Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Permasalahan beberapa kawasan perbatasan masih ditangani secara ad hoc, sementara (temporary) dan parsial serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (security) melalui beberapa kepanitiaan (committee), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komitekomite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain General Border Committee (GBC) RI – Malaysia, Joint Border Committee (JBC) RI – Papua New Guinea; dan Joint Border Committee RI-Timor Leste. Namun sejak 17 September 2010 telah terbentuk

lembaga yang khusus menangani perbatasan, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Untuk itu sangat diperlukan penguatan kelembagaan BNPP agar dapat berperan sebagaimana yang diamanatkan.

7. Selama ini belum ada payung hukum yang jelas mengatur tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan, walaupun ada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun tidak secara eksplisit menjelaskan kewenangan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat pada pintu-pintu perbatasan (border gate) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS).

8. Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih. Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.

9. Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya

10. Kemampuan diplomasi yang lemah dari delegasi Indonesia sering dimanfaatkan oleh negara lain, misalnya Malaysia. Dimungkinkan adanya taktik coba-coba dari Malaysia untuk mencari kelengahan Indonesia. Taktik ini pernah dicoba dalam mengklaim pulau Ligitan dan Sipadan dan akhirnya sangat berhasil. Berdasarkan realita, setiap ada sengketa dengan Indonesia, Malaysia pasti akan menawarkan solusi ke Mahkamah Internasional karena Malaysia mengetahui diplomasi Indonesia lemah. Untuk itu, selain perlu memiliki lembaga yang kredibel mengenai batas wilayahnya dengan negara lain, diperlukan penguatan kapasitas SDM baik secara fisik maupun mental untuk menjaga keutuhan NKRI.

2. Rendahnya pembiayaan pembangunan bagi kawasan perbatasan Rendanya pembiayaan pembangunan bagi kawasan perbatasan ditandai dengan minimnya pertumbuhan ekonomi kawasan di Perbatasan. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayahwilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan seperti: pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi, serta program listrik masuk desa sangat diperlukan disini.

3. Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan Pemerintah daerah ada yang telah memiliki badan pengelola perbatasan danada yang belum,  untuk daerah yang belum biasanya pengelolaan perbatasan berada di Bappeda, kondisi ini  kedepan perlu dibuat suatu pedoman pengelolaan kawasan perbatasan yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan perkembangan kawasan perbatasan. Penguatan kapasitas kelembagaan ditingkat daerah sangat diperlukan dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara.

Sumber : Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan 2011-2014

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob