DPD-RI Perjuangkan Lembaga
Otorita Perbatasan NTT
Kamis, 01 Desember 2005 13:00:00
Kapanlagi.com - Panitia Ad Hoc (PAH) I Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD-RI) sedang memperjuangkan adanya lembaga otorita perbatasan yang
bekerja khusus menangani kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan
Timor Timur dan Australia.
"Kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan instansi terkait di
bidang keamanan tentang prospek pengembangan kawasan perbatasan NTT. Untuk
menggapai harapan itu, memang perlu adanya lembaga otorita perbatasan,"
kata Wakil Ketua PAH I DPD-RI, Drs Jonatan Nubatonis, di Kupang, Kamis, usai
mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya.
Pertemuan antara PAH I DPD-RI dengan Wagub Lebu Raya yang juga
Ketua Komisi Bersama Perbatasan (Boorder Leasion Commite (BLC) NTT itu khusus
membahas masalah-masalah aktual di perbatasan NTT dengan Timtim dan
Australia.
Hadir dalam pertemuan itu para pimpinan TNI dan Polri serta empat
bupati di daratan Timor bagian barat NTT yang wilayahnya berbatasan langsung
dengan Timtim.
Nubatonis mengatakan, DPD sedang menyusun konsep otorita
perbatasan NTT berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan hasil tinjauan
lapangan yang melibatkan lima orang anggota DPD dari sejumlah daerah
perbatasan.
Tim PAH I DPD-RI ini dipimpin anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat
(NTB) yang juga mantan Gubernur NTB, Harun Al Rasyid.
"Setelah kunjungan ini, kami akan bahas
lebih mendalam tentang konsep otorita perbatasan NTT. Diperkirakan dua pekan
lagi atau pada pertengahan Desember mendatang sudah dapat disampaikan kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat rutin dengan DPD," katanya.
Dia mengakui, PAH I DPD gencar memperjuangkan
pembangunan kawasan perbatasan termasuk NTT setelah mendapat dukungan langsung
dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saat pertemuan DPD dengan Presiden
Yudhoyono pada 16 Agustus lalu, Presdien menghendaki DPD harus terlibat aktif
dalam penanganan masalah-masalah perbatasan. Apalagi telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan seluruh kawasan perbatasan dalam
wilayah NKRI," katanya.
Ia menjelaskan, otorita perbatasan NTT hanya
boleh dikelola secara terpadu unsur pimpinan instansi terkait seperti Komandan
Korem (Danrem) 161/Wirasakti, Komandan Pangkalan Utama (Danlantamal) IX/Kupang,
Kapolda NTT dan Gubernur NTT selaku kepala wilayah.
Maksudnya agar pola pembangunan kawasan
perbatasan NTT yang selalu disertai aspek pertahanan dan keamanan wilayah
dapat
diterapkan secara baik tanpa memunculkan permasalahan baru,
katanya. (*/rit)
Sumber ; Arsip Politik Nasional 01-12-2005
Penulis :
DrsSimon Arnold Julian Jacob
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ORANMG PINTAR UNTUK TAMBAH PENGETAHUAN PASTI BACA BLOG 'ROTE PINTAR'. TERNYATA 15 NEGARA ASING JUGA SENANG MEMBACA BLOG 'ROTE PINTAR' TERIMA KASIG KEPADA SEMUA PEMBACA BLOG 'ROTE PINTAR' DIMANA SAJA, KAPAN SAJA DAN OLEG SIAPA SAJA. NAMUN SAYA MOHON MAAF KARENA DALAM BEBERAPA HALAMAN DARI TIAP JUDUL TERDAPAT SAMBUNGAN KATA YANG KURANG SEMPURNA PADA SISI PALING KANAN DARI SETIAP HALAM TIDAK BERSAMBUNG BAIK SUKU KATANYA, OLEH KARENA ADA TERDAPAT EROR DI KOMPUTER SAAT MEMASUKKAN DATANYA KE BLOG SEHINGGA SEDIKIT TERGANGGU, DAN SAYA SENDIRI BELUM BISA MENGATASI EROR TERSEBUT, SEHINGGA PARA PEMBACA HARAP MAKLUM, NAMUN DIHARAPKAN BISA DAPAT MEMAHAMI PENGERTIANNYA SECARA UTUH. SEKALI LAGI MOHON MAAF DAN TERIMA KASIH BUAT SEMUA PEMBACA BLOG ROTE PINTAR, KIRANYA DATA-DATA BARU TERUS MENAMBAH ISI BLOG ROTE PINTAR SELANJUTNYA. DARI SAYA : Drs.Simon Arnold Julian Jacob-- Alamat : Jln.Jambon I/414J- Rt.10 - Rw.03 - KRICAK - JATIMULYO - JOGJAKARTA--INDONESIA-- HP.082135680644 - Email : saj_jacob1940@yahoo.co.id.com BLOG ROTE PINTAR : sajjacob.blogspot.com TERIMA KASIH BUAT SEMUA.