PERMASALAHAN EKONOMI YANG MENJADI TANTANGAN PEMERINTAH KE DEPAN

Permasalahan Ekonomi Yang Menjadi Tantangan

Pemerintah Ke depan

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

KETENAG KERJAAN

 Berbicara masalah ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari persoalan pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan keberhasilan perekonomian suatu negara.  Tingkat pengangguran suatu negara biasanya dihubungkan dengan tingkat pengangguran terbuka (open unemployment); yang mengukur rasio penduduk yang sedang mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka berkaitan erat dengan definisi penduduk yang bekerja.

Di Indonesia, definisi penduduk yang bekerja dibedakan atas kriteria Sensus Penduduk (SP) 1961, SP 1971, dan SP 1980 serta tahun sesudahnya.

·         SP 1961 mendefinisikan bekerja sebagai penduduk yang melakukan pekerjaan minimal 2 bulan (tanpa menyebutkan jam kerja/hari) dalam 6 bulan sebelum sensus diadakan.

·         SP 71 mendefinisikannya seminggu sebelum sensus diadakan bekerja minimal 2 hari (tanpa menyebutkan jam kerja/hari).

·         SP 81 dan tahun-tahun sesudahnya; didefinisikan seminggu sebelum sensus bekerja minimal 1 jam.

·         Dari definisi waktu bekerja tersebut, jelas tidak terhindarkan banyaknya penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (8 jam/hari) dalam kriteria penduduk bekerja.

Dengan demikian, kondisi under employment mungkin lebih krusial dibandingkan dengan kondisi open unemployment dalam permasalahan pengangguran di Indonesia.

 Penduduk Bekerja

Struktur penduduk bekerja di Indonesia dikelompokkan berdasarkan,

---lapangan pekerjaan,

---status pekerjaan dan

---jenis pekerjaan.

Pengelompokan penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dibagi atas 9 sektor usaha:

(1) Pertanian,

(2) Pertambangan dan penggalian,

(3) Industri pengolahan,

(4) Gas, listrik dan air bersih,

(5) Bangunan,

(6) Perdagangan, restoran dan hotel,

(7) Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi,

(8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan

(9) Jasa kemasyarakatan.

Konsep status pekerjaan utama di Indonesia untuk tahun-tahun sebelum 2001 dikelompokkan menjadi 5:

(1) Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain,

(2) Berusaha dengan dibantu pekerja keluarga dan/atau karyawan tidak tetap,

(3) Berusaha dengan karyawan tetap,

(4) Karyawan dengan upah dan gaji,

(5) Pekerja keluarga.

Status pekerjaan kelompok 1, 2 dan 5 termasuk ke dalam kategori kegiatan informal sedangkan status pekerjaan kelompok 3 dan 4 masuk dalam kategori kegiatan formal.

Sementara status pekerjaan untuk tahun 2001 dan sesudahnya dikelompokkan menjadi 7:

(1) Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain,

(2) Berusaha dengan dibantu pekerja keluarga dan/atau karyawan tidak tetap,

(3) Berusaha dengan karyawan tetap,

(4) Karyawan dengan upah dan gaji,

(5) Pekerja bebas pertanian,

(6) Pekerja bebas bukan pertanian dan

(7) Pekerja keluarga.

Status pekerjaan kelompok 1,2 dan 7 termasuk dalam kategori kegiatan informal. Sementara itu untuk status pekerjaan kelompok 3, 4, 5 dan 6 termasuk dalam kegiatan formal.  Khusus untuk kelompok 5 dan 6 (pekerja bebas) terdapat indikasi bahwa kontinuitas memperoleh pekerjaan lebih rendah daripada status pekerjaan 4, sehingga kelompok ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan semi informal. Pembedaan kegiatan informal dan formal berkaitan dengan kemampuan penciptaan kesempatan kerja.  Kegiatan informal lebih fleksibel dalam menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan, sementara kegiatan formal lebih kaku (rigid), dimana kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja tergantung pada tingkat produksi.

Jenis pekerjaan utama dibedakan atas:

(1) Tenaga profesional, teknisi,

(2) Tenaga ketatalaksanaan/manajer,

(3) Tenaga administrasi,

(4) Tenaga usaha penjualan,

(5) Tenaga usaha jasa,

(6) Petani dan nelayan,

(7) Operator alat pengangkutan,

(8) Tenaga kasar,

(9) Tenaga yang langsung berhubungan dengan kegiatan produksi.

Pengelompokan jenis pekerjaan ini secara ringkas dikenal sebagai white collar (jenis pekerjaan kelompok 0/1 s/d 5) dan blue collar (jenis pekerjaan kelompok 6,7/8/9). Pengelompokan seperti itu di Indonesia dapat ditambahkan satu kelompok lagi sebagai “grey collar” yang terdiri atas sebagian jenis pekerjaan kelompok 4 berupa pedagang kaki lima (PKL) dan sebagian jenis pekerjaan kelompok 5 berupa pembantu rumah tangga (PRT)

Dalam setiap lapangan pekerjaan terdapat baik kegiatan informal maupun formal, namun demikian dari ke-9 kelompok lapangan pekerjaan dominasi kegiatan informal (> 50%) terlihat terutama pada sub sektor pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; serta pengangkutan dan komunikasi.

Demikian juga untuk setiap tingkat pendidikan yang ditamatkan, terdapat penduduk yang bekerja di kegiatan formal maupun informal.  Namun demikian dari data Sakernas, penduduk dengan tingkat pendidikan s/d SLTP lebih dominan bekerja di kegiatan informal, sementara penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas lebih banyak bekerja di kegiatan formal.

Dengan membandingkan data Sakernas dan data produksi (PDB) triwulan III setiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa setiap kenaikan PDB sebesar 1% akan menciptakan 400.000 kesempatan kerja baru kurang tepat.  Pada periode 2001-2002, meskipun PDB tumbuh sebesar 4,92%, tetapi tambahan jumlah penduduk yang bekerja hanya sebesar 911.749 orang.  Sebaliknya saat perekonomian mengalami pertumbuhan negatif pada periode 1997-1998, jumlah penduduk yang bekerja malah mengalami kenaikan sebesar 2,27 juta orang.

Jika diamati lebih jauh, selama periode 1997-1998, kenaikan penduduk yang bekerja terutama terjadi di kegiatan informal, sementara untuk kegiatan formal sebaliknya mengalami penurunan. Meskipun status pekerjaan 3 mengalami kenaikan, namun tidak dapat menutupi penurunan tajam yang terjadi pada status pekerjaan 4. Untuk periode 2001-2002, secara sepintas jumlah penduduk yang bekerja di kegiatan formal (dan informal) mengalami kenaikan, namun demikian kenaikan yang terjadi pada kegiatan formal tersebut lebih banyak disebabkan naiknya status pekerjaan kelompok 5 dan 6 (kegiatan semi informal), sementara status pekerjaan 4 mengalami penurunan.

Penurunan penduduk yang bekerja pada status pekerjaan 4 selama periode 2001-2002 terutama terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan s/d SLTP, sementara penurunan penduduk yang bekerja pada status pekerjaan 4 dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas lebih rendah. Ditengarai penurunan ini erat kaitannya dengan reaksi para pengusaha terhadap kebijakan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan UU Tenaga Kerja yang baru. Kenaikan UMP dan mahalnya ‘biaya’ PHK mendorong para pengusaha melakukan outsourcing dengan mengurangi pegawai tetap dan penggunaan teknologi yang labor saving. (Internet).