KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN

Kesempatan Kerja Dan Pengangguran

Oleh ; Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Kesempatan kerja dan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan merupakan dua wilayah permasalahan yang satu sama lainnya mempunyai kekuatan interaksi yang tinggi.  Dalam dua wilayah permasalahan ini pula, kita dapat menempatkan diri untuk mendorong usaha mengentaskan golongan penduduk miskin dan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Ditinjau dari masalah kependudukan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia dirasakan masih cukup tinggi 3,32% setahun.

Dengan penduduk yang besar dan struktur penduduk besar pada usia muda, terdapat laju kenaikan angkatan kerja 3,3% setahun.. Sedang yang dicapai sekarang  laju pertumbuhan kesempatan kerja adalah 2,7% setahun. Mulai dengan Repelita IV diperkirakan tambahan angkatan kerja  baru sekitar 1,5 juta orang setahun. Ini belum dihitung dengan pengangguran dan pengangguran terselubung (4% pengangguran terbuka). Kecuali itu daya serap  sector non-pertanian masih relative kecil daripada sector pertanian. Sektor perindustrian sekarang mempunyai peranan sebesar 14% dari Pendapatan Nasional tetapi hanya 8% dalam penyerapan kesempatan tenaga. Biar pun kenyataan-tampung sector pertanian besar dalam kesempatan  kerja, tetapi tidak demikian dengan daya-tampungnya.

Frekwentasi pemilik tanah, buruh tani, tanah gontai dan lain-lain.

Hal ini terutama mengenai keadaan tenaga kerja pertanian di Jawa. Masalah pemerataan hasil-hasil pembangunan  terutama adalah berkaitan dengan kesenjangan social, masih sempitnya kesempatan-kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah yang menyangkut kemampuan produktif mereka dan bahkan kemiskinan. Dewasa ini 40% penduduk golongan penghasilan rendah (the 40% bottom di Indonesia) menerima 14,4% share dalam Pendapatan Nasional. Perkiraan yang masih berada di bawah garis kemiskinan adalah sekitar 30%.  Namun juga dapat dicatat bahwa bidang kesempatan pendidikan dasar, sarana kesehatan, pangan, gizi, terdapat kemampuan cukup mengesankan hingga tingkat harapan hidup adalah 53 tahun di Indonesia dewasa ini. Hal ini merupakan peningkatan yang cukup  mengesankan. Demikian pula masih perlu ditingkatkan penyediaan kebutuhan bahan pokok secara cukup, merata dan terjangkau  oleh masyarakat luas.

Arah usaha penanggulangan masalah pemerataan hasil-hasil

pembangunan dapat dilihat dalam tiga demensi :

Mengurangi kesenjangan antara golongan masyarakat. Tujuannya ialah golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan ekonomi lemah. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Keserasian laju pertumbuhan antar daerah.Mengurangi kesenjangan antar generasi. Implikasi kebijaksanaan dan program-programnya bisa dalam hal  manajemen sumber-sumber alam, teknologi, lingkungan hidup, hukum dll.

Upaya untuk memecahkan masalah perluasan kesempatan kerja, harus diletakkan pada usaha penanggulangan dengan kebijaksanaan dan program-program di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan pembangunan bangsa, maka perlu ditingkatkan  usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan pembangunan di berbagai sector antara lain, dengan mengutamakan pembangunan yang meningkatkan perluasan lapangan kerja, perluasan kesempatan-kesempatan kerja diusahakan melalui berbagai kebijaksanaan dan program sektoral, daerah dan khusus.  Misalnya di bidang industri ada sektor-sektor tertentu yang  tetap diusahakan penggunaan lebih banyak tenaga kerja (labour intensive, technology appropriate). kebijaksanaan dan program dalam pemilihan teknologi.  Investasi padat  modal perlu dilakukan secara selektif.

Hal ini memang masalah yang amat sulit tetapi bisa ditanggulangi dengan pendekatan atau cara margin of economic and social benefit yang terbaik (misalnya, huller, mekanisasi pabrik rokok, industri garment  dan sebagainya konsiderasi lapangan kerja perlu  pengembangan industri kecil, agribisnis dan lain-lain, perlu tetap diperhatikan meliputi suatu segi yang belum banyak digarap secara mendasar  adalah masalah tenaga kerja dari luar negeri dan tenaga kerja ke luar negeri. Dalam rangka yang pertama perlu terus ditingkatkan Indonesianisasi. Dalam rangka  yang kedua perlu dipersiapkan/diusahakan program  pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara lebih berencana dan terarah (Timur Tengah, Malaysia dan lain-lain).  Hal ini sudah merupakan sumber dana pembangunan tersendiri. mengenai masalah tenaga sektor pertanian di Jawa antara lain perlu digalakkan transmigrasi, dengan melalui pendekatan Pembangunan Bangsa yaitu dalam rangka pembangunan daerah-daerah yang memperkuat pembangunan secara nasional.

Pemerataan dan Kesenjangan Sosial

Ikhtisar yang dilancarkan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil

pembangunan dapatlah diikhtiarkan dalam uraian berikut ini

1.    Mengenai usaha mengurangi kesenjangan antar golongan masyarakat, diusahakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program secara terpadu bagi golongan-golongan masyarakat, berpenghasilan rendah dan golongan ekonomi lemah, antara lain dalam hal penyuluhan teknis (kerajinan, pertanian dan sebagainya),

• bantuan modal dalam bentuk program perkreditan kecil dan lunak,
• pembinaan manajemen (konsultasi), perlindungan pasar ( kebijaksanaan harga padi, padat karya, dll),
• pengembangan pemasaran sistem pengutamaan golongan ekonomi lemah (margin of preference) dan 
• pengembangan pasar modal (shares untuk golongan ekonomi lema
• 
  
• 2.Kelompok upaya khusus adalah pembinaan koperasi sebagai wahana social ekonomi golongan ekonomi lemah dan golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Koperasi merupakan suatu organisasi “dari dan oleh anggotanya”, merupakan mekanisme pendidikan dan organisasi kekuatan apabila benar-benar telah hidup dalam tata ekonomi Indonesia serta bangun usaha yang paling sesuai dengan Demokrasi Ekonomi Pasal 33 UUD 1945.

·         Dalam upaya ini perlu pemikiran tentang target pembinaan dan pengembangan yang baik agar bisa tumbuh dari bawah dan menjadi koperasi yang benar-benar mengakar di tengah masyarakat dan benar-benar  merupakan tulung punggung perekonomian nasional.

·         Koperasi merupakan wahana pemerataan hasil-hasil pembangunan yang sebenarnya dan  karena merupakan bangun usaha yang  paling sesuai dengan Demokrasi Ekonomi maka koperasi merupakan mekanisme yang paling efektif untuk membendung bahaya laten komunisme.

3. Mengenai penanggulangan kesenjangan antardaerah, usaha-usaha dilakukan melalui kebijaksanaan dan program pembangunan daerah dengan ratio bantuan pembangunan  yang lebih baik bagi daerah-daerah yang ralatif belum begitu maju agar lebih terdapat keserasian laju pertumbuhan antar daerah. Demikian pula kebijaksanaan dan program pembangunan daerah pedesaan, kecamatan-kecamatan miskin, perbaikan kampung perumahan rakyat dan lain-lain. Dewasa ini sudah mulai kentara usaha-usaha industrialisasi dan pengembangan prasarana fisik untuk daerah-daerah tertentu.

4. Mengenai usaha mengurangi kesenjangan pemetikan manfaat pembangunan dapat dilihat secara antar-generasi, diusahakan kebijaksanaan dan program-program manajemen sumber alam (minyak bumi, kayu),

·         pengelolaan lingkungan hidup (penghijauan),

·         pembinaan generasi muda,

·         alih dan penerapan teknologi,

·         sistem pendidikan,

·         pembinaan hukum nasional dan sebagainya.

5. Pemerataan hasil pembangunan juga berati usaha pemberian kesempatan yang sama bagi semua. Dalam hal ini perlu ditingkatkan dan dilanjutkan penyediaan kesempatan,

·         sarana pendidikan dasar dan menengah,

·         sarana kesehatan,

·         pelayanan peradilan dan hukum dll dengan, tujuan agar terdapat peningkatan kemampuan produktif.

6. Demikian pula pemerataan hasil-hasil pembangunan berarti, usaha penyediaan kebutuhan pokok masyarakat secara lebih mudah, merata dan terjangkau, baik dalam soal pangan dan gizi, sandang, papan dan pemukiman, air minum, listrik dll.

7. Dalam pelaksanaan pembangunan, maka proses perencanaan, penganggaran, (koordinasi) pelaksanaan, pengendalian pengawasan berbagai unsur kegiatan itu hendaknya didasarkan kepada komitmen politik sehingga dalam setiap gerak dan langkah dapat dicapai corak yang terpadu dan benar-benar menunjang kebijaksanaan dan program yang ditetapkan.

8. Idiologi Pancasila merupakan idiologi yang juga menaggulangi kesenjangan keadilan dan kemiskinan. Oleh karena itu merupakan komitmen untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan menuju terujudnya “Keadilan Sosial” bagi seluruh rakyat. (Sumber : Muslimin Nasotion,  Editor Sri-Edi Swasono, “Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, Penerbit UI-Press) Jakarta, l985 :105-109).