PASAR INTERNASIONAL TOLAK IMPOR KAYU ILEGAL

Pasar Internasional Tolak Impor Kayu Ilegal

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Perwakilan dari Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Pemerintah AS, dan Komisi Uni Eropa mengadakan sebuah pertemuan bagi kalangan industri pada 10 Desember lalu untuk membahas dasar aturan hukum bagi negara-negara pengimpor kayu mengenai perdagangan produk kayu ilegal dan dukungan terkait bagi upaya Indonesia menggalakkan perdagangan legal.   Sebagai negara penghasil kayu dalam jumlah yang besar, Indonesia selalu aktif terlibat dalam upaya memperbaiki praktik-praktik pengelolaan hutan dan memberantas pembalakan liar. Pemerintah Indonesia sedang mengambil langkah yang besar untuk mendukung perdagangan legal melalui penyusunan standar hukum wajib bagi produk perkayuan di segala sektor.

Himbauan kerjasama internasional untuk memberantas pembalakan liar dan semua bentuk perdagangan yang terkait ini telah membuahkan hasil dengan dibentuknya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Banyak keuntungan substansial yang dapat diperoleh Indonesia dengan peraturan hukum internasional ini di mana penerapannya akan mengurangi tingkat pembalakan liar, meningkatkan dukungan yang lebih besar bagi perusahaan yang menjalankan pengelolaan hutan secara menguntungkan dan berkesinambungan, menambah pemasukan dari pajak, dan dukungan bagi tata kelola sumber daya alam secara efektif. Hal ini juga akan mengurangi berbagai macam bentuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan penyelundupan. Beberapa bulan yang lalu, Kongres AS mengesahkan peraturan yang sangat penting yang mengandung Lacey Act yang melarang perdagangan tumbuhan  yang berasal dari sumber ilegal, termasuk kayu dan produk kayu.

Duta Besar AS untuk Indonesia Cameron Hume mengatakan, “Lacey Act membantu AS meminimalkan masuknya tumbuhan dan produk kayu ilegal ke pasar AS dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan negara lain untuk memberantas perdagangan tumbuhan secara ilegal, khususnya pembalakan liar,”

Lacey Act mengatasi pembalakan liar dan perdagangan tumbuhan ilegal, dan melarang perdagangan produk-produk yang berasal dari tumbuhan dan produk dari sumber ilegal (misalnya mebel, kertas, kayu gergajian) dari negara-negara bagian di Amerika Serikat maupun negara luar. Undang-Undang tersebut mensyaratkan para importir untuk membuat pernyataan tentang negara asal kayu diambil dan nama semua jenis tumbuhan yang terkandung dalam produk-produk mereka. Undang-Undang tersebut juga menetapkan sanksi hukum bagi para pelaku pelanggaran, termasuk penyitaan atas barang dan alat angkut, denda, dan hukuman kurungan.

Uni Eropa (UE) telah melaksanakan program serupa melalui Rencana Aksi Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan, Tata Kelola, dan Perdagangan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade/FLEGT). Komisi Uni Eropa juga telah mengadakan perundingan membahas Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreements/VPA) dengan negara-negara produsen yang berminat, termasuk Indonesia, untuk menciptakan suatu sistem perizinan yang kredibel untuk mencegah impor kayu ilegal ke UE, dan pada saat yang sama mengalokasikan berbagai sumber daya untuk meningkatkan manajemen dan tata kelola kehutanan. Mengutip pernyataan Komisaris Lingkungan UE, Kuasa Usaha Perwakilan Komisi Uni Eropa di Indonesia, Pierre Philippe, mengatakan, “Kita harus mengirimkan pesan yang tegas kepada para pemasok kayu bahwa pasar UE tidak akan menoleransi kayu atau produk kayu ilegal”. Ia menambahkan bahwa proposal undang-undang yang baru juga akan memberikan insentif kepada negara-negara yang menyepakati VPA, dan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengadopsi sebuah sistem verifikasi legalitas kayu yang baru sangat menggembirakan dalam perspektif ini.(Google-Internet)