PENGAKUAN NELAYAN INDONESIA, BUKTI TUDUHAN AUSTRALIA TIDAK BENAR

PENGAKUAN NELAYAN INDONESIA, BUKTI TUDUHAN AUSTRALIA TIDAK BENAR

Tuntutan Direktur Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni agar Australia menghentikan penangkapan terhadap nelayan tradisional Indonesia dan segera memulangkan mereka yang ditahan sepertinya didengar juga oleh Australia.  Sebanyak 58 dari 88 nelayan Indonesia yang ditangkap patroli

pengamanan wilayah pantai Australia pada bulan September lalu hingga Oktober dan sebelumnya, Sabtu, dideportasi ke Indonesia melalui Bandara El Tari Kupang dengan menumpang pesawat carteran National Air Transport dari Broome, Australia Barat.

Setelah tiba di Kupang, sejumlah nelayan Indonesia asal Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dikonfirmasi di kediaman Direktur YPTB, Ferdi Tanoni di Kupang, Minggu, mengatakan Australia sangat berlebihan dalam menangkap mereka.

"Kami mencari ikan di Laut Timor sekitar gugusan Pulau Pasir yang kami yakini masih berada dalam wilayah NKRI. Tetapi, kemudian kami digiring ke Broome oleh petugas patroli Australia setelah melepaskan sejumlah rentetan tembakan peringatan," kata Darto, seorang nelayan asal Rote. Keterangan

Darto itu dibenarkan pula oleh tiga orang rekannya asal Rote, Andre, Nazrul dan Aldin.

"Kami berempat ditangkap dan digiring ke Broome pada 7 Oktober bersama perahu yang kami tumpangi, KM Rifals. Sementara rekan-rekan nelayan yang lain ada di tangkap setelah 7 Oktober,dan ada yang ditangkap pada bulan September dan sebelimnya" tambah Andre.

Andre menambahkan, ada sekitar 18 perahu nelayan Indonesia yang ditumpangi sekitar 88 nelayan, ditangkap patroli Australia dalam operasi tersebut.    "Masih sekitar 30 nelayan Indonesia yang tertahan di Broome, dan dalam waktu dekat akan dideportasi ke Indonesia via Bandara El Tari Kupang karena

terbatasnya daya angkut pesawat carter itu," tambah Aldin.

Direktur YPTB Ferdi Tanoni pada kesempatan itu kepada wartawan mengatakan, pengakuan nelayan Indonesia itu menjelaskan kepada kita semua bahwa tuduhan Australia terhadap nelayan Indonesia selama ini tidaklah benar dan ada kecenderungan Australia telah melakukan pembohongan global,dan sangatlah

naïf bila Menteri Hassan Wirayudha ikut ikutan menghukum nelayan tradisional Indonesia telah melakukan pencurian ikan dan biota laut lainnya di perairan Australia.

 “Sesungguhnya menurut Tanoni, para nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap dan dituduh Australia sebagai nelayan illegal yang mencuri ikan di perairan Australia itu adalah “Penjaga Kedaulatan Negara Kesautuan Republik Indonesia”yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang maksimal dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Luar Negeri, bukan sebaliknya menghukum mereka,tegasnya dengan nada tinggi.

Jika Australia masih terus melakukan tindakan sewenang-wenang yang tak berperikemanusiaan seperti itu, Tanoni mengajak seluruh komponen Bangsa Indonesia untuk mendesak Jakarta agar wilayah perairan dan udara Indonesia dinyatakan tertutup bagi penerbangan maupun pelayaran komersil Australia

yang melintasi wilayah Indonesia.

Tindakan Australia selama ini terhadap nelayan tradisional kita sangat lemah dasar hukumnya karena perjanjian RI-Australia tentang Batas-batas dasar laut tertentu dan Zona Economi Eksklusif (ZEE) di Laut Timor dan Arafura belum berlaku, sebab belum diratifikasi.

Bila gaya diplomasi Departemen Luar Negeri RI seperti sekarang ini dengan melakukan diplomasi pembiaran terus menerus terhadap Australia untuk melakukan apa saja terhadap nelayan tradisional kita dan kekayaan kita di laut Timor, kami khawatir, suatu saat bukan saja Gugusan Pulau Pasir yang diklaim sebagai bahagian teritori Australia tetapi bisa bisa Pulau Rote,Sabu,Alor dan Timor Barat diklaim sebagai milik Austrlia,kata Tanoni dengan nada kesal.

Kupang,30 Oktober 2005

Yayasan Peduli Timor Barat

Leo Lumoly

Humas dan Publikasi.

Mobile: 0856 379 8415-Internet.

Penulis : Drs.Simon Arnold Julian Jacob