PEMERINTAH BELUM SIAP HADAPI KRISIS

Pemerintah Belum Siap Hadapi Krisis

Oleh : Drs.Simon Arnold Julian Jacob

Perajin sepatu skala kecil di kawasan Sumur Batu, Jakarta, merampungkan produksi sepatu wanita untuk pangsa pasar lokal, Sabtu (15/11).

Bahan sepatu yang sebagian besar masih diimpor dari China mengalami kenaikan harga 20 persen karena depresiasi nilai tukar rupiah. Akibatnya, omzet para perajin sepatu turun hingga 25 persen. 

Pemerintah belum sepenuhnya siap menjalankan seluruh rencana strategi fiskal untuk menangani dampak krisis keuangan dunia. Setidaknya masih ada empat rencana strategi lainnya yang belum matang untuk digunakan. Sementara perbankan sudah bisa memanfaatkan fasilitas rediskonto wesel ekspor. 

”Kami masih menunggu usul konkret dari pengusaha. Selama ini, keinginan pelaku usaha masih bersifat umum. Kami sangat terbuka dan sudah ditegaskan bahwa segala sesuatunya bisa dilakukan jika memang harus dilakukan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Perindustrian Menteri Koordinator Perekonomian Eddy Putra Irawady, pekan lalu di Jakarta.Setidaknya ada 5 rencana kebijakan pemerintah yang disiapkan untuk mendorong pelaku usaha memperkuat bisnisnya sehingga pada akhirnya bisa menahan perlambatan ekspor.

Pertama, menerapkan rediskonto wesel ekspor.

Kedua, memberikan trade financing (pembiayaan khusus untuk memperkuat ekspor) kepada pelaku usaha di daerah.

Ketiga, memberikan kejelasan status atas 40 juta individu pemilik dana yang menyalurkan kredit mikro.

Keempat, menyiapkan lembaga penjamin kredit berbasis daerah.

Kelima, menawarkan solusi pencegahan pemutusan hubungan kerja dengan modal ventura.

Menurut Eddy, program rediskonto wesel ekspor siap pakai karena Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang petunjuk teknisnya sudah ditandatangani Gubernur BI Boediono, 4 Desember 2008. Dengan demikian, mulai 5 Desember 2008, perbankan nasional sudah bisa membeli berbagai tanda pembayaran ekspor yang disampaikan eksportir di daerah, baik wesel ekspor atau letter of credit (L/C).

Adapun untuk program lainnya, yakni trade financing, pemerintah sudah selesai membahas rencana teknisnya.Namun, pemerintah belum tuntas dalam menentukan jenis komoditas dan pihak-pihak yang layak mendapatkan fasilitas ini. Trade financing ini akan digelontorkan dengan dasar model kuadran serta kredit ekspor bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Model kuadran yang dimaksud adalah pengelompokan pelaku usaha berdasarkan mata uang yang dibutuhkan dalam proses produksi dan penjualannya. Pemerintah akan menetapkan kuadran yang menjadi fokus dalam program penyelamatan sektor riil. Caranya, memasok valuta asing ke bank pembangunan daerah (BPD) yang membutuhkan. Pasokan valas akan dialirkan dari kredit asing, seperti dari International Finance Company (IFC), anak perusahaan Bank Dunia. ”APBN hanya akan digunakan sebagai pilihan akhir jika dana milik BPD sendiri atau pasokan valas dari kreditor asing tidak cukup,” ujar Eddy.

Pengusaha diuntungkan

Jurus lainnya yang sedang digodok pemerintah diarahkan kepada 40 juta individu penyalur pinjaman mikro di seluruh Indonesia. Mereka adalah pemilik dana yang memberikan bantuan modal dalam unit-unit dana kecil, bisa Rp 100.000 per debitor.Pengamat Ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, M Ikhsan, mengatakan, fasilitas fiskal yang disediakan pemerintah untuk 2009 sebenarnya bisa sangat menguntungkan para pelaku usaha, terutama keringanan Pajak Penghasilan (PPh) yang timbul setelah amandemen Undang-Undang (UU) PPh selesai.

Insentif PPh yang diberikan pemerintah itu setara dengan Rp 40 triliun. Namun, insentif ini hanya akan terasa manfaatnya untuk pengusaha yang sejak dulu memang taat membayar pajak. ”Perubahan UU PPh itu juga membuat pelaku usaha lebih taat membayar pajak.  Di sini masalahnya karena insentif yang senilai Rp 40 triliun itu tidak terasa manfaatnya bagi pengusaha yang tidak taat pajak. Keharusan untuk lebih patuh membayar pajak itu justru memberatkan mereka,” ujarnya Dengan adanya penghematan pajak, perusahaan yang kerap membayarkan PPh pegawainya bisa mendapatkan tambahan dana sekitar 20 persen. (OIN  Sumber : Kompas Cetak) Selasa, 9 Desember 2008 | 07:37 WIBKOMPAS/RIZA FATHONI JAKARTA,