PEMERINTAH AUSTRALIA MAKIN GENCAR TANGKAP NELAYAN INDONESIA

Pemerintah Australia Makin Gencar Tangkap Nelayan Indonesia

Minggu, 20 November 2005 22:25:00

Kapanlagi.com - Pemerintah Australia makin gencar menangkap nelayan Indonesia yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dikenai tuduhan pelanggaran Fisheres Management Act 1991.

"Jumlah nelayan Indonesia yang ditangkap saat ini sudah mencapai sekitar 196 orang," kata Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTT, Drs Umbu Saga Anakaka, di Kupang, Minggu (20/11), mengutip laporan Kepala Perwakilan Pemerintahan RI (Keppri) di Perth, Australia Barat, DR Aloysius L Madja.

Menurut Anakaka, penangkapan terhadap nelayan Indonesia yang jumlahnya kini mencapai 196 orang itu, ketika Australia melancarkan operasi Clear Water II sejak awal tahun ini.

Jumlah itu belum termasuk hasil penangkapan Clear Water I akhir tahun 2004 hingga awal tahun 2005 yang juga mencapai ratusan orang.

Bagi mereka yang  teridentifikasi terlibat pelanggaran Fisheres Management Act 1991 diproses hukum sementara nelayan yang dianggap tidak bersalah atau hanya terlibat pelanggaran ringan dideportase ke Indonesia.

Sebagian dari nelayan Indonesia yang menjalani proses hukum telah mendekam di penjara Hakea Prison, sekitar 100 kilometer Kota Perth Australia, sesuai putusan Pengadilan Central Court Laws bulan Oktober lalu.

Ada pula yang masih ditahan di Detention Center Perth menunggu proses persidangan dan di Broome untuk diperiksa sebelum diberangkatkan ke Perth.

Nelayan Indonesia yang ditangkap Pemerintah Australia itu umumnya berangkat dari perairan NTT menggunakan sedikitnya 30 unit kapal nelayan meskipun sebagian bukan penduduk NTT.

Anakaka mengatakan, meningkatnya jumlah nelayan Indonesia yang ditangkap 

di Australia itu mengusik perhatian Perwakilan Pemerintahan RI di negara itu sehingga Keppri Perth menyurati Gubernur NTT.

"Keppri meminta Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi NTT menempuh tindakan nyata seperti pemberian mata pencaharian alternatif agar para nelayan itu tidak lagi tertangkap karena perbuatan serupa," katanya.

Karena itu, nelayan Indonesia yang dideportase patut mendapat perhatian serius terutama proses pengembalian ke kampung halamannya masing-masing ketika baru tiba di Australia.

Selain itu, Keppri Perth juga menyarankan pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan tentang aturan penangkapan ikan di sekitar wilayah ZEE Australia dan Indonesia.

"Permintaan Keppri itu erat kaitannya dengan kebijakan tegas Pemerintah Australia yang akan menerapkan hukuman   tambahan jika nelayan Indonesia yang sudah pernah ditangkap kembali tertangkap karena perbuatan yang sama," ujar Anakaka. (*/lpk) 

Sumber ; Arsip Politik Nasional 01-12-2005

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob