KLAIM INDONESIA DIANGGAP MEMBINGUNGKAN

Klaim Indonesia Dianggap Membingungkan

02 Aug 2011

Harian Ekonomi Neraca 

Opini

Kupang - Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penyelesaian klaim ganti rugi antara Pemerintah Indonesia dan PTTKP Australasia terkait pencemaran minyak Montara di Laut Timor, sangat membingungkan. "Saya melihat ada ketidakberesan dalam tubuh Pemerintah Indonesia terkait klaim ganti rugi atas pencemaran minyak di Laut Timor, karena masing-masing pejabat memiliki pandangan yang berbeda soal penyelesaian klaim ganti rugi," kata Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu di Kupang, Minggu malam.

neraca

Sebelumnya, Ketua Tim Advokasi Pencemaran Laut Timor Masnellyarti Hilman (Deputi IV Kementerian Lingkungan Hidup) mengatakan

pcndandatangan MoU terkait penyelesaian klaim ganti rugi pencemaran minyak di Laut Timor antara Pemerintah Indonesia dan PTTEP Australasia berlangsung 3 Agustus 2011 di Jakarta. Namun di sisi lain. Kepala Pusat Pengelola.in Ekosistem Region Bali dan Nusa Tenggara Kementeri an Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati kepada pers di Kupang, Sabtu (30/7), MoU tersebut akan ditandatangani di Singapura pada 3 Agustus 2011. Sementara informasi \.ing diperoleh jaringan YPTB di Australia dari PTTEP Australasia yang berkedudukan di Sydney, Australia Barat menyebutkan jika penandatanganan Moi J .nu.Ti.i Indonesia dan NIM1 Australasia untuk penyelesaian klaim ganti rugi atas pencemaran minyak Mum.ii,i ill I .iui 11 mor itu jadi dilaksanakan, maka akan dilangsungkan di Kupang, ibu koin Pro vinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rosa Vivien Ralnawali dalam pernyataan di Kupang menegaskan Indonesia akan memanfaatkan momentum tersebut untuk mengajukan klaim ganti rugi pencemaran di Laut Timor senilai Rp23 triliun kepada perusahaan pengelola blok minyak Mon-[ ni. ITTEP Australasia asal Thailand itu.

Kelua Timnas Penanggulangan Keadaan Darurat [tumpahan Mun.ik di Laut (PRDTM) Freddy Numberi yang juga Menteri Perhubungan dan krui,i Inn \d vokasi Pencemaran Laut Timor Masnellyarti I lilin,in mengatakan pengajuan klaim pencemaran senilai iriliun kepada PTTEP Australasia im atas dasai sebuah penelitian ilmiah yang sud.ill dilakukan sebelumnya

Rosa Vivien Ratnawati menegaskan Indonesia belum pernah melakukan penelitian ilmiah di Laut iiiinir sehingga perlu dibentuk Komite Netral atau Komisi Peneliti Indepenilrn yang melibatkan pihak ketiga untuk menentukan benar-tidaknya terjadi pencemaran akibat tumpahan minyak dari ledakan sumur minyak di blok Montara U Animus 2009 yang mencemari wilayah perail an Indonesia di l-aut Timor. Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedutaan Besar \umi.iIi.i hu menga takan pembentukan Komi-te Netral seperti yang ditawarkan Ratnawati sangatlah tidak penting, karena semua sudah terlambat. "Yang paling penting saat mi adalah mendesak PTTEP Australasia dan Pe-merintah Australia untuk memberikan uang muka ganti rugi kepada seluruh masyarakat korban antara Rp25 juta-Rp 100 juta," ujar Tanoni yang penulis buku Skandal Laut Timor,

Sebuah Barter Ekonomi Politi Canberra-lakarta" itu.

Ia berpendapat perlu dibentuk tim peneliti gabungan yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, PTTEP Australasia dan YPTB untuk melakukan identifikasi terhadap dampak pencemaran dalam tiga bidang utama, yakni sosial ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan lingkungan. "Tidak perlu membentuk Komite Netral karena pencemaran sudah terjadi Buktinya, secara kasat mata, ribuan masyarakat dari 12 kabupaten/kota di NTT sudah menderita kerugian bahkan sudah ada yang keracunan sampai meninggal dunia aid bat pencemaran tersebut," katanya.

Menyikapi keinginan Pemerintah Imlonesia un-tuk menerima dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana pertanggungjawaban sosial perusahaan yang ditawarkan PTTEI1 Australasia senilai tiga juta dolar AS atau setara dengan Rp25,5 mil-iai (kurs Rp8.500/satu dolar \s), adalah sebuah tindakan yang sangat memalukan. Tanoni mencontohkan jika 12 kabupaten/kota terkena dampak pencemaran dan hanya terdapat 50 ribu orang dari masyarakat pesisir yang terkena dampak langsung maka jika dikalkulasi setiap orang hanya menerima Rp500 nim ...

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob