BATALKAN PERJANJIAN DI LAUT TIMOR DENGAN AUSTRALIA JALAN TERBAIK

BATALKAN PERJANJIAN DI LAUT TIMOR DENGAN

AUSTRALIA JALAN TERBAIK

YAYASAN PEDULI TIMOR BARAT

(West Timor Care Foundation Jalan Perwira 33 Kupang-Timor Barat

Phone/fax: 0380 830 191 email:ferdi@kupang.wasantara.net.id

.

Direktur Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni menilai langkah yang diambil Jakarta untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Canberra menyusul pemberian visa kepada 42 warga Papua pencari suaka politik bukan sebuah alasan yang hakiki.

Tetapi, menurut Ketua Pokja Celah Timor dan Pulau Pasir itu, langkah yang perlu diambil Jakarta adalah membatalkan seluruh perjanjian kerjasama antara RI-Australia di Laut Timor yang selama ini hanya dinikmati oleh negeri Kanguru itu.

"Memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia, menurut saya bukan alasan terbaik bagi Indonesia, tetapi membatalkan seluruh perjanjian kerjasama di Laut Timor merupakan pilihan terbaik dalam upaya menyeimbangkan langkah diplomasi antara kedua negara," kata Tanoni di Kupang, Sabtu.

Ia menambahkan, langkah yang diambil Australia dengan memberikan visa kepada 42 pencari suaka dari Papua itu adalah sebuah langkah yang tidak bersahabat, namun hal itu tidak harus ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan cara-cara yang emosional karena akan merugikan Indonesia dalam diplomasi jangka panjang.

Menurut dia, pembatalan seluruh Perjanjian RI-Australia di Laut Timor sangatlah beralasan karena seluruh perjanjian di Laut Timor yang pernah ditandatangani tersebut "tidak berdasarkan" pada ketentuan-ketentuan internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Di sisi lain, ia juga melihat bahwa langkah yang diambil Australia tersebut tidak sesuai dengan fakta geologi yang ada di Laut Timor di mana sesungguhnya Pulau Timor dan Australia berada dalam satu landas kontinen yang disebut "Landas Kontinen Austrlia".

Namun demikian, kata Tanoni, Australia memainkan diplomasi kotor dengan mengatakan bahwa Australia dan Pulau Timor berada dalam dua landas kontinen yang berbeda dengan berargumentasi bahwa terusan Timor adalah representasi fisik bagian utara landas kontinen Australia, sehingga 85 persen Laut Timor jatuh dalam kekuasaan Australia. "Persoalan-persoalan inilah yang harus dilihat Jakarta, bukan sebaliknya mengambil langkah pemutusan hubungan diplomatik seperti yang diinginkan banyak pihak," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa penangkapan para nelayan Indonesia dengan menuduh telah memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Australia adalah merupakan sebuah kebohongan belaka sebab ZEE yang dimaksud Australia adalah wilayah ZEE yang diklaim secara sepihak oleh Australia.

Sedang, Perjanjian Batas batas Dasar Laut Tertentu dan ZEE RI-Australia yang ditandatangani pada 14 Maret 1997 hingga saat ini belum diratifikasi oleh parlemen kedua negara sehingga tidak ada alasan bagi kedua negara untuk memberlakukannya.

Mantan agen Imigrasi Kedubes Australia yang pernah bermukim di Sydney, Australia selama sekitar 10 tahun itu menegaskan, perjanjian kerja sama di Laut Timor antara Australia dan Timor Timur adalah Ilegal, karena belum pernah ditetapkan batas maritim yang permanen antara RI-Timor Timur dan Australia setelah Timor Timor lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.

"Saya lama tingal, belajar dan bekerja di Australia sehingga tahu betul kultur bangsa Australia. Jadi, tindakan yang diambil Pemerintah PM John Howard dengan memberikan visa kepada pencari suaka politik asal Papua itu adalah kebijakan Partai Liberal Australia untuk mempertahankan eksistensinya dalam Pemerintahan Australia, bukan keinginan bangsa Australia," kata Tanoni menegaskan.

Kupang,Sabtu,25 Maret 2006

Yayasan Peduli Timor Barat

Leo

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob