KUMPULAN TULISAN TENTANG KONDISI TNI DAN KENDALA SERTA SOLUSINYA

KUMPULAN TULISAN TENTANG  KONDISI T NI  DAN  KENDALA  

SERTA S OLUSINYA

 

OLEH : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

PENDAHULUAN

Guna memahami Kondisi TNI -- Kendala yang dihadapinya maupun Solusinya, maka kami memuat  beberapa judul  dari berbagai  nera sumber untuk diketahui, bahwa TNI memiliki peranan sangat penting dalam mempertahan Kedaulatan NKRI  baik atas gangguan keamanan dari dalam maupun dari luar, dan bagaimana  cara menghadapinya, diperlukan personil TNI yang handal maupun dukunga logistik  persenjatahan  canggih dengan manajemen yang baik, memerlukan dana yang cukup untuk pengadaannya. Hal ini sangat penting oleh karena letak Indonesia diantara dua benua dan dua samudrea  dan berbatasan dengan 10 negara tetangga diperlukan kesiapan yang matang jika terjadi konflik atau kerawan yang sewaktu-waktu dapat timbul, maka TNI lah sebagai ujung tombak harus bergerak cepat dengan segala kekuatannya untuk menghancurkan musuh baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu anggaran untuk Pertahanan dan Keamanan perlu ditingkatkan sedemikian rupa baik dalam rangka peningkatan mutu prajurit maupun memodernisasi  persenjatahan yang hingga kini masih banyak tergantung dari teknologi luar negeri. Kini dengan adanya peningkatan anggaran, maka Indonesia berusaha mandiri dalam memperoduksi berbagai kelengkapan persenjataan maupun sarana angkutannya, dan terbukti Indonesia telah berhasil memproduksi berbagai senjata canggih selain untuk kebutuhan dalam negeri tetapi malah sudah di ekspor bukan di negara-negara di Asia saja tetapi ke negara-negara maju seperti Amerika. 

Kini Indonesia sudah percaya diri dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan baik soal persenjataan maupun telah pula membuat sendiri Kapal Perang yang telah dilengkapi senjara canggih. Ini suatu kebanggaan menjadi tersendiri bagi Indonesia yang memiliki TNI yang kuat dan handal menghadapi berbagai ancaman yang mungkin akan terjadi. 

Maksud dari tulisan ini, adalah suatu informasi kepada masyakat Indonesia, tentang konisi TNI, dimana anggaran belanja untuik kepertingan Pertahanan dan Keamanan adalah bersumber dari rakyat.

Berikut ini kami memuat beberapa kumpulan  judul  tulisan dari berbagai nara sumber untuk diketahui  sbb : 

1. Laporkan   Kondisi  TNI  I pada  Purnawirawan

INILAH.COM, Jakarta - Saat menyampaikan sambutan pada peringatan HUT PEPABRI ke 51, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan beberapa kemajuan dan program yang sedang di lakukan oleh TNI dan Polri di masa kini kepada para Purnawirawan ABRI. "Saya sampaikan bahwa lima hingga sepuluh tahun mendatang, kita ingin sungguh meningkatkan pembangunan kekuatan dan modernisasi Alutsista kita, terutama TNI," ujar SBY saat menyampaikan sambutan di peringatan HUT Persatuan Purnawirawan ABRI (PEPABRI) di Puri Ardhya Garini, Halim Perdanakusuma, Selasa (12/10). SBY berharap dalam lima tahun ke depan kemampuan Alutsista TNI bisa meningkat dengan memenuhi kemampuan persenjataan minimum. "Untuk itu kita telah tetapkan satu kebijakan untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Demikian juga industri strategis untuk memproduksi Alutsista yang memang sudah bisa kita produksi," kata SBY. Salah satu yang dilaporkan SBY adalah rencana pemerintah yang akan membangun peacekeeping centre atau Pusat Pelatihan dan Pendidikan Penjaga Perdamaian guna meningkatkan kemampuan dan peran aktif TNI dalam menjaga perdamaian dunia. "Pemerintah akan bangun pusat penjaga perdamaian. Di sana akan ada tempat pelatihan dan pendidikan yang memadai." Selain sebagai pusat pelatihan bagi penjaga perdamaian, pusat pelatihan dan pendidikan ini juga disiapkan untuk penanggulangan bencana. Dengan kehadiran pusat pelatihan dan pendidikan ini, TNI akan lebih siap menanggulangi bencana. Rencananya, kata SBY, itu akan direalisasikan dalam waktu dekat ini. "Insya Allah dalam waktu yang tidak lama ini akan terwujud," jelas SBY. 

Presiden SBY - inilah.com/WirasatriaOleh: Irvan Ali FauziNasional - Selasa, 12 Oktober 2010 | 14:58 WIB

 2. Komando Operasi AU Menjawab Tantangan

Tetap dan hidup lukisan wartawan majalah kedirgantaraan Angkasa (Juni 2007) mengenai Komando Operasi TNI AU. Manakala terjadi penyusupan oleh pesawat asing, Komando 

Pertahanan Udara Nasional dan Kohanudnas dengan radarnya bisa mengenali sasaran yang dicurigai. Melalui Panglima Komando Sektor Hanudnas bisa memerintahkan pengiriman pesat penyergap kearah sasaran yang dicurigai tadi. Tetapi, yang penting kemudian adalah 

“Siapkah pesawat penyergap yang diperintahkan tadi?” Instansi yang bertanggung jawab bagi 

kesiapan pesawat dan alat utama system senjata (alutsista) di TNI AU adalah Komandan  

Operasi (Koops).

Koopsau inilah yang secara atruktural bertugas membina kesiapan alutsista sehingga 

diharapkan saat kapan dan dibutuhkan, alutsista  tersebut siap dioperasikan. Mengingat sekarang upaya untuk meningkatkan kesiapan operasi merupakan  prioritas utama TNI AU, baik 

juga menilik Koopsau yang tanggal 15 juni merayakan hari jadi ke – 56. Seperti dikemukakan oleh pimpinan TNI AU dalam berbagai kesempatan, antara lain dalam dengar pendapat  

atau rapat kerja dengan DPR, Permasalahan pokok yang dihadapi TNI AU dan juga angkatan 

lain, adalah rendahnya tingkat kesiapan operasi, yang bisa  dikatakan juga  tingkat combat 

readiness, alutsista.

Padahal, operational readiness atau combat readiness  jelas unsur penting bagi satu angkatan perang. Meskipun kita tidak pernah ikut melewati periode gawat Perang Dingin, kisah 

yang pernah penulis dengar mengenai pilot Swedia amat  mengesankan. Selama decade l970-an, pilot Swedia, dia sampai harus,mengerjakan banyak aktivitas, termasuk membaca, di 

kopilot karena harus,  selalu  dalam kesiapan tempur  tinggi menghadapi kemungkinan serangan dari Timur yang,  bisa datang sewaktu-waktu, dan dalam tempo yang amat singkat. 

Sungguh periode yang amat menegangkan. Tetapi, tuntutan keamanan yang ada pada waktu 

itu mensyaratkan pilot dan pesawat tempur Viggen Swedia siap sepanjang waktu. Tetapi

juga diketahui bahwa untuk mencapai tingkat kesiapan operasi/tempur 100 persen membutuhkan berbagai syarat yang tidak ringan.

Dua yang paling pokok tentu saja, 

---ketersediaan dana untuk latihan dan,  

---perawatan alutsista, dan  satu lagi adalah 

---akses bagi ketersedianya suku cadang. 

Bisa saja AU punya dana, tetapi kalau suku cadang terkena embargo, sulit juga untuk membuat armada siap.

Riwayat Koopsau

Komando yang kini mendapat tugas penuh tantangan ini tumbuh bersama dengan TNI AU 

Yang dulu lebih dikenal sebagai AURI. Dengan bermodalkan, pesawat peninggalan Jepang, AURI mampu melaksanakan kegiatan operasi udara, seperti menyerang kedudukan 

Belanda di Salatiga, dan Ambarawa pada tanggal 29 Juli l947. Serangan itu tiga bulan kemudian 

diikuti dengan, operasi penerjunan pasukan pasukan dalam rangka membantu perjuangan 

rakyat Kalimantan  17 Oktober 1947. Hanya saja,  meski sudah bisa  melaksanakan  operasi udara, AURI belum punya komando utama yang mengendalikan kegiatan operasi.

Baru kemudian dibentuk Grup Operasi tahun tahun l951, yang di dalamnya ada 

sejumlah skadron udara, yakni

---Skardon Udara 1 (Pengebom) dengan pesawat B-25, 

---Skadron Udara 2 (Angkut) dengan Dakota C-47, 

---Skadron Udara 3 (Pemburu) dengan Mustang P-51, 

---Skadron Udara 4 (Intai Darat) dengan pesawat Auster, dan 

---Skadron 5 (Intai Laut) dengan pesawat PBY-54 Catalina.

Baru dengan Surat Pengumuman Kepaka Staf TNI AU tanggal 9 Juni l951 dinyatakan 

bahwa terhitung tanggal 15 Juni l951 terbentuk komando Operasi dengan kekuatan sama 

seperti  pada Grup Operasinal.

Panglima Koops pertama adalah Komodor Udara Roeslan.

Tugas Koops bertambah banyak seiring dengan meningkatnya jumlah dan ragam pesawat yang dimiliki AURI, yang  antara lain ditandai dengan permbentukan, Skadro Pancar Gas di Pangkalan Udara (Lunud) Husein Sastranegara Bandung dengan pesawat Vampire. Selain itu juga ada Skadron Helikopter.Perkembangan itu kemudian mendorong diubahnya nama, Koops menjadi Komando Grup Komposisi (KGK) berdasar SK Kasau 27 Juli l954. Namun, pada tahun l959 KGK kembali berubah menjadi Komando  Operasi AU (Koopsau). 

Saat itu,  kekuatan yang dimiliki mewujud pada empat Wing Operasi yang masing-masing punya beberapa skadron. 

---Wing 001 Lintas Halim Perdanakusuma Jakarta, 

---Wing 002 di Lanud Abdulrachman Saleh Malang, 

---Wing 003 di Lanud Iswahyudi di Madiun, dan 

---Wing 004  Helikopter di Lanud Atang Senjaya Bogor.

Selain itu, sejumlah Skadron tempur pemburu jet juga berada di bawah Koops, seperti 

Skadron Udara II dengan MiG-15, Mig-17, dan T-33.

Saat itu, Koopsau melaksanakan fungsi-fungsi AU dalam hal ini, 

---fungsi taktis, 

---strategis, dan 

---pertahanan udara untuk mendapatkan daya tempur maksimal.

Ketika Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) terbentuk tahun l963, maka 

unsur-unsur Hanud dipisahkan dari Koopsau. Tetapi Koopsau sendiri juga tidak lalu statis saja, karena melalui Keputusan Menhankam/Pangab. Koopsau diubah menjadi Komando 

Paduan Tempur Udara (Kopatdara). Di bawah komando baru itu ada tiga Wing Operasi dan 

Batalyon Kopasgat. Ketika ABRI melakukan reorganisasi pada tahun l985, Kopatdara dan 

Kodau pun ikut mengalami perubahan menjadi , Komando Utama Operasi, yakni Koopsau I 

dan Koopsau II.

---Koopsau I berkedudukan di Jakarta dengan wilayah tugas  dan berwewenang di kawasan  barat Indonesia, dan, 

---Koopsau II berkedudukan di Makassar dengan wilayah tugas dan kewenangan di kawasan timur Indonesia.

Kemudian untuk memberi motivasi dan meningkatkan pengabdian anggota Koopsau I dan II, maka melalui keputusan KSAU 28 Desember l993 tanggal 15 Juni ditetapkan menjadi 

Hari Jadi Komando Operasi TNI AU, baik untuk Koopsau I maupun II.

Menghadapi tantangan

Menuturkan tantangan yang dihadapi sekarang ini, Panglima Koopsau I Marsekal Muda TNI Gandjar Wiranegara kepada Angkasa menjelaskan bahwa, masalah yang didapatkan TNI AU adalah yang terkait dengan, tingkat kesiapan (operasi) pesawat tempur yang kini 

berkisar 40 – 50  persen, walaupun angka itu lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 30-40 persen.

Menurut Marsda Gandjar, tahun ini, kesiapan operasi ditargetkan 60 persen, dan tahun 2009 nanti bisa 70 persen. Itu artinya kalau ada 10 pesawat, diharapkan bila dibutuhkan kapan pun, jumlah pesawat yang siap harus minimal  tujuh. Prioritas lain yang  ingin  diberikan 

oleh Koopsau I adalah  sumber daya manusia (SDM). Marsda Gandjar menegaskan, 

alutsista boleh terbatas tetapi prajurit tidak boleh  ketinggalan.

Sementara Panglima Koopsau II Marsda TNI IB Sanubari menjelaskan bahwa, akan ideal 

bila di Biak yang punya nilai strategis bagi pengamanan wilayah Indonesia  timur, bisa dibangun satu skardon tempur. Koopsau II yang wilayah tugasnya terentang mulai dari Kalimantan Tengah hingga Papua berbatasan langsung dengan sejumlah Negara lain, yakni,

---Australia, 

---Papua Niugini, 

---Filipina, 

---Timor Leste, dan 

---Malaysia.

Di sana, potensi gangguan yang bisa muncul berasal dari konflik perbatasan, pertikaian menyangkut pulau-pulau terdepan. Sementara tugas dan tanggung jawab sangat besar, Panglima Koopsau II mengakui bahwa, pesawat masih kurang, baik dari jenis tempur maupun 

intai, demikian pula radar. Namun, kendala ini juga tidak menyurutkan Koopsau II untuk memberikan yang terbaik. Pesawat terus disiapkan dan, disiagakan bila sewaktu-waktu

dibutuhkan.Sebagaimana di Koopsau I, kalaupun alutsista masih belum ideal, perhatian

akan terus diberikan kepada :

SDM, juga bagi, alutsista yang sudah ada. Koopsai I dan Koopsau II, yang sejarahnya 

merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah  TNI AU secara keseluruhan, kini pun 

menghadapi tantangan yang juga dihadapi oleh induknya, dalam hal ini TNI AU. Tetapi komitmen 

dan semangat yang diperlihatkannya pun senada, yakni menghadapi semua tantangan 

dengan berpedoman, “make the best of it”, atau  mengunakan apa yang ada untuk mencapai hasil terbaik.

3. Wilayah Pergelaran Kekuatan Koopsau I dan II

Koopsau I

---Maimun Saleh, Sabang;

---Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh

---Medan (MDN), Medan,

---Padang, (PDN), Padang,

---Pekanbaru PBR), Pekanbaru,

---Tanjung Pinang (TPI),Tj Pinang,

---Palembang (PLG), Palembang,

---Tanjung Pandan (TDN), Tj Pandan,

---Astra Kestra (ATK) Lampung,

---Ranai (RNI) Natuna,

---Supadio (SPO) Pontianak,

---Singkawang II (SWII) Singkawang,

---Sugiri Sukani (SKI) Jatiwangi,

---Halim Perdadanakusuma ((HLM) Jakarta,

---Suryadarma (SDM), Kalijati,

---Husein Sastranegara (HSN), Bandung,

---Atang Sanjaya (ATS), Bogor,

---Wiriadinata (WIR), Tasikmalaya,

---Sulaiman (SLM), Bandung,

---Penggung ( PGG), Cirebon,

---Wirasaba (WSA), Banyumas,

---Gorda ( GDA), Serang. 

Koopsau II

---Adisucipto (ADI), Yogyakarta,

---Adisumarno (AMO),Solo,

---Iswahyudi (IWY), Madiun,

---Aburahmman Saleh (ABD), Malang,

---Iskandar (IKR), Pangkalanbun,

---Samsuddin Noor), SAM), Banjarmasin,

---Balikpapan (BPP),Balikpapan,

---Ngurah Rai (RAI), Denpasar,

---Rembiga (RBA), Mataram,

---Hasanuddin (HND),Makassar,

---Wolter Mongonsidi (WMI),Kendari,

---Surabaya (SBY), Surabaya,

---Sam Ratulangi (SRI, Manado,

---El Tari (ELI), Kupang,

---Pattimura (PTM), Ambon.

---Morotai (MRT), Halmahera,

---Manuhua (MNA),Biak,

---Dunatubun (DMN), Langgur,

---Jayapura (JAP),Jayapura,

---Merauke (MRE),Merauke,

---Timika (TMK),Timika,

---Tarakan (TAR), Tarakan.

 (Ninok Leksono, Kompas –Kliping Penulis Juni 2007).

4. Pertahanan TNI AU di Antara Modernisasi AU ASEAN

Prihal tua dan rendahnya tingkat kesiapan alat utama system senjata atau alutsista TNI 

telah banyak diangkat dalam laporan media masa. Sampai akhirnya---menyusul terjadinya 

musibah yang menimpa kendaraan amfibi Korps Marinir---Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar alutsista tua tidak digunakan lagi. Tindak lanjut yang sebetulnya masuk akal 

adalah mengganti alutsista tua yang tidak layak dioperasikan lagi. Tetapi dalam realita, khususnya di era keterbatasan anggaran  dan prioritas pemenuhan kebutuhan rakyat yang lebih 

urgen, pengadaan alutsista menjadi persoalan pelik. Lebih-lebih ketika muncul berita bahwa anggaran pertahanan akan di pangkas.

Membatasi pembicaraan untuk lingkup kekuatan udara, wacana yang muncul di sela-sela 

pameran kedirgantaraan Singapure Airshow yang berlangsung di Changi Exhibition Center, Singapura, 19-24 Februari 2008 menggugah kita. Menyusul pembelian dua jet Sukhoi 

Su-27 dan dua Su-30MK lima tahun silam, wacana untuk menambah Sukhoi terus bergulir, karena memang hanya dengan empat pesawat, deterens yang diinginkan belum dapat 

ditegakkan, lebih-lebih ketika pesawat tersebut—hingga akhir tahun kemarin—tidak dilengkapi 

dengan persenjataan. Jalan keluar bagi pendanaan pembelian tambahan Sukhoi muncul 

ketika Pemerintah Rusia menawarkan kredit Negara kepada Indonesia. Seperti dilaporkan 

oleh Nikolai Novichov di jurnal Aviation  International News yang terbit 19 Februari 2008, 

dengan kredit Rusia tersebut Indonesia telah menyususn daftar belanja yang disebut tambah 

panjang (Indonesia extends arms wish list).

Termasuk dalam daftar adalah 

---20 Su-30MK2, 

---sejumlah pesawat latih Yak-130, 

---empat kapal selam Proyek Amur-1650, 

---10 helikopter angkut militer Mi-17, 

---lima heli penyerang Mi-35M, 

---20 kendaraan tempur infantry BMP-3F, 

---sejumlah korvet dan kapal lain, serta 

---system pertahanan udara yang total bernilai miliar dollar AS. 

