GANTI RUGI PETAKA LAUT TIMOR, ROTE NDAO TUNTUT KESERIUSAN PEMPUS

Ganti Rugi Petaka Laut Timor, Rote Ndao Tuntut Keseriusan Pempus

Written by admin

Monday, 10 October 2011 01:53

Timex, Meledaknya sumur minyak Montara sejak 21 Agustus 2009 lalu mencemari sebagian besar Laut Timor dan berdampak pada meruginya para petani rumput laut dan nelayan di Kabupaten Rote Ndao.
Atas hal ini, Bupati Rote Ndao, Leonard Haning mendesak pemerintah pusat agar memberi perhatian serius terhadap petani dan nelayan di Kabupaten Rote Ndao. Lens Haning-sapaan karib Leonard Haning, kepada wartawan, Jumat (7/10) kemarin, mengatakan, dirinya mempresentasikan tentang derita Rote Ndao di Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (3/10) lalu.

Materi yang disampaikan berjudul 'Montara dan Tangi Rote Ndao' itu disampaikan dalam rangka menyusun pola pemberdayaan masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau terdepan. Menurut Lens Haning, presentasi itu mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak yang hadir, yakni dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mabes Polri, BUMN dan LSM serta Universitas.

Dia menjelaskan, Rote Ndao sebagai pagar selatan NKRI berdasar fakta geografis sangat strategis, tapi berada di kawasan perbatasan dan sangat terbatas. Rote Ndao mempunyai peran sebagai penjaga, pengawal dan pengaman wilayah NKRI. Sayangnya, dengan posisi seperti itu, namun wilayahnya dikelola dengan fiskal yang sangat rendah.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pun masih berupaya keras untuk keluar dari kemiskinan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, kian diperparah lagi dengan meledaknya sumur minyak Montara milik PTTEP Australasia yang mencemari perairan Rote Ndao. Akibatnya, pendapatan nelayan berkurang. Para petani rumput laut merugi bahkan kehilangan pendapatan. "Nelayan susah dapat ikan karena luas pencemaran itu sepertiga Pulau Jawa. Para petani rumput laut juga rugi, karena rumput laut mereka rusak semua, tapi sayangnya pemerintah yang bersuara ini hanya Rote Ndao," kata Lens kemarin. 

Dia juga menyayangkan lambannya Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Timnas PKDTML) serta Tim Advokasi yang dibentuk Timnas PKDTML yang belum juga menandatangani nota kesepahaman antara RI dan pihak PTTEP Australasia. Padahal, menurutnya, rakyat Rote Ndao butuh rehabilitasi akibat kerusakan biota laut dan kerugian ekonomi yang dialami selama ini. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah pusat segera bersikap agar segera mengatasi persoalan di Kabupaten Rote Ndao. 

"Apakah membangun perbatasan Rote Ndao itu tunggu Montara atau oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Harus katakan sejujurnya pada rakyat," ujar Lens Haning. Terkait janji pihak PTTEP untuk memberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp 30 milyar, Lens mengatakan, itu hanya komitmen yang dijanjikan pihak PTTEP tanpa realisasi hingga saat ini. Menurutnya, yang rakyat butuhkan adalah realisasi ganti rugi yang telah diklaim oleh Timnas PKDTML sebesar Rp 23 trilyun.

Lens Haning juga meminta agar pemerintah pusat bisa menempuh jalur negosiasi, apalagi pemerintah RI mempunyai hubungan bilateral dengan Australia atau hubungan regional dengan ASEAN. "PTTEP itu di Australia tapi pemodalnya dari Thailand, sehingga saya presiden RI sebagai Ketua ASEAN bisa menempuh jalur negosiasi, karena rakyat sekarang butuh kepastian, bukan lagi janji-janji," kata mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) NTT ini. Sebelumnya, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) pimpinan Ferdi Tanoni juga mempertanyakan keseriusan pemerintah RI dalam menyelesaian petaka pencemaran Laut Timor akibat ledakan sumur minyak Montara Agustus 2009 silam.

Padahal Presiden SBY telah menugaskan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Timnas PKDTML) pimpinan Freddy Numberi untuk menuntaskan masalah ini.

YPTB dan aliansinya juga mempertanyakan ketidaksigapan pemerintah RI melalui Timnas PKDTML yang hingga kini tidak melaksanakan sebuah penelitian ilmiah yang patut, menyeluruh, transparan, independen dan kredibel untuk mengidentifikasi secara jelas dan rinci tentang dampak social ekonomi, kesehatan masyarakat maupun lingkungan. "Padahal jika ini dilakukan, RI punya dasar yang kuat untuk menuntut ganti rugi terhadap perusahaan (PTTEP Australasia, Red)," ungkap Ferdi Tanoni kepada wartawan cetak-elektronik dalam dan luar negeri di Jakarta, Minggu (1/10).

Yang lebih memilukan lagi, kata Ferdi, Freddy Numberi yang juga Menteri Perhubungan RI itu tidak pernah mau tahu tentang adanya penggunaan ratusan ribu bahkan jutaan liter bubuk kimia sangat beracun yang disemprotkan di Laut Timor. Padahal bubuk kimia bernama dispersant ini sangat berbahaya bagi biota laut dan juga nyawa manusia.

 "Tuan Freddy Numberi mengetahui dengan pasti dan sangat paham bahwa sesungguhnya AMSA (Australia Maritime Safety Authority) sebuah Badan yang bernaung di bawah Pemerintah Federal Australia telah menyemprotkan bubuk kimia sangat beracun Corexit 9500 atau yang dikenal dengan sebutan dispersant dalam jumlah yang sangat besar," jelas Ferdi. 

YPTB, kata Ferdi menengarai ada sesuatu yang tidak beres dalam proses penyelesaian masalah pencemaran ini, karena data-data pencemaran Laut Timor yang dipublikasi Timnas PKDTML itu seluruhnya nyaris sama persis dengan yang dipublikasi perusahaan pencemar Laut Timor, yakni PTTEP Australasia."Misalnya saja soal volume tumpahan minyak dikatakan hanya 400 barel per hari. 

Padahal baik Kementerian Energi dan Sumber Daya Australia maupun Komisi Penyelidik Tumpahan Minyak Montara yang dibentuk Pemerintah Federal Australia sama menyatakan secara resmi bahwa tumpahan minyak Montara ke Laut Timor paling sedikit dua ribu barel per hari. Namun ada pendapat dari para ahli independen di Australia yang menyatakan tumpahan minyak Montara ke Laut Timor paling sedikit antara empat ribu sampai tujuh ribu barel per hari," ungkap Ferdi.

Last Updated on Monday, 10 October 2011 01:5

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob