LEMBAGA PERKREDITAN DI TINGKAT DESA DAN LAPANGAN KERJA

LEMBAGA Perkreditan Di Tingkat Desa 

Dan Lapangan Kerja

Oleh : Drs.Simon A.J.Jacob

A.Bank-Bank Operasional Penyalur Kredit Kecil

Berdasarkan pengalaman Pelaksanaan IDT (Instruksi Desa Tertinggal)  yang dicontohkan di 3 Propinsi diatas (Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Timur), dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD (Bank Pembangunan Daerah) misalnya Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) perlu  membangun cabang-cabangnya di semua Kabupaten dan membentuk,

1.      Bank-bank asuhannya seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat),

2.      Bank Pasar (BP), maupun

3.       LPD (Lembaga Perkreditan Desa).

4.      Bahwa BPD tidak hanya menyalurkan kredit besar ditingkat perkotaan saja seperti pengalaman selama ini, tetapi juga memiliki cabang di tingkat kecamatan guna menyalurkan kredit kecil bagi masyarakat kecil di pedesaan serta menambah perputaran uang di Desa.

BPD (Bank NTT) misalnya, juga berfungsi sebagai penyedia dana kepada,

1.      BPR (Bank Perkreditan Rakyat),

2.      Bank Pasar (BP)

3.      LPD (Lembaga Pekreditan Desa) sebagai penyalur dana.

Bank-bank ini sebagai :

Lembaga penyalur dana kredit kecil kepada masyarakat pedesaan serta,

Membina dan mengadakan pelatihan kepada Lembaga Pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat di tingkat Kecamatan sebagai “Mediator Kredit” yang menghubungkan masyarakat petani, pedagang kecil, pengrajin dengan pihak perbankan atau lembaga kredit desa lainnya.

Terhambatnya penyaluran Kredit kecil kepada masyarakat

pedesaan sebagai  akibat dari :

Kurangnya pendamping profesional khususnya dalam hal urusan kredit Bank,  dan langkanya Lembaga-lembaga perkreditan tingkat Kecamatan di sekitar mereka. Selain itu ada juga kredit kecil yang disebut “Kredit Bakulan,” tanpa anggunan dan cepat cair kreditnya. Kredit semacam ini biasanya dijalankan oleh pemodal-pemodal kecil di lingkungan pasar tradisional. Dimaksud dengan kredit bakulan adalah kredit kecil kepada para pedagang kecil bakulan, untuk modal kerja yang jumlah barang dagangan, adalah sebanyak harga/nilai satu bakul/segendong/sepikul isinya,  seperti pedagang sayur-sayuran/buah-buahan atau sejenisnya dipasar-pasar tradisional.

Besar pinjaman berkisar, sejumlah harga barang  dagangan sebakul/sepikul itu, yaitu misalnya antara Rp.100.000 – Rp.200.000, atau lebih  dengan, bunga 5 %. Jangka waktu pinjaman adalah 1 (satu) bulan tetapi biasanya hanya dihitung 25 hari pelunasannya. Artinya dalam jangka waktu 1 bulan, baik pokok maupun  bunga dari pinjaman misalnya Rp.200.000 lunas. Kredit bakulan” ini dicicil setiap hari, setelah selesai berjualan di pasar yaitu pada siang hari, hingga lunas dalam satu bulan.

Contoh perhitungan kasarnya sbb :

Jumlah Kredit Rp.200.000 ditambah bunga 5 %, jadi pokok ditambah bunga dalam sebulan misalnya sebesar Rp.210.000. Cicilan sehari/per-hari adalah  = Rp.210.000 : 25 hari  = Rp.8.400,- (satu bulan hanya dihitung 25 hari kerja).  

“Modal Kredit Bakulan” yang berputar,  tidak perlu terlalu besar di tingkat desa sekitar antara Rp. 5.000.000,- Rp.l0.000.000 dianggap sudah cukup besar di tingkat desa, karena jumlah penerimaan dari pelunasan terus berputar setiap hari. Kantornya harus ditengah pasar tradisional, sehingga pelayanan kredit ataupun pelunasan kreditnya serba cepat, tanpa biaya tambahan bagi kedua belah pihak. Jadi modal kerja dari LPD ini didapat dari BPR atau dari BPD sebagai penyedia dana, kepada LPD sebagai penyalur dana.  Dalam pengalaman peminjaman ‘kredit bakulan’ ini, biasanya sebelum masa jatuh tempo kredit, ia telah melunasinya dan meminta kredit yang lebih besar lagi. 