Dalam implementasinya, seperti disampaikan ketika Presiden Vladimir Putin berkunjung 

ke Indonesia September 2007, kredit yang ditawarkan sebesar 1 miliar dollar AS kemudian 

dicairkan dalam dua tahap, masing-masing 500 juta dollar AS. Dari pencairan 

tahap pertama, antara 250 juta dollar sampai 300 juta dollar, digunakan untuk penambahan enam Sukhoi—tiga Su-27SKM dan tiga Su-30 MK2. Keenam jet ini diberitakan akan diserahkan antara tahun 2008 dan tahun 2010. TNI AU berencana membentuk dua skadron Sukhoi—total 24 pesawat—pada tahun 2010 nanti.

Dinamika ASEAN

Langkah Indonesia sebenarnya tidak unik, dan memperlihatkan, meskipun harga alutsista 

cenderung makin melangit, kebutuhan ini tak dapat dinafikan. Selain untuk menghadapi potensi ancaman yang tak pernah bisa dipastikan kapan datangnya, pemutahiran sarana pertahanan juga dibutuhkan oleh angkatan kalau tidak ingin personelnya ketinggalan dalam penguasaan teknologi. Pemikiran ini pula yang rupanya hinggap di kalangan perencana pertahanan di ASEAN. Untuk TUDM (AU Malaysia), armada Sukhoinya—sebanyak 18–akan selesai diserahkan akhir tahun ini. Kalau Indonesia hanya menginginkan alih tegnologi dalam pembelian jet Sukhoi,

Malaysia—sejak pembelian MIG-29 di tahun 1990-an—mendirikan ATSC (Aerospace Technology/Systems Corp Sdn Bhd) yang ditujukan untuk mendukung pemeliharaan jet-jet 

Rusia di atas. Dalam pembelian senilai 900 juta dollar AS itu, selain mendapatkan jet Sukhoi 

canggih, Malaysia juga mendapat semacam bonus untuk mengirimkan antarariksawannya ke Stasiun Ruang Angkasa ISS. Bila di era 1980-an sebagian Negara ASEAN seperti 

sepakat untuk membeli F-16 dalam hal ini Thailand, Indonesia, dan Singapura, kali ini hanya 

Indonesia, Malaysia, dan Vietnam memilih tipe sama dari Rusia, meski detailnya berbeda 

banyak.

Singapura 

Memang masih melanjutkan tradisi F-16 tetapi F-16 RSAF sungguh jenis yang jauh lebih 

hebat dibanding F-16 TNI AU dan RTAF. Bahkan F-16C yang lebih maju dibanding F- F-16A 

TNI AU kini sebagian telah dipakai untuk Tim Aerobatik Black Kninghts, sementara  tulang 

punggung pertahanan ada di 70 F-16D Blok 52. Selain dilengkapi dengan rudal antipesawat 

AIM-9M Sidewinder dan AIM-120 AMRAAM, jet F-16D dilengkapi pula dengan system 

pembidik khusus (yang dipasang di helem pilot), yakni DASH (Display and Sight Helmnet) buatan 

Elbit guna mendukung penembakan rudal antipesawat andalan Israel Phyton 4 dan Derby. 

Untuk keunggulan udara, AU Singapura juga telah memesan 12 pesawat buatan Boeing yang kenamaan, yakni F-15SG, menjadikannya satu-satunya Negara Asia Tenggara yang 

mengoperasikan jet Strike Eagel ini, bahkan F-15SG merupakan varian pertama yang dilengkapi dengan radar baru yang lebih ampuh, dikenal dengan nama AESA (Active Electronically 

Scanned Array).

Sementara di Thailand RTAF telah memutuskan untuk membeli jet buatan Swedia Gripen.  Dalam pembelian senilai 1,1 miliar dollar AS itu, Thailand akan mendapatkan 12 Gripen C/D di tambah dua pesawat pemberi peringatan dini (AEW) Erieye Saab 340. Dari Swedia, Thaland juga akan mendapatkan kemampuan baru C2 (command and control), Show News, 19/2-2008).

Vietnam

Pada sisi lain, Vietnam yang masih memiliki armada Mig-21 operasional, berikutnya juga 

beranjak ke-jet tempur modern. Negeri yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi mengesankan itu telah memesan 12 Su-27SK/UBK, diikuti dengan empat Su-30MK2V.

Myanmar, 

Sebagai anggota ASEAN semula mengandalkan jet tempur sergap F-7 Chengdu dan tempur-serang darat J-6 Shenyang buatan China, tetapi kemudian membeli MIG-29 dari Rusia.

Pada sudut lain, Kamboja, Brunai, dan Filipina, menjadi tiga negara anggota ASEAN yang kurang menampakkan minat terhadap pembangunan kekuatan udara meskipun  alasannya mungkin berlainan. 

Di Kamboja yang masih dihadapkan pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, MiG-21 banyak yang sudah tidak dapat diterbangkan.

Di Brunai, persoalan utama boleh jadi bukan dana, tetapi kelangkaan SDM. Adanya hubungan akrab dengan Malaysia, juga perlindungan yang dijanjikan oleh kuasa besar seperti AS, tampaknya membuat AU Brunai tidak begitu merminat untuk memperoleh pesawat tempur. Sebelum ini, wacana yang muncul adalah Brunai berencana membeli jet Hawk, 100/200 

buatan Bae Inggris, (Perajurit,12-7-2007).

Yang beda lagi adalah Filipina. Pesawat yang dimiliki setelah AS pergi di awal tahun 1990-an adalah warisan era Perang Viatnam, yakni F-5A/B dan F-8 Crusader. Selain tidak ada pesawat mutakhir, Filipina juga tidak memiliki system radar pertahanan mutakhir. Pembelian F-5E dari Korea juga tak bertahan lama setelah semua F-5A/B/E, dipensiunkan tahun 2005.  Filipina kini hanya mengandalkan diri pada pesawat COIN OV-10 Bronco dan pesawat latih S-211, termasuk untuk misi penyergapan.

Ada di tengah

Dalam peta tersebut, TNI AU bukan dari golongan Filipina, tetapi juga jauh bila dibandingkan dengan Singapura. Meski demikian, untuk nilai wilayah dari kekayaan yang harus dipertahankan, apa yang dimiliki AU kita amat memprihatinkan, lebih-lebih ketika ada rencana untuk memangkas anggara operationalnya. Konsekwensi yang segera tampak adalah, dalam situasi yang terbatas ini, tingkat kesiapan operasinya terancam anjlok. Kalau pengupayaan perimbangan  kekuatan udara dinilai sulit karena mahal. 

Indonesia harus menemukan alternative pertahanan guna mengimbangi kecanggihan pertahanan rudal adalah salah satunya. (Ninok Leksono, Kompas, 26-2-2008

Penulis : 

Hitung saja berapa pesawat Angkatan Udara RI yang telah jatuh dan berapa korban 

jiwanya, antara lain  beberapa pesawat Hercules, Foker, Helikopter dll. Bukankah karena 

umurnya sudah tua, dan rendahnya biaya perawatan dan suku cadangnya? Sebenarnya akhir-

akhir ini masalah perbatasan dan pulau-pulau terluar menjadi sengketa dengan negara-

negara tetangga, maka ini merupakan suatu indikasi bahwa masalah anggaran untuk TNI perlu ditingkatkan lebih dahulu sehingga bidang pendidikan masih dapat ditunda, sebab masalah mempertahankan kedaulatan NKRI sudah didepan pintu.

Mau-tak mau  dalam beberapa tahun ini sarana dan prasarana perang perlu mendapat prioritas utama dan yang pertama. Sebab bila terjadi konflik yang tidak dapat terhindarkan, 

maka TNI perlu disiagakan digaris terdepan menghadapi berbagai kemungkinan serangan dari 

luar. Sebagai contoh kapal Perang Diraja Malaysia sudah berkali-kali memasuki perairan 

NKRI, sebenarnya ingin memancing sesuatu reaksi dilapangan dari pihak Indonesia. Namun

pihak Indonesia sepertinya masih tenang-tenang saja.

Pemerintah harus dengan tegas mulai sekarang memberi peringatan kepada negara mana saja, untuk tidak memasuki wilayah perairan RI dengan niat/etikat tidak baik (pelanggar 

batas wilayah). Kemudian diberi ultimatum akan ditembaki bagi yang 

membangkang/arogan.  

Instruksi ini diberikan kepada pengawas perbatasan kita, agar  segera bertindak tanpa 

komando lagi dari Pusat/atasan TNI—Penulis.

Peringatan kepada negara tetangga yang memasuki perairan Indonesia  dengan sengaja,

guna memancing emosional Indonesia, seharusnya paling banyak memberikan peringatan 

tegas sebanyak 3 kali saja. Jika dengan sengaja tidak menghiraukan peringatan-prtingatan

tersebut, maka pelanggaran selanjutnya sudah harus dengan tegas adalah memberikan  

tembakan peringatan keudara. Jika juga masih tetap membandel maka tembakan ditujukan 

langsung kesasaran. Dalam hal demikian, resiko ditanggung oleh pelanggara batas sendiri, 

dan pihak Indonesia  tidak dapat dipersalahkan dalam bentuk apapun oleh negara manapun 

juga. Apalagi pelanggaran batas oleh Angkatan Laut Malaysia sudah ratusan kali dalam 

hitungan, namun Indonesia tidak memberikan reaksi yang setimpal.  Peringatan dengan nota 

protes oleh Deplu sudah berkali-kali, namun pelanggaran tidak henti-hentinnya. Jika demikian Malaysia telah meremehkan sistem pertahanan kita. Hal ini tidak perlu terjadi. Tetapi ketegasan dilapangan perlu tunjukkan dengan menhajar setiap peanggaran dengan tidakan nyata dan tegas. (Internet).

