BANTUAN PEMERINTAH AUSTRALIA Rp.58 MILIAR IBARAT MADU DAN RACUN

Bantuan Pemerintah Australia Rp 58 M

Ibarat Madu dan Racun

INCLUDEPICTURE "../../../Pulau%20Pasir/Bantuan%20Pemerintah%20Australia_files/1221092344dubes%2520australala%2520-10.jpg" \* MERGEFORMAT

KUPANG, Timex-Guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia Timur, kemarin (10/9) Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia, Mr. Bill Farmer mengunjungi salah satu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Baumata Timur, Kecamatan Teabenu, Kabupaten Kupang. Dalam Kunjungan Dubes Australia itu, Mr. Bill Farmer didampingi salah satu pejabat dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI, Soesilo Indayono. Turut hadir Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Bupati Kupang, Ibrahim A. Medah serta sejumlah pejabat penting Pemprov NTT dan Pemkab Kupang.

Dalam kunjungan itu, Bill Farmer menegaskan bahwa bantuan dana kurang lebih Rp 58 miliar dari pemerintah Australia untuk pemerintah NTT merupakan bantuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. "Dengan kontribusi yang baru diberikan ini kiranya akan sangat memungkinkan WFP untuk terus membantu 200 ribu anak dan ibu di NTT melalui program School Feeding dan bantuan langsung ke Posyandu yang ada di NTT," kata Bill Farmer.

Bill Farmer juga berharap agar bantuan yang diberikan pemerintah Australia itu sedapat mungkin melahirkan inisiatif baru dari pembangunan kapasitas yang inovatif dan pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Kupang dalam pelayanan kesehatan dan peningkatan pendidikan bagi masyarakat.  Selain itu Bill Farmer mengatakan bantaun atau usaha yang sudah dilakukan oleh WFP selama ini di Kabupaten Kupang dan Kabupaten lainnya telah membuahkan hasil, dengan menurunnya angka anemia.

Untuk itu bantaun yang diberikan kali ini selain untuk menurunkan angka anemia hingga sekian persen, Pemerintah Australia juga memberikan bantuan ke Pemkab Kupang dalam pelayanan kesehatan di masyarakat serta peningkatan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kupang. Lanjut Bill Farmer, namun terlepas dari masalah kesehatan dan pendidikan yang ada di Kabupaten Kupang, NTT mempunyai masalah yang sangat serius selama ini, yakni malnutrisi dan kerawanan pangan. Karena itu, pemerintah Australia masih akan memberikan bantuan lagi guna mengatasi masalah kerawanan pangan serta malnutrition yang selam ini terjadi di NTT.

Sementara itu Bupati Kupang Ibrahim A. Medah dalam sambutanya menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Australia yang telah memberikan bantaun untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayahnya.  Dan bantuan tersebut tapat dengan program yang telah dijalankan Pemekab Kupang selama beberapa tahun terakhir ini, yaitu pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. "Dengan demikian bantuan yang diberikan akan sangat berguna dalam mensejaterakan masyarakat Kabupaten Kupang dari dua hal tersebut," jelas Medah. 

Medah pada kesempatan itu menyebutkan, secara umum Posyandu yang ada di Kabupaten Kupang saat ini berjumlah 787 posyandu dengan sasaran pelayanan berjumlah 43.486 balita. "Khusus untuk Posyandu Kecamatan Taebenu terdapat 25 posyandu aktif, sedangkan khusus di Desa Baumata Timur sendiri terdapat 4 Posyandu aktif dengan sasaran 226 balita," sebut Medah.

Terpisah, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni yang dihubungi kemarin untuk meminta komentarnya menyikapi bantuan pemerintah Australia yang dibawa langsung Dubes Bill Farmer, justru mengingatkan pemerintah NTT agar ekstra hati-hati dalam menyikapi dan mengelola dana tersebut.

Pasalnya menurut Ferdi Tanoni, dana bantuan Pemerintah Australia sebesar Rp 58 Miliar kepada masyarakat NTT sebagaimana yang dijelaskan Bill Farmer ibarat madu dan racun. Sangat manis untuk dicicipi tapi bisa juga membawa problem dikemudian. "Kami (YPTB, Red) percaya bahwa Pak Frans dan Pak Esthon (Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Red) selaku sesepuh daerah ini tidak sedikitpun terbuai dengan bantuan tersebut. Karena bila dibandingkan dengan hasil minyak dan gas bumi di Laut Timor yang telah dan sedang dikuasai Australia itu mungkin hanya 0,0000000001 persennya saja dari nilai bantuan itu," ungkapnya.