(Pengalaman semacam ini pernah dijalankan oleh pebulis secara kecil-kecilan pada tahun 1975).Disamping itu ia juga mau menunjukkan tingkat kepercayaannya kepada pemilik Bank Pasar, bahwa ia adalah nasabah yang baik..Jadi ‘kredit bakulan/pikulan’, semacam ini  jaminannya adalah,

“kepercayaan” saja, tanpa anggunan apapun, karena sudah saling kenal mengenal. Sebelum ia diberi pinjaman biasanya nasabah ditanya/di data tentang jumlah rata-rata penjualan seharinya, agar LPD pemberi kredit mendapat gambaran yang memadai, dalam menetapkan jumlah kredit yang bisa dipinjamkan kepadanya maupun kemampuan penyicilannya kembali setiap hari. 

B. Pembukaan Lapangan Pekerjaan

Inipun merupakan peluang membuka kesempatan lapangan kerja baru bagi penganggur-penganggur jebolah Universitas, dan siapa saja yang ingin berprofesi sebagai Mediator-Kredit seperti Lembaga-lembaga yang disebutkan diatas, maupun sebagai karyawan pada lembaga-lembaga penyalur dana di tingkat desa.  Sebagai contoh Di NTT (Nusa Tenggara Timur)  misalnya kurang lebih memiliki l.800 desa maka paling tidak terdapat l.000 LPD yang, jika mempekerjakan 3 orang saja, berarti terbuka lapangan kerja sebanyak l.000 X 3 orang = 3.000 orang karyawan, belum termasuk penyerapan pada sektor-sektor lainnya. Untuk tujuan ini pemerintah daerah seyogianya mengadakan perencanaan membuka lapangan kerja baru dibidang “lembaga pekreditan” skala kecil dan mengembangkan BPD/LPD/Bank Pasar, hingga tingkat Kecamatan. Dengan menambah peredaran uang di tingkat desa, berarti meningkatkan daya beli masyarakat desa guna mampu membeli produk-produk pertanian dan kerajinan di desa. Karena meningkatnya daya beli, maka meningkat pula permintaan akan hasil produk desa, sekaligus memacu petani meningkatkan produksi pertaniannya karena banyak permintaan.

Untuk kelancaran ini, pemerintah perlu membangun sarana-sarana pasar tradisional di tiap-tiap desa/kecamatan sebagai sentra kegiatan perekonomian di desa. Tanpa kehadiran sebuah sarana pasar tradisional di desa/kecamatan,  tidak dapat diharapkan  perputaran ekonomi pedesaan. Keuntungan ikutannya adalah, pemerintah dapat memungut retribusi pasar, jasa parkir dan lain-lainnya. Sarana dan prasaranan rakyat kecil seperti pasar tradisional, kurang mendapat perhatian pemerintah daerah, sehingga menyebabkan perputaran uang di desa kecil sekali, bahkan tanpa pasar, layaknya masyarakat desa sepertinya masih hidup ditengah zaman primitif saja di era modernisasi   dengan ekonominya sistem barter (barang ditukar dengan barang). 

Keberhasilan atau kegagalan  seorang gubenur, bupati, dapat juga diukur, dari salah satu faktor ini.  Hingga saat ini nyaris tanpa pasar tradisional yang berarti ditiap kecamatan di NTT. Di pasar tradisional inilah awal timbulnya ekonomi desa. Petani dapat menjual hasil pertaniannya, konsumen mudah memperoleh kebutuhannya, ada buruh pasar, petani meningkatkan produksinya, beroperasinya Lembaga Kredit Desa sebagai penyalur dana, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi penganggur putus sekolah, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Untuk tujuan ini pemerintah perlu menganggarkannya dalam APBD nya, atau mencari dari dana proyek infrastruktur dari APBN yang saat ini sedang dirancang pemerintah pusat. Pembangunan dewasa ini oriantasinya terpusat ke pedesaan, oleh karena kemiskinan terkonsentrasi hampir di seluruh pedesaan di Indonesia terutama di “Desa Tertinggal.” Antara lain, Nusa Tenggara Timur termasuk Provinsi miskin, yang perlu penanganan khusus pula.  Hanya saja pemda kurang melihat obyek-obyek sarana dan prasarana apa saja yang perlu mendapat prioritas pembangunannya, yang diharapkan mempercepat laju perekonomian desa. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah daftar prioritas sektor-sektor pembangunan di suatu wilayah sebagai pedoman perencanaan dan tahapan-tahapan pelaksanaannya, yang secara bertahap dimasukkan dalam RAPBD setiap tahunnya.

Penulis : Drs,Simon Arnold Julian Jacob