 5. TNI AL Bangun Pangkalan Tambahan di NTT

KUPANG, SENIN - TNI Angkatan Laut (AL) akan menambah pangkalan operasionalnya di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjaga wilayah keamanan laut dari gangguan negara lain serta menjaga aksi pemboman ikan yang dilakukan oleh nelayan-

nelayan nakal. Demikian dikemukakan Ketua DPRD NTT, Drs Melkianus Adoe setelah menerima kunjungan dari Komandan Pangkalan TNI-AL (Lantamal) Kupang, Laksamana Pertama Syaiful di ruang kerjanya, Senin. Dalam pertemuan itu, kata Adoe, Danlantamal menyampaikan niat TNI-AL membangun pangkalannya di Labuanbajo, ujung barat Pulau Flores yang berbatasan langsung dengan Selat Sape (wilayah perbatasan antara NTT-NTB) serta di Pulau Sumba bagian timur untuk menjaga keamanan dua pulau terluar di sekitarnya.

Pulau Mangudu dan Pulau Salura di wilayah Pulau Sumba bagian timur itu, sempat dikelola oleh seorang pelaku bisnis pariwisata dari Australia. Namun, usaha tersebut tidak lagi 

dilanjutkan setelah TNI-AD menempatkan pasukannya di pulau tersebut setelah mengendus isu bahwa pulau itu akan perlahan-lahan jatuh ke tangan Australia seperti gaya Malaysia 

merebut Pulau Sipadan dan Ligitan.

Di atas Pulau Mangudu itu sudah dibangun "home stay" oleh pebisnis dari Australia itu, tetapi kini sudah dimanfaatkan oleh prajurit TNI yang bertugas di pulau itu. Selain di Labuanbajo dan Sumba, juga rencanakan pembangunan sebuah pangkalan TNI-AL di daerah Boking, wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk menjaga aktivitas di wilayah perairan Laut Timor serta mencegah kemungkinan adanya kegiatan mata-mata di sekitar wilayah 

kaya minyak itu.

Lantamal Kupang, tambah Adoe, juga merencanakan untuk membangun pangkalannya di 

Pulau Rote untuk mencegah lalu lintas nelayan Indonesia yang suka mencari ikan di wilayah perairan sekitar Pulau Pasir (Ashmore Reef)  di wilayah teritori Australia sebagai bagian 

dari teritorinya.

"Kita hanya harapkan agar kehadiran pangkalan TNI-AL di wilayah kepulauan NTT bisa 

memberi kenyamanan bagi nelayan kita untuk melakukan usaha di laut serta mencegah terjadinya aksi penangkapan ikan dengan cara membom," katanya. (ant) Sumber : KOMPAS ONLINE Monday, March 17, 2008

6. Jalan Berliku Korps Baret Merah

Usia Negara Kesatuab RI masilah terbilang sangat muda ketika pertama kali Kesatuan 

Komando Teritorium III, cikal bakal Korps Baret Merah, Pertama kali digagas untuk kemudian dibentuk. Pada 16 April 1952, Panglima Teritorium III (sekarang Kodam III/Siliwangi Kolonel AE Kawilarang mengeluarkan instruksi menggelar pendidikan komando angkatan pertama, dipimpin Mayor Mochamad Idjon Djanbi sebagai komandan pertama.

Mengutip buku Ken Conboy, Kopassus Inside Indonesia’s Special Forces, Djanbi 

dikisahkan sebagai seorang warga negara Belanda bernama asli Rokus Bernardus Visser, mantan 

tentara Kininklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) yang pernah bergabung dalam korps 

pasukan khusus saat Perang Dunia II.

Pendidikan komando pertama itu diikuti  400 siswa dan digelar sebagai kelanjutan ide 

komando operasi Kawilarang, Letkol Slamet Riyadi, yang sebelumnya merasa prihatin terhadap tingginya jumlah korban jiwa prajurit TNI yang jatuh setiap operasi penumpasan gerakan pemberontak.

Berbagai aksi separatis pemberontakan memang terbilang “lazim” ketika itu, saat usia 

republik ini masih terbilang sangat muda. Sebut saja pemberontakan Republik Maluku Selatan 

(RMS) di Ambon, gerakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan, dan pemberontakan APRA di Jawa Barat. Dari sejumlah pertempuran tampak keberadaan pasukan berkekuatan dan berkelengkapan yang  lebih besar tidak selalu menjadi jaminan keberhasilan operasi. Tidak jarang 

umlah pasukan yang lebih besar harus menghadapi kegagalan saat berhadapan dengan 

pasukan pemberontak yang terdiri dari unit-unit pasukan yang lebih kecil. Selain jauh lebih efisien dalam bertempur, pasukan pemberontak RMS saat itu juga bahkan memiliki sejumlah 

penembak tepat yang mampu bergerak secara perorangan.

Dengan pertimbangan pengalaman itu, Slamet Riyadi dan AE Kawilarang merasa perlu 

membentuk satuan pemukul yang fleksibel serta dapat diterjunkan ke berbagai kondisi medan pertempuran secara tepat dan efisien. Bayang-bayang prestasi Dalam perjalanan 

sejarahnya, Korps Baret Merah, yang sempat beberapa kali berganti nama, berhasil menorehkan 

sejumlah prestasi, terutama dalam aksi-aksi penumpasan pemberontak di berbagai kawasan 

di Indonesia. Sebut saja operasi penumpasan DI/TII di Jawa Barat, PRRI di Sumatera, 

operasi pembebasan dan perebutan sejumlah kota seperti Pekanbaru, Tapanuli, dan Padang. 

Tidak hanya itu, dalam beberapa operasi pembebasan sandera, Popassus juga mampu 

mencatat prestasi membanggakan. Salah satu operasi Kopassus yang terbilang fenomental ialah operasi pembebasan sandera pembajakan pesawat DC-9 Garuda “Woyla”, yang terjadi di Bandara Don Muang, Thailand, tahun 1981. Selain itu, juga operasi pembebasan sandera Organisasi Papua Merdeka di Mapenduma, Papua. Di bidang lain, Kopassus juga turut menorehkan prestasi membanggakan saat Tim Nasional Indonesia ke Puncak Everest berhasil mengibarkan Merah Putih di Puncak Everest (8.848 meter) akhir April 1997.

Dengan begitu, Indonesia  tercatat sebagai negara Asia Tenggara pertama yang berhasil 

mencapai Puncak Everest (Kompas, 27 April 1997). Sayangnya, sejumlah prestasi membanggakan itu terkesan tenggelam dan menghilang begitu saja ketika Tim Mawar Kopassus didakwa dan belakangan dujatuhi hukuman karena diduga berkait dengan pelanggaran HAM 

berat dalam kasus penculikan aktivis sepanjang tahun 1997. Seperti diwartakan Kompas, 11 

anggota Tim Mawar Kopassus dijatuhi hukuman 12-22 bulan penjara oleh Mahkamah 

Militer Tinggi II Jakarta. Empat perwira selain dihukum, juga dipecat dari dinas kesatuan TNI 

(Kompas, 16 Mei 2007).

Rambu HAM

Saat ditemui di ruang kerjanya di Markas Komando Kopassus Cijantung, Jakarta, 

Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Soenarko menyatakan, pihaknya menilai semua peristiwa yang terjadi di masa lalu akan dijadikan sebagai bahan referensi dan catatan sehingga tidak lagi terulang di masa mendatang. Kalau semua itu memang tidak benar, 

ya tentunya akan  menjadi  pelajaran agar  tidak lagi terulang.

Akan tetapi kalau menurut saya, apa-apa yang dilakukan di masa lalu kan dalam konteks 

melaksanakan tugas negara,” ujar Soenarko. Lebih lanjut ia menambahkan, beberapa waktu belakangan ini Kopassus telah melengkapi materi pendikan dan pembinaan yang diberikan dengan materi-materi terkait masalah hukum dan HAM, terutama terkait rambu-rambu 

mana saja yang dapat atau dilarang dilakukan di dalam pelaksanaan tugas. Kami selalu berkoordinasi dengan Babinkum TNI dan juga bahkan dari pihak luar seperti ICRC (Komite Internasional Palang Merah). Kami juga mempelajari soal Konvensi Geneva dan hukum humaniter,

terutama soal apa yang boleh maupun tidak boleh  dilakukan dalam konflik terbuka,”ujar 

Soenarko.

Pembatasan Anggaran

Tidak hanya terkait beban masa lalu; Kopassus, seperti juga dialami seluruh kesatuan lain 

di tubuh TNI masih harus mengahadapi persoalan berat lain, terutama terkait keterbatasan 

alokasi anggaran untuk belanja pertahanan dari pemerintah. Padahal, sesuai dengan spesifikasinya sampai pasukan khusus, Kopassus dipastikan juga memiliki berbagai kebutuhan, mulai dari perlengkapan, persenjataan, logistik, dan keperluan latihan yang bersifat khusus. 

Soenarko mengakui, keterbatasan anggaran menimbulkan persoalan terkait dengan semua 

kebutuhan itu. Memang beberapa jenis persenjataan yang kami punya ada yang sudah relatif berusia tua dan ketinggalan dengan perkembangan teknologi senjata yang ada. Akan tetapi, senjata yang kita punyai sekarang tidak terlalu jauh ketinggalan dengan negara tetangga,” ujarnya.

Saat ini pihaknya bahkan telah menggunakan senjata produksi dalam negeri, varian terbaru SS2 buatan  PT Pindad sebagai senjata standar prajurit Kopassus. Senjata itu, menurut dia bisa diandalkan karena telah terbukti beberapa kali manang saat dipakai dalam lomba 

menembak di tingkat internasional. Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk latihan serta 

pendidikan, Soenako mengaku tidak ada pengurangan alokasi anggaran. Menyangkut kerja 

sama latihan dengan negara lain, program-program pertukaran dan  pelatihan seperti itu tetap terus berjalan, terutama dengan sejumlah negara tetangga. Boleh jadi secara teknologi persenjataan kami masih kekurangan. Akan tetapi kami tetap terus merupaya meningkatkan 

kesiapan personel sehingga  sewaktu-waktu alatnya ada, mereka sudah menguasai,” lanjut 

Soenarko.

Jati diri

Sepertinya memang dibutuhkan upaya yang kuat untuk mengembalikan fungsi serta peran TNI, termasuk Kopassus, sebagai alat negara di bidang  pertahanan. Yaitu alat pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya didasari pada kebijakan dan politik negara.Dengan begitu, di masa depan diharapkan tidak akan ada lagi institusi maupun prajurit TNI yang “dimanfaatkan” untuk kepentingan tertentu, baik terjadi di masa lalu. Sudah saatnya mengembalikan TNI termasuk Kopassus, kejati dirinya sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, serta tentara yang profesional. Kembali menjadi tentara yang mencintai dan dicintai segenap rakyat Indonesia. Dirgahayu ke-56 Komando Pasukan Khusus. (Wisnu Dewabrata, Kompas, 16-4-2008).

Catatan Penulis, 

Tentang Bidang Pertahanan dan Keamanan

Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten 

melalui reposisi, redefenisi, dan reaktualisasi peran TNI sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan RI terhadap ancaman dari 

luar dan dari dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan memberikan 

dharma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.

Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang tertumpu pada kekuatan rakyat dengan TNI, Kepolisian sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara melalui wajib latih dan 

membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Kepolisian dan rakyat.

Meningkatkan kualitas keprofesionalan TNI, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan-kekuatan pertahanan keamanan negara kewilayahan 

yang didukung dengan sarana dan prasarana, dan anggaran yang memadai.

Memperluas dan meningkatkan kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan 

dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian negara RI dalam rangka pemisahan dari TNI, dengan meningkatkan keprofesionalannya, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat selaras dengan perluasan otonomi daerah. (penulis).

7. TNI AL Perkuat Pertahanan Lantamal VII dengan 

Marinir

TNI Angkatan Laut (AL) mendatangkan marinir untuk memperkuat pertahanan Pangkalan Utama AL (Lantamal) VII/Kupang sekaligus membantu tugas-tugas kenegaraan seperti 

bantuan penanganan bencana dan pengamanan khusus.

“Sesuai rencana, Panglima Armada Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda Adi Prawawa akan meresmikan pembentukan marinir di wilayah hukum Lantamal VII Kupang itu pada 2 Nopember mendatang,” kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Lantamal VII Kupang, Mayor Ali di Kupang, Senin. Ia mengatakan, pasukan elit TNI AL yang bakal ditempatkan di Lantamal VII itu mencapai satu batalyon (sekitar 600 orang). Namun untuk tahap awal hanya disiapkan satu kompi atau sekitar 100 orang.

Batalyon marinir itu merupakan bagian dari komponen Lantamal VII Kupang yang 

bermarkas di Bolok, Kabupaten Kupang, sejak 25 Juni 2007. Semenjak Lantamal VII terbentuk 

(sebelumnya dengan sebutan Lantamal IX) pada 25 Januari 2006, Mako Lantamal masih menggunakan gedung Lanal Kupang di Osmok. Lantamal VII adalah komando pelaksana 

dukungan Komando Armada RI di Kawasan Timur yang berkedudukan langsung dibawah Pangarmatim. Lantamal VII membawahi Pangkalan AL (Lanal) Mataram, Nusa Tenggara Barat 

(NTB) dan Lanal Maumere, NTT, dan sebagian wilayah Maluku Tenggara Barat seperti di Tual dan Aru.

Tugas pokoknya yakni menyelenggerakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL dan Kotama TNI AL lainnya serta pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di laut dan tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kepala Staf AL (Kasal). Menurut Mayor Ali, dalam waktu dekat ini Lantamal VII juga akan mendirikan Pos AL di wilayah Kabupaten Kupang, Belu, Alor dan Manggarai Barat serta Sional AL (setingkat Lanal namun dukungan personel relatif kurang) di kabupaten Rote Ndao.Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Alor dan Manggarai Barat, telah menyerahkan enam bidang tanah seluas 217 hektare lebih untuk dipergunakan TNI AL di jajaran Lantamal VII Kupang.

Pemerintah Provinsi NTT menyerahkan tanah seluas 11.584 meter persegi untuk pendirian rumah sakit AL tingkat tiga, Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan tanah seluas 500 meter pesegi untuk pendirian Pos AL, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyerahkan 

tanah seluas 164.420 meter persegi untuk pendirian Sional AL. Pemerintah Kabupaten Belu, Alor dan Kabupaten Manggarai Barat masing-masing menyerahkan tanah seluas 24.000 meter persegi, 12.500 meter persegi dan 4.000 meter persegi juga untuk pendirian Pos AL. “Enam bidang tanah itu diserahkan masing-masing pejabat pemerintah setempat kepada 

Komandan Lantamal (Danlantamal) VII, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Agus Setiawan Basuki, saat peresmian penggunaan Mako Lantamal VII di Bolok, 25 Juni lalu,” ujar Ali. 

antara . Kupang, NTT Online -

8. 2000 Prajurit TNI AL Amankan Perairan

NTT, NTB, dan Maluku

Markas Besar TNI AL menempatkan sedikitnya 2000 prajurit guna mengamankan wilayah perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia 

(ALKI) III dan jalur pelayaran internasional. Penempatan pasukan bersamaan dengan diresmikannya Pangkalan Utama TNI AL IX Kupang oleh Kepala Staf TNI Anngkatan Laut, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, di pelabuhan El Nusa, kawasan industri Bolok, Kamis (24/11).

Menurut Slamet, Komandan Pangkalan Utama AL IX Kupang memiliki tugas pokok mengamankan wilayah perairan NTT, serta sebagian perairan Maluku dan Nusa Tenggara Barat 

dari pencurian ikan oleh armada asing.

Sebab, wilayah NTT berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia sehingga terbuka kemungkinan terjadi tindak pidana penyelundupan manusia, pencurian ikan, serta penyelundupan. "Karena itu penempatan pasukan TNI AL dan peningkatan status Pangkalan AL Kupang menjadi Pangkalan Utama IX diharapkan dapat mencegah terjadinya aksi kejahatan," katanya dalam jumpa pers seusai meresmikan Lantamal IX Kupang. Ia menambahkan, wilayah perairan Indonesia terpanjang didunia yakni 81.000 kilometer. Namun armada yang dimiliki hanya 114 unit dengan jumlah personil hanya 90.000 orang. Hal ini sangat menyulitkan TNI AL untuk memberikan pengamanan secara optimal.  Pada 2004, lanjut dia, Mabes TNI AL menargetkan memiliki paling sedikit 280 kapal perang. TNI AL juga akan memberikan perhatian khusus di daerah yang berbatasan langsung dengan negara asing dan berpotensi konflik seperti Sangihe Talaud, Natuna, Tarakan, Papua dan selat Malaka. Jems de Fortuna Kamis, 24 November 2005 | 15:05 WIB

TEMPO Interaktif, Kupang:

Catatan Penulis : 

Sebenarnya yang paling tepat, Pangkalan Utama TNI IX Kupang  seharusnya berlokasi di 

Pulau Rote (Kabupaten Rote Ndao), Kabupaten Terselatan Indonesia, yang berhadapan langsung dengan perbatasan  Australia, dan paling dekat ke Laut Timor/Celah Timor yang sampai saat ini masih merupakan daerah konflik tiga Negara yaitu RI, Australia dan Timor Leste.. Kalau saat ini kedudukannya di Kupang, dianggap kurang efektif dan efisien menjangkau perbatasan dengan Australia dan Laut Timor/Celah Timor tersebut. Demikian pula jumlah KRI dan personil TNI AL pun seharusnya  4-5 kali  lipat dari jumlah yang sekarang.

(Penulis).

9. TNI AL TINGKATKAN OPERASI PENGAMANAN 

DI PERAIRAN NTT

Kupang, TNI Angkatan Laut (AL) meningkatkan operasi pengamanan di perairan NTT 

guna mencegah dan menangani kasus penangkapan ikan tanpa ijin (illegal fishing) yang berkaitan dengan Australia dan aktivitas penyelundupan barang kebutuhan pokok yang ada kaitannya dengan Timor Leste.

"NTT merupakan daerah kepulauan yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia 

sehingga ada banyak kegiatan pengamanan perairan yang terus ditingkatkan," kata Pangli

S.IP, MM, di Kupang, Rabu.

Ia mengatakan, perhatian Mabes TNI terhadap ketahanan wilayah di NTT terus ditingkatkan sehingga operasi pengamanan laut pun berkelanjutan, bahkan tergolong kegiatan prioritas. 

Operasi pengamanan di perairan Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste dengan 

sandi Samor dibawah pengawasan langsung Mabes TNI sejak pertengahan tahun 2007 lalu hingga kini, merupakan tindakan nyata dalam meningkatkan ketahanan NKRI. Operasi itu 

melibatkan angkatan laut negara tetangga, baik dalam pola operasi gabungan maupun di masing-masing wilayah secara bersamaan yang bertujuan memantapkan pertahanan wilayah 

kedua belah pihak. "Memang ada prioritas pengamanan di perairan NTT karena perbatasan negara. Setelah operasi Sanmor dengan negara Timor Leste berakhir kita akan gelar 

operasi serupa di bagian selatan dengan Angkatan Laut Australia," ujarnya.