"Sebagai warga dunia yang sederajat dengan bangsa Australia, kami berharap agar bantuan Rp 58 Miliar dari Australia itu tidak bertujuan untuk mau memberangus para nelayan tradisional Indonesia yang telah beraktivitas di Laut Timor dan Arafura sejak 450 tahun silam hingga saat ini," tambahnya.  Yang menjadi pertanyaan masyarakat selama ini, katanya, mungkinkah dengan tanpa sadar tangan Pemerintah RI digunakan Australia melalui Departemen Luar Negeri maupun Departemen Kelautan dan Perikanan RI yang kemudian ditransfer kepada pemerintah daerah untuk mengamankan kepentingan nasional Australia di Laut Timor yang kaya raya ini demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Australia? 

Penulis Buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra Jakarta 2008" yang selama ini dikenal gigih menyuarakan hak dan kepentingan masyarakat Indonesia di Laut Timor, ternyata menyambut baik pernyataan Dubes Australia Bill Farmer di Kupang bahwa penyelesaian batas RI-Australia di Laut Timor masih dalam tahap perundingan dan percakapan kedua negara.  Selain itu juga, tidak ada maksud terselubung dari kerjasama patroli Bea Cukai Australia serta Departemen Kelautan dan Perikanan RI di Laut Timor, namun hanya bertujuan untuk menangkal pelaku "illegal fishing" dari negara ketiga yang merugikan Indonesia maupun Australia. Meski menyambut positif pernyataan Bill Farmer itu, namun Ferdi Tanoni dengan tegas menolak pernyataan Bill Farmer yang membantah tudingan bahwa aparat Australia seringkali menggiring nelayan-nelayan Indonesia masuk perairan Austrlia, kemudian ditangkap. "Semua tudingan itu tentu ada buktinya," tegas Tanoni singkat tanpa merinci bukti apa yang dimaksudkan.

Tanoni memberikan argumentasi tentang apa yang diibaratkannya itu bahwa, selama ini Dubes Australia menuduh nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor dan Arafura adalah pelaku "illegal fishing". Namun ketika mendapatkan perlawanan atas tuduhannya itu, sekarang Bill Farmer balik mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku "illegal fishing" adalah yang dilakukan oleh negara ketiga, tanpa menyebutkan negara mana yang itu.

Menurut Tanoni, ini sama artinya dengan Bill Farmer mau mengatakan bahwa para nelayan tradisional Indonesia yang selama ini mencari nafkah di Laut Timor dan Arafura bukanlah pelaku "illegal fishing". "Dan memang itulah yang benar, berhubung di Laut Timor dan Arafura hingga saat ini belum ada garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sah berdasarkan perjanjian RI-Australia 1997. Yang ada hanyalah Zona Perikanan Australia dan ZEE di Laut Timor yang ditetapkan secara sepihak oleh Australia serta Gugusan Pulau Pasir yang secara sepihak pula ditetapkan sebagai Cagar Alam Australia," beber Tanoni.

Bill Farmer, kata Ferdi juga menjelaskan bahwa persoalan batas laut antara Australia dan Indonesia masih dalam percakapan di tingkat Pemerintahan kedua negara dan tentunya akan menguntungkan kedua pihak dan tidak ada satupun yang dirugikan. Karena itu, lanjutnya, sangat dini manakala dikatakan Australia diskriminatif dalam penetapan batas di Laut Timor.

Pernyataan Bill Farmer ini, menurut Ferdi sangat membingungkan, apalagi ada klarifikasi bahwa soal batas maritim RI-Australia di Laut Timor hingga saat ini masih bermasalah dan belum tuntas.

Padahal selama ini baik Kedutaan Besar Australia, Departemen Luar Negeri dan Departemen Kelautan RI selalu mengatakan bahwa praktis seluruh batas maritim di Laut Timor sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi.  Bila menyimak betul seluruh pernyataan Bill Farmer, dapat dikatakan bahwa pernyataan ini telah menunjukkan keraguannya. "Kalau sudah seperti ini, apa jadinya dan kepada siapa sebenarnya masyarakat Indonesia di Timor Barat ini harus percaya?" tanya Tanoni retoris. (ayr/ays/aln)Internet.

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob