YAYASAN PEDULI TIMOR BARAT -- PERNYATAAN MENLU RI MEMBINGUNGKAN DAN TIDAK KONSISTEN

Yayasn Peduli Timor Barat Pernyataan Menlu RI

Membingungkan Dan Tidak Konsisten

Kamis, 24 Mei 2007

Pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Nur Hassan Wirayudha dan Juru Bicara Deparlu Kristiarto Legowo tentang alasan penangkapan 49 nelayan Indonesia di Laut Timor oleh Australia sangat membingungkan dan tidak konsisten.Selain membingungkan dan tidak konsisten juga sangat tidak masuk akal sehat. Tindakan penangkapan terhadap 49 nelayan Indonesia yang sedang mencari ikan dan biota laut lainnya di Laut Timor oleh suatu gabungan aparat keamanan,bea cukai dan Imigrasi Australia terkesan sangat mengada-ada dan sama sekali tidak memiliki dasar yang legal.

Demikian tanggapan Ketua Pokja Celah Timor dan Pulau Pasir Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang Rabu (23/05) menanggapi pernyataan Menlu Hassan Wirayudha dan Jubir Deplu Kristiarto Legowo atas tindakan penangkapan 49 nelayan Indonesia di Laut Timor. Sebagaimana diberitakan berbagai media,Menteri Luar Negeri RI Nur Hassan Wirayudaha mengatakan, "masalah terbesar bukanlah pelanggaran batas wilayah perairan negara lain oleh nelayan tradisional Indonesia tapi adanya cukong yang mensponsori mereka mencuri biota laut Australia".

Menurut notifikasi yang diterima oleh Konsulat RI di Darwin,49 nelayan WNI ditangkap karena tuduhan biota laut yang dilindungi.Keempat puluh sembilan nelayan itu diduga melanggar batas wilayah perairan Australia,mencuri tripang dan mengambil sirip ikan hiu.Duagaan awal,mereka adalah nelayan tradisional Indonesia yang mencari ikan terlalu jauh ke dalam wilayah Australia.Tapi dugaan ini dibantah oleh Menlu Nur Hassan Wirayudha.Senada dengan Wirayudha Juru bicara Deparlu Kristiarto Legowo mengatakan menyesalkan seringnya terjadi kasus pencurian sepesies laut oleh nelayan tradisonal Indonesia di Australia.

"Sangat tidak masuk akal bila dikatakan bahwa nelayan tradisional Indonesia bukan melanggar wilayah Australia tapi mencuri ikan dan biota laut di perairan Australia, mana mungkin para nelayan tradisonal dituduh mencuri tetapi tidak melanggar perairan Australia?" Tanya Ferdi.

"Memang batas perairan Indonesia dan Australia di Laut Timor dan Arafura itu masih tumpang tindih hingga saat ini,dan untuk itu tidak ada dasar sama sekali bagi Australia untuk melarang dan menangkap para nelayan tradisional Indonesia yang mencari nafkahnya disana," tambah Ketua Yayasan Peduli Timor Barat ini. "Tanoni memberikan alasan bahwa Perjanjian RI-Australia tentang batas-batas dasar laut tertentu dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tanggal 14 Maret 1997,hingga saat ini belum diratifikasi oleh kedua negara sehingga praktis Australia belum bisa mengklaim wilayah ZEE nya di Laut Timor dan Laut Arafura termasuk didalamnya tercak up Gugusan Pulau Pasir".

"Fakta Hukum inilah yang seharusnya ditegaskan kepada Australia oleh Menlu RI dan Juru bicaranya,bahwa Australia harus segera menghentikan seluruh tindakan pengejaran dan penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor dan laut Arafura,bukan sebaliknya malah menuduh bangsanya sendiri sebagai pencuri". Mengapa Departemen Luar Negeri harus mempercayai secara sepihak saja terhadap tuduhan Pemerintah Australia dan tidak mau mendengarkan pengakuan dari pada para nelayan tradisional yang dijadikan korban.

Sembilan puluh persen pengakuan nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap oleh aparat Australia mengakui bahwa pada awalnya mereka digiring mesuk wilayah 12 mil Australia kemudian ditangkap dan kapalnya dimusnahkan. Untuk hal ini kami punya bukti otentik berupa sebuah film dokumenter yang dibuat oleh bangsa Australia sendiri,namun kenapa sehingga pengakuan nelayan tradisonal kita tidak pernah mau didengar oleh Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirayudha,tegas mantan agen imgrasi Kedubes Australia ini. 

Kupang, Rabu 23 Mei 2007, Yayasn Peduli Timor Barat.Internet.

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob