DEPLU LIHAT KEMBALI PERJANJIAN BILATERAL INDONESIA--AUSTRALIA

DEPLU  Lihat Kembali Perjanjian Bilateral

Indonesia-Australia

Nusa Dua, Bali, Selasa

Departemen Luar Negeri (Deplu) RI akan melihat kembali, perjanjian bilateral Indonesia-Australia mengenai, Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan, Batas-batas Dasar Laut tertentu yang disepakati kedua negara 1997.

Peninjauan tersebut berkenaan dengan, Tuntutan Yayasan Peduli Timor Barat yang meminta Indonesia 'merebut' kembali Pulau Pasir (Ashmore Island) yang kini menjadi bagian  dari teritori maritim Australia. 

"Karena hal itu merupakan masalah teknis, maka kami akan lihat kembali terlebih dulu perjanjian Indonesia-Australia mengenai ZEE pada 1997," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirayuda di Nusa Dua, Selasa. Ketika didesak lebih lanjut, Menlu enggan memberikan keterangan mendalam mengenai perjanjian tertanggal 14 Maret 1997, yang ditandatangani Menlu RI Ali Alatas dan, Menlu Australia Alexander Downer.

Sementara itu, menurut salah seorang pejabat Deplu yang enggan disebut namanya, batas ZEE antara Indonesia dan Australia tidak pernah mengalami perubahan hingga kini, termasuk mengenai keberadaan Pulau Pasir (Ashmore Reef) yang sejak dulu merupakan bagian wilayah Australia.

Indonesia tidak pernah melakukan klaim terhadap keberadaan Pulau Pasir, sebagai bagian dari wilayah Indonesia, karena, berdasar penetapan ZEE Indonesia-Australia pada zaman Hindia Belanda, Pulau Pasir merupakan bagian teritori Australia ?" katanya. Jadi, lanjut dia, tidak mungkin Indonesia melakukan tuntutan terhadap Australia berkenaan dengan keberadaan pulau di sebelah selatan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

(Penulis : Keterangan tersebut disebabkan oleh karena pihak Deplu RI kurang memahami sejarah awal masyarakat Suku Rote NTT, dan peta Pulau Pasir dan sebelum mengadakan perjanjian RI-Australia seharusnya meminta dan mengumpulkan berbagai informasi status Pulau Pasir paling tidak dengan pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang masih menjadi wilayahnya dan hanya mengadakan perjanjian dari belakang meja saja, sehingga mengakibatkan kesalahan fatal dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang kemudian menimbulkan konflik perbatasan hingga saat ini).

"Sekarang saatnya mendapatkan itu kembali, mumpung Indonesia dengan pihak UNTAET kini tengah menggodok masalah tapal batas RI-Timtim, termasuk masalah garis batas di perairan laut," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni.

Dikatakan, bila, masalah perbatasan negara antara Indonesia dengan Timor Lorosae (Timtim) dibahas, masalah ini akan, menyangkut juga negara Australia, terkait perbatasan wilayah di perairan laut. Melihat itu, Indonesia harus secara tegas dapat mengambil kembali Pulau Pasir miliknya, mengingat pulau tersebut adalah masuk ke dalam wilayah Nusantara.

Berdasarkan data sejarah, terutama pada masa kolonial, Pulau Pasir termasuk ke dalam penguasaan pemerintah Hindia-Belanda dan pengenaan pajak atas hasil tangkapan ikan di Pulau Pasir oleh para nelayan tradisional asal Pulau Rote yang diberi izin berlayar ke Pulau Pasir.

"Ini artinya, pulau kecil itu adalah milik Indonesia, karena pada saat Belanda menyerahkan tanah kekuasaannya kepada Indonesia, seluruh wilayah jajahan ikut diserahkan," ujar Ferdi. Menurut dia, Pulau Pasir merupakan wilayah jajahan Belanda yang turut diserahkan kepada Indonesia. Fakta sejarah tentang ini, ada di Belanda.

Pria yang pernah menetap selama 10 tahun di Australia itu, menyebutkan, namun entah bagaimana, belakangan pulau tersebut malah jatuh ke tangan Australia. Ferdi mengungkapkan, berdasarkan lembar perjanjian antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Australia tentang penetapan batas zona ekonomi eksklusif dan,Batas-batas Laut Tertentu pada 14 Maret 1997 di Perth, terdapat garis batas perairan laut antara RI-Australia yang patut dipertanyakan.

"Garis yang melintang dan nyaris lurus di antara Samudra India dengan Laut Timor tersebut, dalam peta kok tiba-tiba melengkung setengah lingkaran, menghindari Pulau Pasir," ungkapnya mempertanyakan. Dengan garis yang melengkung setengah lingkaran ke arah utara Pulau Pasir, menunjukkan bahwa pulau tersebut dalam peta perjanjian yang dibuat bohongi seperti itu," kata Ferdi bernada jengkel. Karenanya, kata dia, masyarakat, terutama warga Timor Barat, kini berkeinginan keras untuk dapat memperoleh kembali pulau miliknya itu dari tangan bangsa lain.

Pulau yang kaya dengan aneka biota laut, terutama jenis tripang, juga menyimpan belasan makam sesepuh warga Timor Barat. Banyak batu nisan warga Timor Barat ditemukan di Pulau Pasir. Ini menunjukkan bahwa pulau tersebut adalah milik kita, ujar Ferdi menandaskan.

Sebuhungan dengan itu, Ferdi mengharapkan, pertemuan RI-UNTAET kali ini, dapat memperbaiki kekeliruan tentang batas negara di perairan laut antara RI-Australia, yang kini juga menyangkut batas negara Timor Lorosae. (Ant/jy)-

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob