MENGANTISIPASI RESESI EKONOMI GLOBAL

Mengantisipasi Resesi Ekonomi Global

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

BERBAGAI situasi dewasa ini memang tidak mengenakkan.

Ketidakseimbangan global, krisis di AS, melonjaknya harga minyak mentah dunia, dan tingginya harga komoditas yang menjadi isu sentral dalam pertemuan G-7 baru-baru ini, mendorong pemerintah dan masyarakat mencari jalan keluar yang efektif.

Kita menghadapi kompleksitas situasi.

Pemerintah dari jauh-jauh hari telah menyadari situasi yang kritis ini cepat atau lambat pasti berimbas pada perekonomian Indonesia. Pada paruh kedua 2007, pemerintah bahkan melakukan berbagai antisipasi dengan mengadakan exercise atas sejumlah kemungkinan dan skenario, termasuk skenario terburuk yakni bila harga minyak mentah dunia rata-rata dalam satu tahun menembus level US$ 100 per barel.

Soal minyak, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan subsidi dalam APBN bisa mencapai Rp 300 triliun, jika harga minyak terus bertengger di tingkat US$ 110. Dengan perkembangan harga minyak saat ini, pemerintah harus siap dengan berbagai skenario kalau harga minyak sampai dengan US$ 105 hingga US$ 110.Di lain pihak, DPR menginginkan agar produksi minyak terus ditingkatkan menjadi 960 ribu barel per hari, dari usulan semula pemerintah sebesar 910 ribu barel per hari.

Nampaknya, pemerintah dan DPR harus membahas kembali secara menyeluruh berbagai asumsi APBN, sehingga APBN Perubahan tidak hanya perubahan sesaat saja, tapi sustainable sepanjang 2008 dan nanti harus disambung dengan APBN 2009. Pemerintah sejak 2007 sudah menyiapkan sembilan langkah antisipasi untuk menyelamatkan APBN yang disampaikan ke publik pada kuartal ketiga tahun lalu. Selain itu, pemerintah melakukan segala mekanisme seperti yang direkomendasikan G-7.

Pertama, membuat instrumen pemantauan dini dan survailance yang terus memberikan warning kepada para pengambil keputusan tentang perekonomian yang telah dan akan terjadi di Indonesia dengan segala antisipasinya.

Kedua, berkomitmen tinggi untuk meningkatkan peringkat utangnya (soverign rating). Hasilnya, pada 14 Februari 2008, Fitch Rating menaikkan peringkat Indonesia dari BB- menjadi BB. Hal ini merupakan sinyal positif; di tengah ancaman resesi dunia, ternyata terjadi peningkatan rating Indonesia. Dengan demikian tentu akan meminimalkan cost of borrowing.

Ketiga, aktif mengadakan diskusi dengan para analis dan pelaku pasar. Hal ini untuk mendapatkan masukan mengenai pandangan mereka terhadap outlook perekonomian global dan Indonesia, sehingga diperoleh benchmark dalam menentukan besaran-besaran asumsi makro.

Keempat,

Meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Koordinasi ini menunjukkan hasil yang semakin positif dengan dibentuknya Forum Stabilitas Sektor Keuangan (FSSK). Forum ini bertugas memantau dan mengantisipasi krisis di sektor keuangan.

Sebagai langkah antisipatif terhadap perlambatan ekonomi global dan kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah berinisiatif mengadakan perubahan terhadap asumsi makro APBN 2008. Perubahan asumsi ini tentu akan mengubah keseluruhan pos dalam APBN 2008. Mengapa perubahan itu harus dilakukan sekarang? Bukankah APBN 2008 baru berjalan dua bulan?

Pemerintah memandang perlu perubahan APBN dilakukan sekarang, sebab bila tidak, dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan APBN 2008 dan tidak dapat menampung segala perubahan yang terjadi.

Hal ini mengingat asumsi ekonomi makro dalam APBN 2008 sulit

dipertahankan. Bila tetap dipertahankan, kredibilitas APBN 2008 justru akan dipertanyakan, defisit anggaran akan meningkat tinggi, dan tidak dapat dibiayai, serta program kebijakan stabilisasi harga pangan tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Dengan berbagai pertimbangan inilah pemerintah memutuskan untuk mempercepat perubahan APBN 2008. Tentunya dengan pertimbangan yang matang. Kita percaya pemerintah berusaha keras ke arah yang benar, untuk menjaga kemaslahatan rakyat semaksimal yang bisa dilaksanakan. (Internet).