Laksda Prabawa mengakui, pengamanan perairan NTT yang berbatasan dengan Australia, erat kaitannya dengan kasus `illegal fishing` yang hingga kini masih terus terjadi 

meskipun Pemerintah Australia sudah bersikap tegas.  Sementara pengamanan di perairan yang 

berbatasan dengan Timor Leste lebih berorientasi pencegahan dan penanganan aktivitas penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan kebutuhan pokok lainnya. "Pengamanan intensif juga dilakukan di kawasan pulau-pulau terdepan, termasuk yang belum berpenghuni," katanya.

Tambah kapal 

Laksda Prabawa mengakui, TNI AL terus berupaya mendatangkan peralatan utama sistem persenjataan (Alusista) guna memperkuat ketahanan di kawasan perairan Indonesia. Sesuai rencana strategis (Renstra) TNI AL, dalam tahun anggaran 2007 mendatangkan tiga unit kapal dengan dukungan alusista untuk kebutuhan pengamanan laut dan perairan Indonesia. "Nopember nanti datang lagi satu unit kapal perang yang dipesan dari Belanda dan akan

ada peralatan untuk dukungan pasukan marinir. Lantamal VII yang segera meresmikan marinirnya juga akan didukung peralatan sesuai kebutuhan di medan tugas," ujarnya. Khusus di wilayah hukum Lantamal VII Kupang, sementara ini hanya satu KRI yang berada di bawah pengawasan langsung

Komandan Lantamal. Namun, telah ada dukungan Kapal Angkatan Laut (KAL) sebanyak 

dua unit di Kupang dan masing-masing dua unit di Lanal Maumere dan Mataram, Nusa 

Tenggara Barat (NTB).  Lantamal VII adalah komando pelaksana dukungan Komando Armada RI di Kawasan Timur yang berkedudukan langsung dibawah Pangarmatim. Lantamal VII 

membawahi Pangkalan AL (Lanal) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Lanal 

Maumere, NTT, dan sebagian wilayah Maluku Tenggara Barat seperti di Tual dan 

Aru. Tugas pokoknya yakni menyelenggerakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL 

dan Kotama TNI AL lainnya serta pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan 

keamanan negara di laut serta tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kepala Staf AL 

(Kasal).  Sumber : ANTARA Dephan RI ©2006 Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat  KOTAK POS 2005 JAKARTA 10020

10. SAR LATIHAN DIPERBATASAN

Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) melaksanakan latihan diperairan sekitar 

Pulau Nipah yang merupakan salah satu pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Singapura (Jumat, 2/5). Latihan SAR yang disaksikan langsung oleh Gubernur Kepri Ismeth Abdullah berjalan dengan lancar sesuai dengan skenario yang telah dipersiapkan. Rombongan Gubernur Kepri yang diikuti oleh sejumlah pejabat eselon II dan III disertai juga oleh Wakil Walikota Tanjungpinang Edward Mushali beserta beberapa pejabat Pemko Tanjungpinang terkait. Rombongan bertolak dari Pelabuhan Internasional Tanjungpinang sekitar pukul 07.05 wib  dan sampai diperairan Pulau Nipah sekitar pukul 09.15.

Namun rombongan tidak dapat mendarat di pulau tersebut karena gelombang yang cukup 

besar sehingga menyulitkan nahkoda kapal Baruna untuk merapat. Oleh karena itu akhirnya diputuskan rombongan Gubernur Kepri beserta rombongan dari Pemko Batam yang dipimpin oleh Wakil Walikota Batam Ria Saptaria naik ke kapal milik Badan SAR dan melihat jalannya latihan dari atas kapal tersebut. Latihan SAR itu sendiri melibatkan puluhan para personil SAR yang didukung oleh tiga helikopter, empat buah kapal cepat, dan beberapa perahu karet bermesin tempel. Skenario latihan adalah untuk menyelematkan para penumpang 

kapal yang telah berjatuhan dan hanyut di laut. Tampak dalam latihan tersebut para personil 

SAR sangat cekatan dalam menolong para korban baik dengan menggunakan kapal, perahu, maupun helikopter. Posisi Pulau Nipah yang terletak di pintu masuk Selat Melaka yang ramai oleh lalu lintas pelayaran merupakan wilayah perairan yang rawan, baik oleh kecelakaan kapal, pencemaran laut, maupun aksi kejahatan dilaut seperti penyeludupan dan perampokan. Oleh itu pelaksanaan latihan SAR di lokasi tersebut merupakan suatu hal yang sangat strategis untuk mempersiapkan para personil SAR guna mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dalam latihan tersebut, juga turut diamati oleh personil SAR yang datang dari daerah lain di Indonesia

REPUBLIKA Sabtu, 19 Maret 2005 Written by Nerifa Gusmawati    02 Mei 2008 jam 15:56

11. BPK : ASET ALUTSISTA TAK JELAS. PRAJURIT TNI BISA HABIS AKIBAT KECELAKAAN 

Bangkai helikopter Bolkow BO-105 milik TNI Angkatan Darat yang jatuh di desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih berada dilokasi kejadian, 

Selasa (9-6-2009). Evakuasi bangkai helikopter masih menunggu koordinasi dari tim mekanik 

TNI AD. Dalam kecelakaan tersebut, tiga orang tewas dan dua luka berat, yang  semuanya 

personel TNI AD

Pemerintah seharusnya berupaya, 

---menginventarisasi dan memisahkan aset yang efektif dan 

---rongsokan dalam kelompok alat utama sistem persenjataan yang digunakan Tentara Nasional Indonesia. 

Selama ini kondisi alutsista itu dalam laporannya tidak jelas mana yang masih layak dan 

tidak dapat dipakai lagi. Demikian dikatakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution seusai bertemu dengan DPR di Jakarta (9-6-2009).

Ia menjelaskan, neraca Depatemen Pertahanan dan Markas Besar TNI mencatat penguasaan aset senilai Rp.163 triliun atau 24 persen dari total aset tetap (aset berupa sarana fisik, bukan nonfisik seperti surat utang pemerintah). Sekitar Rp.47 triliun atau 29 persen dari 

aset tetap Deptan dan TNI itu berupa alat utama Sistem persenjataan (alursista). Prihal, untuk mengetahui kesiapan tempur TNI, kondisi aset  itu perlu diketahui mana yang masih efektif, yang menjadi rongsokan, dan yang teknologinya ketinggalan zaman. ”Ketidak cermatan 

dalam melaporkan kondisi alutsista akan mengakibatkan DPR, pemerintah, dan pengguna 

laporan keuangan tersebut dalam mengambil keputusan. Dengan mengatasi kelemahan ini, saya berharap kecelakaan bisa dihindari,” ujarnya. Hingga saat ini BPK baru bisa mengaudit kondisi keuangan Dephan dan TNI, tetapi belum bisa menemukan kemampuan alutsista. “Kami tak memiliki ahlinya. “Kami tidak bisa menilai atau memperhitungkan, jika Indonesia 

perang, pasti menang,” tuturnya.

Habiskan SDM andal

Secara terpisah, pengamat militer dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjojanto Selasa di Jakarta, mengatakan , sejumlah kecelakaan bertubi-tubi 

yang menimpa alutsista TNI, yang merenggut korban jiwa, sangat merugikan. Kerugian itu tidak hanya berdasarkan jumlah dan nilai persenjataan yang rusak atau hancur, melainkan juga akibat kehilangan sumber daya manusia (SDM) personel TNI yang terlatih dan personal, seperti pilot dan awak pesawat, maupun helikopter dan personel pasukan khusus. Menurut Andi, yang paling sulit digantikan adalah membentuk kembali pasukan  berklasifikasi khusus, apalagi mereka yang pernah  dikirim  belajar ke luar negeri.

“Pembentukan pasukan komando butuh  pelatihan selama enam bulan, ditambah berbagai program pelatihan khusus rutin yang diselenggarakan per tahun. Indeksnya, per prajurit komando  membutuhkan biaya sedikitnya 300 dollar AS per harinya,” ujarnya. Andi memprihatinkan berulangnya sejumlah kecelakaan pesawat militer. Ini dapat  berdampak buruk pada mental dan moral prajurit TNI secara keseluruhan.

 Proses demoralisasi terjadi sebab muncul anggapan keselamatan prajurit TNI sama sekali tidak diperhatikan.

Menurut Andi, sudah saatnya Mabes TNI dan Dephan membentuk tim khusus untuk mencari penyebab sejumlah peristiwa kecelakaan belakangan ini. tak hanya mengungkap penyebab teknis, tim gabungan itu juga bertugas  mengungkap sebab struktural kecelakaan 

alutsista.

“Caranya, dengan menghadirkan pejabat yang bertanggungjwab, mulai dari 

---proses pengadaan, 

---pemeliharaan, hingga 

---perawatan alutsista.

Jika diperlukan, DPR dapat meminta presiden membentuk tim itu dengan surat keputusan 

presiden,” katanya Jika estimasi kebutuhan biaya mendidik prajurit TNI berklasifikasi komando mencapai 300 dollar AS per hari, biaya yang diperlukan untuk mendidik seorang pilot jauh lebih besar lagi. Hal itu disampaikan mantan Panglima Komando Udara Pertahanan Nasional Indonesia Marsekal Madya (Purn) Djoko Roerwoko.

Djoko menuturkan untuk mendidik pilot sampai punya kemampuan terbang diperlukan 

anggaran sedikitnya Rp.1 miliar.  Dana sebesar itu dipakai untuk pendidikan selama 20 bulan 

atau setara dengan 220 jam terbang. Untuk mengirim seorang pilot pesawat tempur belajar 

ke luar negeri, biaya yang dibutuhkan sekitar ,l,5 juta dollar AS. Tidak Cuma itu, lanjud Djoko, dibutuhkan dua sampai tiga tahun lagi untuk mendidik seorang pilot menjadi  berkatagori 

full operational. Untuk menjadikan berkatagori pilot kombatan, pendidikan itu ditambah lagi  per tiga bulanan. Sertiap tiga bulan seorang pilot harus berlatih terbang malam, terbang 

dengan simulator minimal 15 jam, penembakan, navigasi, dan emergency.

“Biaya per jam terbang setiap pesawat berbeda-beda. 

---Sukhol Rp.500 juta per jam terbang. 

---F-16 sekitar Rp.75 juta per jam terbang, 

---Hercules C-130 Rp.20 juta per jam terbang, dan 

---Foker sekitar Rp.10 juta per jam terbang. 

Memang tak murah,” ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengakui kecelakaan  kali ini dan terjadi beberapa 

waktu belakangan sebagai suatu kehilangan besar TNI. Namun, ia tak khawatir kehilangan 

yang terjadi  akibat tewasnya prajurit TNI terlebih dalam sejumlah kecelakaan  itu bakal menjadi masalah. Dalam sistem pengembangan kekuatan di TNI ada mata rantai sehingga kekurangan bisa selalu tergantikan.

“Saya prihatin atas kehilangan besar ini. Jika   dalam kecelakaan sebelumnya yang tewas dari pasukan khusus TNI Angkatan Udara, sekarang dari TNI Angkatan Darat. Belum lagi pilot dan kru. Mereka prajurit TNI terbaik, yang didik dengan baik.” Ujar Theo Sambuaga.  

Ketua Komisi I DPR. Mantan Komandan Jenderal Korps Pasukan  Khusus TNI AD (Kopasus) Prabowo Subiakto mengakui kehidupan kemiliteran penuh dengan resiko. Tak ada 

yang menginginkan kecelakaan terjadi. Ia juga membenarkan ada banyak masalah terkait persoalan itu, tetapi tak perlu dipolitisasi. Di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, kecelakaan helikopter TNI di Cianjur disebabkan kondisi cuaca yang buruk. Karena itu, ia meminta TNI dalam menjalankan misi latihan atau apa pun, kecuali tugas pertempuran, milihat faktor cuaca. Di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa, Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan penyebab jatuhnya  helikopter jenis Bolkow 105 milik TNI  AD di 

Desa Situiang, Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat. “Bisa karena cuaca, bisa teknis, atau kesalahan,” ujarnya.

Layak Terbang

Secara terpisah, Selasa di Cimahi, Jawa Barat, Kepala Staf TNI AD Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo menyatakan, jatuhnya helikopter jenis Dolkow 105 di Cianjur  murni disebabkan faktor cuaca. Helikopter itu dalam kondisi layak terbang. Tidak ada hubungan kecelakaan ini dengan  kondisi helikopter,” kata Agustadi. (oin/dwa/day/sut/buy/eld/egi/bay/mkn/gre/ian—Kompas, 10-6-2009).

12. JUMLAH KEKUATAN -- KONDISI DAN KECELAKAAN PESAWAT  UDARA MILIK TNI

Menurut Laporan Panglima TNI yang diterima Komisi I DPR tahun lalu, jumlah pesawat milik TNI AD berjumlah 53 unit dari berbagai jenis. Dari jumlah itu hanya 27 pesawat yang siap operasi. Sementara TNI AL memiliki, 65 unit pesawat dengan berbagai jenis.  Dari jumlah 

itu yang  yang layak operasi hanya 39 unit.

Kondisi serupa juga dialami Armada TNI AU. Saat ini pesawat tempur yang  dimiliki, TNI AU sebanyak 90 unit, yang terdiri dari, 

---F-16 Figting Falcon, 

---F-5 Tiger, A-4 Sky Hawk, 

---Hawk 100/200, 

---MK-53, OV-10 Bronco, dan Sukhoi. 

Sedangkan 140 pesawat lainnya merupakan armada pendukung, seperti pesawat latih, pesawat intai, pesawat VIP, dan helikopter. Sayangnya, dari keseluruhan pesawat milik TNI AU yang tersedia, yang siap beroperasi hanya 57 persen. Kondisi kesiapan pesawat tempur 

yang telah di bawah standar meliputi sebagian besar pesawat. Misalnya pesawat tempur jenis OV-10 Bronco dibuat pada tahun 1976 dan mulai digunakan  TNI AU sejak 1979. Dari 9 

unit pesawat tersebut, hanya 4 yang dinyatakan siap. Sementara pesawat tempur F-5 Tiger buatan 1978, dari 12 yang dimiliki TNI AU, hanya 2 yang dinyatakan siap. Hal sama juga dialami pesawat tempur Hawk MK-53 buatan 1977. Dari 8 unit yang ada, hanya 2 unit yang dinyatakan siap atau layak operasi. Selain itu, jumlah pesawat angkut Fokker 27 buatan tahun 1975, dari 7 yang ada, hanya 4 yang masih siap terbang.

“Kondisi pertahanan kita sangat memprihatinkan. 

Banyak peralatan tempur yang rusak,” jelas Komisi I DPR Ali Mochtar Ngabalin. Tapi 

Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya anggaran untuk membeli suku cadang atau melakukan perbaikan. Persoalan dana dianggap biang keladi kelayakan pesawat tempur milik TNI. Akhirnya para mekanik hanya bisa mengotak-atik komponen yang rusak. Hasilnya sudah tentu tidak maksimal. “Mereka hanya bisa otak-atik komponen pesat yang rusak,” Ujar Nganalin yang mengaku sudah beberapa kali melihat kondisi bengkel pesawat di sejumlah pangkalan udara.Mabes TNI AU, berdasarkan rencana strategis (Renstra) 2005-2009 sudah mengajukan anggaran untuk melakukan penggantian sejumlah pesawat tempur, seperti,

---OV-10 Bronco, 

---F-5 Tiger, 

---Hawk MK-53,

---Pesawat angkut Fokker-27 dan Helikopter Sikorsky. 

Tapi bagi Kusnanto, keinginan itu sulit terealisasi. Sebab untuk anggaran perawatan 

pesawat-pesawat tua saja biayanya besar. “Jangankan untuk beli yang baru, untuk perawatan saja dana tidak ada,” tegas  Kusnanto. Namun menurut Ngabalin, anggaran pembelian pesawat atau alat utama sistem pertahanan (Alutsista) lainnya bisa saja dilakukan. Tapi semuanya tergantung politik anggaran yang ditetapkan pemerintah. (Internet).

13. DAFTAR KECELAKAAN PESAWAT MILIK TNI AU  

2000-2012 SEKITAR 42 BUAH 

1.   --Oktober 1991 Sejarah kecelakaan pesawat milik TNI AU menjadi sejarah kelam yang tak terlupakan. Saat itu sebuah pesawat Herculus TNI AU C – 130 jatuh di Condet, Jakarta Timur, dan  menewaskan sekitar 135 orang

2.   --28 Maret 2000, Pesawat jet Hawk MK-53 milik TNI AU jatuh di Bandara Iswahyudi Madiun.

3.   --Juli 2000, pesawat A-4 Skyhawk jatuh saat patroli rutin di Sulawe4si Selatan;

4.   --21 November 2000, pesawat latih Hawk TNI AU jatuh di Pontianak.

5.   --8 Januari 2001 Pesawat Cassa N-212  TNI AL U-614 Timika menabrak pegunungan 

Jaya Wijaya

6.   --16 November 2001 Pesawat jenis Hawk -200 mengalaqmi gangguan saat take off.

7.   --20 Desember 2001, Pesawat angkut Militer Hercules C-130 No.A 1329 milik Skuardon Udara 31 Bandara Polonia tergelincir dan terbakar.

8.   --28 Maret 2002 Dua pesawat latih tempur Hawk MK-35 Jenis TT 5310 dan TT 5311, 

tabrakan ketika sedang latihan aerobik.

9.   --27 Agustus 2002, Helikopter latih TNI AU jenis Bell-47G Soloy jatuh di Pabuaran, 

Subang, Jawa Barat.

10. --10 Februari 2003 Pesawt jenis A-4 Skyhawk milik TNI AU tergelincir di Bandar Udara Hasanuddin Makassar.

11. --22 April 2003 Pesawat ely Bolco jenis 105/HS-7058 milik TNI –AD jatuh di Desa 

Merbau, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara.

12. --30 Oktober 2003 Helikopter militer jenis Sikorsky S-58T Twin Pack dengan nomor 

H-3408 jatuh di areal kebun singkong di sekitar Lanud Atang Sanjaya, Bogor.

13. --06 Juli 2004, Pesawat latihan TNI AU jenis AS-202B jatuh di areal sawah Desa Serut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

14. --12 Oktober 2004 Helikopter jenis Bell 205 milik TNI AD jatuh di Desa Blang Rakal, 

perbatasan antara Kabupaten Bireun dan Kabupaten Bener Meriah Aceh.

15. --1 Desember 2004 Pesawat tempur F-16 milik TNI AU tergelincir di Bandara Udara 

Hasanuddin, Makasar.

16. --22 Desember 2004 Helikopter milik TNI-AL jenis Bell 416 jatuh di Nabire.

17. --23 Desember 2004, Helikopter jenis Super Puma NAS 332 dengan lambung 3201 

buatan IPTN Bandung, jatuh di desa Suren Gede, Kecamatan Pejajar, Wonosobo, Jawa 

Tengah.

18. --21 Juli 2006, Pesawat CN-235 milik TNI AU jatuh ketika hendak mendarat di Bandara Malikussaleh, Lhoksemawe.

19. --21 Juli 2005 Pesawat latih TNI AU jenis OV-10 Bronco jatuh di hutan Cincing, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

20. --12 Oktober Helikopter Twin Pack S-58 T beregistrasi H-3451 milik TNI AU jatuh saat melakukan latihan rutin di sekitar  Lanud Sentani Papua.

21. --19 Juli 2006 Pesawat TNI AD jenis Cassa 212-200 jatuh di Tambak Cilendek, Semarang.

22. --21 November 2006, Pesawat jenis Hawk 209 dengan nomor seri TT 0207 milik TNI 

AU jatuh di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, karena kerusakan mesin.

23. --23 Juli 2007 Pesawat latih tempur OV 10F Bronco jatuh 

24. --30 Oktober 2007 Pesawat tempur TNI AU jenis Hawk 208 TT 203 terjatuh di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

25. --30 Desember 2007 Pesawat intai milik TNI AL jenis Nomad P833 jatuh di perairan Sabang Nanggroe Aceh Dearussalam.

26. --07 Januari 2008, Helikopter Twin Pach S-58 nyunhsep diantara batang-batang kelapa sawit di Desa Ogom Kecamatan Sel Kijang Kabupaten Pelalawan, Rau. Robert Viswanatha Chandran,miliarder Singapura menjadi korbannya. (detikcom/j—Harian Sinar Indonesia Baru)

27. --28 Juni 2008, Pesawat militer Cassa 212 mengangkut 18 orang, termasuk 12 personil militer  dan 6 warga sipil, yakni 3 orang asing berasal dari India, Inggris dan Singapura jatuh di Gunung Salak

28. --07 Maret 2009, Helikopter penerbang Hughes C-300 HL-4098 jatuh di tambak kelurahan Tugu, Semarang.

29. --09 Maret 2009, Pesawat Fokker F-27 TNI AU jatuh di Bandara hussein Sastranegara, Bandung.

30. --20 Mei 2009, Pesawat Hercules C-130 A-1325 berawak 14 dan membawa 98 penumpang jatuh di desa Keplak, Kabupaten Madiun.

31. --April – Mei 2009,   3 (tiga) pesawat  jatuh (Hercules, Foker 27 dan Helikopter).

32. --19 Mei 2009, Pesawat TNI-AU jenis Hercules C-130 A-125, jatuh di  Desa Ngemplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur,  tercatat 98 anggota dan 14 kru, 10 selamat, 4 rumah rusak 1 penduduk meninggal dunia. (Jakarta pres com).Internet.

33. --24 Juni 2010 Kecelakaan pesawat KT-1 nomor 0102 terjadi pada hari sekitar pukul 15.30 WITA di Bandara Ngurah Rai, Bali

34. --28 April 2011, Pesawat latih tak bermesin jenis Glider nomor G-611, jatuh di sebuah kebun tebu, Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Sleman. Dua anggota TNI Angkatan Udara, yaitu instruktur Sersan Satu TNI Ninang Siwiyono asal Sleman dan karbol AAU Sersan Karbol Habibun Rahman asal Madura, tewas dalam kecelakaan tersebut.

35. --6 Januari 2012, Pesawat latih milik TNI AU jatuh di Dusun Jetis, Desa Kedungsari, Kecamatan Bandongan, Magelang

36. --21 Juni 2012 Pesawat Foker TNI AU jatuh di Halim kopilot Lettu Paulus dengan jumlah penumpang 7 orang

37. --20 September 2012, Pesawat Latih  TNI AD, jatuh di Banyuangi Jawa Timur.

38. --16 Oktober 2012 Pesawat TNI AU jenis Hawk-200 jatuh di Perumahan Gading di Riau.39. --Dalam  5 Tahun, 16 pesawat dari TNI dan Polri jatuh; Tempo,2012-06-22.

40. --Kemudian Pesawat tempur TNI  jatuh lagi Viva news, 2012-10-16

 Daftar tersebut di atas belum termasuk tahun-tahun sebelumnya 

Selain  pesawat yang jatuh,  juga terdapat banyak jenis pesawat tua yang tidak dapat dioperasikan lagi.  Dengan demikian samahalnya sekarang ini telah terjadi  Kemiskinan sarana 

dan prasara TNI sebagai lembaga pertahanan dan keamanan Negara yang handal dalam mepertahankan  serangan dari luar terhadap kedaulatan NKRI. Solusinya adalah segera meningkatkan anggara TNI  guna pengadaan berbagai jenis pesawat menggantikan pesawat-pesawat yang telah jatuh seperti perincian di atas.  Hal ini tidak boleh diabaikan oleh Pemerintah maupun oleh DPRRI. Kita telah kehilangan paling tidak  60  pilot dan para mekanik pesawat terlatih  setidak-tidaknya dalam jangka waktu tahun 2000 – 2012. Jumlah Pesawat 

TNI yang jatuh belum terhitung kecelakaan pesawat sesudah tahun 2009.

Catatan Penulis :

Kecelakaan berbagai pesawat TNI hingga saat ini disebabkan

Kita kehilangan paling tidak  60 pilot terlatih  setidak-tidaknya dalam jangka waktu tahun 2000 – 2012.

1.Kesulitan anggaran; (dapat di atasi dengan  Pemerintah perlu menaikkan Anggaran Belanja TNI).

2.Kelalaian manusia (SDM personel); (diatasi dengan pendidikan dan latihan terus menerus

3.Kerusakan teknis mesin; (Pesawat Tua keluaran 1970-an) perlu peramajaan pesawat tempur yang baru.

4. Cuaca buruk (penerbangan supaya dilakukan dalam keadaan cuaca cerah). Kecuali dalam keadaan perang.

Kerugian SDM

Akibat berbagai kecelakaan pesawat TNI Indonesia kehilangan banyak anggota TNI yang handal  dalam suasana damai bukan dalam keadaan perang. Prihatin sekali. Setidaknya mengurangi Anggaran Dep. Pendidikan yang 20 persen menurut UUD 1945 hasil Amandemen menjadi 15 persen dan yang 5 persen ditambahkan untuk Anggaran TNI Taktis. Hal ini dikarenakan saat ini masalah perbatasan memerlukan kekuatan TNI yang handal (Memerlukan Pesawat Tempur yang canggih dalam melindungi Kedaulatan RI) perlu mendapat prioritas Utama maupun yang pertama. Indonesia sangat lemah dan ketinggalan dalam hal sarana dan prasarana perang,  jika dibandingkan dengan sesama Negara Tetangga (ASEAN) lainnya. (Penulis).

14. PRESIDEN ; ANGGARAN PERTAHANAN 

NAIK 20 PERSEN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan menaikkan anggaran pertahanan sebesar 20 persen pada 2010. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Negara saat menyaksikan serah terima 40 panser 6x6 dari Direktur Utama PT Pindad kepada Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di kawasan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jumat (10/7-09) siang.

"Mulai 2010, anggaran pertahanan akan kita tingkatkan secara signifikan pada 2009 sebesar Rp 33,6 triliun, kita naikkan sekitar Rp 7 triliun atau 20 persen menjadi Rp 40,6 triliun," katanya. Menurut Kepala Negara, peningkatan anggaran pada 2010 itu akan menjadi awal dari peningkatan bertahap anggaran pertahanan. "Tahun demi tahun akan kita tingkatkan, ...(sehingga) kita makin dekat dengan kekuatan minimum yang diperlukan," ujarnya seraya menambahkan bahwa kekuatan minimum yang diperlukan memerlukan dana setara Rp 100 trilun-Rp 120 trilun. 

Presiden mengatakan bahwa peningkatan anggaran pertahanan dapat diwujudkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kepala Negara menilai anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir memang masih di bawah kebutuhan karena pemerintah menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa peningkatan anggaran secara signifikan itu hendaknya 

---digunakan secara tepat sesuai kebutuhan, 

---tetap mengutamakan prioritas, 

---menggunakan audit, dan 

---berorientasi pada pengguna. 

Sementara itu, terkait penyerahan panser, Menhan Juwono mengatakan bahwa 40 buah panser APS 6x6 tersebut merupakan produksi PT Pindad yang dibiayai oleh APBN sebesar Rp1,12 trilun untuk 154 panser."Panser-panser itu merupakan produksi pertama kendaraan tempur dalam negeri sejak era reformasi," katanya. Seusai menyaksikan serah terima Presiden melakukan peninjauan dan pemeriksaan panser-panser tersebut. Kepala Negara juga naik ke salah satu panser tersebut

.http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/10/11332386/presiden.anggaran.pertahanan.naik.20.persen (Internet). BANDUNG, KOMPAS.com —10-07-2009

15. SISTEM PERSENJATAANMODERNISASI PRIORITAS

Kementerian Pertahanan merupakan satu dari tujuh kementerian dan lembaga yang mendapat alokasi anggaran besar, yakni di atas Rp.20 triliun, dalam RAPBN 2012. Alokasi tersebut diprioritaskan bagi modernisasi alat utama system persenjataan. Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 beserta Nota Keuangannya, Selasa 16-8-2011). Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menerangkan, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran (Rp.64,4 triliun).  Enam kementerian dan lembaga lain yang mendapat alokasi anggaran lebih dari Rp.20 triliun ialah. Kementerian Pekerjaan Umum (Rp.61,2 triliun)_, Kementerian Pendidikan Nasional (Rp.57,8 triliun), Kementerian Agama Rp.37,3 triliun), Kepolisian  Neghara Indonesia (Rp.34,4 triliun),  Kementerian Kesehatan (Rp.28,3 triliun) dan Kementerian Perhubungan (Rp.26,8 triliun). “Alokasi anggaran pada Kementerian Pertahanan kita prioritaskan untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama system persenjataan,” ucap Presiden di depan Rapat Paripurna DPR. Menurut Yudhayono, pengadaan alat utama system persenjataan akan mengutamakan hasil produksi industri dalam negeri. 

(ATO-Kompas, 18-8-2011).

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob